Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Pengamat Minta Perjelas Kerancuan Definisi Nelayan Kecil dalam UU

Andi Syafriadi

Pengamat Minta Perjelas Kerancuan Definisi Nelayan Kecil dalam UU

Nelayan mempersiapkan jaring ikan yang digunakan untuk menangkap ikan di laut saat bersandar di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (8/4). Setiap tahunnya Hari Nelayan Nasional diperingati setiap 6 April. Namun tidak semua daerah bahkan nelayan ikut memperingatinya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2012 tercatat ada sekitar 2,75 juta penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan. Kendati jumlahnya besar, masih kurangnya kapal dan alat penangkap ikan (API) di kalangan nelayan menjadi momok tersendiri yang membuat sektor kelautan dan perikanan nasional bisa dikatakan sulit berkembang. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat memperjelas dan mengurai kerancuan terhadap definisi nelayan kecil yang terdapat perbedaan antara dua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Lakukan sinkronisasi terhadap aturan perundang-undangan berkenaan dengan definisi 'nelayan kecil' di dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 45/2009 tentang Perikanan, dan UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam," kata Abdul Halim dalam diskusi di Jakarta, Selasa.

Abdul Halim memaparkan, dalam UU No 45/2009, kapal nelayan kecil disebutkan 5 gross tonnage (GT) ke bawah, sedangkan dalam UU No 7/2016, adalah ukuran 10 GT ke bawah.

baca juga:

Demikian pula halnya dengan definisi nelayan kecil dalam UU Pemda adalah mereka yang menggunakan alat-alat tangkap tradisional.

Menurut dia, seharusnya pemerintah menggunakan patokan yang terdapat dalam FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB).

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana juga menyatakan bahwa perbedaan kategori nelayan kecil di sejumlah peraturan perundang-undangan berdampak kepada nelayan dengan kapal berukuran di atas 5 GT harus mengurus izin ke provinsi dan dikenai distribusi.

"Saya kira ini perlu dievaluasi dan disinkronisasi biar kita itu konkrit di lapangan," ucap Budi Laksana.

Budi juga meminta perhatian pemerintah untuk memberikan penyelesaian terhadap aturan alat tangkap perikanan.

Menurut dia, aturan mengenai pembatasan alat tangkap dalam Peraturan Menteri No 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan.

Regulasi tersebut, lanjutnya, masih kerapkali menimbulkan perbedaan tafsir tentang alat tangkap ramah lingkungan antarnelayan.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menginginkan bila pihaknya membuat regulasi baru terkait dengan sejumlah alat tangkap yang kontroversial seperti cantrang dan trawl, maka regulasi baru tersebut tidak menimbulkan kegaduhan ke depannya.

"Semua alat tangkap yang menjadi pembicaraan menjadi dilema karena ada yang setuju dan ada yang tidak.. bagaimana agar bisa ada jalan tengahnya," katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan diharapkan pada bulan Desember 2019 mendatang sudah ada keputusan baru terkait dengan hal tersebut.

Keputusan terkait regulasi baru itu, ujar dia, juga diharapkan dilakukan dengan kajian yang jelas baik secara akademis, filosofis, maupun ekonomis.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

Luhut Minta Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan, Firli Jawab Begini

Image

News

Geledah Kantor Edhy Prabowo, Ketua KPK: Tidak Ada yang Berlebihan

Image

News

Kasus Edhy Prabowo Dikaitkan dengan Dirinya, Kata Saras: ini Lagu Lama

Image

News

Ketua KPK Bantah Operasi Penangkapan Edhy Prabowo Ada Kepentingan Politik

Image

Ekonomi

HNSI Harap Menteri KP Baru dari Kalangan Nonpartai

Image

News

Geledah Kantor KKP, KPK Sita Dokumen dan Uang Tunai Bentuk Rupiah dan Asing

Image

Ekonomi

Menteri Kelautan dan Perikanan Baru Harus Berani Cabut Aturan Ekspor Benur Lobster

Image

Hiburan

Iwan Fals Komentari Kasus Korupsi Edhy Prabowo

Image

News

Soal Korupsi Menteri KKP, Dasco: Jika Ini Masih Dianggap Salah Juga, Saya Minta Maaf Lagi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Segera Buang Deh, Beberapa Hal Ini Jadi Penghalang Kamu Susah Kaya!

Hampir setiap orang pasti melakukan kesalahan tertentu yang membuatnya tidak akan bisa menjadi orang kaya

Image
Ekonomi

Ramalan Karier Zodiak 29 November 2020, Leo Diminta Lakukan Ini!

Beberapa zodiak akan mengalami hari yang baik, sementara beberapa lainnya diprediksi memiliki hari yang kurang menyenangkan

Image
Ekonomi

PHE ONWJ Bayar Kompensasi Tumpahan Minyak Sumur YYA-1 ke Warga Kota Serang

PHE ONWJ melakukan pembayaran kompensasi ke ratusan warga di Kabupaten & Kota Serang yang terdampak tumpahan minyak sumur YYA-1.

Image
Ekonomi

Pertamina Dirikan SPBU BBM Satu Harga, Kini Masyarakat Jawai Nikmati BBM dengan Harga Terjangkau

Masyarakat di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dan sekitarnya tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan BBM dengan harga yang sama.

Image
Ekonomi

Kemenkeu Gelontorkan Rp650 Miliar ke Perumnas untuk Program Satu Juta Rumah

Pembiayaan ini merupakan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Image
Ekonomi

UU Ciptaker Beri Ruang UMKM Terus Berkembang

UU Ciptaker memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi berkembangnya usaha-usaha mandiri di tengah masyarakat

Image
Ekonomi

Perlunya Perubahan Mindset Masyarakat terhadap Koperasi

Koperasi memiliki model usaha tumbuh dan besar atas usaha anggota dan memiliki kepengurusan yang kuat

Image
Ekonomi

Pertamina Ingin UMKM 'Naik Kelas' Gunakan LPG Nonsubsidi

Pertamina ingin 75 persen LPG 3 kg di antaranya digunakan kebutuhan rumah tangga, 17 persen UMKM dan 8 persen digunakan petani & nelayan.

Image
Ekonomi

Lampaui Target, PNBP Perikanan Tangkap Sentuh Rp551,12 Miliar per 24 November 2020

KKP mencatat PNBP sumber daya alam perikanan tangkap pada tahun 2020 hingga 24 November 2020 mencapai Rp551,12 miliar.

Image
Ekonomi

APBD Bengkulu 2021 Menurun Akibat Pandemi

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dedy Ermansyah menyebut pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi APBD 2021

terpopuler

  1. Berawal bak Dongeng, Kisah Cinta Preity Zinta dan Pengusaha Super Kaya Berujung Tragedi

  2. 5 Fakta Asmara Shaheer Sheikh dan Ruchika Kapoor, Perbedaan Agama Bukan Kendala

  3. Saat Timbang Badan, Tyson Ancam Jones Jr

  4. Beli Rumah, Sepasang Suami Istri Temukan Puluhan Koin Harta Karun Senilai Rp350 Juta

  5. Sosok 'Pak Haji' Kebingungan Cari Sandal di Masjid ini Malah Bikin Ngakak Warganet

  6. Lagi, Politikus Senior PDIP Membelot Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

  7. Rohimah Angkat Bicara Soal Pernikahan Kiwil dengan Pengusaha Asal Kalimantan

  8. Soal Korupsi Menteri KKP, Dasco: Jika Ini Masih Dianggap Salah Juga, Saya Minta Maaf Lagi

  9. Usai Terpapar Covid-19, RS Polri Kabarkan Kondisi Terkini Kesehatan Jumhur Hidayat Cs

  10. Harta Warisan Maradona Mencapai Rp1,2 Triliun

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Image
Achsanul Qosasi

Pelajaran Demokrasi dari Biden dan Trump

Image
Faizuddin Ahmad

Mendongeng Berperan Meningkatkan Kecerdasan Anak

Wawancara

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Bkleen Hadirkan Solusi Fogging Ramah Lingkungan | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Perangi Pandemi Bersama Bkleen, Antimicrobial Solution Yang Praktis dan Mudah | Akurat Talk (1/2)

Image
Gaya Hidup

Missies.id dan Strategi Survive Berbisnis untuk Cewek Milenial

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting KH Miftachul Akhyar, Ketum MUI Baru Gantikan Ma'ruf Amin

Image
News

Mengenal Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf

Image
News

3 Kali Gantikan Posisi Menteri yang Kosong, Ini Kiprah Politik Luhut Binsar Panjaitan