Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Pemerintah Rombak Aturan DP Rumah Subsidi Jadi Hanya 1 Persen

Siti Nurfaizah

Pemerintah Rombak Aturan DP Rumah Subsidi Jadi Hanya 1 Persen

Warga melihat kawasan perumahan tapak bersubsidi di kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/6/2019). Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Daniel Djumali, mengatakan kuota pembiayaan rumah subsidi yang mencakup proyek Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisi Bunga (SSB) akan segera habis dalam 2 bulan-3 bulan ke depan (sekitar Agustus-September 2019). Hal ini juga bisa menyebabkan banyaknya akad KPR subsidi yang menggantung. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengubah persyaratan uang muka dari minimal lima persen menjadi satu persen untuk memudahkan persyaratan kepemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo mengatakan untuk mendorong percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan tersebut, Kementerian PUPR memberikan pelonggaran pada persyaratan Program BP2BT dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT.

"Beberapa ketentuan pada peraturan tersebut diubah, misalnya pertama persyaratan uang muka yang semula minimal lima persen menjadi satu persen," ujar Wamen John Wempi dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti diberitakan Antara, Minggu (17/11/2019).

Selanjutnya, menurut Wamen PUPR, persyaratan lama menabung pada sistem perbankan dari semula minimal enam bulan menjadi tiga bulan.

Sedangkan pelonggaran persyaratan ketiga adalah perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT ditambah dari semula 20 hari menjadi 30 hari.

Terakhir, relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1013/KPTS/M/2019 tentang Batasan Lebar Kaveling Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dan Lebar Kaveling Rumah Tapak Umum yang Diperoleh Melalui Program BP2BT.

Aturan tersebut menetapkan relaksasi ketentuan lebar kaveling dari semula minimal enam meter menjadi paling rendah lima meter untuk site plan yang telah disetujui pemerintah daerah paling lambat 1 Oktober 2019.

"Oleh karena itu, saya berharap kerja sama mitra pengembang dan bank pelaksana dapat mengimplementasikan perubahan secara cepat dan tepat pada waktu yang tersisa tahun 2019 ini," kata John Wempi.

Kementerian PUPR juga mendorong pengembang dan perbankan serta pemangku kepentingan lainnya  mengutamakan kualitas rumah bersubsidi sehingga pemilik merasa aman dan nyaman dalam membeli dan menempati rumah itu. 

Kementerian PUPR terus melakukan pemantauan kualitas rumah bersubsidi sesuai dengan standar yang ditetapkan serta pendataan pengembang rumah subsidi melalui Sistem Registrasi Pengembang (Sireng).

Wamen PUPR mengatakan bahwa sistem informasi ini merupakan cikal bakal penerapan Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018, di mana seluruh pengembang harus terakreditasi dan teregistrasi dan seluruh asosiasi pengembang harus tersertifikasi dan teregistrasi.

Hingga 30 Oktober 2019, terdapat 19 asosiasi pengembang perumahan serta 13.384 pengembang perumahan yang telah terdaftar dalam pengelolaan Sireng.[]


baca juga:

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

Kementerian PUPR Klaim Padat Karya Tunai Kotaku Gaet 7.000 Tenaga Kerja

Image

Ekonomi

Pengembangan Tahap I Lumbung Pangan di Kalteng 2.000 Ha Fokus Sistem Irigasi

Image

Ekonomi

Progres Program Kota Tanpa Kumuh Capai 70 Persen dan Serap 7.000 Tenaga Kerja

Image

Ekonomi

793 Km Jalan di 25 Provinsi RI Gunakan Aspal Buton

Image

Ekonomi

PUPR Bangun 7 Sabo Dam Baru untuk Antisipasi Banjir Lahar Gunung Merapi

Image

News

INFOGRAFIS Sampai 2024, Ribuan Km Jalan Tol Kembali Dibangun

Image

News

INFOGRAFIS PUPR Bangun Overpass Balaraja Timur

Image

Ekonomi

Kementerian PUPR Siapkan Penanaman Pohon di Area Sabuk Hijau Bendungan

Image

Ekonomi

Rencana Kementerian PUPR Tekan Biaya Logistik dan Turunkan Travel Time

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

ISEF 2020 Cetak Transaksi Sentuh Rp5,03 Triliun

Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF) VII membukukan transaksi sementara sebesar Rp5,03 triliun

Image
Ekonomi

Libur Panjang, Penumpang Kereta Melonjak 57 Persen

KAI Daop 7, Madiun : jumlah penumpang kereta api naik 57 persen saat libur panjang akhir Oktober 2020 dibanding hari biasa.

Image
Ekonomi

PP Jamah Digitalisasi Terbaru di Sektor Konstruksi Tanah Air

PP implementasikan berbagai standar terbaru di industri konstruksi tanah air salh satunya Building Information Modeling atau BIM

Image
Ekonomi

Kementerian PUPR Klaim Padat Karya Tunai Kotaku Gaet 7.000 Tenaga Kerja

Kementerian PUPR mencatat program padat karya tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) telah menyerap lebih dari 7.000 tenaga kerja

Image
Ekonomi

Pertamina Semringah Konsumsi Avtur Laris Melonjak 33 Persen

Pertamina ungkap pertumbuhan konsumsi Avtur, bahan bakar pesawat terbang, pada masa libur panjang ini meningkat sebesar 33 persen

Image
Ekonomi

Gabung Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, AP I Bidik Ini!

AP I dukung dan siap bergabung dengan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung

Image
Ekonomi

Mentan: Pandemi Bisa Jadikan Petani Pahlawan Pangan

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa krisis kesehatan global COVID-19 menjadi sebuah refleksi untuk mendukung peran petan

Image
Ekonomi

Kemenhub Ajak Investor Kelola Terminal Anak Aia Padang

Kemenhub undang investor kelola Terminal Anak Aia Padang yang dijadwalkan rampung Desember 2020

Image
Ekonomi

Pandemi COVID-19 Paksa Peran CFO Alami Pergeseran

Menurut hasil survei terbaru dari Grant Thornton menunjukkan terjadinya perubahan signifikan di antara para CFO (Chief Financial Officer)

Image
Ekonomi

BPKN Desak Adanya Sinkronisasi Regulasi Untuk Lindungi Konsumen

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi untuk memberikan perlindungan konsumen

terpopuler

  1. Syarif Hasan: Kartun yang Menistakan Nabi Muhammad Bukan Kebebasan Berekspresi

  2. Denny Siregar: Pahlawan Ekonomi Sekarang Itu yang Piknik!

  3. Untuk Bayi, Jangan Pakaikan Bedong Lagi

  4. Pertama Kali, Tentara Lesbian Ikut Pernikahan Massal Militer Taiwan

  5. Survei Populi Center: Mayoritas Warga Surabaya Ingin Penerus Risma Berlatar Belakang Birokrat

  6. Agar Kopimu Bisa Menyembuhkan Segala Penyakit, Baca ini

  7. MUI Minta Khatib Jumat Sampaikan Pesan Boikot Produk Perancis

  8. Novel Bamukmin: Presiden Perancis Telah Buat Kegaduhan di Dunia

  9. Tak Terima Disanksi Ringan, PDIP Minta Anies Tindak Tegas Guru SMAN 58 Jakarta

  10. Ternyata Kebiasaan Ini yang Merusak Kualitas Sperma

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Dr. Akhmad Shunhaji, M.A.

Respon Quranik terhadap Pola Pembelajaran di Masa Pandemi

Image
UJANG KOMARUDIN

Degradasi Legitimasi Jokowi

Image
Achsanul Qosasi

Berkoperasi dalam Pandemi

Image
Egy Massadiah

Menyapa Pohon, Menjaga Alam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

Sosok AKP Agung, Ikut Tangani Kasus Penistaan Agama Ahok

Image
Ekonomi

Biar Berkah, Pelajari Kiat Jadi Pedagang Cemerlang Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad SAW

Image
News

5 Potret Terbaru Ganjar Pranowo, Makin Gagah dengan Kumis dan Brewok