breaking news: Jadi Kawasan Zona Merah Lagi, Polda Lampung Imbau Masyarakat Untuk Tidak Liburan

Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Bukan Pilihan Politik, Sistem Demokrasi-lah yang Buat Masyarakat Taat Bayar Pajak

Denny Iswanto

Bukan Pilihan Politik, Sistem Demokrasi-lah yang Buat Masyarakat Taat Bayar Pajak

Sejumlah karyawan DPR melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2019). Dalam APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018, DPR RI dan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp1.548 triliun. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Hasil survei kepatuhan pajak yang diselenggarakan oleh Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) dan Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) menyebutkan bahwa sistem politik yang demokratis merupakan faktor sosial yang berpengaruh dalam pemenuhan pajak oleh Wajib Pajak (WP).

“Pertanyaannya cukup banyak membutuhkan waktu 15 menit untuk menjawabnya. Oleh karena itu kami berterima kasih karena banyak orang yang mau terlibat untuk menjawab secara sukarela,” kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo di Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Survei tersebut melibatkan 1.142 responden terdiri dari 929 WP Pribadi dan 213 WP Badan yang 68 persen berasal dari Jawa dan 32 persen luar Jawa serta dilaksanakan melalui online selama September 2019 untuk menggali pandangan wajib pajak tentang kepatuhan,keadilan, dan efisiensi pelayanan pajak.

Dari 928 WP Pribadi tersebut terdiri dari 2 persen responden berumur di bawah usia 25 tahun, 25-34 tahun sebanyak 22 persen, 35-44 tahun sebanyak 29 persen, 45-54 tahun sebanyak 25 persen, 55-60 tahun sebanyak 12 persen, dan di atas 60 tahun sebanyak 10 persen.

Sedangkan dari 213 WP Badan terdiri dari 8 persen perusahaan beromset tahunan Rp4 miliar, 72 persen beromset Rp4,01 miliar sampai Rp50 miliar, dan beromset di atas Rp50 miliar sebanyak 20 persen.

Dari hasil survei tersebut menunjukkan sistem politik yang demokratis merupakan faktor sosial yang berpengaruh dalam pemenuhan pajak yaitu dinyatakan oleh 75 persen dari WP Pribadi, 60 persen WP Badan, serta 69 persen WP kaum milenial.

Sedangkan pilihan politik ternyata tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemenuhan membayar pajak yaitu 19 persen WP Pribadi, 13 persen WP Badan, dan 16 persen WP kelompok milenial.

“Semua mau membayar pajak karena yang paling menentukan adalah sepanjang politiknya berjalan demokratis mereka tetap membayar pajak,” ujarnya.

Tak hanya sistem politik yang demokratis, ternyata terkait transparansi alokasi penggunaan pajak juga menjadi faktor yang cukup kuat untuk mampu mempengaruhi WP dalam membayar pajaknya yaitu sebanyak 89 persen WP Pribadi, 80 persen WP Badan, dan 88 persen WP milenial.

Di sisi lain, ketika pertanyaan mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terkait sudahnya pemerintah secara transparansi mengelola dan memanfaatkan pajak untuk pembangunan justru proporsi yang setuju berkurang yaitu 50 persen untuk responden kelompok WP Pribadi maupun Badan dan 40 persen untuk milenial.

“Jadi masih ada gap antara kewajiban moral dengan transparansi, tentu ini bukan tugas Dirjen Pajak karena mereka ini mengumpulkan. Nah yang membelanjakan ini challenging pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.

Sehingga sebanyak 50 persen responden WP Pribadi menyarankan agar pemerintah melakukan perbaikan ekosistem perpajakan sehingga lebih berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan.

Sedangkan sebanyak 35 persen responden WP Badan merekomendasikan agar memanfaatkan pajak demi pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Lebih lanjut, untuk WP Badan tidak hanya sistem politik yang demokratis dan transparansi pengelolaan pajak saja yang menjadi faktor mereka taat membayar pajak, melainkan juga terkait proses pemeriksaan pajak yaitu dinyatakan oleh 69 persen orang.

Di sisi lain, Yustinus mengatakan secara keseluruhan kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sudah cukup tinggi baik di kelompok WP Pribadi maupun Badan yaitu sebesar 90 persen dari total 1.142 responden.

Ia mengatakan para responden tersebut mengaku bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban moral yang penting dalam berwarga negara untuk membantu pemerintah melakukan pembangunan.

“Sebagian besar responden yaitu 90 persen juga selalu menghitung besaran pajak dengan benar, melaporkan SPT, membayar pajak tepat waktu, dan bersedia memberikan data apabila diperlukan,” katanya. []

baca juga:

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Temuan Indikator, Publik Ingin Cakada Langgar Prokes Didiskualifikasi

Image

News

Survei Indikator Capres 2024: Elektabilitas Ganjar Salip Prabowo, Anies Stagnan

Image

News

Survei Indikator: Milenial Sebut Indonesia Saat ini Kurang Demokratis

Image

News

Survei Indikator: 37,9 % Publik Agak Setuju dan 19,8 % Sangat Setuju Aparat Makin Semena-mena

Image

Ekonomi

Banyak Target Ekonomi Tak Tercapai, Jadi Catatan Buruk Kinerja Pemerintah

Image

Ekonomi

Sri Mulyani: Realisasi Insentif Perpajakan di Bawah Rp30 Triliun

Image

News

DPR RI

Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Bahaya Politik Dinasti

Image

Ekonomi

Pertamina-Pemprov Kaltim Sepakati Rekonsiliasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Image

Ekonomi

Pemerintah Sudah Kucurkan Bantuan Iuran JKN Rp1,9 Triliun, Apa Efeknya?

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Kepoin Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Mingguan, Libra Waktunya Menabung!

Tak bisa dipungkiri ramalan zodiak memang terkadang sering ditunggu-tunggu khususnya para kaum milenial

Image
Ekonomi

Pertamina Ingatkan Konsumen Utamakan Keselamatan di SPBU

PT Pertamina (Persero) kembali mengingatkan konsumen agar selalu mengutamakan keselamatan selama berada di area SPBU

Image
Ekonomi

KKP Sebut Profesi Nelayan Menjanjikan, Ini Sederet Keistimewaannya!

KKP sebut profesi sebagai nelayan merupakan hal yang sangat menjanjikan terlebih dengan berbagai kemudahan sektor kelautan dan perikanan

Image
Ekonomi

Food Estate Tak Kuasa Mengatasi Krisis dan Membangun Kedaulatan Pangan di Indonesia?

Rencana pemerintah membangun food estate tidak berdasarkan kenyataan pangan dan pertanian saat ini di Indonesia

Image
Ekonomi

Ada Peningkatan Pekerja Anak Secara Global, Industri Produksi Kakao Dikecam Dunia

Sebuah studi baru dari Universitas Chicago mengungkapkan terjadi peningkatan pekerja anak dalam produksi kakao atau coklat secara global

Image
Ekonomi

Pelaku Usaha Wajib Begini, Jika Ingin Indonesia Keluar dari Pandemi Covid-19

IMA mengeluarkan Deklarasi dalam upaya Indonesia keluar dari pandemi dan krisis ekonomi yang terjadi sejak sejak akhir bulan Maret 2020

Image
Ekonomi

Pelaku Pariwisata Dilatih Gunakan Aplikasi Microweb Site, Begini Fungsinya!

Kemenparekraf berupaya melatih pelaku pariwisata menggunakan aplikasi Microweb Site sebagai upaya mendongkrak kompentensi SDM

Image
Ekonomi

Pertamina Pastikan Masa Transisi Restrukturisasi Berjalan Lancar

Pertamina memastikan proses restrukturisasi perusahaan dilakukan sesuai kelaziman dalam dunia bisnis

Image
Ekonomi
DPR RI

Ibas Sesumbar Bakal Terus Desak Pemerintah Agar Konsisten Perhatikan UMKM

Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan akan terus mengingatkan Pemerintah konsisten perhatian kepada UMKM

Image
Ekonomi

Indonesia Incar 10 Persen Perairan Jadi Kawasan Konservasi Pada 2030

Pemerintah menargetkan 10 persen daerah perairan nasional menjadi kawasan konservasi pada 2030

terpopuler

  1. Gus Nur Jadi Tersangka Hina NU, Habiburokhman: Aneh Kalau Bapak Berseteru dengan Anak

  2. KSPI Bakal Demo Besar-besaran, Ferdinand Hutahaean: Negara Tidak Akan Tunduk

  3. Mantap Jiwa, 5 Zodiak Ini Beruntungnya Enggak Main-main Lho!

  4. 5 Zodiak Ini Diramal Gampang Kaya di Usia Muda, Zodiakmu Termasuk?

  5. Jakarta Banjir Lagi! 72 RT Terendam Sejak Tadi Malam

  6. Terungkap, Google Bayar Triliunan Rupiah untuk Jadi Mesin Pencarian Utama di Perangkat Apple

  7. Berprofesi Sebagai Ustaz, Ayah Dinar Candy Nyerah Nasehati Gaya Pakaian Sang Anak

  8. Luhut Ungkap Segudang Alasan Pemerintahan Jokowi Lebih Mesra ke China!

  9. 5 Fakta Menarik Laga Terakhir Khabib Nurmagomedov, Penuhi Janji ke Ibu hingga Bonus Rp700 M

  10. Berkaca dari Insiden Kebakaran di Kejagung, MUI Sarankan ASN Dilarang Merokok

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Iptek

Lee Kun-Hee, Sosok Luar Biasa di Balik Kejayaan Samsung Meninggal Dunia

Image
News

5 Fakta Menarik Wali Kota Tasikmalaya, Bos Angkot hingga Jadi Tersangka KPK

Image
News

5 Gaya Politisi Budisatrio Djiwandono saat Olahraga, Bersepeda hingga Berkuda