image gfriend
Login / Sign Up

Menkeu Belum Hitung Anggaran untuk BPJS Kesehatan Pasca Terbitkan PMK

Siti Nurfaizah

Image

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). Rapat menkeu dan komisi XI ini merupakan rapat perdana dengan pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan menghitung besaran anggaran setelah Kementerian Keuangan menerbitkan tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru menyangkut iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Itu akan kami hitung, jumlahnya nanti tergantung pada  masing-masing dihitungnya," katanya ketika ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, tiga PMK baru hasil perubahan peraturan sebelumnya itu terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk aparatur sipil negara (ASN), penerima bantuan iuran (PBI) dan daerah.

Menteri Keuangan menyebutkan proses penghitungan besaran anggaran tersebut segera dirampungkan setelah pihaknya menerbitkan tiga PMK sekaligus terkait iuran BPJS Kesehatan.

Pada 5 November 2019, Menkeu meneken tiga PMK yakni PMK Nomor 158/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah.

Dalam PMK itu, salah satu dasar penghitungan kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan diperluas tidak hanya dari gaji/pensiun, tunjangan keluarga tapi juga tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja sesuai dalam pasal 4 ayat 1 (a).

Peraturan kedua yakni PMK Nomor 159/2019 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999. 08).

Pada pasal 16 ayat 3 dalam PMK ini, pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) dilakukan untuk keperluan pembayaran kurang bayar Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Selain itu, juga dilakukan untuk penambahan alokasi DAU Tambahan untuk Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

PMK ketiga yakni PMK Nomor 160/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pada PMK ini, salah satu pasal yang diubah adalah pasal 3 yang menyebutkan perubahan jumlah kepesertaan dan/ atau besaran iuran PBI yang mengakibatkan terlampauinya pagu yang telah dialokasikan dalam APBN, kekurangannya dapat dipenuhi dari APBN tahun berjalan, APBN Perubahan, dan atau APBN tahun anggaran berikutnya.

Sebelumnya, kekurangan pembayaran PBI hanya dapat dipenuhi melalui APBN Perubahan atau APBN tahun anggaran berikutnya sesuai dengan aturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018.

Pemerintah sebelumnya menetapkan iuran BPJS Kesehatan naik sesuai dengan yang direkomendasikan Menteri Keuangan menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBN maupun peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBI daerah) sebesar Rp42 ribu dan mulai berlaku 1 Agustus 2019.

Pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah sebesar Rp19 ribu per peserta per bulan sejak Agustus 2019 untuk menutupi selisih kenaikan iuran tahun2019.

Besaran yang sama, yaitu Rp42 ribu, juga ditetapkan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan layanan kelas III.

Untuk PBPU dan Bukan Pekerja kepesertaan kelas II sebesar Rp110 ribu, dan kepesertaan kelas I sebesar Rp160 ribu akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Sementara itu besaran iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) baik ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, dan karyawan swasta yaitu lima persen dari upah per bulan, dengan batas maksimal upah sebesar Rp12 juta.

Ketentuan lima persen tersebut yakni empat persen dibayarkan oleh pemberi kerja, dan satu persen dibayarkan oleh peserta melalui pemotongan gaji.

Ketentuan besaran iuran untuk peserta PPU ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, mulai berlaku per 1 Oktober 2019 dan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) dari badan usaha swasta mulai berlaku per 1 Januari 2020. []

baca juga:

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Menkeu Sebut Kerugian Negara Akibat Penyelundupan Garuda Capai Rp1,5 Miliar

Image

Ekonomi

Wamenkeu: Produktivitas dan Daya Saing Kunci Indonesia Keluar dari Jebakan Pendapatan Menengah

Image

News

BPRD DKI Ajukan Rp120 Miliar untuk Pengadaan Satu Unit Komputer

Image

Ekonomi

Pemerintah Kaji Nilai 20 Ribu Ton Beras Bulog Turun Mutu

Image

News

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, KPCDI Ngadu ke DPR RI

Image

Ekonomi

Erick Siap Copot Direksi Garuda, Jika Terbukti Selundupkan Barang Ini!

Image

Ekonomi

Saran Sri Mulyani ke Erick Thohir Agar BUMN Tak Buntung Terus Menerus

Image

Ekonomi

Gaet Erick Thohir, Menkeu Bakal Evaluasi BUMN Tekor

Image

Ekonomi

Pemerintah Suntik Modal Rp17,73 T ke BUMN di 2020, PLN Dapat 'Jatah' Terbesar

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

OJK Beri Penghargaan pada LJK yang Berikan Iklan Terbaik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penghargaan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memberikan iklan (prawira) terbaik. Penghargaan

Image
Ekonomi

UMKM Masuk Mall, Justru Bakal Picu Persaingan Tak Sehat?

Saat ini pun ada 50 ribu UMKM di pusat perbelanjaan.

Image
Ekonomi

Meneropong Potensi Pasar Derivatif Indonesia di 2020

Panel diskusi tersebut membahas potensi pasar berjangka atau derivatif dengan beragam produknya pada 2020.

Image
Ekonomi

Dirut Didepak Erick Thohir, Garuda: Kita Ikut Pak Menteri Saja!

Garuda Indonesia akan ikut apapun keputusan Menteri BUMN Erick Thohir.

Image
Ekonomi

Shopee Ajak Kemenkop Perluas Pasar Ekspor UMKM Lokal

Harga produk UKM Indonesia sebenarnya sangat kompetitif.

Image
Ekonomi

Viral Ferrari Dalam Garuda Indonesia, Begini Reaksi Bea Cukai

Aksi penyelundupan seringkali didatangkan dengan menggunakan pesawat yang baru datang di Tanah Air.

Image
Ekonomi

Kekayaan hingga Rp106 T! Ini 5 Fakta Menarik Prajogo Pangestu

Pernah jadi sopir angkutan umum

Image
Ekonomi

Keuntungan Capai Rp477 T! Ini 7 Brand Olahraga Terbesar di Dunia

Mana yang jadi favoritmu?

Image
Ekonomi

Sarinah Bakal Jadi Showroom Produk UMKM Lokal

Saat ini pemerintah memiliki prioritas khusus untuk mempromosikan produk-produk UMKM.

Image
Ekonomi

Cadangan Devisa RI Turun Tipis Jadi US$126,6 Miliar di November 2019

BI mencatat posisi cadangan devisa hingga akhir November 2019 sebesar US$126,6 miliar.

Available

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. 8 Pesona Anto Cepi, Anggota TNI AU yang Mirip AHY

  2. Setelah Ganda Putra dan Putri, Giliran Ganda Campuran yang Menyumbang Emas

  3. Pencekalan HRS, Guntur Romli: Sudah Bersumpah Tidak Akan Meminta Bantuan, Biarkan Dia Terlunta-lunta

  4. Sebelum Berhubungan Intim, 4 Cara Foreplay ini Harus Kamu Lakukan

  5. Sundram Moorthy: Melawan Indonesia adalah Pertandingan Berkualitas

  6. Bareskrim Terima Laporan FPI Soal Muwafiq, Ferdinand: Waduh! Moga Tidak Memicu Konflik Antar Kelompok

  7. Denny Siregar Bandingkan Perceraian UAS dan Ahok: Ada yang Keselek Biji Rambutan

  8. Admin Kocak hingga Mendadak Viral, ini 5 Fakta Menarik Perusahaan Ojol Terbaru, BUROQ

  9. Tidak Diunggulkan, Ganda Campuran Malah Sabet Emas dan Perunggu

  10. Nikmati Keindahan Borobudur hingga Saksikan Ijab Kabul, 10 Potret Putri Mahkota Denmark saat Kunjungi Indonesia

Available

fokus

Kursus Calon Pengantin
Puasa Plastik
Stop kekerasan
Available

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Beban Berat BUMN Perbankan

Image
Ujang Komarudin

Ujian Besar Partai Golkar

Image
Mujamin Jassin

Genesis Feodal Hantui Pembaruan Golkar

Image
Ahmad Irawan

Rangkap Jabatan Airlangga Hartarto: Ketua Umum Golkar dan Menko Perekonomian, Melanggar UU?

Available

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

Cantik dan Modis, 10 Gaya Istri Airlangga Hartarto Memakai Kebaya

Image
News

Jarang Tersorot, 8 Potret Hangat Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Keluarga

Image
Hiburan

Dinonaktifkan Tanpa Alasan Jelas, Ini 7 Fakta Menarik Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI