Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Menkeu Belum Hitung Anggaran untuk BPJS Kesehatan Pasca Terbitkan PMK

Siti Nurfaizah

Menkeu Belum Hitung Anggaran untuk BPJS Kesehatan Pasca Terbitkan PMK

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). Rapat menkeu dan komisi XI ini merupakan rapat perdana dengan pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan menghitung besaran anggaran setelah Kementerian Keuangan menerbitkan tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru menyangkut iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Itu akan kami hitung, jumlahnya nanti tergantung pada  masing-masing dihitungnya," katanya ketika ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, tiga PMK baru hasil perubahan peraturan sebelumnya itu terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk aparatur sipil negara (ASN), penerima bantuan iuran (PBI) dan daerah.

Menteri Keuangan menyebutkan proses penghitungan besaran anggaran tersebut segera dirampungkan setelah pihaknya menerbitkan tiga PMK sekaligus terkait iuran BPJS Kesehatan.

Pada 5 November 2019, Menkeu meneken tiga PMK yakni PMK Nomor 158/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah.

Dalam PMK itu, salah satu dasar penghitungan kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan diperluas tidak hanya dari gaji/pensiun, tunjangan keluarga tapi juga tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja sesuai dalam pasal 4 ayat 1 (a).

Peraturan kedua yakni PMK Nomor 159/2019 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999. 08).

Pada pasal 16 ayat 3 dalam PMK ini, pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) dilakukan untuk keperluan pembayaran kurang bayar Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Selain itu, juga dilakukan untuk penambahan alokasi DAU Tambahan untuk Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

PMK ketiga yakni PMK Nomor 160/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pada PMK ini, salah satu pasal yang diubah adalah pasal 3 yang menyebutkan perubahan jumlah kepesertaan dan/ atau besaran iuran PBI yang mengakibatkan terlampauinya pagu yang telah dialokasikan dalam APBN, kekurangannya dapat dipenuhi dari APBN tahun berjalan, APBN Perubahan, dan atau APBN tahun anggaran berikutnya.

Sebelumnya, kekurangan pembayaran PBI hanya dapat dipenuhi melalui APBN Perubahan atau APBN tahun anggaran berikutnya sesuai dengan aturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018.

Pemerintah sebelumnya menetapkan iuran BPJS Kesehatan naik sesuai dengan yang direkomendasikan Menteri Keuangan menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBN maupun peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBI daerah) sebesar Rp42 ribu dan mulai berlaku 1 Agustus 2019.

Pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah sebesar Rp19 ribu per peserta per bulan sejak Agustus 2019 untuk menutupi selisih kenaikan iuran tahun2019.

Besaran yang sama, yaitu Rp42 ribu, juga ditetapkan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan layanan kelas III.

Untuk PBPU dan Bukan Pekerja kepesertaan kelas II sebesar Rp110 ribu, dan kepesertaan kelas I sebesar Rp160 ribu akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Sementara itu besaran iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) baik ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, dan karyawan swasta yaitu lima persen dari upah per bulan, dengan batas maksimal upah sebesar Rp12 juta.

Ketentuan lima persen tersebut yakni empat persen dibayarkan oleh pemberi kerja, dan satu persen dibayarkan oleh peserta melalui pemotongan gaji.

Ketentuan besaran iuran untuk peserta PPU ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, mulai berlaku per 1 Oktober 2019 dan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) dari badan usaha swasta mulai berlaku per 1 Januari 2020. []

baca juga:

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Lawan Covid-19

Orang Indonesia Mudah Lupa, Menko PMK: Sosialisasi Pola Hidup 3M Harus Terus Dilakukan

Image

Ekonomi

Wow! Potensi Ekspor Makanan Halal RI Capai US$229 Juta

Image

Ekonomi

Sri Mulyani: Ekonomi Syariah Bisa Jadi Sumber Baru Perekonomian Nasional

Image

Ekonomi

Kemenkeu Terus Berupaya Capai 5 Prioritas Reformasi Struktural

Image

Ekonomi

Pemerintah Akan Atur Ulang Kelas Rawat dan Iuran Peserta JKN

Image

Ekonomi

Dirjen Pajak: Tingkat Kepatuhan Naik, 13 Juta WP Sudah Lapor SPT

Image

Ekonomi

Sri Mulyani: Realisasi Insentif Perpajakan di Bawah Rp30 Triliun

Image

Ekonomi

Jokowi Wajibkan K/L Belanja Produk UMKM Minimal 40 Persen Dari Pagu

Image

Ekonomi

Sri Mulyani Pede UU Cipta Kerja Bisa Perkuat Pondasi Ekonomi RI

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

6 Ruas Tol Baru Jabodetabek Siap Beroperasi Akhir 2020

Enam ruas tol telah memasuki tahap akhir penyelesaian untuk segera dioperasikan dan siap diresmikan November dan Desember 2020 mendatang.

Image
Ekonomi

Penataan Taman Anggrek Kebun Raya Bogor Senilai Rp35 Miliar Masuki Tahap Akhir

Kementerian PUPR tengah menyelesaikan tahap akhir penataan Kawasan Taman Anggrek Kebun Raya Bogor di Kota Bogor, Jawa Barat.

Image
Ekonomi

PP Salurkan Bantuan Pendidikan dan Kesehatan Tanggulangi COVID-19

PP salurkan bantuan sosial di sektor pendidikan dan kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di berbagai daerah.

Image
Ekonomi

RI Berpotensi Jadi Pemain Industri Halal Terbesar Dunia, Ini Persiapan Pemerintah

Menperin dorong pembentukan kawasan industri halal untuk mewujudkan cita-cita RI menjadi pemain utama industri halal.

Image
Ekonomi

Kehadiran Payung Hukum dan LPP Krusial Agar Tak Ada Lagi Kasus Asuransi Gagal Bayar

Diding S Anwar kembali mengingatkan kebutuhan payung hukum dan penyelenggaraan Lembaga Penjamin Polis (LPP) kini terbukti sangat krusial.

Image
Ekonomi

Industri Halal Punya Peran Signifikan Atas Performa Positif Neraca Perdagangan

Agus Suparmanto menilai industri halal berperan cukup signifikan atas performa positif neraca perdagangan Indonesia.

Image
Ekonomi

Menperin Sebut RI Punya 2 Kawasan Industri Halal di Serang dan Sidoarjo

Menperin: Saat ini sudah terdapat dua kawasan industri halal di Indonesia yakni di Serang, Banten dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Image
Ekonomi

Intip Yuk Cara Pemkab Cianjur Kembangkan Industri Pariwisatanya!

untuk memulihkan perekonomian saat pandemi, Pemkab bantu kembangkan obyek wisata di desa

Image
Ekonomi

Menteri Edhy Sebut Semangat UU Cipta Kerja Sudah Berjalan di KKP, Seperti Apa?

Edhy Prabowo menyatakan semangat Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah berjalan di KKP.

Image
Ekonomi

PLN Siap Tambah Daya Listrik 200 MW untuk Babel

Tambahan daya listrik sebesar 200 MW akan dilakukan PLN demi memenuhi kebutuhan masyarakat Babel

terpopuler

  1. Sandiaga Uno Ungkap Bisnis yang Akan Tren ke Depan

  2. Dapat Keluhan Anak Susah Makan, Dokter Berikan Resep Tak Terduga

  3. Gus Nur Ditangkap, Fadli Zon: Penangkapan Seperti Ini Mirip Zaman Penjajahan

  4. Kades Sungai Alai Kalbar Korupsi Dana Desa hampir Rp1 Triliun

  5. Gus Nur Ditangkap, Ferdinand: Saya Harap Polri Juga Proses Hukum Refly Harun

  6. Cara Nikmat Sembuhkan Darah Tinggi, Tanpa Takut Minum Obat Lagi

  7. Anggota Brimob dan Mantan Prajurit TNI Jual Senjata Serbu ke KKB Intan Jaya

  8. Tuai Hasil Positif, Vaksin Corona Universitas Oxford Sukses Bangkitkan Kekebalan Tubuh

  9. Masuk Daftar DPO, Tim Intelijen Kejati Sumut Tangkap Boy Tampubolon

  10. Akui Kewalahan, Oki Setiana Dewi Sempat Menyerah untuk Selesaikan Kuliah

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Wali Kota Tasikmalaya, Bos Angkot hingga Jadi Tersangka KPK

Image
News

5 Gaya Politisi Budisatrio Djiwandono saat Olahraga, Bersepeda hingga Berkuda

Image
Ekonomi

Kekayaan 5 Biliuner China ini Terus Melesat Meski Pandemi, Ada yang Capai Rp700 Triliun!