Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Indonesia Harus Hapus Hambatan Non Tarif dalam Perdagangan Internasional

Wayan Adhi Mahardika

Indonesia Harus Hapus Hambatan Non Tarif dalam Perdagangan Internasional

Ilustrasi WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) | REUTERS/Ruben Sprich

AKURAT.CO Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non tarif dan juga menghilangkan restriksi (pembatasan) pada perdagangan internasional.

Indonesia sudah menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) WTO pada 1994 lalu yang menyebutkan kalau hambatan non tarif tidak boleh menjadi pembatasan dalam perdagangan.

Namun pada kenyataannya, Indonesia justru membatasi impor pada beberapa komoditas. Walaupun pemerintah sudah meratifikasi GATT WTO tersebut lewat Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 1994, peraturan turunannya justru menjadi hambatan non tarif.

baca juga:

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, salah satu komoditas pangan yang terkena dampak penerapan hambatan non tarif adalah beras.

"Hambatan tersebut pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan harga beras secara signifikan, yang juga memengaruhi asupan kalori orang karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi makanan bagi keluarga mereka, terutama orang miskin," ucap Galuh seperti dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Saat ini, lanjut Galuh, produktivitas beras dalam negeri tidak cukup tinggi untuk menjaga kestabilan harga beras. Produktivitas beras musiman telah berfluktuasi sejak 2013, mencapai rata-rata hanya 5,19 ton per hektare per tahun. Sementara pemerintah mengklaim bahwa hasil produksi beras dalam negeri telah meningkat setiap tahun dan mengalami surplus, mereka terus secara konsisten mengimpor beras dari luar negeri. Tentu saja hal ini bertentangan dengan klaim bahwa produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Tingginya harga beras diperburuk oleh tingginya tarif impor. Tarif Rp450 per kilogram diberlakukan untuk semua jenis beras impor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2017. Lalu UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 memprioritaskan pengembangan produksi tanaman pangan domestik. Undang-undang tersebut menekankan pada larangan impor jika produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi permintaan,” jelasnya.

Selain pembatasan tarif dan UU, impor beras juga dipersulit oleh proses impor yang panjang. Pemerintah telah menunjuk Bulog sebagai importir tunggal beras kualitas medium. Kewenangan ini menjadikan mereka memiliki hak monopoli atas komoditas tersebut.

Dengan demikian, keputusan untuk mengimpor beras hanya dapat dilakukan setelah kesepakatan dicapai melalui rapat koordinasi antara beberapa kementerian di Indonesia. Rapat koordinasi memakan waktu yang tidak sebentar, belum lagi perbedaan data antar instansi yang menambah rumit permasalahan hingga menunggu persetujuan presiden.

Hasil penelitian CIPS menyimpulkan, Bulog dapat menghemat lebih dari US$21 juta kalau Bulog dapat membeli beras ketika harganya lebih rendah dari Januari 2010 hingga Maret 2017. Selain itu, perkiraan produksi beras domestik yang terlalu tinggi juga mengakibatkan munculnya optimisme bahwa pasokan beras dalam negeri akan memenuhi permintaan domestik dan impor beras tidak akan diperlukan.

Ketika kesimpulan ini terbukti tidak benar, biaya impor beras akan meningkat karena tindakan yang tidak akurat pada kebijakan perdagangan. Harga beras domestik secara konsisten lebih tinggi dari harga internasional dan terus meningkat secara bertahap sejak 2009. Pada Juli 2019, harga beras dalam negeri dua kali lipat dari harga internasional yaitu sebesar Rp5.923 per kilogram. Sedangkan harga beras di Indonesia berkisar antara Rp9.450 untuk beras medium hingga Rp12.800 untuk beras premium.

Pemerintah ingin memangkas peraturan yang menghambat investasi dan ingin meningkatkan ekspor Indonesia. Tetapi keinginan ini bertolak belakang dengan kebijakan proteksi impor. Birokrasi yang panjang dan memakan waktu lama, pembatasan kuota dan perizinan, penentuan waktu impor dan hambatan non tarif lainnya akan membawa dampak negatif bagi investasi dan nilai ekspor. Kinerja investasi dan ekspor Indonesia pada akhirnya akan memengaruhi perekonomian Indonesia secara agregat.

“Saat ini banyak produk Indonesia membutuhkan bahan baku yang tidak dapat disediakan oleh dalam negeri sehingga butuh melewati impor. Kalau pemerintah memberikan pembatasan terhadap impor yang berlebihan, tidak hanya akan berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh negara eksportir, tetapi dapat menghambat pertumbuhan investasi di dalam negeri. Belum lagi produk Indonesia yang di ekspor akan mengalami penurunan nilai,” ungkapnya.

Proteksi dan hambatan non tarif dalam perdagangan ini tercermin dalam peringkat Indonesia di International Trade Barrier Index yang dirilis Property Rights Alliance. Indonesia berada di posisi 72 dari 86 negara.

Di antara negara-negara ASEAN, Singapore menduduki peringkat pertama dalam indeks ini. Indonesia bahkan kalah dari Malaysia dan Vietnam yang duduk di peringkat 55 dan 67. Namun Indonesia masih lebih baik dari Filipina dan Thailand yang berada di peringkat 78 dan 83. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Olahraga

Napoli 4-1 Atalanta

Napoli vs Atalanta: Napoli Melibas Pemuncak Klasemen Liga Italia

Image

Ekonomi

Peneliti: Sejumlah Pasal untuk UMKM dalam UU Cipta Kerja Masih Rancu dan Multitafsir

Image

Olahraga

Liga Serie A Italia 2020-2021

Patuhi Instruksi Otoritas Kesehatan, Napoli Kalah 0-3 dan Harus Kehilangan 1 Poin

Image

Ekonomi

UU Cipta Kerja Bisa Stabilkan Harga Pangan Jika Diterapkan dengan Tepat

Image

Ekonomi

Peneliti: UU Cipta Kerja Buka Peluang Peningkatan Investasi Asing di Sektor Pertanian

Image

Ekonomi

DPR RI

Legislator Desak Kemenparekraf Kembangkan Potensi Desa Wisata

Image

Ekonomi

Pentingnya Meningkatkan Peran Petani dalam Rantai Pasok Beras

Image

Ekonomi

Waduh, Industri Pariwisata Kehilangan Rp6.811 Triliun Gara-gara Corona

Image

Ekonomi

Kehadiran WTO Gagal Sejahterakan Petani

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pengembangan Tahap I Lumbung Pangan di Kalteng 2.000 Ha Fokus Sistem Irigasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa atau food estate di Kab Kapuas, Kalteng.

Image
Ekonomi

Perluas Layanan Energi, Pertamina Kembangkan Inovasi Bisnis

Pertamina mengembangkan inovasi bisnis untuk memperluas dan memperkuat pelayanan energi kepada masyarakat dengan 4 program utama.

Image
Ekonomi

Gara-gara Ini Inalum Dinobatkan Jadi BUMN Percontohan Pengutamaan Bahasa Indonesia

Inalum dinobatkan jadi BUMN percontohan pengutamaan Bahasa Indonesia di wilayah kerja operasionalnya

Image
Ekonomi

Menteri Edhy: Menanam Satu Koral Mampu Bangun Ekonomi Pesisir

Edhy Prabowo menyatakan bahwa menanam satu koral atau terumbu karang sama saja dengan menanam 20 pohon bermanfaat meningkatkan ekonomi

Image
Ekonomi
DPR RI

Anggota DPR RI Akui UMKM Butuh Pelatihan Manajerial Untuk Jaga Pemulihan Ekonomi

Wabah pandemi Covid-19 telah berdampak pada keberlangsungan pelaku UMKM

Image
Ekonomi

Rustam Ibrahim Celoteh Alasan Civil Society Kritis Terhadap Pemerintahan Jokowi

Rustam Ibrahim beberkan sejumlah alasan mengapa civil society sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi

Image
Ekonomi

Progres Program Kota Tanpa Kumuh Capai 70 Persen dan Serap 7.000 Tenaga Kerja

Hingga 29 Oktober 2020 progres keuangan KOTAKU mencapai 72,32 persen dan progres fisik sebesar 69,13 persen.

Image
Ekonomi

Menteri Edhy: Tanam 1 Terumbu Karang Sama dengan Tanam 20 Pohon

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan menanam satu koral atau terumbu karang sama saja dengan menanam 20 pohon.

Image
Ekonomi

Pemerintah Sesumbar Pengembangan Koperasi Berjalan Sesuai Roadmap

Kemenkop UKM menegaskan pemberdayaan dan pengembangan koperasi di Indonesia saat ini telah berjalan sesuai dengan roadmap

Image
Ekonomi

Percepat Pembangunan KIT Batang, PP Sinergi Dengan BUMN Lain

PP bersinergi dengan sejumlah BUMN lainnya dalam mempercepat proses pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang Fase 1 seluas 450 hektare.

terpopuler

  1. Kisah Malaikat Malik Menahan Matahari dengan Sayapnya Demi Sayyidina Ali

  2. Teror di Gereja Prancis: Paus Fransiskus hingga Pemimpin Dunia Ramai-ramai Mengutuk Serangan

  3. Remehkan Bintang Muda Milan, Admin Medsos Sparta Praha Tanggung Malu dan Minta Maaf

  4. KPK Bidik Rekan Bos PT MIT yang Diduga Halangi Penyidikan

  5. Doa Ketika Rezeki Terasa Seret

  6. Bukan iPhone atau Samsung, Ini HP Android 5G Paling Tangguh

  7. Begal Sedang Naik Daun di Jakarta, Dishub DKI: Naik Sepeda Jangan Bawa Barang Berharga

  8. Sosok AKP Agung, Ikut Tangani Kasus Penistaan Agama Ahok

  9. Masyarakat Diharapkan Bersabar, Vaksinasi Covid-19 Batal Dilakukan Dalam Waktu Dekat

  10. Gara-gara Macron, 5 Produk Prancis ini Kena Boikot Banyak Negara

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Dr. Akhmad Shunhaji, M.A.

Respon Quranik terhadap Pola Pembelajaran di Masa Pandemi

Image
UJANG KOMARUDIN

Degradasi Legitimasi Jokowi

Image
Achsanul Qosasi

Berkoperasi dalam Pandemi

Image
Egy Massadiah

Menyapa Pohon, Menjaga Alam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

Sosok AKP Agung, Ikut Tangani Kasus Penistaan Agama Ahok

Image
Ekonomi

Biar Berkah, Pelajari Kiat Jadi Pedagang Cemerlang Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad SAW

Image
News

5 Potret Terbaru Ganjar Pranowo, Makin Gagah dengan Kumis dan Brewok