image gfriend
Login / Sign Up

Indonesia Harus Hapus Hambatan Non Tarif dalam Perdagangan Internasional

Wayan Adhi Mahardika

Image

Ilustrasi WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) | REUTERS/Ruben Sprich

AKURAT.CO Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non tarif dan juga menghilangkan restriksi (pembatasan) pada perdagangan internasional.

Indonesia sudah menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) WTO pada 1994 lalu yang menyebutkan kalau hambatan non tarif tidak boleh menjadi pembatasan dalam perdagangan.

Namun pada kenyataannya, Indonesia justru membatasi impor pada beberapa komoditas. Walaupun pemerintah sudah meratifikasi GATT WTO tersebut lewat Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 1994, peraturan turunannya justru menjadi hambatan non tarif.

baca juga:

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, salah satu komoditas pangan yang terkena dampak penerapan hambatan non tarif adalah beras.

"Hambatan tersebut pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan harga beras secara signifikan, yang juga memengaruhi asupan kalori orang karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi makanan bagi keluarga mereka, terutama orang miskin," ucap Galuh seperti dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Saat ini, lanjut Galuh, produktivitas beras dalam negeri tidak cukup tinggi untuk menjaga kestabilan harga beras. Produktivitas beras musiman telah berfluktuasi sejak 2013, mencapai rata-rata hanya 5,19 ton per hektare per tahun. Sementara pemerintah mengklaim bahwa hasil produksi beras dalam negeri telah meningkat setiap tahun dan mengalami surplus, mereka terus secara konsisten mengimpor beras dari luar negeri. Tentu saja hal ini bertentangan dengan klaim bahwa produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Tingginya harga beras diperburuk oleh tingginya tarif impor. Tarif Rp450 per kilogram diberlakukan untuk semua jenis beras impor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2017. Lalu UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 memprioritaskan pengembangan produksi tanaman pangan domestik. Undang-undang tersebut menekankan pada larangan impor jika produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi permintaan,” jelasnya.

Selain pembatasan tarif dan UU, impor beras juga dipersulit oleh proses impor yang panjang. Pemerintah telah menunjuk Bulog sebagai importir tunggal beras kualitas medium. Kewenangan ini menjadikan mereka memiliki hak monopoli atas komoditas tersebut.

Dengan demikian, keputusan untuk mengimpor beras hanya dapat dilakukan setelah kesepakatan dicapai melalui rapat koordinasi antara beberapa kementerian di Indonesia. Rapat koordinasi memakan waktu yang tidak sebentar, belum lagi perbedaan data antar instansi yang menambah rumit permasalahan hingga menunggu persetujuan presiden.

Hasil penelitian CIPS menyimpulkan, Bulog dapat menghemat lebih dari US$21 juta kalau Bulog dapat membeli beras ketika harganya lebih rendah dari Januari 2010 hingga Maret 2017. Selain itu, perkiraan produksi beras domestik yang terlalu tinggi juga mengakibatkan munculnya optimisme bahwa pasokan beras dalam negeri akan memenuhi permintaan domestik dan impor beras tidak akan diperlukan.

Ketika kesimpulan ini terbukti tidak benar, biaya impor beras akan meningkat karena tindakan yang tidak akurat pada kebijakan perdagangan. Harga beras domestik secara konsisten lebih tinggi dari harga internasional dan terus meningkat secara bertahap sejak 2009. Pada Juli 2019, harga beras dalam negeri dua kali lipat dari harga internasional yaitu sebesar Rp5.923 per kilogram. Sedangkan harga beras di Indonesia berkisar antara Rp9.450 untuk beras medium hingga Rp12.800 untuk beras premium.

Pemerintah ingin memangkas peraturan yang menghambat investasi dan ingin meningkatkan ekspor Indonesia. Tetapi keinginan ini bertolak belakang dengan kebijakan proteksi impor. Birokrasi yang panjang dan memakan waktu lama, pembatasan kuota dan perizinan, penentuan waktu impor dan hambatan non tarif lainnya akan membawa dampak negatif bagi investasi dan nilai ekspor. Kinerja investasi dan ekspor Indonesia pada akhirnya akan memengaruhi perekonomian Indonesia secara agregat.

“Saat ini banyak produk Indonesia membutuhkan bahan baku yang tidak dapat disediakan oleh dalam negeri sehingga butuh melewati impor. Kalau pemerintah memberikan pembatasan terhadap impor yang berlebihan, tidak hanya akan berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh negara eksportir, tetapi dapat menghambat pertumbuhan investasi di dalam negeri. Belum lagi produk Indonesia yang di ekspor akan mengalami penurunan nilai,” ungkapnya.

Proteksi dan hambatan non tarif dalam perdagangan ini tercermin dalam peringkat Indonesia di International Trade Barrier Index yang dirilis Property Rights Alliance. Indonesia berada di posisi 72 dari 86 negara.

Di antara negara-negara ASEAN, Singapore menduduki peringkat pertama dalam indeks ini. Indonesia bahkan kalah dari Malaysia dan Vietnam yang duduk di peringkat 55 dan 67. Namun Indonesia masih lebih baik dari Filipina dan Thailand yang berada di peringkat 78 dan 83. []

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

berita terkait

Image

Ekonomi

Bukan Emas dan Batu Bara, Bisnis Paling Menggiurkan Ternyata Nikel

Image

News

7 Pandangan Religius Isaac Newton

Image

Ekonomi

Hadapi 7 Kasus Tuduhan Antisubsidi, Nilai Ekspor RI Berpotensi Hilang Rp17,6 Triliun

Image

Ekonomi

Target Produksi Beras Turun, Pengamat: Pemerintah Harus Konsisten Cegah Alih Fungsi Lahan

Image

Ekonomi

Ketahanan Pangan Bukan Hanya Soal Ketersediaan

Image

Ekonomi

Perang Dagang

China Bisa Jatuhkan Sanksi US$3,57 Miliar per Tahun ke AS, Kok Bisa?

Image

Ekonomi

Pengamat Minta Pemerintah Lakukan Reformasi Permudah Perizinan Usaha

Image

Ekonomi

UMP Naik, Pemerintah Perlu Tinjau Ulang PP 78/2015

Image

Ekonomi

Tingkatkan Kinerja Ekspor, Pemerintah Perlu Buka Pasar Baru dan Harmonisasi Regulasi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Persiapan Nataru, Menhub Tinjau Terminal Terpadu Pulo Gebang

Masyarakat yang ingin liburan atau pulang ke kampung halaman untuk tidak menggunakan sepeda motor.

Image
Ekonomi

Perang Dagang Masih Jadi 'Momok' Bagi Pasar Modal

Kementerian Perdagangan China menegaskan Washington harus memotong tarif impor, jika ingin mencapai kesepakatan perdagangan sementara.

Image
Ekonomi

Mendag Ajak Masyarakat Belanja Produk Dalam Negeri

Agus Suparmanto mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan pegawai Kementerian Perdagangan untuk berbelanja produk-produk buatan Indonesia.

Image
Ekonomi

Komisaris Garuda Indonesia Pastikan RUPSLB Dilakukan 45 Hari Mendatang

Komisaris Garuda pastikan RUPSLB untuk mengganti direksi yang terlibat kasus penyelundupan Harley akan dilakukan dalam 45 hari.

Image
Ekonomi

5 Zodiak Ini Ternyata Punya Bakat Bisnis TerpendamĀ 

zodiak ini juga dikenal tak pantang menyerah lho!

Image
Ekonomi

Erick Thohir Larang BUMN Bagi-bagi Suvenir Usai RUPS

Pemberian suvenir kepada pihak pemegang saham selain negara, harus memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Image
Ekonomi

Investasi EBT Masih Perlu Pembenahan Untuk Tarik Investor

Investasi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) masih perlu pembenahan untuk menarik minat investor.

Image
Ekonomi

Mantan Bos Berulah Selundupkan Harley dan Brompton, Saham Garuda Kontraksi

Erick Thohir akhirnya mencopot seluruh jajaran direksi yang terlibat dalam kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Image
Ekonomi

Jelang Nataru, Pelindo III Sediakan Layanan Bus Gratis di Pelabuhan

Layanan bus gratis ini bisa digunakan para pemudik yang turun di Pelabuhan Tenau Kupang selama 18-25 Desember.

Image
Ekonomi

Ternyata Sri Mulyani Pernah Pakai Sepeda Brompton, Mirip Selundupan Ari Askhara?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan suaminya Tonny Sumartono juga pernah menggunakan sepeda tersebut.

Available

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Menikah Lagi, 8 Momen Bahagia Pernikahan Kedua Ade Jigo

  2. Pelatih Myanmar: Dalam Situasi Satu Lawan Satu, Sulit Menghadapi Indonesia

  3. Haidar Alwi: SKT FPI Tidak Perlu Diperpanjang

  4. Soal Kasus Gus Muwafiq, Gus Mus: Jangan Mau Dibodohi oleh Setan Kebencian

  5. Pendapatan Capai Rp79 T, Ini 5 Fakta Menarik Perusahaan Harley Davidson

  6. Dea Salsabila Sumbang Emas Ketiga, Indonesia Kini Raih 44 Emas

  7. Ternyata Sri Mulyani Pernah Pakai Sepeda Brompton, Mirip Selundupan Ari Askhara?

  8. Akhirnya, Siman Pastikan Cabor Renang Raih Emas Pertama

  9. Ussy Sulistiawaty Berniat Pakai Hijab, Andhika Pratama Belum Bisa Beri Jawaban Pasti

  10. Indonesia Kembali Berhadapan dengan Vietnam di Partai Final

Available

fokus

Kursus Calon Pengantin
Puasa Plastik
Stop kekerasan
Available

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Relasi Pemilu dengan Kinerja Elit Politik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Menimbang Pencapresan Airlangga

Image
Siswanto Rusdi

Arah Bisnis Pelayaran Nasional

Image
Achsanul Qosasi

Beban Berat BUMN Perbankan

Available

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

Kekayaan 'Hanya' Rp2 M! Ini 5 Fakta Menarik Plt Dirut Garuda Indonesia, Fuad Rizal

Image
News

Selundupkan Harley Davidson, 5 Fakta Eks Dirut Garuda Ari Askhara yang Dipecat Erick Thohir

Image
News

Cantik dan Modis, 10 Gaya Istri Airlangga Hartarto Memakai Kebaya