Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Urgensi Admiralty Court

Kolom

Image

Aktifitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Kamis (7/3/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang membawahi otoritas Bea Cukai, menilai banyaknya pemain impor baju bekas leluasa beraksi tanpa hambatan di kawasan tersebut. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Dewan Perwakilan Rakyat RI akan mengesahkan revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikenal dengan istilah UU P3, dalam waktu dekat. Tidak seperti aturan lain, revisi UU KPK misalnya, amandemen UU P3 relatif lebih tenang pembahasannya. Padahal, isu yang bisa memicu kontroversi di tengah masyarakat bukan tidak ada di dalamnya. Salah satunya adalah pembentukan kementerian atau lembaga yang khusus mengurusi regulasi.

Dari pemberitaan media kementerian atau badan yang akan dibentuk tersebut untuk atasi obesitas aturan yang ada selama ini. Dalam draf revisi UU P3, tugas kementerian/badan regulasi mencakup, antara lain, mewakili pemerintah menyusun Prolegnas di DPR, mewakili pemerintah mengajukan RUU di DPR di luar Prolegnas, merancang penyusunan RUU dari Presiden, mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi Rancangan Perda Provinsi. Dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah bidang yang sarat dengan bermacam regulasi, sektor pelayaran, kepelabuhanan, kepelautan dan lain-lain di Indonesia bisa jadi tidak akan luput dari incaran lembaga tersebut jika ia betul-betul terwujud kelak. Aturan yang ada banyak yang tumpang tindih dan karenanya perlu disederhanakan. Namun, perlu segara dicatat, regulasi di bidang kemaritiman berbeda jauh karakteristiknya dengan regulasi di bidang lain. Yaitu, regulasi kemaritiman dalam negeri amat sangat dipengaruhi oleh aturan internasional yang berlaku di bidang ini.

baca juga:

Sehingga, bila ingin menyusun UU baru, merevisi UU yang tengah berlaku atau yang lainnya, kementerian/lembaga yang akan dibentuk itu harus ekstra teliti mengkaji peraturan yang ada. Jangan sampai revisi, harmonisasi (apapun istilahnya) yang akan dilakukan tidak malah bertentangan dengan peraturan internasional yang menjadi dasar atau rujukannya. Banyak contoh yang bisa disajikan terkait dengan hal ini.

Misalnya, rencana revisi Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Kendati inisiatif lembaga para senator tersebut tidak berseberangan dengan regulasi internasional, tetapi rencana mereka mengamandemen Pasal 8 dan Pasal 276 peraturan perundangan itu tetap saja menimbulkan riak di kalangan pemangku kepentingan kemaritiman di Tanah Air, terutama kalangan pengusaha pelayaran. Kedua pasal masing-masing memuat ketentuan tentang Angkutan Laut Dalam Negeri dan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard).

Dalam rancangan revisinya, DPD mengusulkan agar kegiatan angkutan laut dalam negeri dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional maupun asing. Pebisnis pelayaran menilai langkah ini jelas-jelas mengabaikan azas cabotage dan karenanya mengkhianati kedaulatan negara sendiri. Sementara untuk urusan penjagaan laut dan pantai DPD menghendaki tugas ini diemban oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan laut (baca: Badan Keamanan Laut/Bakamla). Sejauh ini usulan DPD ini belum masuk ke dalam agenda Prolegnas DPR RI periode 2019-2024.

Aturan internasional bidang kemaritiman yang ada – konvensi-konvensi IMO dan UNCLOS 1982 – tidak secara spesifik mengatur azas cabotage dan coast guard. Semuanya diserahkan kepada kebijakan masing-masing negara. Lembaga-lembaga yang membuat aturan internasional tadi hanya mengimbau negara-negara yang memberlakukan azas cabotage dan coast guard agar tidak menghambat pergerakan kapal dan barang serta merugikan hak-hak para pelaut dengan policy mereka tersebut. Tentu ada best practices internasional yang bisa ditiru oleh negara penganut prinsip cabotage dan yang memiliki penjaga laut dan pantai.

Admiralty Court

Terdapat satu hal lagi dalam bidang kemaritiman yang bisa didalami oleh bakal kementerian/lembaga regulasi dan tingkat urgensi harmonisasinya (menurut penulis istilah yang lebih tepat adalah reformasi) sangat tinggi, yaitu admiralty court atau sering juga disebut maritime court. Pasalnya, praktik peradilan maritim di Indonesia selama ini telah salah kaprah sehingga memunculkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi para pihak yang terbelit masalah hukum maritim di sektor pelayaran, kepelautan dan sebagainya.  

Salah kaprah itu terlihat dari persepsi sebagian besar publik yang menilai admiralty court (peradilan maritim) adalah sebuah entitas tempat mencari keadilan bagi mereka yang berkasus yang di dalamnya ada hakim, jaksa dan pembela. Admiralty court merupakan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perbuatan satu pihak yang merugikan pihak lainnya. Tidak ada jaksa, hakim maupun pembela di sini.

Maritime court mencakup tiga hal berikut: Pertama, aspek teknis (dalam hal ini kapal dan prasarana penunjangnya). Kedua,  aspek taktis, yaitu administrasi dan tata kelola kapal dan sarana penunjangnya. Dan, terakhir, aspek bisnis berupa tata niaga pengoperasian kapal dan sarana penunjangnya. Ketiga komponen ini sebagian besar berbentuk rules and procedures yang didasarkan di atas kesepakatan tertulis, bukan laws and regulations. Karena bersifat teknis, tidak ada kriminalisasi terhadap anak buah kapak (ABK) di sini.

Jika kementerian regulasi ingin mengharmonisasi hukum maritim ke dalam sebuah kodifikasi nantinya, maka keseragaman rules and procedures tadi menjadi kata kuncinya.

Pemerintah sudah menubuhkan Mahkamah Pelayaran (Mahpel) untuk mengurusi admiralty selama ini. Istilah Mahkamah Pelayaran tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sayangnya, lembaga ini lebih diniatkan sebagai institusi legal prosedural layaknya pengadilan umum dengan segala kelengkapannya – hakim, jaksa, dan pembela. Seharusnya, Mahpel merupakan "panel of technical experts" di bidang kemaritiman dan berbentuk komite bukan komisi.

Dalam Bahasa Inggris, committee/komite atau majelis melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional, sedangkan commission/komisi atau mahkamah melaksanakan tugas yang bersifat legal prosedural.

Karenanya, dulu sebelum proklamasi, putusan Mahpel baru bisa memiliki kekuatan mengikat setelah diregister di lembaga residentierechter, kalau sekarang adalah Direktorat Jenderal Perundangan di Kementerian Hukum dan HAM, tidak ke pengadilan. Sehingga, proses penahanan kapal bisa segera dilaksanakan karena prosedurnya tidak perlu lewat hakim lembaga peradilan. Cukup pejabat yang berwenang di Mahpel meregistrasikan penetapannya.

Kini, mereka yang menjadi hakim di Mahpel berjuang bukan untuk meningkatkan standar keselamatan pelayaran, melainkan berusaha agar usia pensiun bisa sampai 65 tahun seperti hakim agung. Entahlah.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Komunisme dan Kearifan

Image

News

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Jangan Heran, Ini 4 Zodiak Paling Kilat Raih Pekerjaan

Berikut ini zodiak yang bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat.

Image
Ekonomi

Ramalan Karier Zodiak 5 Desember 2020: Gemini Waktunya Bersantai

Berikut ramalan karier lengkap 12 zodiak untuk hari ini, Sabtu (5/12/2020).

Image
Ekonomi

Trans Kalimantan, Jalan yang Dipersiapkan Demi Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya

Pembangunan Trans Kalimantan tak lepas dari keinginan memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya

Image
Ekonomi

Jembatan Ampera, Mercusuar Pembangunan Ekonomi di Barat Indonesia

Jembatan Sungai Musi memang sesuatu hal yang diimpikan masyarakat Palembang sejak lama

Image
Ekonomi

PGN Alirkan Gas ke Industri Bipang di Pasuruan

PGN terus berupaya menambah daftar pelanggan di sektor industri di Pasuruan.

Image
Ekonomi

PLN Terima Pendanaan Rp12 Triliun, untuk Apa?

PLN menerima pendanaan Rp12 triliun melalui perjanjian kredit investasi guna mendukung pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan.

Image
Ekonomi

5 Kisah Perburuan Harta Karun Paling Mematikan di Dunia, Ada yang Telan 500 Nyawa

Kerap nyawa jadi taruhan

Image
Ekonomi

LPEI Fasilitasi Modal Kerja Rp500 Juta ke UKM Berorientasi Ekspor Ini

LPEI memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja baru senilai Rp500 juta kepada salah satu pelaku UKM berorientasi ekspor.

Image
Ekonomi

OJK Buka Kembali Permohonan Izin Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham

OJK membuka kembali permohonan perizinan sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham (equity crowd funding/ECF).

Image
Ekonomi

23 Juta UMKM Belum Dapat Akses Pembiayaan Perbankan, Tekfin Jadi Solusi

Setidaknya 23 juta pelaku UMKM belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan

terpopuler

  1. Akui Operasi Plastik, 7 Potret Terbaru Nita Thalia yang Bikin Pangling

  2. Jagorawi, Jalan Tol Pertama yang Rencana Pembangunannya Seringkali Ditolak

  3. Remaja yang Sebut Betrand Peto Anak Pungut Mengaku Disuruh Teman

  4. Bikin Tepuk Jidat, 5 Adegan Sinetron Indonesia yang Kocak Abis!

  5. Pertama ke Stadion setelah Sembilan Bulan, Fans Arsenal Serukan 'Kembalikan Oezil'

  6. IHSG Dihantui Aksi Profit Taking, Saatnya Berburu Saham yang Bikin Makmur Investor!

  7. Ini Profil Iyut, Adik Kandung Aktor Senior Adi Bing Slamet

  8. 7 Potret Romantis Akshay Kumar dan Twinkle Khanna, Lengket Bak Pengantin Baru

  9. PSI Protes RKT DPRD DKI, Politisi PDIP: Itu Partai Baru, Anak Muda Semua, Jangan Main Komentar Aja

  10. Viral! Pria Indonesia Ini Disebut Mirip Kim Seon-ho versi Lokal

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Korupsi Menteri Edhy

Image
Achsanul Qosasi

Memangkas Birokrasi

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Soal Vaksin, Ahmed Zaki: Ini Bocoran Hanya untuk Akurat.co

Image
Video

VIDEO Jurus Jitu Ahmed Zaki Tekan Kasus Covid-19 di Tangerang

Image
News

Ini Dia Jurus Jitu Ahmed Zaki dalam Penanganan Covid-19 di Tangerang

Sosok

Image
Ekonomi

Tokopedia

Herman Widjaja, 'Inovator Ulung' Tokopedia Kembali Masuk CIO50 ASEAN

Image
Ekonomi

Jin BTS Ulang Tahun, Harta Kekayaannya Tembus Rp113 Miliar!

Image
Ekonomi

Inspiratif! Adi Sarwono, Salesman Keliling Sang Juru Selamat Literasi Anak