image
Login / Sign Up
Image

Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Urgensi Admiralty Court

Kolom

Image

Aktifitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Kamis (7/3/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang membawahi otoritas Bea Cukai, menilai banyaknya pemain impor baju bekas leluasa beraksi tanpa hambatan di kawasan tersebut. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Dewan Perwakilan Rakyat RI akan mengesahkan revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikenal dengan istilah UU P3, dalam waktu dekat. Tidak seperti aturan lain, revisi UU KPK misalnya, amandemen UU P3 relatif lebih tenang pembahasannya. Padahal, isu yang bisa memicu kontroversi di tengah masyarakat bukan tidak ada di dalamnya. Salah satunya adalah pembentukan kementerian atau lembaga yang khusus mengurusi regulasi.

Dari pemberitaan media kementerian atau badan yang akan dibentuk tersebut untuk atasi obesitas aturan yang ada selama ini. Dalam draf revisi UU P3, tugas kementerian/badan regulasi mencakup, antara lain, mewakili pemerintah menyusun Prolegnas di DPR, mewakili pemerintah mengajukan RUU di DPR di luar Prolegnas, merancang penyusunan RUU dari Presiden, mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi Rancangan Perda Provinsi. Dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah bidang yang sarat dengan bermacam regulasi, sektor pelayaran, kepelabuhanan, kepelautan dan lain-lain di Indonesia bisa jadi tidak akan luput dari incaran lembaga tersebut jika ia betul-betul terwujud kelak. Aturan yang ada banyak yang tumpang tindih dan karenanya perlu disederhanakan. Namun, perlu segara dicatat, regulasi di bidang kemaritiman berbeda jauh karakteristiknya dengan regulasi di bidang lain. Yaitu, regulasi kemaritiman dalam negeri amat sangat dipengaruhi oleh aturan internasional yang berlaku di bidang ini.

baca juga:

Sehingga, bila ingin menyusun UU baru, merevisi UU yang tengah berlaku atau yang lainnya, kementerian/lembaga yang akan dibentuk itu harus ekstra teliti mengkaji peraturan yang ada. Jangan sampai revisi, harmonisasi (apapun istilahnya) yang akan dilakukan tidak malah bertentangan dengan peraturan internasional yang menjadi dasar atau rujukannya. Banyak contoh yang bisa disajikan terkait dengan hal ini.

Misalnya, rencana revisi Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Kendati inisiatif lembaga para senator tersebut tidak berseberangan dengan regulasi internasional, tetapi rencana mereka mengamandemen Pasal 8 dan Pasal 276 peraturan perundangan itu tetap saja menimbulkan riak di kalangan pemangku kepentingan kemaritiman di Tanah Air, terutama kalangan pengusaha pelayaran. Kedua pasal masing-masing memuat ketentuan tentang Angkutan Laut Dalam Negeri dan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard).

Dalam rancangan revisinya, DPD mengusulkan agar kegiatan angkutan laut dalam negeri dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional maupun asing. Pebisnis pelayaran menilai langkah ini jelas-jelas mengabaikan azas cabotage dan karenanya mengkhianati kedaulatan negara sendiri. Sementara untuk urusan penjagaan laut dan pantai DPD menghendaki tugas ini diemban oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan laut (baca: Badan Keamanan Laut/Bakamla). Sejauh ini usulan DPD ini belum masuk ke dalam agenda Prolegnas DPR RI periode 2019-2024.

Aturan internasional bidang kemaritiman yang ada – konvensi-konvensi IMO dan UNCLOS 1982 – tidak secara spesifik mengatur azas cabotage dan coast guard. Semuanya diserahkan kepada kebijakan masing-masing negara. Lembaga-lembaga yang membuat aturan internasional tadi hanya mengimbau negara-negara yang memberlakukan azas cabotage dan coast guard agar tidak menghambat pergerakan kapal dan barang serta merugikan hak-hak para pelaut dengan policy mereka tersebut. Tentu ada best practices internasional yang bisa ditiru oleh negara penganut prinsip cabotage dan yang memiliki penjaga laut dan pantai.

Admiralty Court

Terdapat satu hal lagi dalam bidang kemaritiman yang bisa didalami oleh bakal kementerian/lembaga regulasi dan tingkat urgensi harmonisasinya (menurut penulis istilah yang lebih tepat adalah reformasi) sangat tinggi, yaitu admiralty court atau sering juga disebut maritime court. Pasalnya, praktik peradilan maritim di Indonesia selama ini telah salah kaprah sehingga memunculkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi para pihak yang terbelit masalah hukum maritim di sektor pelayaran, kepelautan dan sebagainya.  

Salah kaprah itu terlihat dari persepsi sebagian besar publik yang menilai admiralty court (peradilan maritim) adalah sebuah entitas tempat mencari keadilan bagi mereka yang berkasus yang di dalamnya ada hakim, jaksa dan pembela. Admiralty court merupakan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perbuatan satu pihak yang merugikan pihak lainnya. Tidak ada jaksa, hakim maupun pembela di sini.

Maritime court mencakup tiga hal berikut: Pertama, aspek teknis (dalam hal ini kapal dan prasarana penunjangnya). Kedua,  aspek taktis, yaitu administrasi dan tata kelola kapal dan sarana penunjangnya. Dan, terakhir, aspek bisnis berupa tata niaga pengoperasian kapal dan sarana penunjangnya. Ketiga komponen ini sebagian besar berbentuk rules and procedures yang didasarkan di atas kesepakatan tertulis, bukan laws and regulations. Karena bersifat teknis, tidak ada kriminalisasi terhadap anak buah kapak (ABK) di sini.

Jika kementerian regulasi ingin mengharmonisasi hukum maritim ke dalam sebuah kodifikasi nantinya, maka keseragaman rules and procedures tadi menjadi kata kuncinya.

Pemerintah sudah menubuhkan Mahkamah Pelayaran (Mahpel) untuk mengurusi admiralty selama ini. Istilah Mahkamah Pelayaran tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sayangnya, lembaga ini lebih diniatkan sebagai institusi legal prosedural layaknya pengadilan umum dengan segala kelengkapannya – hakim, jaksa, dan pembela. Seharusnya, Mahpel merupakan "panel of technical experts" di bidang kemaritiman dan berbentuk komite bukan komisi.

Dalam Bahasa Inggris, committee/komite atau majelis melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional, sedangkan commission/komisi atau mahkamah melaksanakan tugas yang bersifat legal prosedural.

Karenanya, dulu sebelum proklamasi, putusan Mahpel baru bisa memiliki kekuatan mengikat setelah diregister di lembaga residentierechter, kalau sekarang adalah Direktorat Jenderal Perundangan di Kementerian Hukum dan HAM, tidak ke pengadilan. Sehingga, proses penahanan kapal bisa segera dilaksanakan karena prosedurnya tidak perlu lewat hakim lembaga peradilan. Cukup pejabat yang berwenang di Mahpel meregistrasikan penetapannya.

Kini, mereka yang menjadi hakim di Mahpel berjuang bukan untuk meningkatkan standar keselamatan pelayaran, melainkan berusaha agar usia pensiun bisa sampai 65 tahun seperti hakim agung. Entahlah.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image

News

Kolom

Kabinet Pertaruhan Kepemimpinan Jokowi

Image

News

Kolom

Gejala Otoritarianisme

Image

News

Kolom

Menteri-menteri Jokowi

Image

News

Kolom

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image

News

Kolom

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Aprindo: Beras Medium Miliki Kualitas Premium

Berdasarkan catatan Aprindo terdapat sekitar 45.000 ritel modern.

Image
Ekonomi

BI Dukung Ekonomi Mandiri Lewat Pembentukan Holding Pondok Pesantren

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar pondok pesantren lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Image
Ekonomi

Kementerian BUMN: Sriwijaya Tetap Harus Bayar Utang!

Kementerian BUMN menyatakan tidak akan ikut campur terkait drama antara Garuda dan Sriwijaya.

Image
Ekonomi

Pertamina Lakukan EksplorasiĀ Migas Terbesar se-Asia Pasifik dan Australia

Pertamina Hulu Energi (PHE) secara resmi mulai melakukan survei Seismik Laut Regional 2D terbesar di Asia Pasifik dan Australia.

Image
Ekonomi

Sistem Non Tunai dengan Satu Kartu Berpotensi Menimbulkan Diskriminasi

Penerapan sistem non tunai pada transaksi publik yang hanya bisa memakai satu kartu perbankan berpotensi menimbulkan diskriminasi.

Image
Ekonomi

Izin Reekspor Sampah B3 Berbelit, Pengusaha Rugi Rp2 Miliar

Pengusaha kertas dan bubur kertas mengaku mengalami kendala dalam mengurus perizinan ekspor ulang kontainer limbah B3.

Image
Ekonomi

Ramah Cuan Sahabat Lingkungan, Ini 5 Fakta Menarik Toko Kelontong Kekinian, The Bulkstore & Co

Semakin marak berbagai terobosan terkini dengan membawa semangat zero waste.

Image
Ekonomi

Kelola 14 WK Panas Bumi, Pertamina Siap Dukung Listrik Nasional

Pertamina melalui anak usaha sektor hulu Pertamina Geothermal Energy terus menggenjot produksi energi panas bumi dari 14 WK.

Image
Ekonomi

Demi Buka Lapangan Kerja, Pengusaha Dukung Pemerintah Garap Omnibus Law

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Sutrisno mengaku, pihaknya sangat menyambut baik tekad Presiden tersebut.

Image
Ekonomi

Ingin Mencoba Peruntungan Bisnis Kos-kosan? Simak 5 Tips Berikut!

Maka dari itu, bisnis kos-kosan selalu mempunyai prospek yang menjanjikan.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Pengakuan Pembunuh Perempuan di Cakung: Korban Sempat Nangis dan Minta Maaf, Tetap Saya Habisi

  2. Akhirnya Jenazah Ignatius Freddy Dimakamkan Secara Muslim

  3. Sudah Sah, 10 Potret Pasangan Artis Pamer Kemesraan di Atas Ranjang

  4. Larangan Pejabat Ucap Salam Semua Agama, Bamsoet: Saya Tidak Masalah, yang Penting Tak Pengaruhi Keyakinan

  5. Bos Wulling yang Tenggelam Ditemukan Nelayan, Sayembara Rp750 Juta Masih Berlaku?

  6. Mourinho: Hanya Ada Satu Cara Gagalkan Liverpool Jadi Juara

  7. Soal Foto Tak Pakai Bra, Begini Tanggapan Marshanda

  8. Idham Azis Tarik Dua Perwira dari Polda Papua Barat

  9. PKS Khawatir Misionaris di Papua Disusupi Agenda Lain, Arie Kriting: Manusia Papua Itu Terbaik

  10. Kemenkeu Terbitkan 3 Peraturan Baru Soal BPJS Kesehatan, Ini Isinya

Available

fokus

Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan
Pejuang Kanker Payudara
Available

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image
Hasan Aoni

Secuil Kabar dari Amerika tentang Sri

Image
UJANG KOMARUDIN

Inspirasi Hari Pahlawan

Image
Rozi Kurnia

Polemik Sinema atau Bukan Sinema ala Martin Scorsese

Available

Wawancara

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag-1)

'Suatu Hari Nanti Saya Ingin Melatih Timnas'

Sosok

Image
News

Nggak Gengsian, ini 5 Potret Memesona Utari si Penjual Cilok di Boyolali yang Viral

Image
News

6 Potret Seru Susi Pudjiastuti saat Liburan, Sambil Momong Cucu

Image
News

Mundur dari PNS, ini 5 Fakta Pencalonan Siti Nur Azizah di Pilwalkot Tangsel