image
Login / Sign Up
Image

Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Urgensi Admiralty Court

Kolom

Image

Aktifitas bongkar muat kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Kamis (7/3/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang membawahi otoritas Bea Cukai, menilai banyaknya pemain impor baju bekas leluasa beraksi tanpa hambatan di kawasan tersebut. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Dewan Perwakilan Rakyat RI akan mengesahkan revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikenal dengan istilah UU P3, dalam waktu dekat. Tidak seperti aturan lain, revisi UU KPK misalnya, amandemen UU P3 relatif lebih tenang pembahasannya. Padahal, isu yang bisa memicu kontroversi di tengah masyarakat bukan tidak ada di dalamnya. Salah satunya adalah pembentukan kementerian atau lembaga yang khusus mengurusi regulasi.

Dari pemberitaan media kementerian atau badan yang akan dibentuk tersebut untuk atasi obesitas aturan yang ada selama ini. Dalam draf revisi UU P3, tugas kementerian/badan regulasi mencakup, antara lain, mewakili pemerintah menyusun Prolegnas di DPR, mewakili pemerintah mengajukan RUU di DPR di luar Prolegnas, merancang penyusunan RUU dari Presiden, mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi Rancangan Perda Provinsi. Dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah bidang yang sarat dengan bermacam regulasi, sektor pelayaran, kepelabuhanan, kepelautan dan lain-lain di Indonesia bisa jadi tidak akan luput dari incaran lembaga tersebut jika ia betul-betul terwujud kelak. Aturan yang ada banyak yang tumpang tindih dan karenanya perlu disederhanakan. Namun, perlu segara dicatat, regulasi di bidang kemaritiman berbeda jauh karakteristiknya dengan regulasi di bidang lain. Yaitu, regulasi kemaritiman dalam negeri amat sangat dipengaruhi oleh aturan internasional yang berlaku di bidang ini.

baca juga:

Sehingga, bila ingin menyusun UU baru, merevisi UU yang tengah berlaku atau yang lainnya, kementerian/lembaga yang akan dibentuk itu harus ekstra teliti mengkaji peraturan yang ada. Jangan sampai revisi, harmonisasi (apapun istilahnya) yang akan dilakukan tidak malah bertentangan dengan peraturan internasional yang menjadi dasar atau rujukannya. Banyak contoh yang bisa disajikan terkait dengan hal ini.

Misalnya, rencana revisi Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Kendati inisiatif lembaga para senator tersebut tidak berseberangan dengan regulasi internasional, tetapi rencana mereka mengamandemen Pasal 8 dan Pasal 276 peraturan perundangan itu tetap saja menimbulkan riak di kalangan pemangku kepentingan kemaritiman di Tanah Air, terutama kalangan pengusaha pelayaran. Kedua pasal masing-masing memuat ketentuan tentang Angkutan Laut Dalam Negeri dan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard).

Dalam rancangan revisinya, DPD mengusulkan agar kegiatan angkutan laut dalam negeri dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional maupun asing. Pebisnis pelayaran menilai langkah ini jelas-jelas mengabaikan azas cabotage dan karenanya mengkhianati kedaulatan negara sendiri. Sementara untuk urusan penjagaan laut dan pantai DPD menghendaki tugas ini diemban oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan laut (baca: Badan Keamanan Laut/Bakamla). Sejauh ini usulan DPD ini belum masuk ke dalam agenda Prolegnas DPR RI periode 2019-2024.

Aturan internasional bidang kemaritiman yang ada – konvensi-konvensi IMO dan UNCLOS 1982 – tidak secara spesifik mengatur azas cabotage dan coast guard. Semuanya diserahkan kepada kebijakan masing-masing negara. Lembaga-lembaga yang membuat aturan internasional tadi hanya mengimbau negara-negara yang memberlakukan azas cabotage dan coast guard agar tidak menghambat pergerakan kapal dan barang serta merugikan hak-hak para pelaut dengan policy mereka tersebut. Tentu ada best practices internasional yang bisa ditiru oleh negara penganut prinsip cabotage dan yang memiliki penjaga laut dan pantai.

Admiralty Court

Terdapat satu hal lagi dalam bidang kemaritiman yang bisa didalami oleh bakal kementerian/lembaga regulasi dan tingkat urgensi harmonisasinya (menurut penulis istilah yang lebih tepat adalah reformasi) sangat tinggi, yaitu admiralty court atau sering juga disebut maritime court. Pasalnya, praktik peradilan maritim di Indonesia selama ini telah salah kaprah sehingga memunculkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi para pihak yang terbelit masalah hukum maritim di sektor pelayaran, kepelautan dan sebagainya.  

Salah kaprah itu terlihat dari persepsi sebagian besar publik yang menilai admiralty court (peradilan maritim) adalah sebuah entitas tempat mencari keadilan bagi mereka yang berkasus yang di dalamnya ada hakim, jaksa dan pembela. Admiralty court merupakan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perbuatan satu pihak yang merugikan pihak lainnya. Tidak ada jaksa, hakim maupun pembela di sini.

Maritime court mencakup tiga hal berikut: Pertama, aspek teknis (dalam hal ini kapal dan prasarana penunjangnya). Kedua,  aspek taktis, yaitu administrasi dan tata kelola kapal dan sarana penunjangnya. Dan, terakhir, aspek bisnis berupa tata niaga pengoperasian kapal dan sarana penunjangnya. Ketiga komponen ini sebagian besar berbentuk rules and procedures yang didasarkan di atas kesepakatan tertulis, bukan laws and regulations. Karena bersifat teknis, tidak ada kriminalisasi terhadap anak buah kapak (ABK) di sini.

Jika kementerian regulasi ingin mengharmonisasi hukum maritim ke dalam sebuah kodifikasi nantinya, maka keseragaman rules and procedures tadi menjadi kata kuncinya.

Pemerintah sudah menubuhkan Mahkamah Pelayaran (Mahpel) untuk mengurusi admiralty selama ini. Istilah Mahkamah Pelayaran tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sayangnya, lembaga ini lebih diniatkan sebagai institusi legal prosedural layaknya pengadilan umum dengan segala kelengkapannya – hakim, jaksa, dan pembela. Seharusnya, Mahpel merupakan "panel of technical experts" di bidang kemaritiman dan berbentuk komite bukan komisi.

Dalam Bahasa Inggris, committee/komite atau majelis melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional, sedangkan commission/komisi atau mahkamah melaksanakan tugas yang bersifat legal prosedural.

Karenanya, dulu sebelum proklamasi, putusan Mahpel baru bisa memiliki kekuatan mengikat setelah diregister di lembaga residentierechter, kalau sekarang adalah Direktorat Jenderal Perundangan di Kementerian Hukum dan HAM, tidak ke pengadilan. Sehingga, proses penahanan kapal bisa segera dilaksanakan karena prosedurnya tidak perlu lewat hakim lembaga peradilan. Cukup pejabat yang berwenang di Mahpel meregistrasikan penetapannya.

Kini, mereka yang menjadi hakim di Mahpel berjuang bukan untuk meningkatkan standar keselamatan pelayaran, melainkan berusaha agar usia pensiun bisa sampai 65 tahun seperti hakim agung. Entahlah.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Haruskah TVRI Kembali Mati Suri?

Image

News

Kolom

Revitalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Image

Ekonomi

Kolom

Beban Berat BUMN Perbankan

Image

News

Munas Golkar

Ujian Besar Partai Golkar

Image

Sea Games

Kolom

Sukses di Asian Games 2018, Jadi Juara Sea Games 2019

Image

News

Kolom

Demokrasi dan Resesi Ekonomi Global

Image

Ekonomi

Kolom

Saatnya Membenahi BUMN

Image

News

Kolom

Menata Indonesia

Image

News

Tulisan 2 Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Setelah Ganti Direksi, Saham Garuda Bisa Terus Melonjak?

Harga saham PT Garuda Indonesia Persero Tbk (GIAA) kemarin sore, Rabu (11/12/2019), berada di Rp500.

Image
Ekonomi

Rupiah Terkapar Digebuk Dolar AS Imbas Kebijakan The Fed

Nilai tukar rupiah melawan dolar AS pada pasar spot awal perdagangan Kamis (12/12/2019) kalah 0,04 % atau 5 poin ke Rp14.040.

Image
Ekonomi

Bos KAI Prediksi Kenaikan Penumpang 4 Persen Selama Nataru

KAI prediksi akan ada kenaikan jumlah penumpang selama NATARU 2020 sebesar 4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Image
Ekonomi

Jokowi Beri Mandat ke Erick Thohir Cari Dirut PLN Berpengalaman

Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada Menteri BUMN untuk mencari figur berpengalaman sebagai calon Dirut PT PLN.

Image
Ekonomi

Menabung di Bank Sudah Biasa, Nih Cobain Alternatif Lainnya

Jangan berpikir bahwa dengan menyimpan uang di Bank menjadi jalan kamu untuk mencapai kekayaan.

Image
Ekonomi

Ajak Blibli.com, Begini Gaya Menkop Teten Rangsang UKM Naik Kelas

Blibli.com memiliki 60 ribu UKM yang merupakan peserta perlombaan Big Start.

Image
Ekonomi

Menkop Teten Sebut Impor Cangkul Simbol Ketertinggalan

Pemetaan kebutuhan cangkul baik dari swasta, maupun pemerintah termasuk melakukan pemetaan terhadap kemampuan produksi.

Image
Ekonomi

Pahala Beli Saham BTN Hampir Rp1 Miliar, Ini Kata Analis

Seminggu menjadi Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BBTN), Pahala Mansury membeli saham lagi di perusahaan tersebut.

Image
Ekonomi

BPJS Kesehatan Permudah Layanan Turun Kelas Kepesertaan Melalui MCS

MCS dapat melayani seluruh administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

Image
Ekonomi

Omnibuslaw Jadi Sentimen Positif, IHSG Menguat

IHSG kembali menguat setelah kemarin sore ditutup lesu. Pada Kamis pagi (12/12/2019),IHSG tercatat menguat 0,09% atau 5,31 poin ke 6.185,41.

Available

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Ayah Terseret Kasus Penyelundupan Harley di Garuda Indonesia, Ini Kata Devano Danendra

  2. Ada yang Pernah Raih Medali Sea Games, 5 Artis Ini Ternyata Mantan Atlet Profesional

  3. Mesranya Rezky Aditya dan Citra Kirana Berangkat ke Italia Tuk Bulan Madu

  4. Ego Tuan Rumah dan Reputasi SEA Games yang Kian Meragukan

  5. Gagal Jadi Sarjana di Usia 9 Tahun, Laurent Simons si Jenius Asal Belgia Keluar dari Universitas

  6. Presiden Terima Laporan Temuan Baru, Faizal: Nah Kan, Jokowi dan Polri Serius Tuntaskan Kasus Novel

  7. Nadiem Bakal Hapus UN, Begini Respon Anies Baswedan

  8. Beredar Kabar Pemilik Warung Legendaris Sate Klathak Pak Pong Meninggal, Pegawai: Nama Aslinya Dzakiron

  9. Napoli Resmi Tunjuk Gattuso untuk Gantikan Ancelotti

  10. Sukses Turunkan Bobot 40 Kg, ini 10 Potret Terbaru Ricky Cuaca yang Disebut Mirip Aktor Korea

Available

fokus

Stop Pelecehan Seksual
Kursus Calon Pengantin
Puasa Plastik
Available

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Haruskah TVRI Kembali Mati Suri?

Image
Achmad Fachrudin

Revitalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Image
Hervin Saputra

Ego Tuan Rumah dan Reputasi SEA Games yang Kian Meragukan

Image
Alfarisi Thalib

Paradoks Pemberantasan Korupsi

Available

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

Dari Balita hingga Jadi Menhan, 10 Potret Transformasi Prabowo Subianto

Image
Iptek

Orang Baduy Juga Melek Teknologi

Image
News

10 Potret KSAU Marsekal Yuyu Sutisna bersama Istri, Kompak di Berbagai Kesempatan