image
Login / Sign Up

Pemerintah Wajibkan Penggunaan Baja Tulangan Beton ber-SNI

Dhera Arizona Pratiwi

Image

Pekerja menyelasaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). Pemerintah berencana menghilangkan kewajiban penyediaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena dinilai menjadi salah satu faktor penghambat investasi. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus mendorong dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku jasa konstruksi nasional dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan konstruksi sesuai yang telah diatur dalam UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya.

Komitmen tinggi atas Keamanan dan Keselamatan Konstruksi ditunjukan salah satunya dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Nomor 13/SE/M/2019, tanggal 10 September 2019 tentang Penggunaan Baja Tulangan Beton Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin yang juga Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) mengatakan, aturan tersebut untuk meningkatkan penggunaan baja tulangan beton berstandar SNI pada pekerjaan konstruksi agar memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Terlebih menurutnya, Indonesia merupakan negara yang rentan bencana gempa karena berada di kawasan ring of fire.

baca juga:

“Untuk meminimalisir risiko bangunan runtuh akibat gempa yakni dengan meningkatkan kualitas bangunan yang salah satunya ditentukan oleh kualitas baja tulangan beton. Kalau bajanya tidak sesuai dengan SNI, kita melihat di beberapa lokasi terdampak gempa bumi banyak bangunan runtuh akibat struktur bangunannya tidak tahan. Sehingga masyarakat di NTB perlu dibangun Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) tahan gempa dengan menggunakan baja-baja yang berstandar SNI,” kata Syarif melalui keterangan resminya, Jakarta, Minggu (13/10/2019).

Dikatakan Syarif, kewajiban penggunaan baja tulangan beton berstandar SNI untuk pekerjaan konstruksi harus didukung oleh semua pemangku kepentingan. “Yang pertama semua pengguna jasa harus mengetahui ada aturan seperti ini. Kemudian kedua adalah penyedia jasa seperti konsultan dan kontraktor harus tahu juga mengetahui ketentuan ini. Dan yang ketiga produsen dan penjualnya juga harus tahu, jangan hanya menjual tanpa mengetahui dampak kepada masyarakat pengguna,” ujarnya.

Pengawasan peredaran baja yang harus ber-SNI juga sepatutnya dapat dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Daerah yang dapat melakukan pengawasan industri baja di tingkat pusat dan daerah.

“Karena hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah menggunakan skema Omnibus Law untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan sejumlah aturan yang disederhanakan, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta meningkatkan pengawasan dalam proses konstruksi agar sesuai standar keamanan bangunan,” tuturnya.

Pemberlakuan ini menurutnya tak hanya bagi penggunaan baja produksi dalam negeri, tetapi juga baja impor yang banyak beredar di pasaran. “Saat ini kegiatan impor-ekspor menjadi hal yang tidak bisa kita hindari. Sejak 2005 Indonesia telah diserbu oleh baja-baja impor, untuk itu harus dilakukan pengawasan standarnya karena dampaknya kepada kualitas bangunan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diterimanya, Syarif mengatakan tidak kurang dari 5,9 juta ton baja impor masuk ke dalam negeri setiap tahunnya. Meskipun begitu, dirinya memastikan pemerintah tak akan membatasi impor baja tulangan dari luar negeri. Hanya saja menurutnya perlu diwajibkan bahwa baja yang diimpor harus ber-SNI untuk menjaga kualitasnya.

"Persaingan global, kita perlukan sehingga harga pasaran kompetitif," katanya.

Diungkapkan Syarif produksi baja dalam negeri berkisar antara 15-16 juta ton per tahun. Dengan demikian, peredaran baja secara nasional mencapai 21,9 juta ton per tahun. Padahal menurutnya konsumsi baja nasional hanya sekitar 13,59 juta ton per tahun.

“Artinya, terjadi surplus peredaran baja karena supply masih lebih besar dari demand. Akibatnya pengguna cenderung mencari yang kualitasnya lebih rendah dengan harga lebih murah,” tuturnya.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang selama ini dilakukan, Syarif memastikan selalu ada uji coba baja tulangan yang masuk di proyek sebelum proses konstruksi. “Untuk pembangunan infrastruktur berskala besar yang dibangun Pemerintah sudah ada kewajiban harus ada pengecekan baja tulangan dan sudah ada alokasi biayanya untuk itu. Yang jadi persoalan adalah bagaimana menjamin baja tulangan yang beredar digunakan untuk rumah agar masyarakat tetap aman. Sehingga harus ada pengawasan baja yang beredar di pasar,” ujarnya.

Dalam Surat Edaran tersebut diatur bahwa uji baja tulangan sesuai SNI harus mengacu pada mekanisme yang diatur dalam SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton. Untuk melakukan validasi proses pengujian komposisi kimia baja tulangan beton di lapangan, maka setiap pengadaan tulang baja beton harus disertai dengan sertifikat uji pabrik dari produsen. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Menko Airlangga Beberkan Peranan Penting SNI bagi Produk IKM

Image

Ekonomi

Permudah Izin Usaha, Kemendag Kembangkan Portal SIMPKTN

Image

Ekonomi

Program Satu Juta Rumah Tembus 1,1 Juta Unit

Image

Ekonomi

445 Rumah di Tabanan Dapat Bantuan Bedah Rumah Kementerian PUPR

Image

Ekonomi

Digempur Impor, Kementan Rancang SNI Komoditas Hortikultura

Image

Ekonomi

Ini Rincian Target Program Perumahan Kementerian PUPR hingga 2024

Image

Ekonomi

PUPR Beberkan 4 Kunci Strategis Pembangunan Untuk 5 Tahun Kedepan

Image

Ekonomi

Tertibkan Odol, Bina Marga Gandeng Kemenhub dan Polri

Image

Ekonomi

Pembangunan Rusunawa Paspampres di Tanah Abang Ditargetkan Rampung 2020

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Target Produksi Beras Turun, Pengamat: Pemerintah Harus Konsisten Cegah Alih Fungsi Lahan

Kementerian Pertanian menurunkan target produksi beras pada tahun 2020 menjadi 59,15 juta ton dari target tahun ini 82,08 juta ton.

Image
Ekonomi

Pemerintah Sambut Baik Upaya Jepang Tingkatkan Investasi di Indonesia

Menko Airlangga mengapresiasi upaya-upaya JAPINDA dalam mempererat hubungan persahabatan serta kerja sama Indonesia-Jepang.

Image
Ekonomi

Erick Thohir Diminta Tunda Semua Kebijakan Pembentukan Holding BUMN

Bhima Yudhistira mengkritik kebijakan pembentukan holding BUMN yang digulirkan oleh mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Image
Ekonomi

Soal Penunjukan Ahok, Indef Khawatir Akan Ancam Investasi di Sektor BUMN

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemilihan petinggi BUMN yang secara k

Image
Ekonomi

Indef: Soal Ahok ke BUMN, Pemerintah Harus Berikan Konsepsi Besar

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mempertanyakan pemilihan Basuki Tjahaja Purnama alias Ah

Image
Ekonomi

BGR Logistics Luncurkan BGR Access Permudah Masyarakat Buang Elektronik Bekas

BGR luncurkan aplikasi BGR acces yang dapat membantu serta memudahkan masyarakat mengeluarkan barang bekas elektronik karena sudah rusak.

Image
Ekonomi

Siap-siap, Desember Jadwal Kereta Api di Cirebon Ada Perubahan

Perubahan tersebut akan menyesuaikan penerapan grafik perjalanan kereta api (Gapeka) 2019.

Image
Ekonomi

Permudah Kejagung, BUMN Cari Laporan BPK Soal Jiwasraya

Kementerian BUMN tengah mencari laporan BPK terkait pemeriksan terhadap Jiwasraya (Persero).

Image
Ekonomi

Catat! Jelang Natal, Sriwijaya Air Gratiskan Biaya Bagasi 20 Kilogram

Maskapai Sriwijaya Air menggratiskan biaya bagasi 20 kilogram untuk penerbangan Natal dan Tahun Baru 2020.

Image
Ekonomi

Rupiah Bertenaga Berkat Kebijakan BI Pertahankan Suku Bunga

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pasar spot akhir perdagangan Kamis (20/11/2019) menguat 0,05% atau 7 poin ke Rp14.088.

Available

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Ferdinand ke Ahok: Jangan Bawa-bawa Tuhan Bung

  2. HNW: UAS Ceramah di KPK Dukung Pemberantasan Korupsi, Kenapa Pengundang Akan Diperiksa?

  3. Ahok Bakal Pimpin BUMN Strategis, Ananda: Koh Ahok I Love You, Gue Nggak Bisa Move On

  4. Kicau Soal Penolakan Ahok, Denny Siregar 'Tantang' Erick Thohir?

  5. Pusing Usai Makan Babi, 700 Cacing Pita Ditemukan Hinggap di Tubuh Pria China

  6. Lafal dan doa untuk Kedua Orangtua, InsyaAllah Dikabulkan Allah SWT

  7. Putin Muak dengan Kelakuan AS yang Terus Menyerang Ekonomi Negara Lain

  8. Tidak Punya Terobosan, Komisi III DPR RI Wacanakan Pembubaran BNN

  9. Foto Anies Ala Joker Dipolisikan, Ade Armando: Saya Binggung Kenapa Fahira Sebegitu Bencinya

  10. Faisal Basri Pertanyakan Peran Menko Luhut, Ferdinand: Ini Ekonom atau Pengamat Jabatan?

Available

fokus

Stop kekerasan
Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Menata Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Tulisan 2 Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Image
Abdul Aziz SR

Benarkah Bersistem Presidensial?

Available

Wawancara

Image
Video

VIDEO Sepak Terjang Erna Hernawati Mengawal UPN Veteran Jakarta

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Sosok

Image
Gaya Hidup

Bikin Mewek, begini Kisah Cinta Tragis Pierre Tendean dan Rukmini

Image
News

CEO Amartha hingga Staf Khusus Presiden, ini 5 Fakta Menarik Andi Taufan Garuda Putra

Image
News

5 Fakta Menarik Angkie Yudistia, Penyandang Tunarungu yang Pernah Ikuti Ajang Abang None