image Banner Idul Fitri
Login / Sign Up

Pemerintah Wajibkan Penggunaan Baja Tulangan Beton ber-SNI

Dhera Arizona Pratiwi

Image

Pekerja menyelasaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). Pemerintah berencana menghilangkan kewajiban penyediaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena dinilai menjadi salah satu faktor penghambat investasi. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus mendorong dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku jasa konstruksi nasional dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan konstruksi sesuai yang telah diatur dalam UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya.

Komitmen tinggi atas Keamanan dan Keselamatan Konstruksi ditunjukan salah satunya dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Nomor 13/SE/M/2019, tanggal 10 September 2019 tentang Penggunaan baja tulangan beton Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin yang juga Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) mengatakan, aturan tersebut untuk meningkatkan penggunaan baja tulangan beton berstandar SNI pada pekerjaan konstruksi agar memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Terlebih menurutnya, Indonesia merupakan negara yang rentan bencana gempa karena berada di kawasan ring of fire.

baca juga:

“Untuk meminimalisir risiko bangunan runtuh akibat gempa yakni dengan meningkatkan kualitas bangunan yang salah satunya ditentukan oleh kualitas baja tulangan beton. Kalau bajanya tidak sesuai dengan SNI, kita melihat di beberapa lokasi terdampak gempa bumi banyak bangunan runtuh akibat struktur bangunannya tidak tahan. Sehingga masyarakat di NTB perlu dibangun Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) tahan gempa dengan menggunakan baja-baja yang berstandar SNI,” kata Syarif melalui keterangan resminya, Jakarta, Minggu (13/10/2019).

Dikatakan Syarif, kewajiban penggunaan baja tulangan beton berstandar SNI untuk pekerjaan konstruksi harus didukung oleh semua pemangku kepentingan. “Yang pertama semua pengguna jasa harus mengetahui ada aturan seperti ini. Kemudian kedua adalah penyedia jasa seperti konsultan dan kontraktor harus tahu juga mengetahui ketentuan ini. Dan yang ketiga produsen dan penjualnya juga harus tahu, jangan hanya menjual tanpa mengetahui dampak kepada masyarakat pengguna,” ujarnya.

Pengawasan peredaran baja yang harus ber-SNI juga sepatutnya dapat dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Daerah yang dapat melakukan pengawasan industri baja di tingkat pusat dan daerah.

“Karena hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah menggunakan skema Omnibus Law untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan sejumlah aturan yang disederhanakan, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta meningkatkan pengawasan dalam proses konstruksi agar sesuai standar keamanan bangunan,” tuturnya.

Pemberlakuan ini menurutnya tak hanya bagi penggunaan baja produksi dalam negeri, tetapi juga baja impor yang banyak beredar di pasaran. “Saat ini kegiatan impor-ekspor menjadi hal yang tidak bisa kita hindari. Sejak 2005 Indonesia telah diserbu oleh baja-baja impor, untuk itu harus dilakukan pengawasan standarnya karena dampaknya kepada kualitas bangunan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diterimanya, Syarif mengatakan tidak kurang dari 5,9 juta ton baja impor masuk ke dalam negeri setiap tahunnya. Meskipun begitu, dirinya memastikan pemerintah tak akan membatasi impor baja tulangan dari luar negeri. Hanya saja menurutnya perlu diwajibkan bahwa baja yang diimpor harus ber-SNI untuk menjaga kualitasnya.

"Persaingan global, kita perlukan sehingga harga pasaran kompetitif," katanya.

Diungkapkan Syarif produksi baja dalam negeri berkisar antara 15-16 juta ton per tahun. Dengan demikian, peredaran baja secara nasional mencapai 21,9 juta ton per tahun. Padahal menurutnya konsumsi baja nasional hanya sekitar 13,59 juta ton per tahun.

“Artinya, terjadi surplus peredaran baja karena supply masih lebih besar dari demand. Akibatnya pengguna cenderung mencari yang kualitasnya lebih rendah dengan harga lebih murah,” tuturnya.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang selama ini dilakukan, Syarif memastikan selalu ada uji coba baja tulangan yang masuk di proyek sebelum proses konstruksi. “Untuk pembangunan infrastruktur berskala besar yang dibangun Pemerintah sudah ada kewajiban harus ada pengecekan baja tulangan dan sudah ada alokasi biayanya untuk itu. Yang jadi persoalan adalah bagaimana menjamin baja tulangan yang beredar digunakan untuk rumah agar masyarakat tetap aman. Sehingga harus ada pengawasan baja yang beredar di pasar,” ujarnya.

Dalam Surat Edaran tersebut diatur bahwa uji baja tulangan sesuai SNI harus mengacu pada mekanisme yang diatur dalam SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan SNI 2052:2017 tentang baja tulangan beton. Untuk melakukan validasi proses pengujian komposisi kimia baja tulangan beton di lapangan, maka setiap pengadaan tulang baja beton harus disertai dengan sertifikat uji pabrik dari produsen. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Menteri PUPR Rehabilitasi 7 Fasilitas Umum di Jayapura dan Wamena

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Kementerian PUPR: Pembangunan RS Akademi UGM untuk Rujukan Covid-19, Program Refocusing

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Kementerian PUPR Terkena Pemotongan Anggaran Terbesar untuk Penanganan Covid-19

Image

News

Wabah Corona

Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Sebesar 36,19 Triliun untuk Bantu Tangani Covid-19

Image

News

Pembangunan RS Darurat Covid-19 di Pulau Galang Capai 92 Persen

Image

News

Wabah Corona

Menteri Basuki Tegaskan Pembangunan di Pulau Galang untuk Ruang Isolasi dan Observasi Covid-19

Image

News

Wabah Corona

Kementerian PUPR Sebut Pembangunan Fasilitas Observasi Covid-19 di Batam Butuh Biaya Rp400 Miliar

Image

News

Wabah Corona

Kementerian PUPR Siapkan Dana Rp17 Miliar untuk Instalasi Air di Pulau Galang

Image

Ekonomi

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disetop Sementara, Ini Alasan PUPR

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Indef: Pentingnya Demand dan Supply Chain di Tengah Pandemi COVID-19

Sebenarnya indonesia memiliki potensi supply chain yang luar biasa di beberapa daerah.

Image
Ekonomi

Kemenkeu Sebut Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan Belum Sesuai Perhitungan Aktuaria, Kok Bisa?

Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres 64/2020 belum sesuai dengan perhitungan aktuaria.

Image
Ekonomi
Idulfitri 2020

H+3 Lebaran, Jasa Marga Catat 234.531 Kendaraan Menuju Jakarta

Jasa Marga mencatat sebanyak 234.531 kendaraan menuju ke Jakarta melalui arah Timur, arah Barat dan arah Selatan.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Terapkan New Normal, Pemerintah Diminta Extra Hati-hati

dalam proses pemantauan atau monitoring terhadap penanganan pandemi COVID-19 ini terbilang belum maksimal.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Erick Sebut Pandemi COVID-19 Jadi Momentum Bangun Rantai Pasok Indonesia

Semua negara saat ini cenderung menerapkan kebijakan proteksionisme.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Kadin Tagih Stimulus Korporasi Untuk Pelaku Usaha Swasta dari Pemerintah

kondisi pandemi COVID-19 saat ini telah menyebabkan dunia usaha untuk merumahkan atau PHK.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Pelaku Usaha Harus Lakukan Ini, Jika Ingin Tetap Bertahan di Tengah COVID-19

Dari pertumbuhan sektor pariwisata hingga kepada sektor riil mengalami penurunan drastis akibat penyebaran COVID-19.

Image
Ekonomi

Tengku Zul Beri Saran Ini kepada Sri Mulyani yang Bingung Cari Utang ke Sana Kemari

Tengku Zulkarnain mengatakan, daripada Indonesia sibuk mencari utang, lebih baik Menkeu menggunakan dana Rp11.000 triliun milik WNI.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

OJK Beri Stimulus Lanjutan bagi Industri Keuangan Non Bank

OJK mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan di sektor industri keuangan non bank.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

KAI Siapkan Pedoman New Normal bagi Penumpang Kereta Api

KAI sudah menyiapkan pedoman New Normal dalam pelayanan kepada pelanggan baik pada bisnis angkutan penumpang dan barang.

terpopuler

  1. Pernah Terlibat Kasus Pembunuhan hingga Tuntut Jokowi Mundur, 5 Fakta Tak Terduga Ruslan Buton

  2. Twit Lawas Diduga Milik Iman Brotoseno Soal Bokep Viral, Istri Sandiaga Uno: Masih Mau Nonton TVRI?

  3. 5 Shio Ini Tak Akan Seret Rezeki Meski di Tengah Pandemi Sekalipun

  4. Yunarto ke Ganjar: Gak Ada Alasan Membuka Sekolah Terburu-terburu Ketika Kita Tahu Alasan Utama New Normal Faktor Ekonomi Pak

  5. Ruslan Buton yang Minta Jokowi Mundur Kini Dibawa ke Jakarta, Bareskrim Polri Tangani Langsung

  6. 5 Foto Realita vs Ekspektasi Buktikan Belanja Online Kadang Dapat Zonk

  7. Politikus PKS Minta Pemerintah Penuhi Syarat WHO Sebelum Terapkan New Normal

  8. 2 Tahun Hilang, Pria India Ini Ditemukan Keluarganya Lewat Video TikTok

  9. Kisah Sedih Ojek Pangkalan, Sudah 3 Bulan Penghasilan Hanya Rp20 Ribu per Hari

  10. Tidak Dendam, Nikita Mirzani Ogah Jalin Komunikasi dengan Dipo Latief

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Ujang Komarudin

New Normal

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Kedua)

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Pertama)

Image
Sunardi Panjaitan

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
Ekonomi

Kiat Agar Bisnis Moncer Ala Bob Sadino

Image
News

Ikut Tren Gunakan FaceApp, Ridwan Kamil: Di Era New Normal Wajah Tak Perlu Dirawat, Cukup Diedit

Image
News

Pernah Terlibat Kasus Pembunuhan hingga Tuntut Jokowi Mundur, 5 Fakta Tak Terduga Ruslan Buton