image
Login / Sign Up

Polemik BPJS Kesehatan, Dari Kenaikan Iuran Hingga Sanksi Bagi Penunggak

Siti Nurfaizah

Indepth

Image

Petugas melayani warga di counter BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis (29/8/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan iuran peserta kelas I BPJS Kesehatan naik dua kali lipat, semula Rp80.000 menjadi Rp160.000. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Pemerintah melalui Menteri Keuangan berencana akan menaikkan iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2020 mendatang.

Kebijakan ini dilakukan lantaran defisit BPJS Kesehatan yang terus melebar dan diperkirakan akan mencapai Rp32 triliun hingga akhir 2019 jika iuran tidak dinaikkan.

Secara rinci, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang untuk seluruh peserta adalah sebagai berikut:

baca juga:

a. Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan Peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.

b. Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P), yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, semula besaran iuran adalah 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, dimana 3 persen ditanggung oleh Pemerintah dan 2 persen ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan, diubah menjadi 5 persen dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah, dengan batas sebesar Rp 12 juta, dimana 4 persen ditanggung oleh Pemerintah dan 1 persen ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.

c. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5 persen dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp8 juta, dimana 4 persen ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 persen ditanggung oleh Pekerja, diubah menjadi 5 persen dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp12 juta, dimana 4 persen ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 persen ditanggung oleh Pekerja..

d. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Peserta Mandiri:

Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per jiwa
Kelas 2: naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per jiwa
Kelas 1: naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per jiwa.

Dengan rincian tersebut, artinya masyarakat akan dibebankan iuran untuk kesehatan dua kali lipat dari iuran sebelumnya setiap bulan.

Empat Penyebab Defisitnya BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada empat hal yang menyebabkan rasio klaim BPJS Kesehatan tinggi dan keuangannya selalu defisit.

Pertama, tarif iuran yang masih rendah, underpriced atau di bawah angka hitungan ideal untuk bisa menutupi biaya kesehatan.

Berdasarkan hasil kajian aktuaria, iuran ideal untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp36 ribu. Sementara untuk peserta mandiri kelas I Rp 80 ribu, kelas II Rp63 ribu dan kelas III Rp53.500.

Namun, pemerintah tidak mengakomodasi usulan ini. Besaran iuran yang ditetapkan dalam Perpres 28 Tahun 2016 untuk PBI hanya 63 persen dari usulan. Sedangkan iuran yang ditetapkan untuk peserta PBPU kelas III hanya 47,6 persen dan kelas II 80 persen.

Kedua, peserta JKN yang tidak disiplin. Banyak peserta PBPU atau dari sektor informal yang baru mendaftar pada saat sakit. Tetapi setelah mendapat layanan kesehatan, mereka berhenti membayar iuran.

Data Kementerian Keuangan mencatat total iuran yang didapat BPJS Kesehatan dari peserta PBPU sepanjang tahun lalu hanya Rp8,9 triliun. Namun, total klaim yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan untuk kelompok peserta ini mencapai Rp27,9 triliun.

Ketiga, rendahnya tingkat keaktifan peserta membayar iuran. Tingkat keaktifan membayar iuran peserta PBPU tercatat hanya sekitar 54 persen. Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri yang menunggak membayar iuran. Sepanjang 2016 sampai 2018, besar tunggakan peserta mandiri mencapai sekitar Rp15 triliun. Sementara tingkat utilisasi (penggunaan asuransi) sangat tinggi, dengan rasio klaimnya mencapai 313 persen.

Keempat, beban pembiayaan untuk penyakit katastropik yang harus ditanggung BPJS Kesehatan sudah sangat besar. Katastropik adalah penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya tinggi dalam pengobatannya, seperti kanker, jantung, dan gagal ginjal.

PBPU Jadi Penyebab Utama Defisit, Bukan Fraud

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan bahwa penyebab utama terjadinya defisit BPJS Kesehatan adalah peserta mandiri atau kategori peserta bukan penerima upah (PBPU).

Hal ini karena, PBPU hanya mendaftar saat sakit dan setelah mendapat layanan kesehatan justru berhenti membayar iuran.

"Nah sebetulnya yang membuat bleeding itu adalah yang namanya PBPU 32 juta. Yang lainnya sebetulnya tidak membuat bleeding," katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Secara rinci, PBPU dibagi menjadi dua kelompok yang disebut PBPU jelata dan PBPU jelita. Sementara, yang membuat defisit adalah PBPU jelita. Sedangkan, PBPU jelata ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.

Lebih lanjut, menurut Mardiasmo, saat ini jumlah PBPU mencapai 32 juta. Dan dari jumlah tersebut, tercatat hanya 54 persen yang rutin membayar iuran. Padahal, ditargetkan minimal 60 persen.

Sementara, Direkrut Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan bahwa fraud bukanlah penyebab utama terjadinya defisit pada lembaga yang dipimpinnya itu.

Sebab, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 26 ribu entitas yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan, persentase besarnya fraud kurang dari 1 persen dari total pengeluaran BPJS Kesehatan.

"BPKP melakukan audit seluruh puskemas bahkan dokter perorang dan sekitar 26 ribu entitas yang diaudit. Memang hasil audit menemukan potensi fraud, tapi enggak sampai 1 persen dari total spending," jelasnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Fachmi, defisit BPJS Kesehatan lebih disebabkan oleh besaran iuran peserta yang tak sesuai dengan hitungan aktuaris bahkan sejak 2016.

Kenaikan Iuran Jadi Pilihan Terakhir

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan pilihan terakhir pemerintah dalam mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan.

"Sebenarnya kita Kemenku merapatkan ini sudah hampir 150 kali. Jadi penyesuaian iuran BPJS kesehatan adalah the last option," katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Mardiasmo juga menjelaskan strategi lainnya yang akan ditempuh selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Strategi tersebut yakni menginstruksikan perbaikan sistem dan manajemen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dan strategi ketiga yaitu, pemerintah akan kembali menyerahkan wewenang jaminan sosial kesehatan tersebut ke masing-masing pemerintah daerah
"Perbaikan sistem dan manajemen JKN. Sistemnya dulu diperbaiki. Menteri Keuangan tidak akan menambah 1 rupiah pun kalau tidak diperbaiki," jelasnya.

Sementara, pengamat kesehatan UI Budi Hidayat menilai bahwa bola liar defisit dipastikan akan semakin menggila jika kebijakan penyesuaian iuran BPJS batal atau ditunda dilakukan.

“Kalau upaya perbaikan ini ditunda, maka bola liar defisit akan menggila. Itu bahkan potensial menimbulkan efek domino di berbagai sektor, khususnya kesehatan,” katanya.

Pemerintah Akan Siapkan Aturan yang Tidak Membebani Rakyat, Namun Ada Sanksi Bagi Penunggak

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah peraturan menteri untuk membantu BPJS menutup defisit yang diklaim tanpa membebani rakyat.

“Ada sekitar enam atau tujuh peraturan menteri keuangan (PMK) yang sudah disiapkan, bilamana perpres diterbitkan. InsyaAllah itu bisa membantu tutup defisit 2019 dan tidak membebani rakyat. Karena sudah dianggarkan di APBN dan APBD,” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, rencana penyesuaian iuran BPJS kelak akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden. Dan kendati hingga kini belum ada waktu pasti penerbitan perppres tersebut, pemerintah terus melakukan kajian agar beleid baru itu kelak tidak membebani masyarakat. 

Namun, disisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo tengah merencanakan dibuatnya Instruksi Presiden soal sanksi publik untuk masyarakat terdaftar BPJS Kesehatan yang menunggak.

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kolebilitas dan kepatuhan peserta BPJS Kesehatan membayar iuran.

Sanksi itu antara lain, penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa memperpanjang paspor, tidak bisa mengurus SIM, tidak bisa mengajukan kredit perbankan, hingga tak bisa mengurus administrasi pertanahan.

"Soal nunggak terus tak bisa urus SIM, urus paspor dan kredit bank itu kan selama ini hanya menjadi tekstual tapi eksekusinya belum seperti itu. Kenapa? Karena di peraturan publik itu tidak ada di BPJS tapi lembaga lain," katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Namun, saat ini instruksi tersebut tengah dipertimbangkan ketetapannya di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Instruksi ini sebenarnya simpel. Kita tidak usah melakukan pendekatan hukum atau apa, lebih ke sistem aja," lanjutnya.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

Akunnya Pernah Diretas Dua Kali, Dahnil Yakin Pihak Twitter Bisa Bantu Rocky Gerung

Image

Ekonomi

Pelantikan Presiden

Defisit Neraca Perdagangan Masih Jadi 'PR Besar' Jokowi Jilid II

Image

Ekonomi

Pelantikan Presiden

Begini Pesan Terakhir Sri Mulyani untuk Menteri yang Menggantikannya Nanti

Image

Hiburan

Pernah Dilempar Telur oleh Penonton, 5 Fakta Menarik Cody Simpson Kekasih Baru Miley Cyrus

Image

News

Polrestabes Surabaya Ungkap Pembunuhan Laporan Awal Penculikan

Image

News

Jokowi Diminta Lebih Optimalkan Dana Zakat

Image

Ekonomi

Parah! 43 Persen Emak-emak Ogah Bayar Iuran BPJS Setelah Melahirkan

Image

Olahraga

Tim Nasional Indonesia

Dianggap Layak Tukangi Timnas, Seto Lebih Pilih RD

Image

News

Banjir di Aceh Meluas

komentar

Image

1 komentar

Image
Resta Apriatami

polemik bgt sih ini

terkini

Image
Ekonomi

Sirkuit Mandalika Siap untuk Tes Pra-Musim MotoGP 2021

ITDC selaku pengembang dan pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua Bali dan Mandalika Lombok, NTB, siap menjamu tes pra-musim MotoGP 2021.

Image
Ekonomi

Bambang Brodjonegoro: Tak Terasa 5 Tahun Jadi Menteri

Menurut pandangan dirinya, jangka waktu lima tahun terasa begitu cepat.

Image
Ekonomi

Askrindo Gelar Program Literasi Asuransi di Lima Kota

Askrindo akan menyelenggarakan literasi asuransi di 5 kota untuk meningkatkan literasi atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Said Didu: Jokowi Bakal 'Cuci Piring' Atas Kesalahan-kesalahan Menteri BUMN Sebelumnya

Said Didu menyebutkan selama 5 tahun ke depan, Jokowi bakal mencuci piring atas kesalahan yang dibuat selama periode pertama terhadap BUMN.

Image
Ekonomi

Menteri Susi: Surplus Perdagangan Komoditi Perikanan Lebihi US$4 Miliar

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti menyebut surplus perdagangan internasional dari komoditi perikanan sangat besar.

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Defisit Neraca Perdagangan Masih Jadi 'PR Besar' Jokowi Jilid II

Menko Darmin sebut defisit neraca perdagangan akan menjadi tantangan besar di pemerintahan Presiden Jokowi jilid kedua.

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Kekompakan dan Soliditas Kabinet Kerja, Percepat Pembenahan Masalah

Menaker Hanif sebut solidaritas dan kekompakan menteri kabinet kerja mempercepat pembenahan masalah.

Image
Ekonomi

Harga Minyak Melemah Karena Kekhawatiran Turunnya Permintaan

Karena pelaku pasar tetap khawatir tentang melemahnya permintaan global.

Image
Ekonomi

Waspadalah! Ada 1.320 Fintech Ilegal di Sekitar Anda

Jumlah fintech ilegal di Indonesia menembus angka ribuan yakni 1.320 entitas.

Image
Ekonomi

RI-Norwegia Sepakat Kerja Sama Budidaya Ikan Terpadu

Perjanjian ini merintis jalan bagi investasi yang cukup signifikan dalam mengembangkan bisnis budidaya perikanan berbasis teknologi RAS.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Staf Protokoler Wali Kota Medan yang Tabrak Petugas KPK Akhirnya Serahkan Diri

  2. 10 Potret Manis Annissa Soebandono Tampil Anggun di Kehamilan Anak Pertama

  3. 12 Jam Digeledah, KPK Angkut Empat Koper Berkas Dari Ruangan Wali Kota Medan

  4. Daripada Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Lebih Cocok Jadi Menteri Ini

  5. Tifatul Sembiring: Kenapa UAS Terus Dilarang? Apakah Sikap Ini Dilatari Islamphobia?

  6. Posting Ayat Alkitab, Manohara Resmi Pindah Agama?

  7. KPK Peringatkan Gubernur Sumut Tak Halangi Proses Hukum

  8. Polisi Bekuk 22 Orang Rencanakan Teror Pelantikan Presiden

  9. Said Didu Sebut Sri Mulyani Anti Kritik, Marzuki Alie: Lama-lama Merasa Hebat Lebih Dari Tuhan

  10. Akun Twitter Rocky Gerung Dicuri, Ferdinand: Pembunuhan Akun Tak Dibenarkan

Available

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Available

Wawancara

Image
News

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Sosok

Image
News

Capai Rp15,5 Miliar, Ini 5 Sumber Kekayaan Mulan Jameela

Image
News

Dari Susi hingga Sri Mulyani, 8 Potret Kenangan Menteri Srikandi saat Jalankan Tugas

Image
News

Ciri Khas 7 Presiden RI dari Soekarno hingga Jokowi, Ada yang Lebih Suka Batik daripada Jas