image
Login / Sign Up

Usai Berpolemik Panjang, Akhirnya Wali Kota Resmi Pimpin BP Batam

Dhera Arizona Pratiwi

Image

Foto Udara kota Industri Batam. | SKYSCRAPERCITY.COM

AKURAT.CO Wali Kota Batam resmi ditetapkan sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 September 2019.

“Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menetapkan Wali Kota Batam yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,” bunyi Pasal 2a ayat (1c) PP tersebut, sebagaimana dilansir dari laman Setkab, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Dalam PP ini disebutkan, di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, dan bidang lainnya.

baca juga:

Terhadap kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum, menurut PP ini, dilakukan berdasarkan perencanaan bersama dengan Pemerintah Kota Batam.

“Perencanaan bersama sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” bunyi Pasal 2 ayat (5) PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam, yang harus memenuhi syarat: a. tidak sedang menjalankan masa tahanan; atau b. tidak berhalangan sementara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang Pemerintahan Daerah.

Masa jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, menurut PP ini, mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut PP ini, dalam hal Wali Kota Batam tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, tugas dan wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, tegas PP ini, berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Selanjutnya, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berwenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, mengevaluasi pencapaian perjanjian kinerja, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. “Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 17 September 2019. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Siapa Pilihan Warga Solo, Gibran atau Purnomo?

Image

News

Pilkada 2020

Ada Calon Wali Kota Muda dan Tua, Warga Solo Pilih Gibran Atau Purnomo?

Image

News

Kasus Suap Wali Kota Medan, FITRA Sumut: Setoran Ada Karena Disintegritas Kepala Daerah

Image

News

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Resmi Jadi Tahanan KPK

Image

News

Jadi Tersangka KPK, Ini Total Kekayaan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin

Image

News

KPK Tetapkan Wali Kota Medan Tersangka Penerima Suap

Image

News

Penyidik KPK Giring Terperiksa dari Mapolrestabes Medan, Diduga Terkait OTT Wali Kota Medan

Image

News

Wali Kota Bandung Absen saat Pengucapan Sumpah Wakil Ketua DPRD Achmad Nugraha

Image

News

FOTO Kondisi Kantor Pemkot Medan Pasca-OTT KPK

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Daripada Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Lebih Cocok Jadi Menteri Ini

Hingga kini para pelaku pasar juga menantikan siapa yang akan terpilih membantu Jokowi dalam periode keduanya.

Image
Ekonomi

Industri Padat Karya Diyakini Bisa 'Curi' Manfaat Perang Dagang

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto optimistis industri padat karya dapat mengambil manfaat dari perang dagang AS-China.

Image
Ekonomi

Hasil Kesepakatan Brexit Buat IHSG Terangkat

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal perdagangan akhir pekan (18/10/2019) menguat 0,15% atau 9,46 poin ke level 6190,48.

Image
Ekonomi

KEIN: Optimalkan UMKM untuk Sokong Ekspor

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu didukung agar lebih optimal.

Image
Ekonomi

Brexit Capai Kesepakatan, Rupiah Langsung Dapat Angin Segar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal perdagangan akhir pekan (18/10/2019) menguat 0,04% atau 6 poin ke Rp14.142.

Image
Ekonomi

BI Meyakini Kecil Kemungkinan Keluarnya Dana Repatriasi Amnesti Pajak

BI menyatakan kecil kemungkinan dana repatriasi amnesti pajak yang mencapai Rp146 triliun akan berpindah dari instrumen keuangan domestik.

Image
Ekonomi

China Hibahkan Rp56 Miliar untuk Pembangunan Bendungan Pelosika

Pemerintah Indonesia dan China sepakat menandatangani naskah Exchange of Letter Bendungan Pelosika.

Image
Ekonomi

Jelang Pensiun, JK Beberkan Alasan Sulitnya Swasembada Pangan

JK mengungkapkan alasan sulitnya swasembada pangan, salah satunya yakni populasi penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 260 juta jiwa.

Image
Ekonomi

IHSG Masih Lesu, Incarlah Saham-saham Rekomendasi Ini

Terlihat pola hanging man candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada pergerakan IHSG.

Image
Ekonomi

Harga Minyak Naik Dipicu Pelemahan Dolar AS

Harga minyak mentah didukung karena greenback lebih lemah membuat minyak yang dinilai dalam dolar lebih menarik bagi pemegang mata uang lain

Available

trending topics

terpopuler

  1. Polling Haikal Hassan '2 Tahun Anies Memimpin', 96 Persen Jakarta Lebih Baik

  2. Sertifikasi Halal Bukan di MUI, Permadi Arya: Pantesan Ayah Naen Nyinyir, Ga Ada Sabetan Amplop

  3. Said Didu Sarankan Semua ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN Ditugaskan Jadi Buzzer Pemerintah

  4. Akan Ada Menteri Usia di Bawah 30 Tahun? Mpu Jaya Prema: Gibran atau Kaesang, Nggak Mungkin Jan Ethes

  5. Kok Bisa Rekaman CCTV Pengrusakan Buku Merah KPK Beredar? Apa Tujuannya?

  6. Tunjukkan Dukungan, Andra Ramadhan Datangi Kediaman Ari Lasso

  7. Vicky Nitinegoro Bebas, Billy Syahputra: Alhamdulilah Tak Bersalah

  8. Tak Dilibatkan dalam Penyusunan Kabinet Jokowi, PDIP: KPK Tak Perlu Kepo

  9. Dua Kali Gagal Punya Anak, Gilang Dirga Berhenti Jalani Program Bayi Tabung

  10. Anies Klaim Sudah Sebulan Lakukan Persiapan Pendukung Pelantikan Presiden

Available

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Available

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
Ekonomi

Pernah Hampir Dibuang Ayahnya, ini 10 Fakta Menarik Orang Terkaya Dunia Jeff Bezos

Image
News

5 Capaian Menlu Retno Marsudi, Pulangkan 1.000 WNI di Yaman hingga Pimpin Sidang DK PBB

Image
News

Masa Bakti Segera Habis, 5 Fakta Sepak Terjang Susi Pudjiastuti