image
Login / Sign Up

Berdampak Besar, BPDPKS Tegaskan Perusahaan yang Sebabkan Karhutla Adalah Kejahatan

Denny Iswanto

Image

Direktur Penyaluran Dana Direktorat Jenderal Perbendaharaan BPDKS Kementerian Keuangan Edi Wibowo saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/9/2019). | AKURAT.CO/Denny Iswanto

AKURAT.CO Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meminta agar perusahaan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah di Indonesia dapat segera ditindak tegas karena telah berdampak pada sektor ekonomi, sosial, dan kesehatan yang sangat besar.

“Kami sepakat bahwa siapapun yang menyebabkan Karhutla dengan sengaja adalah kejahatan, bahkan jika itu adalah untuk kepentingan ekspansi kelapa sawit sekalipun,” kata Direktur Penyaluran Dana Direktorat Jenderal Perbendaharaan BPDPKS Kementerian Keuangan Edi Wibowo di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Edi menuturkan, pembakaran hutan untuk membuka lahan baru tersebut bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Hal tersebut juga bertentangan dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

“Melalui Inpres tersebut diterapkan moratorium sehingga tidak dibenarkan lagi ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit,” katanya.

Pemerintah selama ini sudah berupaya meningkatkan produktivitas dengan lahan yang ada yaitu menerapkan program unggulan yaitu melalui penerapan prinsip Good Agricultural Practice (GAP).

“Itu adalah program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas berbasis konservasi sehingga mencegah pembukaan lahan baru secara ilegal,” katanya.

Selama ini sektor sawit telah berkontribusi dalam mencegah karhutla seperti pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan bekerjasama dengan masyarakat.

Lebih dari 83 persen kebakaran tersebut terletak di luar lahan konsesi sawit, yaitu dengan rincian sebanyak 69 persen di luar konsesi, 11 persen di konsesi pulpwood, dan 3 persen di konsesi logging.

“Data penunjang itu dari Global Forest Watch Fire terkait larhutla di Indonesia pada periode 8 September sampai 15 September 2019,” katanya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan area yang terbakar sejak Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare dengan 2.719 titik panas.

Sebelumnya pada Rabu (18/9), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan 230 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebanyak 230 orang tersebut dengan rincian di Riau sebanyak 47 tersangka, Sumatera Selatan 27 tersangka, Jambi 14 tersangka, Kalimantan Selatan dua tersangka, Kalimantan Tengah 66 tersangka, Kalimantan Barat 62 tersangka, dan Kalimantan Timur 12 orang tersangka. []

baca juga:

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Wall Street Melemah Imbas Beragamnya Laporan Kinerja Perusahaan

Image

News

Apartemen Teluk Intan Rampas Jalan Inspeksi di Kali Angke

Image

News

Niat Mau Pinjam Uang, Pemilik Perusahaan Ini Malah Ketipu Rp87 Juta

Image

News

Kuasa Hukum Nenek Arpah Laporkan Tetangga yang Mencuranginya

Image

News

Meski Diguyur Hujan, Kabut Asap dan Kualitas Udara di Jambi Masih di Level Berbahaya

Image

News

Kualitas Udara Memburuk, Pemkot Jambi Kembali Liburkan Aktivitas Sekolah

Image

News

FOTO Menyoal Gaji, Ribuan Pemadam Kebakaran di Prancis Kembali Berdemonstrasi

Image

News

Kasus Karhutla, Polri Tetapkan 385 Tersangka Sejak Januari 2019 Hingga Saat Ini

Image

News

Titik Panas Penyebab Asap Masih Terdeteksi di Wilayah Sumatera

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Bambang Brodjonegoro Beberkan Peranan Penting Badan Otorita di IKN Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah memiliki alasan sendiri dalam rencana membentuk badan otorita IKN.

Image
Ekonomi

PUPR Ingin Ibu Kota Baru Jadi Ibu Kota bagi Asia Tenggara

Kementerian PUPR ingin ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa menjadi ibu kota di ASEAN sebagai representasi kemajuan bangsa Indonesia.

Image
Ekonomi

Jonan: Industri Petrokimia Masih Miliki Masa Depan Lebih Cerah

Petrokimia didorong menjadi salah satu industri hilir migas masa depan sebagai upaya peningkatan bisnis.

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Menperin: 5 Tahun Jokowi-JK, Kinerja Industri Manufaktur Masih Melaju

Industri pengolahan dinilai masih melaju menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Image
Ekonomi

Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Kerja Keras dan Ada Lobi Politik

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, UU pemindahan IKN ditargetkan rampung pada pertengahan 2020.

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Akhiri Jabatan, Menhub Pastikan Seluruh Pembangunan Infrastruktur Transportasi Tak Mangkrak

Menhub pastikan pembangunan semua infrastruktur transportasi memiliki nilai ekonomis dan tidak mangkrak.

Image
Ekonomi

BPJPH Harus Percepat Diklat Auditor dan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) telah diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Budi Karya Bantah Ditawari Presiden Jadi Menteri Lagi, Benarkah?

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membantah ditawari menjabat kembali sebagai menteri saat dirinya beberapa hari lalu dipanggil Presiden

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Bamsoet Harap Jokowi-Amin Langsung Genjot Perekonomian di 100 Hari Pertama

Bamsoet harap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bisa genjot pertumbuhan ekonomi dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Ini Pesan Bambang Brodjonegoro untuk Kepala Bappenas Terpilih Berikutnya

Bambang Brodjonegoro menyampaikan empat pesan bagi siapa saja yang terpilih untuk menggantikan posisi dirinya lima tahun ke depan.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Akun Rocky Gerung Diretas, Roy Suryo: Jelas-jelas Twitnya untuk Memberi Pandangan Demokrasi

  2. Staf Protokoler Wali Kota Medan yang Tabrak Petugas KPK Akhirnya Serahkan Diri

  3. 12 Jam Digeledah, KPK Angkut Empat Koper Berkas Dari Ruangan Wali Kota Medan

  4. Tifatul Sembiring: Kenapa UAS Terus Dilarang? Apakah Sikap Ini Dilatari Islamphobia?

  5. Hamil Besar, Selvi Ananda Tak Ikut Pelantikan Jokowi, Gibran: Jan Ethes Jagain Ibunya

  6. Analis Geopolitik: Erick Thohir Jadi Menteri Berbahaya akan Mewakili Kepentingan Korporasi

  7. 32 Tahun Berlalu, Ini 4 Fakta Tragis Tragedi Kecelakaan Kereta Api di Bintaro

  8. KPK Peringatkan Gubernur Sumut Tak Halangi Proses Hukum

  9. Polisi Bekuk 22 Orang Rencanakan Teror Pelantikan Presiden

  10. Analis Geopolitik: Hubungan Mesra Prabowo-Megawati Jadikan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden Bayangan

Available

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Available

Wawancara

Image
News

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Sosok

Image
News

Capai Rp15,5 Miliar, Ini 5 Sumber Kekayaan Mulan Jameela

Image
News

Dari Susi hingga Sri Mulyani, 8 Potret Kenangan Menteri Srikandi saat Jalankan Tugas

Image
News

Ciri Khas 7 Presiden RI dari Soekarno hingga Jokowi, Ada yang Lebih Suka Batik daripada Jas