image
Login / Sign Up

KKP Dukung Sinergi Implementasi Tata Kelola Data Nasional

Aji Nurmansyah

Image

Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan | AKURAT.CO/Rizal Mahmuddhin

AKURAT.CO, Pemerintah berusaha keras membangun serta memperbaiki tata kelola data nasional. Keseriusan pemerintah dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia digadang-gadang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar-instansi pusat dan daerah.

Perpres Satu data Indonesia, mengharuskan seluruh kebijakan tata kelola data dapat disesuaikan dengan substansi Perpres tersebut dalam waktu satu tahun. Dalam proses pembangunan Satu Data Indonesia, Kantor Staf Presiden pada bulan Agustus 2016 memberikan tugas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Pelopor Implementasi Kebijakan Satu Data

baca juga:

Hasil pembangunan Satu Data Kelautan dan Perikanan dilaporkan dalam seminar Satu Data berjudul ‘Implementasi Satu Data di Tingkat Kementerian atau Lembaga’ yang digelar Selasa (17/9) di Kuningan, Jakarta Selatan.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, menyatakan pemerintah secara serius menyiapkan kesiapan Indonesia memasuki era industrialisasi 4.0 dengan diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia dan Pepres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Berbasis Elektronik. 

Kedua Perpres tersebut saling terkait untuk dapat mencapai tujuan Satu Data Indonesia agar pemerintah dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan pembangunan dengan lebih baik sekaligus meningkatkan pelayanan publik.

“Saya mengapresiasi kerja keras KKP dalam membangun Satu Data Kelautan dan Perikanan. Hasil yang dicapai dapat dijadikan contoh bagi K/L lain. Saya berharap, KKP akan menyebarluaskan pengalaman  Satu Data ini guna mendorong terwujudnya Satu Data indonesia,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bappenas, Hari Dwi Korianto berpendapat standarisasi data dan pembakuan metadata kelautan dan perikanan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas data dan menyiapkan data ini untuk berbagi pakai antar K/L.

Di tempat berbeda, Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo menekankan transformasi digital telah mengubah perilaku masyarakat yang menuntut pelayanan dan transparansi informasi yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

“Pembenahan tata kelola data dan sistem berbasis elektronik merupakan jawaban dari tuntutan tersebut,” imbuhnya.

Ia menambahkan, salah satu kunci keberhasilan Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia adalah membangun komunikasi dan kemitraan intensif dan produktif antar-Kementerian atau Lembaga.

“Untuk itu sangatlah tepat Indonesia segera melangkah mewujudkan Satu Data Indonesia dan seminar ini merupakan upaya KKP mendorong percepatan implementasi kebijakan Satu Data di tingkat kementerian atau lembaga,” pungkasnya.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Olahraga

Indonesia U-19 3-0 China U-19

Babak I: Timnas U-19 Lesatkan Tiga Gol Tanpa Balas ke Gawang China

Image

Hiburan

Sandy Tumiwa Kaget Divonis 4 Tahun Penjara

Image

Olahraga

PSM Makassar 6-2 Arema

Gagal Meniru Permainan Barcelona Jadi Alasan Arema Kalah Telak

Image

Olahraga

PSM Makassar 6-2 Arema

Darije Kalezic: Saya Pasang Ferdinand dan Ezra karena Lapar Kemenangan

Image

Hiburan

Semakin Dewasa, 10 Potret Terkini Penampilan Yusuf Mahardika "Madun"

Image

Olahraga

Indonesia U-19 vs China U-19

Formasi: Jamu China, Timnas U-19 Turunkan Kekuatan Terbaik

Image

Ekonomi

IHSG Menguat Didorong Kondusifnya Keamanan Jelang Pelantikan Presiden

Image

Gaya Hidup

Pernah Zonk Pilih Akomodasi, Andhika Pratama Utamakan Kenyamanan Saat Berlibur

Image

News

Studi Banding Pemkot Bekasi Belajar Teknologi Sampah ke China, Jangan Karena Kejar Tayang

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pengamat: Wajib Halal Lampu Hijau bagi Industri Halal Indonesia

Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH) yang mulai berlaku hari ini merupakan lampu hijau positif bagi pertumbuhan industri halal.

Image
Ekonomi

Menag Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Izin Sertifikasi Halal

Ini untuk memberikan jaminan atau kepastian bagi masyarakat terutama umat Islam.

Image
Ekonomi

Begini Caranya Beli dan Sewa Properti yang Aman Via Fintech

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), mereka yang berusia 20-34 tahun disebut kelompok milenial.

Image
Ekonomi
Seleksi Anggota BPK RI

Pemilihan Ketua BPK Akan Dilakukan Senin Mendatang

Untuk mekanisme penentuan Ketua BPK seharusnya dilakukan secara musyawarah.

Image
Ekonomi

Emil Salim Beberkan Tiga PR Jokowi di Periode Kedua

Di tengah pelemahan ekonomi global, pemerintah ke depannya perlu memperkuat perekonomian domestik.

Image
Ekonomi

KNKS: Penguatan Pembiayaan Syariah Melalui Perluasan Jaringan LinkAja dan Infrastruktur

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyatakan, akan terus mendorong penguatan pembiayaan syariah di Indonesia.

Image
Ekonomi

Tantangan Ekonomi Global Belum Usai, Kabinet Baru Jokowi-Amin Diminta Perhatikan Dua Hal Ini

Kabinet baru pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin diminta agar memperhatikan dua hal dalam menghadapi kondisi ekonomi global.

Image
Ekonomi

Desak Presiden Keluarkan Perppu KPK, Ekonom Ramai-ramai Menandatangani Surat Terbuka

Lewat surat terbuka, ratusan ekonom diketahui ramai-ramai meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu KPK.

Image
Ekonomi

Indonesia Duduki Peringkat Pertama Pasar Keuangan Syariah Global

Global islamic Finance Report (GIFR) 2019 merupakan laporan publikasi tahunan perbankan dan keuangan Syariah pertama kali yang diterbitkan p

Image
Ekonomi

Dihadapan JK, Ekonom Indef Beberkan PR Jokowi di Periode Kedua

Pertumbuhan industri yang cenderung stagnan berdampak terhadap buruknya kinerja neraca pembayaran.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Sejumlah Orang Terbuka Menolak Jokowi-Ma'ruf, Arie Kriting: Untung Bukan Rakat Dorang

  2. Tak Temukan Postingan Istri Dandim Soal Penusukan Wiranto, Mpu Jaya Minta Bantuan Netizen

  3. Viral! Pekerja Terima Surat Tagihan Iuran Rp30 Juta dari BPJS, Ini Faktanya

  4. UU KPK Berlaku Besok, Ichsanuddin Noorsy: Jokowi Dalam Posisi Gerakan Partai

  5. Revitalisasi Trotoar Anies Dicemooh Warga

  6. Bila Gerindra Masuk Kabinet Jokowi, Akbar Tanjung: Enggak Ada Masalah

  7. Datang ke Rampinas Gerindra di Hambalang, Rocky: Oposisi Mendatangi Pengundang

  8. Gelar OTT Tiga Kali Beruntun, Ahli Hukum: di Mana Lemahnya KPK?

  9. Fisik yang Tak Sempurna Membuat Warga Tak Menyangka Achmad Sarwani Merupakan Terduga Teroris

  10. Besok Revisi UU KPK Berlaku, Ferdinand: Tak Ada Kewenangan KPK yang Dipreteli

Available

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Available

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
Ekonomi

Pernah Hampir Dibuang Ayahnya, ini 10 Fakta Menarik Orang Terkaya Dunia Jeff Bezos

Image
News

5 Capaian Menlu Retno Marsudi, Pulangkan 1.000 WNI di Yaman hingga Pimpin Sidang DK PBB

Image
News

Masa Bakti Segera Habis, 5 Fakta Sepak Terjang Susi Pudjiastuti