image
Login / Sign Up

BPJS Kesehatan Bantah Kerahkan RT-RW di Depok Seperti Debt Collector

Furkan

Image

BPJS Kesehatan menjelaskan mengenai para RT dan RW Mekarjaya yang dianggap masyarakat menjadi debt collector iuran. | AKURAT.CO/Furkan

AKURAT.CO Asisten Deputi Direksi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan, Basuki, menegaskan bahwa para ketua RT dan RW di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, bukanlah debt collector yang diberikan mandat BPJS untuk menarik iuran JKN-KIS warga.

Bahwasanya para ketua RT dan RW tersebut dikerahkan untuk turut serta dalam mendorong warga yang belum terdaftar JKN-KIS. Dan juga mengimbau serta mengingatkan warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan agar dapat segera melakukan pembayaran iuran.

"Kami tegaskan bahwa fungsi RT RW ini bukan sebagai debt collector. Mereka berperan dalam menyadarkan warga yang masih menunggak iuran BPJS Kesehatan untuk segera membayar, serta mendorong mereka yang belum menjadi peserta untuk dapat menjadi peserta," ungkapnya dalam acara Kopi Pagi JKN KIS di Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (17/9/2019). 

baca juga:

Menurut Basuki hal memaksimalkan peran RT dan RW tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Dan hal itu sesuai juga dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

"Jadi perlu diketahui Kelurahan Mekarjaya sendiri didapuk sebagai Desa Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh BPJS Kesehatan pusat. Program Desa JKN ditujukan dan diharapkan untuk mampu menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kendala program JKN-KIS, khususnya aspek perluasan kepesertaan dan pendanaan," tegas Basuki.

Diungkap Basuki, dalam rangka penyelenggaraan Program Desa JKN, BPJS Kesehatan saat ini melaksanakan kegiatan ujicoba pelaksanaan Desa JKN yang terdiri atas 19 desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu di Kelurahan Mekarjaya yang ada di wilayah Kota Depok.

Pada Kelurahan Mekarjaya sendiri tercatat terdapat tunggakan sebesar Rp6,2 Miliar dari 8300 peserta BPJS Kesehatan. Saat ini diungkapkan Basuki, para ketua RT dan RW aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam berbagai forum seperti pengajian atau ketika rapat RT/ RW.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok Irfan Qadarusman mengatakan, sejauh ini respon yang didapat positif, dengan menggandeng RT dan RW maka penagihan akan lebih maksimal.

"Terdapat beberapa kompleks perumahan yang terbilang elit di wilayah Mekarjaya yang sebelumnya tidak bisa dimasuki oleh para kader JKN-KIS, kini bisa dimasuki dengan bantuan para ketua RT dan ketua RW," kata dia.

Golongan ekonomi menengah atas ini dikethaui juga banyak yang masih lalai membayar iuran BPJS Kesehatan. Namun lebih dikarenakan mereka memilih menggunakan asuransi swasta lainnya. Di sinilah  para ketua RT dan RW berperan untuk menyadarkan warganya untuk tidak melupakan kewajiban mereka untuk membayar iuran.

"Sejauh ini kami belum mendengar ada friksi di lapangan. Bagi orang-orang mampu yang belum membayar iuran memang disini kendalanya. Jadi bukan karena mereka tidak mampu. Untuk itu kami dorong terus agar tunggakan-tunggakan yang ada bisa terselesaikan," tutur Irfan.

Sedangkan untuk tunggakan warga Depok sendiri, lanjut Irfan, hingga kini mencapai Rp139 Miliar. Jumlah tunggakan ini membengkak dari sebelumnya hanya Rp94 Miliar.

Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Ketua RT dan RW menjadi Deb Collector akibat surat himbauan terkait tunggakan warga sebanyak Rp 6,2 Miliar akibat tidak membayar di juli 2019. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Pelantikan Presiden

Jelang Pelantikan, 857 Personel Gabungan TNI-Polri Disiagakan di Kota Depok

Image

News

Terlibat Tawuran, Polres Depok Tetapkan 5 Tersangka Pembunuhan dan Perusakan Sekolah

Image

Ekonomi

Parah! 43 Persen Emak-emak Ogah Bayar Iuran BPJS Setelah Melahirkan

Image

Ekonomi

Viral! Pekerja Terima Surat Tagihan Iuran Rp30 Juta dari BPJS, Ini Faktanya

Image

Ekonomi

Rocky Gerung: Kedunguan 5 Tahun Berakibat Gagal Tumbuhkan Ekonomi, tapi Kami Pancasila!

Image

News

Rocky Gerung: Tugas Presiden Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Caranya Menghafal Nama Ikan

Image

News

Miliki Ganja 37 Kg, Bandar Narkoba dan Pelajar Dibekuk Satnarkoba Polresta Depok

Image

Ekonomi

Rocky Gerung: Tugas Dasar Presiden Pelihara Fakir Miskin, Caranya Naikkan Iuran BPJS

Image

News

Kiat Warga Bella Casa Depok Jaga Harmoni Indonesia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Bambang Brodjonegoro Beberkan Peranan Penting Badan Otorita di IKN Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah memiliki alasan sendiri dalam rencana membentuk badan otorita IKN.

Image
Ekonomi

PUPR Ingin Ibu Kota Baru Jadi Ibu Kota bagi Asia Tenggara

Kementerian PUPR ingin ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa menjadi ibu kota di ASEAN sebagai representasi kemajuan bangsa Indonesia.

Image
Ekonomi

Jonan: Industri Petrokimia Masih Miliki Masa Depan Lebih Cerah

Petrokimia didorong menjadi salah satu industri hilir migas masa depan sebagai upaya peningkatan bisnis.

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Menperin: 5 Tahun Jokowi-JK, Kinerja Industri Manufaktur Masih Melaju

Industri pengolahan dinilai masih melaju menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Image
Ekonomi

Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Kerja Keras dan Ada Lobi Politik

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, UU pemindahan IKN ditargetkan rampung pada pertengahan 2020.

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Akhiri Jabatan, Menhub Pastikan Seluruh Pembangunan Infrastruktur Transportasi Tak Mangkrak

Menhub pastikan pembangunan semua infrastruktur transportasi memiliki nilai ekonomis dan tidak mangkrak.

Image
Ekonomi

BPJPH Harus Percepat Diklat Auditor dan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) telah diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Budi Karya Bantah Ditawari Presiden Jadi Menteri Lagi, Benarkah?

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membantah ditawari menjabat kembali sebagai menteri saat dirinya beberapa hari lalu dipanggil Presiden

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Bamsoet Harap Jokowi-Amin Langsung Genjot Perekonomian di 100 Hari Pertama

Bamsoet harap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bisa genjot pertumbuhan ekonomi dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Ini Pesan Bambang Brodjonegoro untuk Kepala Bappenas Terpilih Berikutnya

Bambang Brodjonegoro menyampaikan empat pesan bagi siapa saja yang terpilih untuk menggantikan posisi dirinya lima tahun ke depan.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Akun Rocky Gerung Diretas, Roy Suryo: Jelas-jelas Twitnya untuk Memberi Pandangan Demokrasi

  2. Hamil Besar, Selvi Ananda Tak Ikut Pelantikan Jokowi, Gibran: Jan Ethes Jagain Ibunya

  3. Ramai #BesokMatikanTVSeharian, Ferdinand: Kalian Pikir Pelantikan Presiden Akan Batal?

  4. Analis Geopolitik: Erick Thohir Jadi Menteri Berbahaya akan Mewakili Kepentingan Korporasi

  5. 32 Tahun Berlalu, Ini 4 Fakta Tragis Tragedi Kecelakaan Kereta Api di Bintaro

  6. Analis Geopolitik: Hubungan Mesra Prabowo-Megawati Jadikan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden Bayangan

  7. Obat Hipertensi Wajib Diminum Tiap Hari walau Tekanan Darah Sedang Rendah

  8. Isu Dukun Dikerahkan Bantu Acara Pelantikan Presiden, Faizal: Publik yang Waras Tak Yakin yang Bersangkutan Disuruh Jokowi

  9. Jelang Pelantikan Presiden, PDIP Ungkap Perubahan Komposisi Koalisi

  10. Hajatan Warga di Sragen Diboikot Tetangga, Ganjar: Selesai Kontestasi Segera Bersalaman

Available

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Available

Wawancara

Image
News

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Sosok

Image
News

Capai Rp15,5 Miliar, Ini 5 Sumber Kekayaan Mulan Jameela

Image
News

Dari Susi hingga Sri Mulyani, 8 Potret Kenangan Menteri Srikandi saat Jalankan Tugas

Image
News

Ciri Khas 7 Presiden RI dari Soekarno hingga Jokowi, Ada yang Lebih Suka Batik daripada Jas