Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

HIPPI Minta Pemerintah Pangkas Banyaknya Regulasi Memberatkan

Wayan Adhi Mahardika

HIPPI Minta Pemerintah Pangkas Banyaknya Regulasi Memberatkan

Forum Group Discussion yang diadakan Himpunan Ikatan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Jakarta, Kamis (12/9) | AKURAT.CO/Wayan Adhi Mahardhika

AKURAT.CO Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengharapkan pemerintah pada kabinet baru mulai mengurangi regulasi yang dianggap memberatkan.

HIPPI mengatakan harus ada keberimbangan regulasi yang tepat, seperti regulasi yang melindungi usaha dalam negeri dan kepastian berbisnis harus ditingkatkan. Sedangkan regulasi yang menghambat perlu dipangkas

"Kita di pengusaha sudah inflasi kebijakan. Di pemerintahan Presiden Jokowi saja ada 1.000 lebih aturan untuk dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha regulasi yang pas. Mana yang diregulasi dan mana yang tidak," kata Ketua Umum DPP HIPPI Suryani Motik, di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis, (12/9/2019).

baca juga:

Menurutnya peraturan yang dibuat masih belum efektif dalam ranah koordinasi di level menteri dan daerah. Seharusnya ada peraturan yang satu sama lain saling terkait dan terinci sehingga memang memberikan dukungan terhadap perkembangan dunia usaha di Tanah Air.

"Peraturan yang dibuat di pusat koordinasi di level menteri dan daerah itu yang masih dilihat hari ini kurang. Kebijakan detailnya tidak ada," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini budayanya, semua level birokrasi ingin mendapatkan jatah untuk memberikan perizinan.

Meskipun pemerintah telah mencanangkan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik atau Online Single Subbmisiion (OSS) untuk memotong birokrasi, HIPPI menilai kendalanya masih pada otonomi daerah yang sulit mengeluarkan izin usaha.

Sebelumnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai implementasi OSS untuk mempermudah perizinan berusaha masih terkendala di lapangan khususnya antara pusat dan daerah.

Peneliti KPPOD, Boedi Reza mengatakan ada sejumlah persoalan yang menghambat pelaksanaan OSS sejak diluncurkan Juli 2018 yakni payung hukum di level pusat dan daerah.

“Untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI), pelaku usaha diharuskan mendaftar lagi ke aplikasi. Padahal PP 24 Tahun 2018 jelas tidak mempersyaratkan hal tersebut. Implikasinya terjadi berbagai macam variasi SOP pelayanan izin di berbagai daerah,” jelas Boedi Reza, Rabu (11/9/2019).

Selain itu, ada disharmonisasi terkait kewenangan memberi izin yang sebelumnya berada di kepala daerah berpindah ke lembaga OSS. Hal ini tercantum dalam PP 24 Tahun 2018 dengan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Pengusaha Mal Akui PSBB Berpotensi Buat Rugi Hingga Rp200 Triliun

Image

Ekonomi

HIPPINDO Desak Pemerintah Contoh Singapura, Beri Bantuan Langsung Tunai Karyawan

Image

Ekonomi

Penyewa Gerai Minta Pembebasan Pajak PB1 Hingga Pajak Parkir Mal

Image

Ekonomi

PSBB Jakarta Diperpanjang, Pengusaha Ngaku Pasrah

Image

Ekonomi

Pertumbuhan Layanan Pesan Antar Makanan Perlu Diikuti Regulasi Keamanan Pangan

Image

News

Pengamat: Upaya Kemenhub Melindungi Pesepeda Harus Didukung Pemerintah Daerah

Image

Ekonomi

Pengusaha Sayangkan Sikap Pemerintah Yang Tak Kompak Terapkan PSBB

Image

Ekonomi

Jelang PSBB Jakarta, Pengusaha Minta Pemerintah Perpanjang Pemberian Stimulus

Image

Ekonomi

Jakarta PSBB Total, Pengusaha: Ekonomi Baru Mulai Bergairah dan Sekarang Akan Kembali Stagnan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Mayoritas Muslim, Indeks Literasi Zakat di Tanah Air Masih Moderate

Potensi zakat di Tanah Air yang cukup tinggi, nyatanya tidak dibarengi dengan tingkat literasi zakat di Indonesia

Image
Ekonomi

Jaga Rupiah, Komisi XI dan BI Sepakati Optimalisasi Bauran Kebijakan

Komisi XI DPR RI menilai Bank Indonesia telah melakukan berbagai penguatan bauran seluruh instrumen kebijakan untuk memelihara rupiah

Image
Ekonomi

Tips Mudah Menghitung Pajak dan Jaminan Sosial bagi HRD

Sudah menjadi rutinitas yang cukup menyulitkan saat harus menghitung pajak setiap bulannya

Image
Ekonomi

Jubir Erick Sebut Penggabungan Bank Syariah BUMN Dilakukan Dalam Waktu Dekat

bank-bank syariah BUMN bakal digabungkan menjadi satu holding/subholding dalam waktu dekat

Image
Ekonomi

BUMN Ingin Produksi Film Negara Jadi Lembaga Keuangan Perfilman Tanah Air

Kementerian BUMN arahkan PFN sebagai lembaga keuangan perfilman yang bakal mendanai produksi film-film Indonesia.

Image
Ekonomi

Pajak 0 Persen, 5 Mobil Keluarga Ini Jadi di Bawah Rp100 Juta!

Tertarik membelinya?

Image
Ekonomi

Pertamina Bakal Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Kementerian BUMN, Pertamina nantinya bakal jadi perusahaan pelat merah energi yang produksi baterai untuk keperluan kendaraan listrik

Image
Ekonomi

Imbas COVID-19, Erick Thohir Targetkan Setoran Dividen BUMN 2021 Hanya Rp26,1 Triliun

BUMN targetkan setoran dividen pada 2021 sebesar Rp26,1 triliun akibat tergerus pand3mi COVID-19

Image
Ekonomi

Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kawasan Food Estate Kalteng Dimulai

PUPR tengah menyiapkan pengembangan kawasan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah.

Image
Ekonomi

Tanpa Ketersediaan Vaksin COVID-19, Bakal Muncul Ancaman Pengusaha Menyerah Tutup Usaha

Tanpa adanya vaksin COVID-19 kemungkinan besar akan banyak pengusaha yang kemudian menyerah dan menutup usahanya. H

terpopuler

  1. Doa Bagi Orang Tua, Agar Anak-anaknya Sukses Dunia Akhirat

  2. Ulang Tahun ke-73, 5 Potret Lawas Luhut Pandjaitan Tampak Gagah Sejak Muda

  3. Ardi Bakrie Selama Ini Biayai Hidup Keluarga Nia Ramadhani

  4. Ivan Gunawan Ngaku Sudah Lama Tak Komunikasi dengan Ayu Ting Ting

  5. Pengakuan Teddy Gusnaidi Pernah 'Hajar' Gatot Nurmantyo

  6. 5 Fakta Penting Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang 'Lawan' Vanuatu di Sidang Umum PBB

  7. Perpanjang PSBB Ketat, Elektabilitas Anies Makin Anjlok

  8. Viral Anak Dibuang Orang Tua Disertai Surat dari Sang Ibu, Begini Faktanya

  9. Perantau dari Batam Salah Masuk RS di Jakarta, Biaya Pasien Covid-19 Dipatok Selangit

  10. Klaster Ketenagakerjaan di RUU Ciptaker Ketok Palu, Baleg: Korban PHK Dapat 32 Kali Gaji

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Gaya Presiden Jokowi Gowes Pagi, Tampil Keren dengan Sepeda Produk Lokal

Image
News

Cerita Cawagub Kaltara Undunsyah Raih Pendidikan, Tak Mampu Naik Pesawat Perahu pun Jadi

Image
News

Ulang Tahun ke-73, 5 Potret Lawas Luhut Pandjaitan Tampak Gagah Sejak Muda