image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Siti Nurfaizah

Image

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Mochamad Soebakir saat dijumpai di kantornya yang berada di kawasan Pejaten Barat, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Mochamad Soebakir telah menggeluti dunia perpajakan sekitar lima dekade lamanya. Ia pun pernah memegang jabatan sebagai Penasehat Direktur Jendral menjelang masa pensiunnya. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO “Memang kita akui peran konsultan pajak di Indonesia belum semaksimal dengan negara lain, seperti di Jepang atau Korea Selatan karena belum diwadahi undang-undang.. Tetapi kita menuju ke arah itu,” seru Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Mochamad Soebakir, saat pertama kali membuka diskusi dengan kami, Akurat.co di kantornya beberapa waktu lalu, dengan logat Jawanya yang sangat khas.

Memang IKPI adalah lembaga yang paling getol agar undang-undang Konsultan Pajak ini disahkan oleh pemerintah bersama DPR. “Dengan UU Konsultan Pajak maka impian konsultan pajak menjadi profesi yang terhormat (officium nobile) akan terwujud dan memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan bangsa Indonesia,” kata Soebakir.

Pasalnya memang masih banyak di lapangan adanya konsultan pajak abal-abal yang justru meraup untung untuk dirinya sendiri dan merugikan wajib pajak serta negara. Hal ini akan memperburuk citra konsultan pajak yang bekerja dengan profesional dan juga akan memperburuk penerimaan negara dari pajak.

baca juga:

Seperti diketahui, nama IKPI lahir pada kongres pada 21 November 1987. Awalnya, pada 27 Agustus 1965, beberapa inisiator membentuk organisasi konsultan pajak. Sebelum menjadi IKPI, kongres pertama di Jakarta pada 31 Oktober 1975 menyepakati pembentukan Ikatan Konsulen Pajak Indonesia. Sejak 2001, IKPI menjadi anggota Asia Oceania Tax Consultants Association (AOTCA).

IKPI menjadi wadah tunggal perkumpulan konsultan pajak selama beberapa dekade sampai diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Saat ini terdapat dua asosiasi konsultan pajak yaitu IKPI dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I).

Sejauh ini, IKPI memiliki keanggotan terbanyak, yaitu lebih dari 4.000 anggota. IKPI juga dipercaya oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) sebagai pelaksana Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014, para konsultan pajak yang berhimpun di IKPI merasa tidak dapat menjalankan profesi secara mandiri. Hal ini dikarenakan adanya beberapa ketentuan yang dirasa membelenggu konsultan pajak.

Merespons kondisi itu, pengurus IKPI periode 2014-2019 berusaha untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP). Dan RUU KP ini diajukan melalui jalur DPR. Tidak mengherankan jika RUU KP ini juga akan menjadi topik yang santer dibahas dalam Kongres XI IKPI.

Dengan terpilihnya kembali Mochamad Soebakir sebagai Ketua IKPI, maka dirinya mengemban amanat untuk menyukseskan gol nya RUU KP ini. Lantas untuk melihat bagaimana tantangan yang akan dihadapi Soebakir dalam memimpin IKPI hingga 2024 mendatang, tim Akurat.co mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan dirinya. Berikut percakapan kami dengan Ketua IKPI, Soebakir:

Lima Dekade, Mochamad Soebakir Menggeluti Dunia Pa. AKURAT.CO/Endra Prakoso

Apa yang mendorong Anda kembali memimpin IKPI?

Jadi saya kan sebenarnya di IKPI ini mulai 2003 ya, tapi sebagai anggota. Terus 2004 diminta jadi ketua bidang pendidikan, nah mulai jadi ketua umum itu tahun 2014. Itu juga tidak kemauan saya, tapi kemauan orang, yang pada datang di kongres Makasar, dan ternyata saya kepilih. Sekarang juga mau istirahat, tapi ya ini dorongan teman-teman sehingga kepilih lagi. Maksud saya, IKPI ini adalah asosiasi terbesar di negara ini, untuk konsultan pajak. Ini harus dijaga supaya menjadi asosiasi konsultan pajak yang besar yang profesional bahkan sesuai dengan visi misinya, harus menjadi konsultan pajak kelas dunia. Oleh karenanya saya ingin melanjutkan yang sudah 5 tahun lalu, mana-mana yang belum selesai. Seperti RUU Konsultan pajak belum jadi UU, insyaallah membantu DPR karena inisiatornya itu DPR, kita membantu supaya menjadi UU. Nah kalau punya UU mungkin semakin kuat, kepastian hak dan kewajiban semakin jelas dsb. Mudah-mudahan IKPI bisa menjadi besar.

Maksudnya IKPI bisa menjadi besar?

Dalam organisasi ini, orang IKPI sebenarnya pintar-pintar, banyak yang selain konsultan, dia lawyer, bahkan ada yang notaris, dsbnya. Ini harus dimanfaatkan menjadi konsultan pajak yang benar-benar pintar, bahkan kelas dunia. Ini kita sudah menjadi anggota AOTCA tadinya, seperti anggota biasa, sekarang sudah diperhitungkan. Karena orang IKPI di AOTCA menjadi pembicara tetap setiap tahun. Ada bahkan nanti tahun 2020 dipilih menjadi tuan rumah, ini sudah hal yang baik, ini harus terus dikembangkan. Supaya orang-orang IKPI ini bersosialisasi dengan konsultan pajak mancanegara lain, organisasinya, juga ilmunya, itulah menurut saya yang kelas dunia itu begitu. Saya kira mudah-mudahan bukan hal yang mustahil cepat atau lambat akan menuju ke sana.

Apa yang perlu dibenahi di IKPI?

Terus terang saja, bukan ada lagi, tapi masih banyak yang harus dibenahi. Saya kalau sedang rakor atau rapat pimpinan, selalu saya bilang kita berorganisasi di IKPI cobalah tanamkanlah pada diri masing-masing, termasuk saya, jangan pernah tanya lain, tanyalah apa yg sudah saya berikan kepada IKPI, jangan tanya apa yang IKPI berikan pada saya. Tanyalah apa yang sudah saya berikan pada IKPI. Menanam cinta sama organisasi itu penting, sebab kalau organisasi baik, organisasi akan memberikan hal baik kepada seluruh anggota, jikalau belum baik maka kita perbaiki bersama.

Memang 5 tahun lalu kepengurusan saya ini beberapa hal sudah bisa dicapai ya. Tadinya, meski IKPI sudah 50 tahun, tapi setiap 3 tahun harus nyewa kantor, nah sekarang sudah punya kantor sendiri. Yang kedua, nanti kalau sudah punya UU, saya punya.. katakan lah impian, karena orang IKPI ini pintar-pintar. Saya ingin IKPI punya tim khusus, ahli pertambangan, ahli perbankan, ahli perkebunan dsb.

Jadi misalnya ahli perkebunan, maka kita menghadap ke Dirjen Pajak mengenai perkebunan bagaimana ini dan itu, dalam arti kan harus ditingkatkan, agar tax ratio bisa naik. Apa yang diinginkan dan dibenahi dari sektor pajak? Setelah itu kita ke asosiasi perkebunan apa yang ingin kau inginkan mengenai pajak. Kita pertemukan, kita bantu negara maupun wajib pajak ketemu, supaya keinginan-keinginan mereka itu terpenuhi dengan uluran tangan kita. Nah cepat atau lambat para pengusaha ini pasti ingin menjadi klien kita.

Jadi pertama kita berikan bantuan ke negara, kan pemerintah ingin supaya penerimaan naik dsb. Inilah harus ditumbuhkan kesadarannya. Tapi ini juga ada keinginan supaya pelayanannya baik dsb jadi memberitahu ini. Saya ingin begitu, bahkan di usaha-usaha yang menentukan penerimaan, IKPI harus berperan. Mudah-mudahan jadi bisa membantu negara, bisa membantu pengusaha. Karena pengusaha kan sebenarnya tugasnya cari duit, jangan diganggu mikir Pemeriksaan dll. Kita bantu. Dia biar cari duit, kalau berhasil kan nanti buat bayar pajak, pemikiran saya begitu, mudah-mudahan saja bisa tercapai.

Lima Dekade, Mochamad Soebakir Menggeluti Dunia Pa. AKURAT.CO/Endra Prakoso

Program di kepemimpinan ke depan?

Program saya sebagai ketua umum kedepan, Pertama harus melaksanakan program kerja yang ditentukan, yang diputus oleh kongres. Jadi kongres itu, selain ada pemilihan ketua umum dan ketua pengawas, juga ada penyempurnaan AD/ART, kemudian ada program kerja 5 tahun. Ini saya sebagai ketua umum harus melaksanakan semuanya. Kalau belum termasuk itu maka ditambah dengan RUU Konsultan pajak. Kita usahakan kita bantu DPR supaya menjadi UU.

Yang kedua, kalau belum termasuk program kerja ini, yang konsultan pajak kelas dunia ini betul-betul harus kita usahakan. Seperti cerita saya tadi. Ketiga hubungan dengan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Menteri Keuangan dan kepada stakeholders pengusaha, seperti kadin, APINDO dsb, harus ditingkatkan. Itu kalau belum termasuk program kerja.

Yang terakhir pengembangan IT. Jadi sekarang kan zaman-zaman IT, zaman informasi. Ini IKPI tidak bisa dengan cara-cara kuno terus. Nah ini sudah dimulai, mudah-mudahan 5 tahun ke depan sudah semakin maju untuk setiap urusan itu, kita bisa memanfaatkan IT.

Apa yang harus dilakukan konsultan pajak, otoritas pajak, dan WP dalam menghadapi era 4.0?

Itu betul ya. Makanya tadi saya menyinggung IT .Tidak bisa dihindarkan. Konsultan pajak juga melihat bahwa pengenaan pajak terhadap e-commerce tidak bisa dengan cara peraturan perundangan-undangan yang seperti sekarang ini. Oleh karenanya UU Perpajakan seperti UU PPh, PPN, KUP, paling tidak itu harus segera disempurnakan, mengikuti perkembangan IT tadi. Karena kalau tidak bisa-bisa kita tidak bisa mengenakan pajak.

Kalau yang sekarang kan harus ada subjek ada objek. Sekarang ada barang dijual yang jual ga kelihatan. Nah kan ga ada subjek ga bisa ngenain ini, UU nya, maka harus segera dibenahi mengikuti perkembangan teknologi tadi. Sekali lagi kalau tidak segera dibenahi bisa ketinggalan. Beberapa negara sudah melakukan itu, seperti kalau di Asia yang sudah melakukan itu di India. Itu sudah ada UU PPh nya, ini kita ingin sekali UU kita segera ada, sebab nanti takut kerugian pada negara semakin besar.

Apa urgensi RUU Konsultan pajak?

Gini ya, konsultan pajak itu sebenarnya fungsinya itu vital bener karena merupakan jembatan antara pemerintah DJP dengan WP (Wajib Pajak). nah jembatan ini harus dilandasi dasar hukum yang primer jangan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), harus UU. Sebab yang lain-lain seperti, akuntan dengan wadah IAI, atau seperti notaris, semuanya punya UU. Tapi kita belum, padahal tidak kalah pentingnya kita sama mereka. Karena apa? Kalau UU itu, semua hak kewajibannya jelas semua, jadi kita bisa ikuti mana larangannya mana ini diperbolehkannya dsb. Termasuk kalau bukan konsultan pajak mestinya kantor pajak harus nolak, ya kan?

Sekarang kan mau tidak mau pajak harus bisa mengikuti perkembangan. Dan perkembangan pengusaha ini juga semakin kompleks, tadi dipengaruhi perkembangan IT dsb. Ini juga kita harus bisa membantu negara untuk menyadarkan WP. Sebenarnya ini WP kan cari duit, jadi yang ngurusin pajaknya konsultan. Dia biar cari duit supaya banyak duit, nanti kalau banyak duit kan untuk setor ke negara. Nah ini mengenai Perpajakannya kita yang membantu, berarti membantu WP, berarti membantu negara. Nah ini semua bisa mapan lah ya. Kalau punya UU sendiri. Jadi jangan diatur dengan hanya sekelas peraturan menteri.

Lima Dekade, Mochamad Soebakir Menggeluti Dunia Pa. AKURAT.CO/Endra Prakoso

Punya program pajak untuk milenial?

Sebenarnya memang milenial itu dibentuk selain ilmuwan lain harusnya diberi ilmu paja. Kenapa? Karena pajak ini untuk negara, itu luar biasa pentingnya. Karena pajak tidak akan hilang, malahan bertambah-bertambah terus sesuai dengan pertambahan penduduk, yang akan menambah WP. Jadi milenial itu nanti mesti menjadi WP, walaupun dia jadi orang besarpun juga wajib tahu pajak. Nah harusnya diberi ilmu pajak supaya milenial menjadi WP yang baik. Oleh karenanaya milenial ini perlu program pembinaan pajak.

Kedua, kalau milenial berkecimpung di dunia pajak, sebagai pegawai pajak atau konsultan pajak, harus menguasai ilmu pajak. Maksud saya, milenial itu harus bisa mengganti seniornya seperti halnya di IKPI ini. Milenial harus pinter, sebab cepat atau lambat mereka yang akan memimpin, baik di kantor pajak, atau konsultan pajak. Milenial-milenial ini akhirnya menjadi pimpinan. Oleh karenanya perlu diberi ilmu pajak sebaik-baiknya. Kedua perlu ditanamkan pajak itu untuk negara, negara untuk rakyat. Jadi sebenarnya berbuat baik ke negara melalui pajak sama juga berbuat baik untuk seluruh bangsa.

Dan kita di IKPI juga ada program pembinaan pajak untuk milenial, rutin kita adakan tiap minggu dengan tema pembahasan dan pelatihan pajak yang berbeda-besa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan sekarang para milenial itu yang ketagihan untuk belajar terus di IKPI. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Aprindo: Omnibus Law Ciptaker Bangkitkan Ekspansi Ritel

Image

Iptek

Kominfo Ingin Samakan Persepsi Masyarakat Soal Omnibuslaw

Image

News

Dua Kampung di Kabupaten Manokwari Tak Bisa Terima Dana Desa karena Rekening Diblokir

Image

News

Ketua DPRD DKI: Soal Banjir, Jangan Salahkan Alam atau Cuaca Ekstrem

Image

Iptek

Pemerintah Tekankan Tiga Poin Penting Kehadiran UU PDP

Image

Iptek

Pembahasan PDP Dikebut agar Jadi UU Pertama di 2020

Image

News

Raker dengan Kemenag, Komisi VIII Akan Pertanyakan Tindaklanjut Pemerintah pada Korban First Travel

Image

Ekonomi

Insentif Pariwisata Upaya Pemerintah Kurangi Dampak Virus Corona

Image

News

Protes RUU Perlindungan Data Pribadi, Anggota DPR: Ada Penyalahgunaan Kekuasaan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Raih Top Brand Award 2020, Bank DKI Akan Terus Kembangkan Layanan

Tabungan Monas memiliki berbagai varian yang ditujukan untuk berbagai kalangan.

Image
Ekonomi

Menperin: Indonesia Perlu Persiapan Setelah Dicoret dari Negara Berkembang oleh AS

Menperin Agus mengatakan, diperlukan persiapan terkait dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh US Trade Representative.

Image
Ekonomi

Aprindo Minta Pemerintah Masukkan Ritel ke Dalam Kategori Industri Padat Karya

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berharap pemerintah untuk memasukkan industri ritel ke kategori industri padat karya.

Image
Ekonomi

Indonesia Diminta Mampu Manfaatkan Peluang Ekspor Perikanan di Tengah Covid-19

Diproyeksikan produksi perikanan dunia pada tahun 2025 adalah 196 juta ton.

Image
Ekonomi

Pertamina Hulu Energi Lakukan Investasi di Blok Southeast Jambi

PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan untuk melakukan pengembangan Minyak dan Gas di Indonesia.

Image
Ekonomi

Kelola BUMN, Erick Lebih Pilih Konsep Kluster Atau Sub Holding

Setiap Wakil Menteri BUMN akan mengawasi terhadap tujuh hingga delapan sub holding.

Image
Ekonomi

Aprindo: Omnibus Law Ciptaker Bangkitkan Ekspansi Ritel

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, merupakan jawaban relaksasi ekspansi sektor ritel di I

Image
Ekonomi

KKP Ingin Paradigma Bangun Akuakultur Harus Perhatikan Lingkungan

Pada saat ini tingkat kesejahteraan para pembudidaya juga mengalami kenaikan signifikan.

Image
Ekonomi

Mitigasi Dampak Corona, Ini 3 Jurus Intervensi BI Menstabilkan Rupiah

BI menggunakan tiga instrumen intervensi untuk memitigasi dampak COVID-19 agar sektor moneter Tanah Air tetap stabil.

Image
Ekonomi

Mulai Bulan Depan, Saldo Kartu Sembako Ditambah Jadi Rp200 Ribu

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menambah dana Kartu Sembako, yang semula Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu.

terpopuler

  1. Masa Jabatan Hakim MA dan MK Beda, Saldi Isra: Politik Hukum Apa Yang Sedang Dibangun Pemerintah?

  2. Raja Arab Saudi Jamu Pendeta Yahudi dari Israel untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah

  3. Bantah Terima Rp7,5 M, Rano Karno: Seluruh Lalu Lintas Keuangan Diatur oleh Agus Uban

  4. Kasus Makin Meroket, Wakil Menteri Kesehatan Iran Positif Terjangkit Virus Corona

  5. Rumah Langganan Terendam Air, Deretan Artis Ungkapkan Kekecewaan Hadapi Banjir Jakarta

  6. Chef Rendy Berikan Tips Bikin Nasi Goreng yang Lezat di Rumah

  7. Persebaya Bakal Turunkan Empat Pemain Asing di Laga Pembuka

  8. Bagus Kahfi Hattrick, Garuda Select Tekuk Preston North End

  9. 5 Artis yang Pernah Boyong Pegawainya Berangkat Umrah

  10. Jokowi: Ini Sudah Menjalar ke Banyak Negara, Tiongkok, Korsel,  Jepang, Iran, Italia, Semua Keputusan Harus Hati-hati

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020

Image
News

Tewas Saat Luncurkan Roket Buatannya, Ini 6 Fakta Menarik Penganut Bumi Datar Mike 'Mad' Hughes