image
Login / Sign Up

Menkeu Klaim Revisi PPh OP Akan Untungkan Masyarakat Ekonomi Menengah

Siti Nurfaizah

Image

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Dirjen Pajak Robert Pakpahan (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan komisi XI di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019). Dalam rapat kerja ini Menkeu dan komisi XI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai. RUU ini perlu penyempurnaan seiring kemajuan teknologi digital. UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang lama masih menitikberatkan pada objek dokumen kertas. Padahal, kini ada dokumen digital yang juga berkembang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan perubahan tarif bea materai menjadi satu tarif sebesar Rp10 ribu. Tarif ini mengalami kenaikan dari tarif bea materai saat ini yang maksimal Rp6 ribu. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi akan menguntungkan masyarakat ekonomi menengah karena mereka bisa masuk golongan penghasilan lebih rendah jika ambang batas nominal gaji ditetapkan lebih tinggi.

"Nanti kami lihat tapi semua aspek nanti kami akan perbaiki," katanya di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Dilansir dari Antara, menurut Menkeu, pihaknya akan mencermati dari sejumlah aspek dalam menentukan besaran golongan penghasilan atau bracket yang akan direvisi tersebut.

Aspek itu, lanjut dia terutama dengan mempertimbangkan penyesuaian berdasarkan tingkat inflasi.

Selain itu, juga mencermati pendapatan menengah masyarakat saat ini dan distribusi pertumbuhan pendapatan rumah tangga di Indonesia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan saat ini pengenaan tarif PPh Orang Pribadi belum diubah dengan tetap empat golongan penghasilan.

Begitu juga terkait besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP), lanjut dia saat ini belum akan direvisi.

"Tarif tidak kami ubah, bracketnya kan tetap empat," tambahnya sembari menyebutkan penerapan revisi itu mencermati kesiapan waktunya.

Sebelumnya, pemerintah akan merevisi terkait nominal penghasilan pada empat lapisan tarif kena pajak dalam pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan saat ini ada empat lapis atau layer pengenaan tarif untuk PPh Orang Pribadi yakni golongan penghasilan sampai Rp50 juta per tahun dikenakan tarif lima persen.

Lapis kedua yakni 15 persen untuk golongan penghasilan di atas Rp50 juta hingga Rp250 juta per tahun, lapis ketiga 15 persen untuk masyarakat berpenghasilan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta.

Kemudian lapis terakhir sebesar 30 persen untuk golongan penghasilan di atas Rp500 juta ke atas per tahun.

"Saya pikir (aturan) ini sudah tidak relevan lagi. Bracket ini bisa kami ubah dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), " katanya dalam acara Ngobras beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan dalam revisi untuk tarif lima persen tidak diterapkan untuk penghasilan hingga Rp50 juta tapi kemungkinan pada golongan penghasilan Rp100 juta hingga Rp150 juta per tahun.

Begitu juga dengan tarif 30 persen, lanjut dia kemungkinan bisa diterapkan untuk golongan penghasilan di atas Rp1 miliar per tahun.[]

baca juga:

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

Sri Mulyani Tagih Janji Pertumbuhan Properti Yang Masih Lesu

Image

Ekonomi

Menkeu Beberkan Hal Yang Patut Diwaspadai di Tahun 2019

Image

Ekonomi

Proses Dialog yang Harmonis Bisa Bangkitkan Sektor Properti

Image

Ekonomi

Sempitnya Ruang Fiskal Buat Pemerintah Semakin Bergantung pada Utang

Image

Ekonomi

Menkeu Sesumbar Target Penerimaan Pajak 2019 Tercapai

Image

Ekonomi

IDEAS Nilai Kapasitas Fiskal Terus Menurun dalam 5 Tahun

Image

News

BPRD DKI: Ribuan Mobil Mewah Mulai Dari Lamborghini hingga Rolls Royce Tunggak Pajak

Image

Ekonomi

Menkeu Pastikan Penerbitan Peraturan Super Deduction Pengembangan Vokasi

Image

Gaya Hidup

Ingat, Istri Tak Melulu Jadi Si 'Menteri Keuangan' dalam Berumah Tangga

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pemindahan Ibu Kota Bakal Tingkatkan Investasi

Pemindahan ibu kota dalam jangka pendek dinilai mampu memberikan dampak pada sektor investasi.

Image
Ekonomi

Lindungi Pelaku Usaha, Undang-Undang Ekonomi Kreatif Bakal Segera Disahkan

Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif dan dalam waktu dekat akan disahkan menjadi UU.

Image
Ekonomi

KKP Dukung Sinergi Implementasi Tata Kelola Data Nasional

Pemerintah berusaha keras membangun serta memperbaiki tata kelola data nasional.

Image
Ekonomi

Percepatan Penggunaan Mobil Listrik Harus Diimbangi dengan Penurunan Pemakaian Batu Bara

Percepatan mobil listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 harus diimbangi dengan penurunan penggunaan batu bara.

Image
Ekonomi

Pengamat Sarankan Pemerintah Perluas Objek Cukai Selain Tembakau

CITA mendorong pemerintah melakukan perluasan objek cukai selain hasil tembakau atau rokok sehingga penerimaan negara lebih optimal.

Image
Ekonomi

Penetrasi ke Asuransi, Gojek Dapatkan Pendanaan Seri F dari AIA

kerja sama strategis ini akan mendorong Gojek dan AIA, untuk mengembangkan platform dan produk serta layanan.

Image
Ekonomi

HIPMI Harap Pengusaha Perempuan Lebih Berani Bangun Jaringan

Hipmi mengharapkan perempuan pengusaha muda lebih berani tampil untuk membangun jaringan dalam rangka mengembangkan bisnis.

Image
Ekonomi

Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Andalkan APBN

Untuk biaya pemindahan ibu kota pemerintah tidak akan mengandalkan pembiayaan melalui APBN.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Tagih Janji Pertumbuhan Properti Yang Masih Lesu

Sri Mulyani Indrawati dihadapan para pengusaha properti menagih janji agar sektor properti dan real estate dapat segera memenuhi janji.

Image
Ekonomi

RUU Ekonomi Kreatif Akan Disahkan Menjadi Undang-Undang

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif rampung dan dalam waktu dekat akan disahkan menjadi undang-undang.

Available
Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Parade Makanan Mengecewakan dari Ojek Online yang Cuma Bisa Disyukuri

  2. Denny Indrayana: KPK Telah Menemui Ajalnya, Menyusul Para Pendahulunya

  3. Hotman Paris Berencana Sumbang Biaya Sekolah Anak Polisi Viral yang Naik Kap Mobil

  4. Anies Kirim Relawan Atasi Karhutla, Warganet: Mau Bilang Gubernur Rasa Presiden Takut Dinyinyir

  5. Pegawai KPK Berstatus ASN, PPP: Besaran Gaji dan Tunjangan Tidak Boleh Berkurang

  6. Gagal, Pengamat Sarankan Jokowi Tak Pilih Wiranto pada Kabinet Kedua

  7. Denny Indrayana Ajak Para Pegiat Anti Korupsi Jadi Pemohon Judicial Review UU KPK ke MK

  8. Satgas Karhutla Riau Tolak Bantuan Personil Kiriman Anies, Fahira: Sangat Disayangkan

  9. Lima Lolos, Indonesia Berpeluang Tambah Wakil di Hari Kedua

  10. Moratorium Sawit, Pusaka Merekomendasikan Hal-hal Ini kepada Pemerintah

Available

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan
Available

kolom

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Image
Mujamin Jassin

Bamsoet dan Agenda Modernisasi Golkar

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

Wilayahnya Diserbu Asap Malah ke Kanada, Ini 4 Fakta Wali Kota Pekanbaru Firdaus

Image
News

10 Pesona Muhammad Rafid, Cucu Keponakan BJ Habibie yang Geluti Sepak Bola

Image
Ekonomi

Mela Gunawan, Srikandi di Pusat Industri Kebugaran Indonesia