image
Login / Sign Up

Pemerintah Klaim Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Pengaruhi Masyarakat Miskin

Siti Nurfaizah

Image

Petugas melayani warga di counter BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis (29/8/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan iuran peserta kelas I BPJS Kesehatan naik dua kali lipat, semula Rp80.000 menjadi Rp160.000. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan ini tidak akan mempengaruhi penduduk miskin dan tidak mampu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti menjelaskan saat ini, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat (APBN) yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sementara 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh Pemda (APBD) melalui kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (yang terkadang disebut juga PBI Daerah). Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

baca juga:

"Sementara untuk pekerja penerima upah, baik ASN Pusat/Daerah, TNI, POLRI maupun pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Nufransa melanjutkan khusus untuk peserta mandiri Kelas 3 hanya akan naik menjadi sebesar Rp42 ribu, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Bahkan bagi peserta mandiri Kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

Disisi lain, kenaikan Kelas 2 dan Kelas 1 juga dipertimbangkan dalam batas kemampuan bayar masyarakat (ability to pay). Dalam hal ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan kelas, misalnya dari semula Kelas 1 menjadi Kelas 2 atau Kelas 3; atau dari Kelas 2 turun ke Kelas 3.

"Ditegaskan sekali lagi bahwa ada sekitar 134 juta jiwa yang iuran BPJSnya dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD," lanjutnya.

Penjelasan ini juga menepis soal isi surat terbuka untuk Menteri Keuangan dari Edi Mulyadi yang menyatakan bahwa pemerintah abai terhadap rakyat yang tidak mampu dalam BPJS kesehatan.

"Tolong berikan data lain yang valid kalau ada. Sesuai dengan janji para pendiri bangsa, Pemerintah akan selalu memikirkan kesehatan masyarakat, khususnya yang tidak mampu," tegasnya.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Ekonomi

Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Andalkan APBN

Image

Ekonomi

Kadin Yakini Kenaikan Cukai Rokok Sudah Melalui Berbagai Pertimbangan

Image

Ekonomi

Soal Cukai Rokok, Pengamat: Kenaikannya Terlalu Tinggi, Idealnya 17 Persen!

Image

Ekonomi

Sempitnya Ruang Fiskal Buat Pemerintah Semakin Bergantung pada Utang

Image

Ekonomi

Cukai Rokok Naik, Bagaimana Dampaknya Pada Anggaran BPJS Kesehatan?

Image

Ekonomi

Iuran BPJS Melambung, Pemerintah Dituntut Naikkan Standar Pelayanan

Image

Ekonomi

Polemik Kenaikan Iuran, Bos BPJS Kesehatan Sesumbar Manfaat Programnya

Image

Ekonomi

Naik Dua Kali Lipat, Iuran BPJS Kesehatan Lebih Murah Dari Biaya Parkir?

Image

Ekonomi

Menkeu Sesumbar Target Penerimaan Pajak 2019 Tercapai

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pemindahan Ibu Kota Bakal Tingkatkan Investasi

Pemindahan ibu kota dalam jangka pendek dinilai mampu memberikan dampak pada sektor investasi.

Image
Ekonomi

Lindungi Pelaku Usaha, Undang-Undang Ekonomi Kreatif Bakal Segera Disahkan

Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif dan dalam waktu dekat akan disahkan menjadi UU.

Image
Ekonomi

KKP Dukung Sinergi Implementasi Tata Kelola Data Nasional

Pemerintah berusaha keras membangun serta memperbaiki tata kelola data nasional.

Image
Ekonomi

Percepatan Penggunaan Mobil Listrik Harus Diimbangi dengan Penurunan Pemakaian Batu Bara

Percepatan mobil listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 harus diimbangi dengan penurunan penggunaan batu bara.

Image
Ekonomi

Pengamat Sarankan Pemerintah Perluas Objek Cukai Selain Tembakau

CITA mendorong pemerintah melakukan perluasan objek cukai selain hasil tembakau atau rokok sehingga penerimaan negara lebih optimal.

Image
Ekonomi

Penetrasi ke Asuransi, Gojek Dapatkan Pendanaan Seri F dari AIA

kerja sama strategis ini akan mendorong Gojek dan AIA, untuk mengembangkan platform dan produk serta layanan.

Image
Ekonomi

HIPMI Harap Pengusaha Perempuan Lebih Berani Bangun Jaringan

Hipmi mengharapkan perempuan pengusaha muda lebih berani tampil untuk membangun jaringan dalam rangka mengembangkan bisnis.

Image
Ekonomi

Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Andalkan APBN

Untuk biaya pemindahan ibu kota pemerintah tidak akan mengandalkan pembiayaan melalui APBN.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Tagih Janji Pertumbuhan Properti Yang Masih Lesu

Sri Mulyani Indrawati dihadapan para pengusaha properti menagih janji agar sektor properti dan real estate dapat segera memenuhi janji.

Image
Ekonomi

RUU Ekonomi Kreatif Akan Disahkan Menjadi Undang-Undang

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif rampung dan dalam waktu dekat akan disahkan menjadi undang-undang.

Available
Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Parade Makanan Mengecewakan dari Ojek Online yang Cuma Bisa Disyukuri

  2. Denny Indrayana: KPK Telah Menemui Ajalnya, Menyusul Para Pendahulunya

  3. Hotman Paris Berencana Sumbang Biaya Sekolah Anak Polisi Viral yang Naik Kap Mobil

  4. Anies Kirim Relawan Atasi Karhutla, Warganet: Mau Bilang Gubernur Rasa Presiden Takut Dinyinyir

  5. Pegawai KPK Berstatus ASN, PPP: Besaran Gaji dan Tunjangan Tidak Boleh Berkurang

  6. Gagal, Pengamat Sarankan Jokowi Tak Pilih Wiranto pada Kabinet Kedua

  7. Denny Indrayana Ajak Para Pegiat Anti Korupsi Jadi Pemohon Judicial Review UU KPK ke MK

  8. Satgas Karhutla Riau Tolak Bantuan Personil Kiriman Anies, Fahira: Sangat Disayangkan

  9. Lima Lolos, Indonesia Berpeluang Tambah Wakil di Hari Kedua

  10. Moratorium Sawit, Pusaka Merekomendasikan Hal-hal Ini kepada Pemerintah

Available

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan
Available

kolom

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Image
Mujamin Jassin

Bamsoet dan Agenda Modernisasi Golkar

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

Wilayahnya Diserbu Asap Malah ke Kanada, Ini 4 Fakta Wali Kota Pekanbaru Firdaus

Image
News

10 Pesona Muhammad Rafid, Cucu Keponakan BJ Habibie yang Geluti Sepak Bola

Image
Ekonomi

Mela Gunawan, Srikandi di Pusat Industri Kebugaran Indonesia