image
Login / Sign Up

Drama 'Gagal Bayar Utang' Jababeka, Sudah Sampai Mana?

Dhera Arizona Pratiwi

Indepth

Image

PT Jababeka Tbk didirikan pada tahun 1989 dan merupakan perusahaan pengembang kawasan industri terbuka, yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak tahun 1994. | Jababeka.com

AKURAT.CO Awal Juli ini publik cukup dikejutkan oleh pernyataan resmi dari PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) yang terancam Default atau Gagal Bayar Utang Notes senilai USD300 juta akibat adanya pergantian Direktur Utama.

Namun, sekitar dua minggu kemudian, perseroan memberikan klarifikasi dengan menyatakan tidak berkewajiban untuk melakukan penawaran pembelian Notes dengan harga pembelian 101 persen beserta kewajiban bunga lantaran adanya pergantian Direktur Utama seperti yang diberitakan.

"Oleh karena itu, isu yang beredar bahwa KIJA wajib melakukan pembelian Notes karena pergantian change of control ataupun Direktur Utama kami konfirmasi TIDAK VALID," tulis pernyataan tertulis perseroan yang dipublikasikan pada tanggal 11 Juli 2019.

baca juga:

Bahkan, Direktur Utama PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) yang baru diangkat dalam RUPST 26 Juni lalu, Soegiharto, angkat bicara. Ia menegaskan, isu yang beredar atas potensi Default (Gagal Bayar) terhadap surat Utang senilai USD300 juta adalah tidak valid.

Soegiharto menyatakan, keputusan pengangkatan dirinya sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris adalah keinginan mayoritas pemegang Saham publik yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berjumlah 52,12 persen dari keseluruhan pemegang Saham yang menggunakan hak suaranya.

“Kepemilikan Saham tersebut terpisah-pisah, independen dan bukan dalam satu grup atau afiliasi,” katanya melalui keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Perseroan menambahkan, dengan ditunjuknya Soegiharto sebagai Direktur Utama KIJA yang baru, jumlah individu yang termasuk dalam board of directors setelah RUPST pada tanggal 26 Juni 2019 lalu adalah tujuh orang. Di mana enam orang atau mayoritas (86 persen) di antaranya merupakan anggota board of directors pada saat Notes diterbitkan, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016, dan anggota board of directors yang ditunjuk setelahnya (sebelum RUPST).

Masih mengutip isi keterangan resmi perseroan, individu yang pada tanggal penerbitan Notes menjabat di Dewan Direksi dari Penjamin Induk (dalam hal ini KIJA), bersama dengan setiap direktur baru yang pemilihannya untuk Dewan Direksi disetujui dengan suara setidaknya dua-pertiga dari direksi yang pada saat itu sedang menjabat yang merupakan direktur yang menjabat pada tanggal penerbitan Notes ataupun pemilihannya telah disetujui setelahnya, tidak lagi menjadi mayoritas Dewan Direksi perusahaan yang baru karena alasan apapun.

Dengan kata lain, berkenaan dengan change of control, KIJA berkewajiban menawarkan pembelian Notes hanya jika anggota board of directors saat Notes diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2016 ditambah anggota board of directors yang ditunjuk setelahnya (sebelum RUPST) tidak menjadi mayoritas dalam board of directors yang terbentuk setelah penunjukan Soegiharto sebagai Direktur Utama KIJA yang baru pada RUPST tanggal 26 Juni lalu.

"Maka, tidak benar bahwa terjadi change of control setelah RUPST pada tanggal 26 Juni 2019 lalu. Yang terjadi hanyalah penambahan anggota board of directors," tulis keterangan tersebut.

Klaim Pemegang Saham

Namun, perseroan membenarkan adanya bahwa Islamic Development Bank (IDB) dan PT Imakotama Investindo yang masing-masing memiliki 9,32 persen dan 5,40 persen Saham KIJA mengusulkan penunjukan Soegiharto sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris.

Hanya saja, tujuan IDB dan Imakotama mengusulkan Soegiharto dan Aries Liman murni agar kinerja KIJA lebih transparan dan baik ke depannya. Sehingga, keuntungan perseroan diharapkan dapat meningkat dan pengelolaan perusahaan dapat menjadi lebih baik, yang tentunya akan berdampak positif bagi seluruh pemegang Saham.

"IDB dan Imakotama memang berhak mengusulkan perubahan direksi karena memiliki Saham lebih dari 5 persen, namun tentu tidak dapat dikategorikan sebagai pemegang Saham pengendali karena persentase kepemilikan yang jauh di bawah persentase kepemilikan Mu'min Ali Gunawan sebesar 21,09 persen," tulis keterangan tersebut.

Lanjut isi keterangan tersebut, keputusan pengangkatan Soegiharto sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris sepenuhnya merupakan keinginan mayoritas pemegang Saham publik yang hadir di RUPST yang jumlahnya mencapai 52,12 persen dari keseluruhan pemegang Saham yang menggunakan hak suara pada RUPST. "Atau 46,91 persen dari keseluruhan pemegang Saham publik KIJA yang kepemilikannya terpisah-pisah, independen, dan bukan dalam satu grup," lanjutnya.

Oleh karena itu, kata keterangan tersebut, IDB dan Imakotama bukanlah pengendali pemegang Saham publik tersebut. Adapun persetujuan mayoritas pemegang Saham publik tercermin melalui harga Saham KIJA yang naik setelah RUPST digelar dan Soegiharto serta Aries Liman resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama dan Komisaris.

"Kemudian, tidak benar bahwa ada perubahan pemegang Saham pengendali pasca-RUPST seperti yang diisukan. Pasalnya, Mu'min Ali Gunawan masih tercatat sebagai pemegang Saham terbesar KIJA selama beberapa tahun terakhir," tulis keterangan tersebut.

Menurut isi keterangan itu, tidak ada satupun orang atau individu yang memiliki Saham voting pada RUPS KIJA tanggal 26 Juni 2019 lalu yang kepemilikan sahamnya lebih tinggi daripada kepemilikan Saham permitted holders yaitu Setyono Djuandi Darmono dan Hadi Rahardja selaku co-founders KIJA dan afiliasinya. Pemegang Saham terbesar yang menyetujui penunjukan Soegiharto sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris adalah Islamic Development Bank dengan kepemilikan Saham sebesar 9,32 persen yang tentu saja masih jauh di bawah kepemilikan Saham permitted holders seperti yang disebutkan di atas.

Simpang Siur Informasi Jababeka

Menanggapi simpang siurnya isu Jababeka Default tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPMI) Indra Safitri mengatakan, pernyataan klarifikasi yang diberikan oleh perseroan tersebut terbilang membingungkan.

Pasalnya, perseroan telah memberikan keterbukaan informasi dengan menyatakan adanya potensi Default kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2019) hingga akhirnya BEI memberhentikan sementara Saham KIJA.

Apalagi, kata Indra, BEI tidak mungkin mengambil kebijakan suspensi terhadap Saham KIJA begitu saja tanpa adanya pernyataan resmi dari perseroan.

"Kalau dilihat dari pernyataan perseroan, artinya BEI kemarin mengambil tindakan suspensi itu kan terkait keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan. Setahu saya begitu. Jadi, artinya selalu BEI selalu ambil tindakan berdasarkan keterbukaan informasi perseroan. Jadi, agak aneh kalau kemudian ternyata ada perubahan lagi. Artinya, informasi tidak terjadi apa-apa," ucapnya kepada Akurat.co, saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ia pun menduga sejak awal sudah terjadi misleading saat perseroan menyampaikan keterbukaan informasi kepada BEI. Padahal, sesungguhnya tidak terjadi masalah apapun di internal perseroan.

"Dugaan saya setelah dianalisis dengan kondisi terjadi baru informasi di-revise kembali. Padahal awalnya sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Ada misleading di awal. Salah analisis mungkin atau tidak hati-hati sesuai dengan fakta yang ada. Jadi, harus ada pemeriksaan khusus oleh BEI," pungkasnya.

Perubahan Direksi Jababeka Ditolak

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan pada Rabu (17/7/2019), Jababeka telah menerima surat dari pihak-pihak yang menyatakan tidak setuju atas perubahan pengendalian dan perubahan anggota direksi dan komisaris, yaitu PT Bhineka Cipta Karya, PT Praja Vita Mulia, dan PT Grha Kreasindo Utama.

"Karena itu, pengangkatan jabataban/posisi direksi dan anggota dewan komisaris yang baru tidak berlaku efektif apabila tidak terdapat persetujuan dari pihak ketika, termasuk kreditur perseroan," tulis surat yang ditandatangi oleh Direktur Utama KIJA Tedjo Budianto Liman yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan usai RUPST tersebut.

Dengan demikian, saat ini susunan direksi dan dewan komisaris tidak mengalami perubahan. Artinya, perubahan yang terjadi pada RUPST lalu, yaitu pengangkatan Sugiharto sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai komisaris, menjadi batal.

Sehingga, jajaran direksi dan komisaris perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama: Setyono Djuando Darmono

- Wakil Komisaris Utama: Bacelius Ruru

- Komisaris: Hadi Rahardja

- Komisaris: Gan Michael

Direksi:

- Direktur Utama: Tedjo Budianto Liman

- Direktur: Hyanto Wihadhi

- Direktur: Tjahjadi Rahardja

- Direktur: Sutedja Sidarta Darmono

- Direktur: Setiawan Mardjuki

- Direktur: Basuri Tjahaja Purnama

Adapun, dalam lampiran terkait surat yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait yang tidak setuju, disampaikan alasan penolakan tersebut.

Bhineka Cipta Karya menyampaikan bahwa merasa sangat dirugikan dengan adanya isu tersebut yang dikhawatirkan berdampak pada progres pembayaran maupun kelangsungan bisnis mereka. Bhineka merupakan kontraktor dari anak usaha KIJA, PT Grahabuana Cikarang.

Alasan yang serupa juga disampaikan oleh Praja Vita Mulia selaku kontraktor yang berkepentingan atas kestabilan usaha KIJA dan entitas anaknya. Graha Kreasindo Utama yang berlaku sebagai kontraktor proyek di Morotai milik KIJA, menyebut pihaknya bingung dan resah dengan adanya isu perubahan direksi. Sehingga mereka keberatan dengan hasil keputusan RUPST tersebut. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

MPR Minta KBRI Pantau Terus WNI di Beirut Lebanon, Bila Perlu Bikin Posko

Image

Hiburan

Bom Lebanon

Ustaz Yusuf Mansur Nangis Dengar Nasib Mantan Santrinya Pasca Ledakan di Lebanon

Image

Olahraga

Hussein El Dor

Alhamdulilah, Pemain Asing PSM Selamat dari Ledakan Dahsyat di Lebanon

Image

Ekonomi

5 Ledakan Paling Merugikan di Dunia, Ada yang Tembus Rp6,3 Kuadriliun

Image

Ekonomi

FOTO Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Minus 5,32 Persen

Image

News

Mantan Aktris Porno Mia Khalifa Ungkap 'Teori Konspirasi' Ledakan Beirut

Image

Hiburan

Bom Lebanon

Sebut Ledakan Lebanon Bagian Konspirasi, Mantan Bintang Porno Mia Khalifa Mendadak Trending

Image

News

DPR RI

Komisi I DPR RI Minta Kemenlu Pastikan Kondisi WNI yang Terdampak Ledakan di Beirut

Image

News

INFOGRAFIS Ledakan Lebanon, Ini Sebabnya

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Airlangga Klaim Pilkada Serentak Genjot Geliat Ekonomi Kuartal III dan IV

Setiap calon juga akan mengeluarkan dana yang diperkirakan mencapai Rp10 triliun.

Image
Ekonomi

Skema Baru Pengenaan PPN Pertanian, BKF: Mereka Jadi Mudah Menunaikan Kewajiban

Febrio Kacaribu mengatakan, kebijakan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada WP pengusaha kena pajak (PKP) produk pertanian.

Image
Ekonomi

Adaro Energy Buka 27 Posisi Lowongan Kerja Selama Agustus-Oktober 2020

Untuk itu berikut ini beberapa lowongan di Adaro yang bisa dicoba

Image
Ekonomi

Beda dengan Cinta, Resesi Tak Datang Tiba-tiba Lho!

Krisis global telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dunia termasuk ancaman resesi.

Image
Ekonomi

Dear Pak Erick, Bamsoet Minta Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Dievaluasi

Sebanyak 397 komisaris BUMN rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Image
Ekonomi

Mantap Jiwa, 3 Zodiak Bakal Dikejar Rezeki di Agustus!

Lalu zodiak manakah yang diramalkan bakalan hoki bulan ini?

Image
Ekonomi

Lowongan Kerja Agustus 2020, Apotek K-24 Cari Apoteker hingga Staf IT

Perlu diketahui para pelamar bisa memilih penempatan di seluruh area operasional Apotek K-24.

Image
Ekonomi

Hadi Pranoto Klaim Ratu Elizabeth Pesan Obat Covid-19 Miliknya, Yunarto: Enough with This Guy

Beberapa watu lalu, pakar Mikrobiologi, Hadi Pranoto mengklaim telah menemukan antibodi untuk penyakit Covid-19.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Jadi Tulang Punggung, Pemulihan Ekonomi Harus Dimulai dari UMKM

Pentingnya untuk memperkuat kapasitas UMKM dengan sejumlah program utama.

Image
Ekonomi

Menkeu Janjikan Pekerja Dapat Bansos, Musni Umar: Bergaji Rp5 Juta Tidak Tergolong Miskin, Mohon Adil!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada saat konferensi pers KSSK mengatakan pemerintah akan memberikan bansos kepada pekerja.

terpopuler

  1. Warga Jakarta Jangan Keluar Rumah Kalau Tidak Ada Keperluan

  2. Viral Susi Pudjiastuti Diberitakan Media Jepang, Warganet: Aset Negara

  3. Muncul Ajakan Tarik Dana Besar-besaran, Ekonom: Kondisi Perbankan RI Sehat dan Stabil!

  4. Anies Baswedan: Alhamdulillah, DKI Jakarta Paling Demokratis se-Indonesia

  5. Jumat Diperiksa, Kalau Mangkir Lagi, Pengacara Djoko Tjandra Dipanggil Paksa

  6. Tjahjo Kumolo Ungkap Pesan WhatsApp Terakhir Cornelis Lay Sebelum Wafat

  7. Dukung Gerakan Sehari Tanpa Nasi, Ganjar: Mengurangi Ketergantungan dan Mendorong Diversifikasi Pangan

  8. Viral, Video Pengantin Wanita Sempat Ambil Foto Sesaat Sebelum Ledakan di Beirut

  9. Daftar 100 Negara Paling Aman dari Pandemi COVID-19, Indonesia Urutan Berapa?

  10. Iker Casillas Pensiun, Messi: Dari Beliau Saya Belajar Mengalahkan Diri Sendiri

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit  

Diskursus antara WHO dan Sains 'Vis a Vis Post-truth' Era Pandemi COVID-19

Image
DR TANTAN HERMANSAH

“Nyate” dan Perubahan Mikro Sosial

Image
Lasmardi Iswondo

Menjaga Kemabruran Haji

Image
Lasmardi Iswondo

Meraih Keutamaan Hari Tasyrik

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
Hiburan

Sisi Sederhana Ulama NU Gus Baha Kembali Terungkap, Ternyata Tak Punya WA

Image
News

Kisah Horor Kaesang di Istana, Awalnya Bikin Penasaran Endingnya Bikin Kesal Warganet

Image
Ekonomi

Ada yang Hartanya Tembus Rp19 T! Ini 7 Penulis Terkaya di Dunia