WALHI Sayangkan Pidato Jokowi yang Gunakan Diksi 'Ancaman' untuk Penghambat Investasi
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) | Andoy
AKURAT.CO Pidato Visi lndonesia yang disampaikan Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) di Sentul, Bogor pada tanggal 14 Juli 2019 lalu, memberikan proyeksi buruk menurut Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).
Khalisah Khalid selaku Koordinator desk Politik WALHI menyoroti penggunaan diksi ancaman 'hajar bagi para penghambat Investasi' dalam pidato yang dikemukakan oleh Jokowi. Menurutnya apa yang disampaikan oleh Jokowi hanya akan meningkatkan kerentanan tehadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam.
"Alih-alih menggenjot Investasi, bahkan dengan menggunakan diksi ancaman bagi siapa saja yang menghambat investasi dikhawatirkan akan meningkatkan kerentanan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan SDA. Karena selama ini para pejuang Lingkungan Hidup sering kali diberikan label sebagai kelompok orang yang menghambat investasi dan pembangunan," ujar Khalisah ketika ditemui di Kantor Eksekutif WALHI, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
baca juga:
Tidak hanya diksi 'hajar saja', dirinya juga menyayangkan arahan jokowi yang merelasikan semangat reformasi birokrasi dengan perihal percepatan pemberian izin. WALHI merekam ada arahan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap 'menutup mata' dalam memberikan izin lahan. Hal tersebutlah justru terlihat sangat kontradiktif dengan semangat penyelesaian konflik agraria dan SDA yang terus berlangsung.
"Disini jelas terlihat sangat bertentangan dengan semangat mengeluarkan kebijakan permanen untuk menyelamatkan kemanusiaan dan lingkungan hidup Indonesia yang mulai dijanjikan sejak 2014 silam. Dimana sejumlah rancangan regulasi juga mengabaikan lingkungan hidup dan rakyat Indonesia," ujarnya.
"Pada akhirnya ini semua bukan tentang aku atau kamu, juga bukan tentang kami atau mereka melainkan ini tentang nasib lingkungan hidup dan masa depan generasi bangsa. Kami hanya berharap agar Presiden dan Wakil presiden terpilih periode (2019-2024) tidak lagi main-main dengan urusan yang terkait dengan keselamatan hidup rakyat dan konsisten dalam menjalankan nawacita untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan menjalankan pembangunan yang berkeadilan sosial dan ekologis," tutup Khalisah.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Boy Even Sembiring selaku Manager Kajian Kebijakan WALHI menyatakan bahwa menguatnya narasi undangan Investasi seluas-luasnya dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan nyatanya hanya mempertegas skenario 'bermuka dua' yang dimainkan oleh Jokowi selama 5 tahun ini.
Bahkan, lanjut Even, beberapa pernyataan Jokowi mengenai kebijakan dan dokumen janji politiknya bersebrangan jauh antara keberpihakannya terhadap lingkungan dan kemanusiaan melawan keberpihakannya terhadap investasi.
"Nyatanya menggenjot Investasi untuk membuka kran lapangan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak lebih hanya sebagai pandangan Trickle Down Effect bagi rakyat kebanyakan yang pada akhirnya menjadi sebuah logika yang dipaksa untuk logis," ujar Even.
Dirinya menambahkan, Rakyat seharusnya dijadikan sebagai Subjek yang mampu mengelola kekayaan alamnya melalui kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat, bukan ditaruh di pinggiran dan tergerus. []
