image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Nasib Petani dan Subsidi Tersembunyi

Kolom

Image

Petani memanen buah timun suri di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2019). Timun suri menjadi salah satu buah favorit yang dijadikan bahan minuman untuk menu berbuka puasa yang dijual Rp15 ribu hingga Rp30 ribu per buah tergantung ukuran. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Kemarau panjang tahun ini membawa dampak buruk bagi petani. Terjadi kekeringan di mana-mana. Lahan pertanian menjadi tandus dan tanaman mengalami puso. Gagal panen mengancam. Lalu, ketika sumber air semakin berkurang, dan desa-desa mengalami kelangkaan air bersih. Derita petani pun kian bertambah.

Ironisnya, di tengah kondisi sulit yang dihadapi petani itu, pemerintah justru giat melakukan impor. Garam, misalnya, diimpor besar-besar sehingga membuat garam petani –produksi dalam negeri– sulit bersaing di pasaran. Impor pangan lainnya seperti beras, daging, dan buah-buahan turut membanjiri pasar membuat produk petani semakin terjepit. Nilai Tukar Petani (NTP) pun “terjun bebas” ke titik nadir.

Rezim penguasa saat ini, sesungguhnya sejak awal menjanjikan kondisi yang  lebih baik dalam penyediaan bahan pangan bagi warga. Di dalam dokumen Nawacita Jokowi-JK, pada poin ketujuh dikatakan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Poin ini diletakkan sebagai “induk” dari kebijakan pangan. Di dalam RPJMN 2015-2019, ada penegasan: salah satu sasaran utama prioritas nasional di bidang pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Ada program produksi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam. Seiring dengan itu, pemerintah juga mengajukan program pembangunan dan peningkatan layanan jaringan irigasi. Tetapi, kenyataan beribicara lain, pemerintah lebih suka impor ketimbang memberdayakan produk pangan dalam negeri. Juga, lebih gemar membuat jalan tol yang tak sedikit mengorbankan lahan-lahan pertanian.

baca juga:

Pada waktu yang sama, beras pemerintah di gudang-gudang Bulog membusuk dan rusak. Padahal sangat banyak rakyat kita yang miskin dan kesulitan membeli beras. Mengapa tidak dibuka kemungkinan beras-beras itu didistribusikan untuk kelompok miskin terutama di desa-desa ketimbang rusak dan dibuang? Bukankah salah satu kewajiban negara adalah membuat dan menjamin warganya sejahtera? Ada indikasi negara abai dan kurang peduli dengan nasib dan kesulitan warganya.  

Dalam konteks politik, petani republik ini nyaris tak punya nilai tawar. Mereka tidak memiliki wakil di parlemen di semua tingkatan. Artinya, tidak ada anggota parlemen yang secara khusus dan tegas mewakili petani, meskipun jumlah petani –sebagai pemilih dalam pemilu– sangat besar. Posisi politik petani kurang lebih sama dengan kaum buruh dan para guru, tidak ada alamat khusus mereka di parlemen. Parlemen kita –pusat dan daerah– lebih didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pebisnis, pejabat birokrasi, militer, kaum intelektual, organisasi sosial-keagamaan, dan aktivis partai politik yang tidak memiliki keterkaitan “ideologis” dengan petani. Kenyataan ini membuat kepentingan petani kurang teragregasi dengan baik di dalam agenda-agenda kebijakan.

Kalaupun saat ini ada anggaran desa dari APBN sekitar satu miliar rupiah setiap desa pada dasarnya tidak sebanding dengan kontribusi desa (dan petani) terhadap kota dan pemerintah. Desa dan petani sudah sangat lama mensubsidi kota. Subsidi dari desa dan petani adalah berupa bahan pangan seperti beras, ikan, daging, telor, jagung, garam, sayur-mayur, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan lain-lain. Petani telah membuat warga kota terjamin kebutuhan pangan dan nutrisinya. Petani setiap hari membawa hasil produksinya ke pasar-pasar di kota dan dijual dengan harga yang murah sehingga terjangkau oleh semua warga kota.

Itulah yang bisa disebut subsidi tersembunyi (hidden subsidy) petani kepada warga kota. Suatu jenis subsidi yang tidak begitu disadari, tidak diungkapkan, dan sepertinya juga tidak pernah mendapat pengakuan termasuk dari pemerintah. Sebaliknya ketika pemerintah yang memberi subsidi ke desa dan para petani menjadi berita besar, dan pemerintahpun dianggap telah memberikan perhatian serius. Padahal, ungkapan “subsidi pemerintah” sesungguhnya tidak tepat. Secara politik, itu sejatinya alokasi –barang dan jasa– yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan warganya. Lagi pula, apa yang “disubsidi” oleh pemerintah itu berasal dari warga berupa pajak dan berbagai macam retribusi.  Karena itu, suatu program yang dikemas dalam “subsidi pemerintah” sesungguhnya salah kaprah.

Dalam kondisi demikian, petani ditempatkan sebagai warga negara kelas dua. Mereka masih menjadi dan dipandang sebagai objek pembangunan, belum menjadi subjek. Posisi politik petani yang lemah, di satu sisi, dan kecilnya perhatian pemerintah kepada mereka, di sisi lain, membuat petani sulit mengangkat nasibnya sendiri. Petani –baik yang tergolong farmer maupun lebih-lebih yang peasant (pinjam istilah Wolf, 1966)– menjadi kelompok warga yang tidak diuntungkan dan kurang dipihaki oleh kebijakan-kebijakan. Mereka terhempas di pinggiran dan menjadi mayoritas diam yang tak punya nilai tawar di hadapan negara. Dalam bahasa James Scott (1984), mereka itu hanya hadir sebagai orang-orang yang kalah (losers).   

Kebijakan ekonomi pemerintah, katakanlah di bidang investasi, banyak sekali yang berdampak buruk terhadap petani dan dunia perdesaan. Ambil contoh investasi di sektor tambang dan air mineral. Kendati memberikan nilai ekonomi yang tinggi, tetapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Perusahaan tambang menggali lubang raksasa di gunung dan hutan dalam jangka panjang telah membawa bencana tersendiri yang mengerikan. Perusahaan air minum yang tersebar di hampir seluruh seantero negeri, telah menyedot air tanah di gunung-gunung sepuasnya dan tanpa ukuran membuat sumber-sumber mata air mengering.

Kalangan terdekat secara geografis yang paling merasakan langsung kerusakan alam tersebut adalah warga desa dan para petani.  Hal itu menunjukkan betapa negara hanya melihat keuntungan ekonomi dari investasi tambang dan air meneral secara hitam-putih. Tidak memperhitungkannya secara komprehensif termasuk dampak yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, negara lebih memihak dan melayani kepentingan serta ambisi bisnis pemilik modal ketimbang menyelamatkan masa depan lingkungan serta nasib masyarakat perdesaan dan kaum tani.  

Ketika di musim kemarau panjang tahun ini kekeringan begitu meluas dan membuat dunia pertanian –di banyak wilayah– menderita, alam seolah hendak menunjukkan keangkuhannya. Ia berubah dari ramah menjadi marah. Masyarakat desa dan kaum tani tentu bersedih dan seakan sedang diuji kesabarannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam konteks ini, negara –baca: pemerintah di semua level kekuaasaan– dituntut bertindak cepat. Warga desa dan kaum tani sungguh menanti perhatian nyata dan belai-kasih pemerintah. Wallahu’alam. []

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image

News

Kolom

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image

News

Kolom

Perempuan dan Jabatan Publik

Image

News

Kolom

Ada Udang Dibalik Batu Revisi UU KPK

Image

News

Kolom

Dampak Politik Pemindahan Ibukota

Image

News

Kolom

PKB dan Muktamar Tanpa Kejutan

Image

News

Kolom

Urgensi Evaluasi Pemilu 2019

Image

News

Kolom

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image

News

Kolom

Akrobat Politik Cak Imin

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

UI Desak Pemerintah Naikkan Cukai dan Harga Kretek Mesin Dua Kali Lipat

Desakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa konsumen sigaret kretek mesin mencapai 63 persen pada 2018.

Image
Ekonomi

Penyakit Akibat Paparan Rokok Bebani BPJS Kesehatan Rp5,3 Triliun Lebih

Ribuan kasus yang disebabkan oleh paparan rokok, membebani BPJS Kesehatan hingga lebih dari Rp5,3 triliun.

Image
Ekonomi

Parlemen Uni Eropa Akhirnya Pilih Christine Lagarde Jadi Bos ECB

Lagarde, yang sebelumnya merupakan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF).

Image
Ekonomi

Wall Street Naik Moderat Menunggu Keputusan The Fed

Kondisi ini di tengah pertemuan kebijakan moneter utama Federal Reserve (Fed) dan sejumlah data ekonomi.

Image
Ekonomi

Dolar AS Terpeleset Jelang Keputusan The Fed

Ini menjelang keputusan kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed), yang diperkirakan akan menurunkan suku bunganya

Image
Ekonomi

Permintaan Pasar Naik, Pemerintah Mulai Fokus Kembangkan IKM Kosmetika

Kemenperin melakukan beberapa upaya dalam mengembangkan IKM kosmetika nasional.

Image
Ekonomi

9 Strategi Bisnis Jack Ma Ini Menginspirasi Berbagai CEO Dunia

Image
Ekonomi

5 Investasi Ini Berikan Profit Lebih Tinggi dari Reksa Dana Saham

Siap berinvestasi?

Image
Ekonomi

Bos Berdikari Akui Datangkan 9 Ribu Sapi Bakalan Asal Australia

Berdikari telah datangkan 9.000-an sapi bakalan asal Australia untuk memenuhi target 30 ribu sapi bakalan tahun ini.

Image
Ekonomi

Tiba-tiba! Presiden ADB Mengundurkan Diri Januari Nanti

"Saya mengumumkan pengunduran diri saya sekarang, sehingga lembaga tersebut dapat memiliki transisi kepresidenan yang lancar," kata Nakao.

Available
Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Rustam: Jokowi Datang Meninjau untuk Atasi Bencana Asap, Malah Mau Didemo, Ajaib Nggak Tuh!

  2. Singkirkan Batuk di Malam Hari dengan Pengobatan Sederhana Ini

  3. Pemulangan Mahasiswa Papua Diduga Didalangi KNPB

  4. Ruhut: Kalau Benar Sampulnya Gambar Pak Jokowi dengan Hidung Pinokio, Aku Menyesalkan, Tolong Dicabut

  5. Tak Bisa Tangkap Pembakar Hutan, Kapolri: Mau Kapolda, Mau Kapolres, Kapolsek Out!

  6. Kebakaran Hutan, Paranormal ke Jokowi: Pihak yang Bandel Butuh Dibina Langsung Pak, Maksudnya Dibinasakan

  7. Anang Hermansyah Sarankan Orang-orang Tidak Usah Ikut Audisi Indonesian Idol, Jika...

  8. 5 Foto Manis Rosalia, Penyanyi Katalan Pengisi Lagu Game FIFA 20

  9. Jokowi Minta Seluruh Perangkat Daerah di Riau Aktif Berantas Titik Api

  10. Rustam: Mengapa Jokowi Pilih Pertama Tinjau Kabut Asap di Pekanbaru, Mungkin karena Kalah di Riau

Available

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan
Available

kolom

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Image
Mujamin Jassin

Bamsoet dan Agenda Modernisasi Golkar

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

10 Pesona Muhammad Rafid, Cucu Keponakan BJ Habibie yang Geluti Sepak Bola

Image
Ekonomi

Mela Gunawan, Srikandi di Pusat Industri Kebugaran Indonesia

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Andrew Darwis, Pendiri Kaskus yang Terseret Kasus Pemalsuan Dokumen