image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Nasib Petani dan Subsidi Tersembunyi

Kolom

Image

Petani memanen buah timun suri di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2019). Timun suri menjadi salah satu buah favorit yang dijadikan bahan minuman untuk menu berbuka puasa yang dijual Rp15 ribu hingga Rp30 ribu per buah tergantung ukuran. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Kemarau panjang tahun ini membawa dampak buruk bagi petani. Terjadi kekeringan di mana-mana. Lahan pertanian menjadi tandus dan tanaman mengalami puso. Gagal panen mengancam. Lalu, ketika sumber air semakin berkurang, dan desa-desa mengalami kelangkaan air bersih. Derita petani pun kian bertambah.

Ironisnya, di tengah kondisi sulit yang dihadapi petani itu, pemerintah justru giat melakukan impor. Garam, misalnya, diimpor besar-besar sehingga membuat garam petani –produksi dalam negeri– sulit bersaing di pasaran. Impor pangan lainnya seperti beras, daging, dan buah-buahan turut membanjiri pasar membuat produk petani semakin terjepit. Nilai Tukar Petani (NTP) pun “terjun bebas” ke titik nadir.

Rezim penguasa saat ini, sesungguhnya sejak awal menjanjikan kondisi yang  lebih baik dalam penyediaan bahan pangan bagi warga. Di dalam dokumen Nawacita Jokowi-JK, pada poin ketujuh dikatakan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Poin ini diletakkan sebagai “induk” dari kebijakan pangan. Di dalam RPJMN 2015-2019, ada penegasan: salah satu sasaran utama prioritas nasional di bidang pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Ada program produksi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam. Seiring dengan itu, pemerintah juga mengajukan program pembangunan dan peningkatan layanan jaringan irigasi. Tetapi, kenyataan beribicara lain, pemerintah lebih suka impor ketimbang memberdayakan produk pangan dalam negeri. Juga, lebih gemar membuat jalan tol yang tak sedikit mengorbankan lahan-lahan pertanian.

baca juga:

Pada waktu yang sama, beras pemerintah di gudang-gudang Bulog membusuk dan rusak. Padahal sangat banyak rakyat kita yang miskin dan kesulitan membeli beras. Mengapa tidak dibuka kemungkinan beras-beras itu didistribusikan untuk kelompok miskin terutama di desa-desa ketimbang rusak dan dibuang? Bukankah salah satu kewajiban negara adalah membuat dan menjamin warganya sejahtera? Ada indikasi negara abai dan kurang peduli dengan nasib dan kesulitan warganya.  

Dalam konteks politik, petani republik ini nyaris tak punya nilai tawar. Mereka tidak memiliki wakil di parlemen di semua tingkatan. Artinya, tidak ada anggota parlemen yang secara khusus dan tegas mewakili petani, meskipun jumlah petani –sebagai pemilih dalam pemilu– sangat besar. Posisi politik petani kurang lebih sama dengan kaum buruh dan para guru, tidak ada alamat khusus mereka di parlemen. Parlemen kita –pusat dan daerah– lebih didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pebisnis, pejabat birokrasi, militer, kaum intelektual, organisasi sosial-keagamaan, dan aktivis partai politik yang tidak memiliki keterkaitan “ideologis” dengan petani. Kenyataan ini membuat kepentingan petani kurang teragregasi dengan baik di dalam agenda-agenda kebijakan.

Kalaupun saat ini ada anggaran desa dari APBN sekitar satu miliar rupiah setiap desa pada dasarnya tidak sebanding dengan kontribusi desa (dan petani) terhadap kota dan pemerintah. Desa dan petani sudah sangat lama mensubsidi kota. Subsidi dari desa dan petani adalah berupa bahan pangan seperti beras, ikan, daging, telor, jagung, garam, sayur-mayur, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan lain-lain. Petani telah membuat warga kota terjamin kebutuhan pangan dan nutrisinya. Petani setiap hari membawa hasil produksinya ke pasar-pasar di kota dan dijual dengan harga yang murah sehingga terjangkau oleh semua warga kota.

Itulah yang bisa disebut subsidi tersembunyi (hidden subsidy) petani kepada warga kota. Suatu jenis subsidi yang tidak begitu disadari, tidak diungkapkan, dan sepertinya juga tidak pernah mendapat pengakuan termasuk dari pemerintah. Sebaliknya ketika pemerintah yang memberi subsidi ke desa dan para petani menjadi berita besar, dan pemerintahpun dianggap telah memberikan perhatian serius. Padahal, ungkapan “subsidi pemerintah” sesungguhnya tidak tepat. Secara politik, itu sejatinya alokasi –barang dan jasa– yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan warganya. Lagi pula, apa yang “disubsidi” oleh pemerintah itu berasal dari warga berupa pajak dan berbagai macam retribusi.  Karena itu, suatu program yang dikemas dalam “subsidi pemerintah” sesungguhnya salah kaprah.

Dalam kondisi demikian, petani ditempatkan sebagai warga negara kelas dua. Mereka masih menjadi dan dipandang sebagai objek pembangunan, belum menjadi subjek. Posisi politik petani yang lemah, di satu sisi, dan kecilnya perhatian pemerintah kepada mereka, di sisi lain, membuat petani sulit mengangkat nasibnya sendiri. Petani –baik yang tergolong farmer maupun lebih-lebih yang peasant (pinjam istilah Wolf, 1966)– menjadi kelompok warga yang tidak diuntungkan dan kurang dipihaki oleh kebijakan-kebijakan. Mereka terhempas di pinggiran dan menjadi mayoritas diam yang tak punya nilai tawar di hadapan negara. Dalam bahasa James Scott (1984), mereka itu hanya hadir sebagai orang-orang yang kalah (losers).   

Kebijakan ekonomi pemerintah, katakanlah di bidang investasi, banyak sekali yang berdampak buruk terhadap petani dan dunia perdesaan. Ambil contoh investasi di sektor tambang dan air mineral. Kendati memberikan nilai ekonomi yang tinggi, tetapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Perusahaan tambang menggali lubang raksasa di gunung dan hutan dalam jangka panjang telah membawa bencana tersendiri yang mengerikan. Perusahaan air minum yang tersebar di hampir seluruh seantero negeri, telah menyedot air tanah di gunung-gunung sepuasnya dan tanpa ukuran membuat sumber-sumber mata air mengering.

Kalangan terdekat secara geografis yang paling merasakan langsung kerusakan alam tersebut adalah warga desa dan para petani.  Hal itu menunjukkan betapa negara hanya melihat keuntungan ekonomi dari investasi tambang dan air meneral secara hitam-putih. Tidak memperhitungkannya secara komprehensif termasuk dampak yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, negara lebih memihak dan melayani kepentingan serta ambisi bisnis pemilik modal ketimbang menyelamatkan masa depan lingkungan serta nasib masyarakat perdesaan dan kaum tani.  

Ketika di musim kemarau panjang tahun ini kekeringan begitu meluas dan membuat dunia pertanian –di banyak wilayah– menderita, alam seolah hendak menunjukkan keangkuhannya. Ia berubah dari ramah menjadi marah. Masyarakat desa dan kaum tani tentu bersedih dan seakan sedang diuji kesabarannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam konteks ini, negara –baca: pemerintah di semua level kekuaasaan– dituntut bertindak cepat. Warga desa dan kaum tani sungguh menanti perhatian nyata dan belai-kasih pemerintah. Wallahu’alam. []

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image

News

Kolom

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image

Olahraga

Kolombia 0-0 Chile

Diperkuat Pemain Andalan, Chili-Kolombia Berakhir Tanpa Gol

Image

News

Kolom

Demokrasi Yang Tak Direstui

Image

Olahraga

Tim Nasional Kolombia

Queiroz Perjelas Polemik James Rodriguez Tak Masuk Timnas Kolombia

Image

News

Selamatkan Pemilih dari Serangan Pasukan Siber

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Komunitas Mitra Ojol Kompak Dukung Nadiem Makarim Jadi Menteri

Komunitas mitra pengemudi ojek daring menyatakan memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim untuk menjadi bagian dari Kabinet Kerja Jilid II.

Image
Ekonomi

Pos Indonesia Terbitkan MTN Rp300 Miliar, Untuk Apa?

Pos Indonesia merilis MTN senilai Rp300 miliar menggandeng PNM Investment Management sebagai manajer investasi dengan terbitkan RDPT.

Image
Ekonomi

Dukung Inklusi Keuangan, BRISyariah Bagikan Tabungan Untuk Anak Yatim

BRISyariah bagikan simpanan pelajar kepada anak-anak yatim dhuafa guna tingkatkan inklusi keuangan dan sosialisasi keuangan syariah.

Image
Ekonomi

BPK Tetapkan Pimpinan Baru Melalui Musyawarah, Berikut Susunannya

Penetapan susunan pimpinan baru BPK berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Image
Ekonomi

Kemenlu Beberkan Cara Kerja Indonesian AID, Lembaga Diplomasi 'Tangan di Atas'

Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan pendirian Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesian AID d

Image
Ekonomi
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Rekam Jejak Edhy Prabowo, Anggota AKABRI yang Dipecat Kini Jadi Calon Menteri

Nama Edhy Prabowo mencuat di publik setelah dirinya dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Istana Merdeka.

Image
Ekonomi

Menteri PUPR: Sayembara Gagasan Desain IKN Belajar dari Kazakhstan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penyelenggaraan Sayembara Gagasan Desain Kawasan IKN belajar dari Kazakhstan.

Image
Ekonomi
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Sejumlah Media Asing Soroti Dampak Bergabungnya Prabowo ke Kabinet

Media asing menyoroti kedatangan Prabowo Subianto ke Istana.

Image
Ekonomi
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Bakal Duduki Kursi Menteri, Airlangga Hartarto Miliki Harta Rp81,5 Miliar

Menteri Perindustrian Kabinet Kerja jilid I Airlangga Hartarto memiliki total kekayaan Rp81.550.046.868.

Image
Ekonomi

PLN Yakin Era Kendaraan Listrik Tingkatkan Konsumsi Listrik Masyarakat

Era kendaraan listrik kedepan akan jadi peluang bagi BUMN meningkatkan konsumsi listrik masyarakat.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Pangling! Mari Cek Harga Tas Hermes Ibu Wury Ma'ruf Amin Saat Pelantikan

  2. Tito Dipanggil Istana, Syamsuddin: Semoga Jokowi Tak Lupa Tagih Permintaannya ke Tito Tiga Bulan Lalu

  3. Media Asing Soroti Ketatnya Penjagaan hingga Sederhananya Upacara Pelantikan Presiden Jokowi

  4. Jokowi - Ma'ruf Amin Resmi Dilantik, Mulan Jameela Soroti Prabowo - Sandiaga Uno

  5. Ananda: Dengar Pidato Pak Jokowi, Kok Sama Sekali Nggak Ngomongin Pendidikan Ya, Apa Aku yang Kelewatan Ya?

  6. Ramai Video Prabowo Subianto Enggan Salaman dengan Grace Natalie

  7. Rustam Ibrahim: Pidato Awal Periode Kedua Presiden Bisa Bikin Gondok ASN

  8. MPR Sukses Gelar Pelantikan Presiden, Pengamat: Bamsoet Mampu Menyatukan Semua Perbedaan

  9. Heboh Obral Ibu Kandung, ini 5 Kasus Anak Durhaka yang Bikin Geger

  10. Cerita dari Orang-orang yang Mengurusi Para Terpidana Mati

Available

fokus

Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Menunggu Eksekusi
Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Available

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Available

Wawancara

Image
News

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Sosok

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

5 Fakta Menarik Prabowo Subianto, Sang Paman yang Membuatnya Menyukai Militer

Image
Ekonomi

Perhiasannya Senilai Rp22 M, ini 5 Aset Bupati Minahasa Selatan yang Tembus Rp42 M!

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Pernah Tolak Jabatan Menteri hingga Gagal Nyawapres, 5 Fakta Menarik Mahfud MD