image
Login / Sign Up

Menkeu Berupaya Tarik Pajak Ekonomi Digital Secara Optimal

Siti Nurfaizah

Image

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti Rapat Panja Badan Anggaran di ruang Bangar, Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018). Rapat lanjutan panja ini membahas dana transfer ke daerah dan dana desa dalam RUU APBN TA 2019. Dalam rancangannya Dana Kelurahan yang hendak digelontorkan pemerintah mulai 2019 ternyata bukan murni program baru. Perintah memberikan dana khusus untuk kelurahan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani mengupayakan pendekatan untuk memungut Pajak dari kegiatan Ekonomi Digital yang selama ini belum dilakukan optimal untuk menambah penerimaan negara.

"Untuk perusahaan yang dianggap digital, teman-teman Pajak punya basis penghitungan dengan estimasi berdasarkan data mereka dan nanti disepakati," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Sri Mulyani menegaskan upaya ini harus dilakukan karena setiap kegiatan ekonomi di Indonesia harus dipungut Pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ia memastikan pengenaan tarif Pajak penghasilan dari setiap transaksi Ekonomi Digital akan tetap sama dengan kegiatan jual beli konvensional.

Namun, menurut dia, yang membedakan adalah tata cara pungutan karena Badan Usaha Tetap (BUT) yang terlibat dalam kegiatan Ekonomi Digital tidak seluruhnya mempunyai perwakilan di Indonesia.

Salah satu pendekatan pungutan yang diupayakan adalah kewajiban perpajakan berdasarkan seberapa banyak transaksi ekonomi atau volume kegiatan yang diperoleh dalam satu negara.

"Karena mereka perusahaan digital, jadi kita lihat how much they generate revenue dalam satu negara yang disebut economic present daripada physical present," ujarnya dilansir dari Antara. 

Pendekatan ini akan dilakukan sembari adanya konsensus bersama dari negara-negara G20 untuk memungut Pajak dari kegiatan Ekonomi Digital.
Upaya unilateral tersebut selama ini telah dilakukan pemerintah Inggris dan Perancis dalam memungut Pajak dari transaksi elektronik.

"Dua negara ini sudah melakukan secara unilateral, walau belum ada approach yang disepakati. Jadi Inggris dan Perancis sudah menyepakati sendiri basis Pajak berdasarkan economic present," jelasnya.

Menurut dia, pendekatan pungutan ini dapat dilakukan secara fair berbasis informasi dari penjualan, iklan maupun data-data lainnya serta mampu terintegrasi apabila telah tercipta kesepakatan global.

"Seandainya pada 2020 prinsip-prinsip ini bisa disepakati oleh G20 maupun lebih dari 100 yuridiksi, maka ada konversi pendekatan unilateral itu menjadi kesepakatan yang bersifat global," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 mengenai penetapan BUT pada awal April 2019.

Dalam peraturan ini, Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

BUT yang dimaksud merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Khusus terkait implementasi Ekonomi Digital, tempat usaha yang dimaksud sesuai pasal 5 ayat 1 adalah komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha melalui internet.

Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubenur Bank Sentral G20 yang baru berlangsung di Fukuoka, Jepang, juga menekankan pentingnya upaya kerja sama internasional untuk mencegah penghindaran Pajak.

Berbagai upaya yang dilakukan terhadap tindakan penyelewengan itu termasuk adanya penanganan perlakuan perpajakan untuk kegiatan Ekonomi Digital.

Saat ini, digital ekonomi telah mengubah model bisnis yang menghilangkan fisik suatu perusahaan sehingga menyulitkan penghitungan kewajiban Pajak.

Untuk itu, sebagai upaya mengantisipasi perubahan pola jual beli yang menjadi berbasis elektronik tersebut dibutuhkan sistem perpajakan baru yang inklusif dan adil.[] 

baca juga:

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

INFOGRAFIS Peneng: Tanda Lunas Pajak Sepeda

Image

Ekonomi

Sri Mulyani Ungkap 3 Pilar Penting Membangun Kembali Ekonomi di Tengah COVID-19

Image

News

40 Tahun Bersahabat, 7 Potret Kedekatan Retno Marsudi dan Sri Mulyani

Image

News

Bekas Kepala Kantor Pajak Yul Dirga Divonis Penjara 6,5 Tahun

Image

News

Sri Mulyani: Insya Allah Kita akan Bisa Melakukannya Bersama-sama

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Menkeu: Belanja Kesehatan Penanganan COVID-19 Tidak Hanya di Kemenkes

Image

News

Dibantah Kemenhub, Ini 4 Fakta Penting Pajak Sepeda

Image

News

Fadli Zon: Jika Benar Sepeda Akan Dipajaki, Itu Tandanya Negara Akan Bangkrut

Image

Ekonomi

DJP Beberkan Kriteria Perusahaan Pemungut PPN Produk Digital Impor

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pengamat Desak Realisasi Simplifikasi Cukai Tembakau Sesuai RPJMN

Abdillah mengharapkan pemerintah bisa kembali merealisasikan kebijakan penyederhanaan atau simplifikasi struktur cukai hasil tembakau.

Image
Ekonomi

Kementerian PUPR Alokasikan Rp243,28 Miliar untuk Bedah Rumah di Jabar

Kementerian PUPR PUPR) mengalokasikan anggaran bedah rumah sebesar Rp243,28 miliar untuk 13.902 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Rayakan HUT, BNI Satukan Energi untuk Lawan COVID-19

BNI rayakan HUT ke-74 dengan menyatukan semangat dan energi optimia untuk Indonesia lantaran dirayakan saat pandemi COVID-19.

Image
Ekonomi

Pengamat: Ekspor Perikanan Harus Berimbas Pada UMKM

Meningkatnya ekspor perikanan harus dapat berimbas atau memberikan manfaat optimal bagi pelaku UMKM perikanan nasional.

Image
Ekonomi

Menteri Edhy Sebut Budidaya Lobster Jadi Prioritas Utama

Edhy Prabowo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengembangkan budi daya lobster dan bukan ekspor.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Pemerintah Optimistis Pemulihan Ekonomi Segera Terealisasi di Kuartal III

Airlangga Hartarto optimis pemulihan akan makin cepat masuk kuartal tiga tahun ini.

Image
Ekonomi

Terkait Antivirus Eucalyptus, Kementan Hanya Melakukan Penelitian

Kementerian Pertanian (Kementan) hanya melakukan penelitian serta uji laboratorium saja.

Image
Ekonomi

DPR Setujui Pemangkasan Anggaran Kemenparekraf Sebesar Rp2,04 Triliun

DPR menyetujui perubahan anggaran Kemenparekraf tahun anggaran 2020 dipangkas Rp2,045 triliun.

Image
Ekonomi

Jokowi: Kita Punya Peluang Keluar dari Middle Income Trap

Indonesia bisa kembali naik status menjadi negara berpendapatan tinggi, dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Image
Ekonomi

Kementan Gandeng Swasta Perbanyak Antivirus Buatan Anak Bangsa

Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menyikapi pandemi covid

terpopuler

  1. Gara-gara Singgung Ahok, Andre Ngaku Diserang Buzzer

  2. Ladeni Penipuan Lewat SMS, Warganet: Akhirnya Tahu Nama Bendahara Shopee

  3. Sudah Pernah Diingatkan Agar Tak Korupsi, Bupati Kutai Timur ternyata Bandel

  4. Jadi Idola Baru, 7 Potret Sandrinna Michelle Pemeran Wulan di Sinetron 'Dari Jendela SMP'

  5. Ruhut Sitompul: Kita Doakan Pak Joko Widodo dan Para Pembantunya

  6. Begini Jadinya Jika 5 Tim Sepak Bola Ini Kenakan Logo Liga Domestiknya di Atas Jersey

  7. Usai Dirobohkan, Masjid Amir Hamzah TIM Dibangun dan Kini Sudah Jadi, HNW: Semoga Berkah

  8. Baim Wong Diserang Nikita Mirzani, Paula Verhoeven Tulis Pesan Menohok

  9. Kapal Asing Terekam Masuk Perairan Indonesia, Fadli: Ini Ancam Kedaulatan RI, Harus Berani Usir Mereka

  10. Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan Zulkaidah pada Juli 2020, Lengkap dengan Keutamaannya

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
News

Jadi Pengusaha Daging, 6 Potret Terbaru Mantan Istri BTP Veronica Tan

Image
News

Lewat YouTube Daniel Mananta, BTP Ungkap Usahanya Pertahankan Rumah Tangga dengan Veronica Tan

Image
News

6 Potret Lawas Kenangan Presiden Soeharto Bersama Keluarga