image Banner Idul Fitri
Login / Sign Up

Mencari Titik Tengah Polemik Tarif Ojek Online

Dhera Arizona Pratiwi

Indepth

Image

Peserta aksi unjuk rasa ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) membentangkan bendera merah putih di jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3). Mereka menuntut pengakuan eksistensi legal sebagai bagian dari sistem transportasi, penetapan tarif standar sebesar Rp4.000 per kilometer dan perlindungan hukum bagi ojek online sebagai bagian dari tenaga kerja di Indonesia | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi secara resmi telah mengatur Tarif Ojek Online (Ojol) atau dalam jaringan (daring) pada 25 Maret 2019.

Hal tersebut tertuang dalam dua aturan sekaligus yakni Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Kedua beleid tersebut pun resmi diberlakukan pada 1 Mei 2019.

Dalam ketentuan Tarif ini, pemerintah membaginya ke dalam tiga zona. Adapun zona 1 meliputi wilayah Jawa non-Jabodetabek, Sumatera, dan Bali. Zona 2 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Terakhir, zona 3 meliputi Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT).

baca juga:

Zona 1: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850 per km dan Tarif batas atas sebesar Rp2.300 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp7 ribu–Rp10 ribu.

Zona 2: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2 ribu per km dan Tarif batas atas sebesar Rp2.500 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp8 ribu–Rp10 ribu.

Zona 3: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100 per km dan Tarif batas atas sebesar Rp2.600 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp7 ribu–Rp10 ribu.

Dari Tarif tersebut, biaya jasa minimal merupakan biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer (km). Adapun Tarif yang berlaku itu bersifat nett atau bersih diterima pengemudi.

Ironis dalam perjalanan penerapannya, kedua Peraturan tersebut menerima pro dan kontra, baik dari sisi aplikator, konsumen, dan pengemudi Ojol.

Bahkan, saat aturan tersebut diterapkan pada hari pertama, aplikator Ojol berlomba-lomba memberikan Tarif promo berupa diskon kepada konsumennya. Tujuannya? Jelas, agar tidak kehilangan konsumen yang merasa berat dengan penerapan Tarif baru tersebut.

Terbukti, para konsumen pun menyambut bahagia berlimpahnya diskon-diskon yang diberikan aplikator tersebut. Namun, pemberian promo yang dianggap terlalu jor-joran tersebut membuat geram sejumlah pihak.

Tarif promo atau diskon jadi Polemik

Mantan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf meminta pemerintah dalam hal ini Kemenhub melarang aplikator transportasi Ojek Online menerapkan Tarif promo yang berlebihan dan mengarah pada praktik predatory pricing berbungkus promo yang terus menerus. Perilaku persaingan usaha yang tidak sehat tersebut dinilai berpotensi menyingkirkan kompetitor hingga pada akhirnya menciptakan monopoli yang merugikan konsumen.

Akhirnya belum lama ini, pemerintah pun berwacana untuk menerbitkan aturan mengenai pelarangan pemberian diskon ojek Ojol atau Ojol. Ini bertujuan untuk menghindari praktik predatory pricing, yakni sebuah upaya memasang Tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing.

"Selama ini pengertian diskon itu jor-joran, jadi kemudian potensinya adalah predatory pricing," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat ditemui di Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2019 Kemenhub, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Saat ini, Budi melihat diskon dalam aplikasi ojek Ojol bukan lagi untuk tujuan pemasaran (marketing), melainkan ke arah predatory pricing. Memang, ia mengakui diskon merupakan keterlibatan entitas berbeda, seperti Go-Pay dan Ovo, tetapi ketika masuk ke dalam bisnis transportasi, hal itu menjadi satu kesatuan.

"Jadi merusak, padahal kita punya aturan batas atas dan batas bawah," ujarnya.

Selain itu, Budi menjelaskan diskon itu mengubah skema Tarif ojek Ojol, meskipun masih dalam batas atas dan batas bawah.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Terutama terkait Tarif minimum jarak pendek (flag fall) meskipun belum berlaku secara nasional.

Budi mengatakan Tarif minimum jarak pendek itu merupakan keluhan terbanyak pengemudi Ojol, terutama di wilayah Jabodetabek.

"Sementara yang dikeluhkan itu (flag fall)," kata Budi.

Tarif minimum atau Tarif "buka pintu" atau biaya jasa minimal yang harus dibayarkan hingga empat kilometer perjalanan, yaitu Rp8.000-Rp10.000 untuk wilayah Jabodetabek.

Biaya jasa minimal artinya perjalanan nol hingga empat kilometer diberlakukan Tarif yang sama, yaitu Rp8.000-Rp10.000, artinya tarifnya flat hingga empat kilometer. 

Respon aplikator layanan Ojek Online

Grab dan Gojek sebagai aplikator layanan Ojek Online memberikan pernyataan terkait rencana Kementerian Perhubungan RI untuk melarang diskon Tarif Ojek Online karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.

Kemenhub menilai larangan diskon Tarif tersebut untuk menghindari predatory pricing, memasang Tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan kompetitor.

"Harapan kami, apa pun keputusannya bisa dipertimbangkan secara holistik dari sisi pendapatan Mitra, dari sisi konsumen dan keberlangsungan industri," kata VP Corporate Affairs Gojek, Michael Say.

Gojek belum bisa memberi komentar lebih banyak karena larangan diskon Ojek Online tersebut masih sebatas rencana. Gojek tidak ingin berkomentar sebelum melihat isi atau revisi Peraturan tersebut.

Sementara Grab menyatakan akan berkomitmen untuk mematuhi Peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

"Terkait dengan aturan tersebut, kami percaya setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah atas hasil diskusi dan pertimbangan secara matang yang akan memberikan keuntungan bagi semua pihak," kata Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Idulfitri 2020

Kemenhub Tegaskan Arus Balik ke Jakarta Tetap Dilarang

Image

News

Wabah Corona

FOTO Permintaan Layanan Pesan-Antar Makanan Daring di Singapura Meningkat

Image

Hiburan

Reza Arap Mengaku Pernah Mengidap COVID-19: Susah Napas, seperti Mau Mati

Image

Ekonomi

Idulfitri 2020

Kemenhub: Arus Mudik Lebaran Selama Pandemi COVID-19 Berjalan Baik dan Terkendali

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Siap-siap Tarif Kereta Jarak Jauh Bakal Naik Saat New Normal

Image

Ekonomi

Wabah Corona

GoFood Genjot Omzet UMKM di Tengah COVID-19

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Kabar Baik, Erick Sebut Program Diskon Listrik PLN Bakal Diperpanjang!

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Begini Cara Salah Satu Ojol Bertahan Selama Pandemi COVID-19

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Tips Aman Pesan Makanan Online Saat Covid-19

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Restrukturisasi, Holding BUMN Perkebunan Rombak Direksi 13 PTPN

Setiap anak perusahaan memiliki sampai 4 direksi.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Milenial Belum Tertarik Menjejakkan Kaki di Mal Saat Pandemi

Sejumlah mal di Jakarta rencananya akan kembali beroperasi secara bertahap mulai Jumat, 5 Juni 2020.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Survei: Perekonomian Dunia Makin Suram, Butuh Waktu Lama untuk Normal

rebound kemungkinan akan memakan waktu lebih lama dari yang diprediksi beberapa waktu lalu.

Image
Ekonomi

Dorong Program Sejuta Rumah, Kementerian PUPR Akan Bentuk 19 Balai Perumahan

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan membentuk 19 Balai Perumahan di sejumlah provinsi di Indonesia.

Image
Ekonomi

Soal Bantuan Pemerintah ke BUMN, Achsanul: Itu Memang Hak BUMN!

Pemerintah juga bakal menyertakan modal negara (PMN) kepada BUMN yang terkena dampak COVID-19.

Image
Ekonomi
Idulfitri 2020

Kemenhub Tegaskan Arus Balik ke Jakarta Tetap Dilarang

Kemenhub menegaskan kegiatan mudik sebelum hari raya Idulfitri maupun kegiatan setelah itu yang biasa disebut arus balik tetap dilarang.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Andre Rosiade: Negara Ini Lagi Pusing Urus Wabah Corona, Jangan Tambah Masalah TKA Cina!

Andre Rosiade meminta pemerintah jangan menambah masalah di tengah COVID-19 terkait kedatangan TKA Cina.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Era New Normal, APPBI Ramal Trafik Pengunjung Mal Hanya 40 Persen

APPBI memprediksikan di era new normal pengunjung mal hanya akan berkisar 30 hingga 40 persen dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Insentif Pajak Dinilai Efektif Meringankan Wajib Pajak Terdampak COVID-19

Insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 efektif bisa meringankan Wajib Pajak.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Hari Ini KRL Kembali Beroperasi Sesuai Ketentuan PSBB

Mulai Selasa, 26 Mei 2020, KRL kembali melayani pengguna sesuai jam operasional selama masa PSBB.

terpopuler

  1. Meski Beda Agama, 5 Artis Ini Selalu Temani Pasangan Rayakan Lebaran

  2. Pola 'New Normal' Diawasi Pasukan TNI-Polri, Panglima: Masuk Mall Hanya Boleh 1000 Orang

  3. Jual Rumah Warisan Almarhum Olga, Billy Syahputra Ngaku Tidak Sanggup Bayar Biaya Perawatan

  4. Tanpa Perayaan Mewah, 5 Artis Bollywood Rayakan Lebaran Penuh Khidmat

  5. Fadli Zon: Luar Biasa Kepedulian Pak Jokowi Pada Mall, Bisa Dikatakan “Duta Mall Indonesia,” Apa Kabar Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat?

  6. Viral Momen Orang Sunda Berjualan Buah, Warganet: Jadi Inget Iklan Ini Teh Susu

  7. Media Asing Soroti Pengerahan Tentara Indonesia dalam Penegakan Protokol 'New Normal'

  8. Andre Rosiade: Negara Ini Lagi Pusing Urus Wabah, Jangan Tambah Masalah dengan Tambah TKA China

  9. Sindir Luhut Datangkan TKA China, Said Didu: Pengkhianatan!

  10. Said Didu Sebut Pekerjakan TKA di RI Bentuk Pengkhianatan, Ferdinand Hutahaean: Berlebihan!

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Kedua)

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Pertama)

Image
Sunardi Panjaitan

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Image
Zainul A. Sukrin

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Sibling Goals, 6 Potret Kekompakan Anak-anak Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Image
News

Idulfitri2020

Sederhana, 7 Momen Anies Baswedan Rayakan Lebaran dengan Keluarga di Tengah Pandemi

Image
News

Intip Gaya 6 Istri Kepala Daerah yang Hits Abis!