image
Login / Sign Up

Gonjang-ganjing Pemerintah Atasi Stok Bawang Putih yang Menipis dan Mahal

Wayan Adhi Mahardika

Indepth

Image

Para pekerja saat memilah bawang putih pabrik di Christopher Ranch di Gilroy, California, AS, 29 Maret 2019. Ken Christopher saat berada di kebun bawang putih keluarga Christopher Ranch di Gilroy, California, AS, 29 Maret 2019. Dampak perang dagang antara AS-Cina berdampak baik bagi penjualan bawah putih dalam negeri. Penjualan Bawah putih Christopher Ranch tercatat naik 15 persen pada kuartal terakhir 2018 setelah AS menerapkan bea masuk 10 persen pada impor bawang putih Cina. | REUTERS/Lucy Nicholson

AKURAT.CO Sudah setiap tahun menjelang Ramadan Bawang Putih jadi komoditas pangan yang wajib impor' class='related-tag'>impor karena kebutuhan tanam dalam  tidak mencukupi konsumsi dalam negeri. Tercatat  Sesuai perhitungan Kementerian Pertanian, dibutuhkan lahan seluas 73 ribu hektare (ha) untuk mencapai swasembada Bawang Putih, terdiri dari 60 ribu ha ditujukan untuk bawang konsumsi dan 13 ribu sisanya ditujukan untuk produksi benih.

Saat ini kebutuhan nasional yang mencapai 600 ribu ton per tahun baru bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri dengan syarat luas tanam yang ada minimal 60 ribu ton per hektarr (asumsi produktivitas 10 ton/ha). Untuk mencapai itu, diterbitkannya peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi impor' class='related-tag'>impor Produk Hortikultura (RIPH).

Aturan tersebut mewajibkan setiap perusahaan importir menanam 5 persen dari volume impor' class='related-tag'>impor Bawang Putih  yang direkomendasikan Kementan. Dengan RIPH tersebut pemerintah menargetkan swasembada Bawang Putih terlaksana pada 2021. Namun, impian swasembada pangan kelihatannya masih sulit terealisasi.

baca juga:

Pasalnya data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor' class='related-tag'>impor Bawang Putih pada 2015 tercatat 482.655 ton dan kemudian menurun 7,95 persen menjadi 444.300 ton setahun berikutnya Selain itu, impor' class='related-tag'>impor Bawang Putih meroket 25,15 persen dan mencapai 556.060 ribu ton pada 2017. Tak berhenti di sana, impor' class='related-tag'>impor kembali menanjak sebesar 4,49 persen menjadi 581.077 ton pada 2018.

Tahun ini impor' class='related-tag'>impor Bawang Putih dilakukan kembali setelah pemerintah mengizinkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mengimpor 100 ribu ton Bawang Putih awal tahun ini.  Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan impor' class='related-tag'>impor diambil karena khawatir harga melonjak pada Ramadan dan Idul Fitri.

Terlebih, harga Bawang Putih pada masuk awal Ramadan sempat menyentuh Rp100.000. Bahkan, Darmin mengatakan impor' class='related-tag'>impor 100 ribu ton ini bukan yang terakhir tahun ini. Tambahan impor' class='related-tag'>impor Bawang Putih berpotensi terjadi mengingat defisit Bawang Putih di Indonesia berada pada kisaran 400 ribu ton setiap tahunnya. impor' class='related-tag'>impor tersebut berhasil meredam harga bawang kembali ke harga rata-rata Rp30.000 dengan gerak cepat Kementan dan Kemendag melakukan operasi pasar di berbagai daerah.

Namun tidak semua pihak senang dengan keputusan pemerintah ini pasalnya Organisasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menduga terjadi praktik kartel terkait dengan impor' class='related-tag'>impor Bawang Putih. Syaiful Bahari, Anggota Dewan Pertimbangan Almisbat mengatakan bahwa sejak Februari 2019, pihaknya sudah mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk menerbitkan rekomendasi dan persetujuan impor' class='related-tag'>impor.

Ini karena kurangnya pasokan pasti akan mengakibatkan kenaikan harga Bawang Putih. Akan tetapi, peringatan itu tidak digubris sehingga terjadi kenaikan harga yang mencapai Rp100.000 per kg di beberapa daerah.

“Kami pandang kurangnya pasokan bukan karena anomali pasar, atau harga di daerah asal, Cina mahal, atau ada masalah iklim. Hal ini terjadi karena hambatan rekomendasi impor' class='related-tag'>impor produk hortikultura di Kementan dan surat persetujuan impor' class='related-tag'>impor di Kemendag. Ada apa sebenarnya penundaan ini sampai empat bulan berturut-turut. Sampai saat ini juga pemerintah tidak memberikan jawaban,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Pihaknya menduga terjadi rekayasa pasar yang mengarah pada tindakan kartel jilid kedua yang berhubungan dengan keterlambatan penerbitan Rekomendasi impor' class='related-tag'>impor Produk Hortikultura (RIPH) serta penetapan harga jual sebesar Rp25.000 secara sepihak antara Kementerian Pertanian dan para importir atas nama operasi pasar.

Dugaan tindakan kartel ini menurutnya bertujuan untuk meningkatkan harga jual Bawang Putih yang sempat anjlok pada akhir 2018. Menurutnya, harga Rp25.000 per kg yang disepakati oleh pemerintah dan importir tidak memiliki dasar hukum maupun perhitungan nilai keekonomian yang jelas.

Pasalnya, harga Bawang Putih dari Cina dan dikapalkan ke Indonesia sebesar Rp14.500 sehingga jika dibanderol dengan Rp25.000 dalam operasi pasar, menurutnya masih terlampau tinggi.

“Penetapan harga ini melanggar Undang-undang 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” ucapnya.

Sebelumnya, KPPU pernah memperkarakan 19 perusahaan dalam kasus kartel impor' class='related-tag'>impor Bawang Putih. Dalam perkara dengan nomor registrasi 05/KPPU-I/2013 ini, 19 terlapor terbukti melanggar Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 UU No.5/1999 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Juru bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih menjelaskan, bahwa keterlambatan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dalam menerbitkan RIPH, menyebabkan tersendatnya suplai barang di pasar yang berujung pada kelangkaan dan harga yang meroket.

“Karena itu, KPUU mendorong pemerintah agar RPIH barang yang tidak memiliki pelaku usaha dalam negeri untuk dilindungi, semestinya tidak diperlukan. Kebijakan kuota itu maksudnya untuk melindungi,“ tuturnya.

Bawang Putih, lanjutnya, tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang menanam varietas bawang yang sejenis dengan bawang yang diimpor tersebut sehingga kebijakan rekomendasi impor' class='related-tag'>impor tersebut dianggap tidak beralasan. Bahkan, kebijakan impor' class='related-tag'>impor yang menggunakan dasar kuota sebagaimana yang terjadi selama ini justru menyebabkan masyarakat menanggung harga yang sangat tinggi.

Hal ini bisa dilihat dari jurang harga yang lebar antara harga bawang di negara asal dengan harga yang diterima konsumen di dalam negeri.

“Karena KPPU memiliki tugas melakukan advokasi kebijakan, kami mendorong agar pemerintah mengevaluasi kebijakan RPIH dan mendorong persetujuan impor' class='related-tag'>impor langsung dari Kementerian Perdagangan,” ujarnya.

Pendapat senada diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi, yang merasa pesimis Indonesia bisa mencapai swasembada Bawang Putih pada 2021 mendatang. Alasannya, ia melihat tak ada niat serius dari pemerintah untuk benar-benar meningkatkan produksi Bawang Putih nasional.

Pemerintah sebenarnya sudah punya intensi baik untuk meningkatkan produksi Bawang Putih nasional. Niatan itu tercantum dalam Pasal 32 Permentan Nomor 38 Tahun 2017. Jika ketentuan ini tak diikuti oleh importir, maka Kementan tak akan mengeluarkan rekomendasi impor' class='related-tag'>impor untuk periode berikutnya.

Secara kasat mata, Anton bilang kebijakan ini cukup baik, hanya saja belum berjalan dengan sungguh-sungguh. Ia kerap mendengar laporan dari anggota asosiasinya yang bergerak di budidaya Bawang Putih bahwa jarang sekali ada importir yang mau bekerja sama dengan kelompok tani.

Padahal, importir sesungguhnya tak memiliki kemampuan menggarap lahan mandiri begitu saja, terutama soal lahan, pemupukan, dan proses penanaman. Menurut Anton, kondisi tersebut dibiarkan oleh Dinas Pertanian di beberapa daerah. Dengan demikian, ia menganggap kebijakan 5 persen Bawang Putih impor' class='related-tag'>impor untuk produksi nasional sebatas teori di atas kertas semata.

"Kalau pengusaha serius, harusnya dia melibatkan petani plasma. Sediakan lahan, biar kami yang garap. Tapi laporan hingga hari ini, semuanya tidak ada yang jalan. Saya curiga kewajiban ini hanya dianggap masalah administrasi impor' class='related-tag'>impor," ujarnya menduga.

Tak berhenti di sana, ia juga menilai peta jalan Kementan menuju swasembada Bawang Putih belum jelas. Bahkan, ia mengklaim Kementan tidak tahu mengenai periodisasi jadwal panen Bawang Putih secara nasional. Siklus panen seringkali berubah antar waktu karena masalah iklim, Rekapitulasi data ini, lanjut dia, bahkan tidak dimiliki Kementan.

"Jadi memang kami melihat keinginan pemerintah untuk mencoba menyediakan stok Bawang Putih dalam negeri minim. Sampai detik ini kami belum dapat info dari Kementan tentang rencana program penanaman Bawang Putih untuk mencapai swasembada, memenuhi kebutuhan dalam negeri ini mau dengan apa?," tanyanya.[]

Editor: Ade Miranti

berita terkait

Image

Ekonomi

IHSG Terus Menguat Berkat Membaiknya Perekonomian Global

Image

Olahraga

5 Bintang Mahal yang Gagal di Barcelona, Ada yang Didatangkan Rp2 Triliun!

Image

Ekonomi

IHSG Masih Berfluktuasi tapi Ada Kecenderungan Menguat

Image

Ekonomi

Positifnya Data Ekonomi Negara-negara Maju Buat IHSG Bergairah

Image

Ekonomi

Meski Mantap di Awal Perdagangan, IHSG Bisa Ambruk Tiba-tiba

Image

News

Korupsi Importasi Tekstil, Kejagung Kembali Periksa 5 Pejabat Bea Cukai Batam

Image

Ekonomi

IHSG Sedikit Menguat, Ini Faktor Penyebabnya

Image

Ekonomi

IHSG Mampu Menguat Jelang Rilis Data Inflasi

Image

Ekonomi

Fenomena Window Dressing Selamatkan IHSG

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Wabah Corona

BPJS Kesehatan Relaksasi Tunggakan Peserta Saat Pandemi COVID-19

BPJS Kesehatan lakukan relaksasi tunggakan bagi peserra JKN-KIS di masa pandemi COVID-19.

Image
Ekonomi

Kinerja Pelayanan Bank DKI Sabet Peringkat Terbaik di Sektor BPD

Bank DKI menjadikan kepuasan nasabah sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan.

Image
Ekonomi
DPR RI

DPR Ingin Layanan Internet Lebih Terjangkau Bagi Semua Kalangan

Pada masa wabah seperti saat ini, banyak aktivitas mulai dari pekerjaan hingga kegiatan belajar, banyak yang harus dilakukan secara daring.

Image
Ekonomi

Belanja di Warung Tetangga Diyakini Mampu Buat Toko Tradisional Bersaing dengan Ritel Modern

Pada 2020 ini ditargetkan akan ada 15.000 warung tradisional yang terlibat dalam Program Belanja di Warung Tetangga.

Image
Ekonomi

Gara-gara Hal Ini, BPKN Yakin Jiwasraya Bayar Kewajiban ke Nasabah

Jiwasraya diketahui telah menyelesaikan pembayaran kepada nasabah dengan nilai Rp480 miliar.

Image
Ekonomi

Kena Denda KPPU, Pengamat: Semoga Grab Mau Bayar!

Grab pada akhirnya dikenakan biaya denda sebesar Rp7,5 miliar atas pelanggaran pasal 14.

Image
Ekonomi

Pemerintah Diminta Percepat Keluarkan Protokol COVID-19 di Sektor Industri

Indef meminta pemerintah untuk lebih memperketat dan mengawasi protokol COVID-19 untuk industri.

Image
Ekonomi

Rupiah Melemah Sepekan Terakhir, BI Ungkap Faktor Penyebabnya

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan pelemahan rupiah sepekan ini disebabkan oleh faktor domestik.

Image
Ekonomi

BI Yakin Ekonomi RI Tahun Ini Tak Akan Jeblos ke Jurang Resesi

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo meyakini ekonomi Indonesia pada tahun ini masih jauh dari resesi.

Image
Ekonomi

Tak Hanya Bela Karyawan Gojek, KSPI Juga Soroti Mitra Grab hingga TransJakarta

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan pihaknya tidak hanya membela 430 karyawan Gojek yang di-PHK.

terpopuler

  1. Grab Kena Denda Rp30 Miliar, Hotman Paris: Merusak Iklim Investasi Indonesia

  2. Kalina Octarani Cerita Pengalaman Pahit Menikah dengan Deddy Corbuzier

  3. Pertama Kalinya dalam 60 Tahun, Sony Berubah Nama Menjadi Sony Group

  4. Saham Pizza Hut Ambruk Karena Bangkrut di AS, Sarimelati Kencana Pasrah?

  5. Tunggui Ibunya di ICU Rumah Sakit, Seorang Warga Sleman Malah Positif COVID-19

  6. Novel Baswedan: Lebih Baik Melepas 1.000 Orang Bersalah daripada Menghukum 1 Orang Tidak Bersalah

  7. Sindir Muhammad Nasir Usir Dirut PT Inalum, Dedek Prayudi: Contoh Marah-marah tanpa Isi

  8. Selain Intip Payudara Pengunjung, Pegawai yang Mainkan Zoom CCTV Ternyata Naksir dengan Kasir Starbucks

  9. Amien Rais Sebut Kemungkinan Jokowi Bermain 'Sandiwara Politik', Ruhut: di Matanya Pemerintah Tidak Pernah Ada Baiknya

  10. Mumtaz Rais Digadang-gadang Jadi Menteri Jokowi, PSI: Bukti sebagian Besar Orang Hari ini Sakit Hati

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Image
Zainul A Sukrin

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
News

Jadi Pengusaha Daging, 6 Potret Terbaru Mantan Istri BTP Veronica Tan

Image
News

Lewat YouTube Daniel Mananta, BTP Ungkap Usahanya Pertahankan Rumah Tangga dengan Veronica Tan

Image
News

6 Potret Lawas Kenangan Presiden Soeharto Bersama Keluarga