image
Login / Sign Up

Mendaur Ulang Wacana Usang: Pindah Ibu Kota!

Rizal Mahmuddhin

Indepth

Image

Ilustrasi. Monumen Nasional sebagai ikon dari Ibukota Indonesia, DKI Jakarta.. | AKURAT.CO/Rizal Mahmuddhin

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggaungkan wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia. Rencana tersebut disampaikan Jokowi usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa pekan lalu.

Bukan perihal baru, sebab wacana pindah ibu kota sebenarnya sudah tercetus sejak lama, bahkan dimulai semenjak era kolonial Belanda.

Menilik dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),  wacana pemindahan ibu kota sudah mulai dihembuskan sejak awal abad 20, persisnya pada tahun 1916.  Rencananya, ibu kota Jakarta yang kala itu masih bernama Batavia bakal digeser ke Bandung.

Gagasan tersebut dicetuskan Gubernur Jenderal JP Graaf van Limburg Strirum lantaran menilai kondisi wilayah di pantai utara Jawa kala itu sudah terbilang tak sehat untuk dijadikan kantor pemerintahan, niaga, industri, juga pendidikan.

baca juga:

Sejumlah langkah pun dilakukan pemerintah kolonial Belanda, salah satunya dengan  melakukan pemindahan kantor-kantor penting secara bertahap seperti kantor pertambangan dan energi, bio farma, kantor pos besar serta kantor pusat kereta api.

Namun belum rampung terealisasi, wacana pindah ibu kota era kolonial mengalami tutup buku di tengah jalan lantaran dilipat sejumlah isu resesi dan korupsi. Ditambah meletusnya perang dunia pada tahun 1932 kian membuat wacana tersebut seolah tamat kalimat.

Beralih ke era Soekarno, wacana pindah ibu kota sempat membuka lembaran baru. Hal itu ditandai kala Bung Karno meresmikan kota Palangka Raya di tahun 1957.  Kota ini dinilai memiliki potensi sebagai ibu kota lantaran lokasinya yang strategis dan terletak di tengah-tengah Indonesia.

Namun setali tiga uang seperti era kolonial, visi ini terhambat karena faktor logistik yang menyebabkan sulitnya menyediakan barang bangunan. Ada pula beberapa duta besar yang memilih Jakarta sebagai ibu kota. Akhirnya, Jakarta tetap menjadi pusat pemerintah.

Selanjutnya, pada era kekuasaan Presiden Soeharto, pemindahan ibu kota kembali digaungkan. Ia sempat mengusulkan agar ibu kota di pindah ke Jonggol, Jawa Barat. Alasannya, bila ditakar berdasar jarak, daerah itu terbilang tak jauh dari Jakarta sehingga cukup strategis.

Tercatat, Soeharto pernah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 1 tahun 1997 mengenai pengembangan Jonggol sebagai kota mandiri. Keputusan ini juga tak terlepas dari gagasan Bambang Trihatmodjo.

Namun lagi-lagi, rencana pemindahan ibu kota kembali menemukan jalan buntu lantaran Soeharto keburu lengser dari bangku kekuasaan dan tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998 silam.

Sempat tenggelam pada era kepresidenan BJ Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati, pada tahun 2009, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mencuatkan  rencana pemindahan ibu kota. Keseriusannya dapat tercermin karena di tahun 2013, Presiden SBY mulai fokus pada grand planning. Kala itu, ia menyebut setidaknya butuh waktu hingga 12 tahun untuk memiliki ibu kota baru.

Hal lain yang ditekankan era SBY adalah terkait payung hukum. Menurutnya, dalam realisasi wacana pemindahan ibu kota, mengacu pada Keppres saja tidaklah cukup, melainkan butuh payung hukum yang besar seperti Undang-Undang atau keputusan Sidang MPR.

Dan, setelah mengalami estafet kepemimpinan, kini wacana pindah ibu kota kembali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, pindah ibu merupakan solusi dalam menjawab masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Meski  Presiden Jokowi belum menyampaikan secara rinci daerah mana yang akan terpilih sebagai ibu kota baru,  akan tetapi ia menyebut beberapa kriteria yang harus menjadi bahan pertimbangan.

"Pemilihan lokasi yang tepat harus memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujarnya.

Menyambung wacana presiden, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dalam laporan mengatakan, pemindahan ibu kota itu lantaran beban Jakarta dan Pulau Jawa yang dinilai sudah berlebihan.

Ia menyebut, ada tiga alternatif lokasi yang mengemuka dalam rapat yang digelar oleh Jokowi. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, tapi daerah di sekitar Monas akan dijadikan kantor-kantor pemerintahan.

Alternatif kedua, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta, tetapi masih berada di radius 50-70 kilometer dari Jakarta.

Alternatif ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia. Dari ketiga alternatif tersebut, Bambang mengatakan, Jokowi memutuskan untuk memilih alternatif terakhir.

Dengan pemindahan ibu kota, maka nantinya Jakarta diproyeksi hanya akan menjadi pusat bisnis, sedangkan pusat pemerintahannya dipindah ke luar Pulau Jawa.

"Yang pindah adalah pusat pemerintahan. Administrasi pemerintahannya. Jakarta tetap diposisikan sebagai pusat bisnis dan keuangan di Indonesia," ujarnya.

Sinergi Pemerintah

Ekonom The Indonesian Institute, Muhammad Rifky Fadilah mendukung wacana pemindahan ibu kota yang kembali digaungkan Presiden Jokowi. Ia pun merekomendasikan pemerintah untuk melibatkan seluruh stakeholder yang terkait agar wacana tersebut benar-benar bisa terealisasi dan tak semata terdengar seperti janji surga di hampir setiap era kepemimpinan.

"Supaya tidak sekadar wacana lagi, pemerintah harus benar-benar mengerahkan stakeholder terkait. Kemarin Bappenas sudah keluarkan kajiannya, manfaatnya dan lain sebagainya. Sekarang tinggal pemerintah eksekusi," katanya saat dihubungi Akurat.co.

Rifky menegaskan, pemerintah bisa melibatkan stakeholder dalam perkara besar yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pasalnya, diakui atau tidak, wacana pindah ibu kota memang tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya sinergi dengan pihak-pihak terkait.

"Libatkan semua stakeholder terkait, baik pihak pemerintah melalui BUMN maupun pihak swasta sebagai BUMS. Toh, ini juga bakal menambah intensi untuk berinvestasi dengan nilai anggaran yang digadangkan mencapai Rp400 tirliun," imbuhnya. 

Menurutnya bila memang pemerintah saat ini memandang perlu terhadap upaya pemindahan ibu kota. Maka harus konsisten dan berkomitmen untuk mengeksekusi hal tersebut menjadi kebijakan. Sehingga ibu kota memang benar-benar bisa dipindahkan dalam rangka mengurangi beban Jakarta dan pemerataan ekonomi.

"Sebaiknya pemerintah harus cekatan dan tegas untuk segera mewujudkan wacana ini, jangan maju-mundur lagi," pungkasnya.

Skema Anggaran

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun melontarkan ide terkait cara menekan anggaran negara dalam upaya merealisasikan wacana pemindahan ibu kota.

Menurutnya, pembangunan fasilitas pemerintahan di ibu kota baru nanti bisa dilakukan tanpa menggunakan uang negara.

“Ketika ibu kota negara sudah dipindah ke lokasi baru, pembangunan untuk gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan bisa dilakukan dengan nol rupiah. Artinya pembangunan gedung pemerintahan di lokasi baru tanpa membebani APBN,” ujar Misbakhun.

Wakil rakyat Komisi XI yang membidangi keuangan dan anggaran itu lantas menjelaskan idenya. Menurutnya, gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang akan ditinggalkan bisa diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada swasta. Selanjutnya, pihak swasta yang menggunakan gedung-gedung milik negara tersebut diwajibkan membangun kantor-kantor pemerintahan di ibu kota baru RI.

“Jadi swasta membangun gedung pemerintahan di ibu kota baru RI sebagai Biaya sewa penggunaan gedung-gedung negara di Jakarta,” jelasnya.

Legislator Golkar itu menambahkan, skema penggunaan dan pengelolaan lahan ataupun gedung milik pemerintah kepada swasta tidak mengubah status kepemilikan. Artinya, lahan dan gedung tetap milik pemerintah sepenuhnya.

“Nantinya swasta yang mendapatkan hak pengelolaan diwajibkan membangun gedung perkantoran dan semua fasilitas pendukung yang dibutuhkan di ibu kota baru. Mereka diberi hak selama 50 tahun yaitu dua kali periode HGB (hak guna bangunan, red) untuk memanfaatkan gedung-gedung di Jakarta yang ditinggalkan oleh kementerian dan lembaga karena pindah ke ibu kota yang baru,” paparnya.

Mantan amtenar di Kementerian Keuangan itu meyakini hal tersebut sangat mungkin bisa dilakukan. Pasalnya dengan skema itu, baik pemerintah maupun swasta bakal sama-sama diuntungkan.

“Karena Jakarta masih tetap sebagai ibu kota perekonomian dan swasta butuh perkantoran. Nantinya kelebihan Biaya dari pemberian hak kepada swasta akan menjadi PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red),” tuturnya.

Misbakhun menambahkan, payung hukum untuk pemindahan ibu kota juga harus disiapkan. Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga siap menginisiasi rancangan undang-undangnya di DPR.

“Jika perlu dibuatkan undang-undang khusus terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi baru. Yang penting anggaran bisa ditekan, tetapi pemindahan ibu kota RI tetap terealisasi,” ujarnya.

Sebagaiman diketahui, Bappenas telah menghitung estimasi kebutuhan anggaran untuk membiayai pemindahan ibu kota negara. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, pemindahan ibu kota RI diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp323 triliun hingga Rp466 triliun.[]

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image

Ekonomi

Tengku Zul: Menjual Tanah Murah untuk Investor? Ujung-ujungnya Anak Bangsa Jadi Kuli

Image

News

Wabah Corona

PDIP: Covid-19 Masalah Bersama, Kami Siap Pasang Badan Bagi Presiden Jokowi

Image

News

Covid-19 Masalah Bersama, PDIP Pasang Badan untuk Pemerintahan Jokowi

Image

News

Wacana Reshuffle Kabinet dari Jokowi, Mendes: Saya Menyikapi Itu Sebagai Sebuah Warning Kepada Pembantu-pembantunya

Image

News

HUT Bhayangkara ke-74

HUT Bhayangkara ke-74, Ini Tujuh Instruksi Presiden Jokowi untuk Polri

Image

Olahraga

Piala Dunia U-20 2021

Menpora Pastikan Struktur INAFOC Tidak akan Didominasi Internal Kemenpora

Image

News

Polri Serahkan 279 Paket Sembako untuk Buruh Kali Pesanggrahan

Image

Olahraga

Piala Dunia U-20 2021

Presiden Tunjuk Menpora Jadi Ketua INAFOC Piala Dunia U-20 2021

komentar

Image

2 komentar

Image
Resta Apriatami

perlu kajian yg benar-benar matang

Image
Arabella Puteri

Betul sekali

terkini

Image
Ekonomi

Bos Jiwasraya Beberkan Penyebab Kasus Gagal Bayar

Masalah pun kian bertambah ketika pada Januari 2020 jajaran BPK juga menemukan adanya manipulasi pencatatan laporan keuangan.

Image
Ekonomi

BNI Syariah Luncurkan Program Tunjuk Rumah DP Nol Persen

Karena program ini menggunakan tarif khusus, periode penjualan dibatasi oleh ketersediaan kuota.

Image
Ekonomi

Nilai Inti 'Akhlak' Diharap Mampu Buat BUMN Sebagai Eksportir Talenta

Selama ini BUMN-BUMN merupakan unit yang berdiri sendiri-sendiri.

Image
Ekonomi

Kadin: Restrukturisasi Kreditur Melonjak, Jika Pemulihan Ekonomi Lambat

Tekanan terhadap dunia usaha akibat pandemi COVID-19, terutama UMKM sangat besar.

Image
Ekonomi

Ramai Hoax Soal Kondisi Perbankan, BTN Jamin Likuiditasnya Aman

Berita hoax tersebut, akan membuat bank sehat menjadi sakit karena adanya penarikan dana besar-besaran (rush).

Image
Ekonomi

Masih Lesu Dihantam COVID-19, Bisnis Waralaba Diprediksikan Kembali Bugar di 2021

Levita Ginting Supit mengakui bisnis waralaba lesu karena terdampak pandemi COVID-19.

Image
Ekonomi

Produk Makanan dan Minuman RI Masih Berpeluang Tumbuh di Pasar AS

Kemendag: Produk makanan dan minuman (mamin) asal Indonesia masih tetap berpeluang tumbuh di pasar Amerika Serikat.

Image
Ekonomi

Bos BTN Sebut Permintaan KPR Subsidi Naik 75 Persen

Pahala Mansury menyebutkan permintaan KPR bersubsidi per 25 Juni 2020 meningkat hingga 75 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Image
Ekonomi

Tengku Zul: Menjual Tanah Murah untuk Investor? Ujung-ujungnya Anak Bangsa Jadi Kuli

Tengku Zulkarnain mengomentari kebijakan pemerintah yang bakal memberikan kemudahan kepada investor asing.

Image
Ekonomi

Pupuk Indonesia Targetkan Anak Usaha Raih Sertifikat Anti Penyuapan Agustus 2020

Sertifikasi itu diharapkan dapat mendukung Pupuk Indonesia Group untuk mampu mencegah dan mengendalikan potensi fraud yang sekiranya terjadi

terpopuler

  1. Kompol Ocha, Polwan Cerdik Yang Ditakdirkan Memberantas Peredaran Narkoba

  2. Polisi Tak Membantah Keributan John Kei vs Nus Kei Dipicu Video Bentrokan Dua Kubu

  3. Ricky Vinando: Benny Tjokro Tak Fitnah dan Cemarkan Nama Baik Ketua BPK

  4. Sepupu Ungkap Sifat Dermawan Baim Wong Hanya Bohongan

  5. Adegan Sinetron ini Bikin Geger, Warganet Sebut Ada Kejanggalan

  6. Izin Reklamasi Ancol Diterbitkan, Relawan Anies-Sandi: Kami Sangat Kecewa, Kalau Tidak Mencabut Kepgub Itu Kami Terus Melawan

  7. Dulu vs Sekarang, Lihat 5 Perbandingan Wajah Pesepak Bola Saat Tua dan Muda

  8. 40 Tahun Bersahabat, 7 Potret Kedekatan Retno Marsudi dan Sri Mulyani

  9. Ronaldo hingga Messi, Lihat 5 Pemain Bola Ini Jika Mereka Berkarier Jadi Pelatih Usai Pensiun

  10. Jenderal Idham Azis Berkelakar: Saya Agak-agak Goblok Saja Jadi Kapolri, Gimana Kalau Saya Pinter

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Image
Zainul A Sukrin

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Image
Yusa’ Farchan

Menjaring Suara di Tengah Pandemi; Catatan Pilkada Serentak 2020

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
News

6 Potret Lawas Kenangan Presiden Soeharto Bersama Keluarga

Image
News

40 Tahun Bersahabat, 7 Potret Kedekatan Retno Marsudi dan Sri Mulyani

Image
News

5 Fakta Menarik Orias Petrus Moedak, Dirut PT Inalum yang Sempat Berdebat dengan Anggota DPR RI