image
Login / Sign Up

Mencermati Strategi Jokowi dan Prabowo Naikkan Rasio Pajak, Sudah Tepatkah?

Siti Nurfaizah

Image

Pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin (kiri) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (kanan) bersalaman jelang debat visi, misi dan gagasan di panggung debat capres dan cawapres kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat penutup kali ini mengusung tema Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Keuangan, Investasi dan Industri | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Sejak debat pilpres pertama hingga terakhir, publik atau masyarakat disuguhkan beragam visi dan misi kedua pasangan calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres).Salah satu sektor yang selalu dibahas dan menjadi hal menarik yakni rasio pajak.

Seperti kita ketahui, rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini menyatakan jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa berbanding dengan pendapatan nasional atau PDB di masa yang sama.

Kedua paslon memiliki strategi masing-masing jika terpilih nanti untuk bisa menaikkan rasio pajak. Seperti pasangan kubu 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang pada debat putaran terakhir pada Sabtu, 13 April 2019 lalu, menyinggung soal rendahnya tax ratio yang hanya mencapai 10 persen. Padahal menurutnya, saat orde baru yakni tahun 1997, tax ratio pajak pernah mencapai 16 persen.

baca juga:

Selain itu, dengan rendahnya tax ratio,  Prabowo juga menyebut Indonesia kehilangan USD60 miliar per tahun. Prabowo juga menyebut tax ratio Indonesia juga masih lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand yang tax rationya mencapai 19 persen. 

Oleh karena itu, dirinya menjanjikan paling tidak dapat mengembalikan tax ratio kembali meningkat mencapai 16 persen dengan meningkatkan transparansi dan pemanfaatan teknologi.

Disisi lain, timnya juga akan menginisiasi pembentukan Badan Penerimaan Negara yang terpisah dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sementara, capres 01 Joko Widodo (Jokowi) menilai akan terjadi overheating atau guncangan ekonomi apabila pemerintah mengejar tax ratio menjadi sebesar 16 persen dalam setahun.

Jokowi juga menyebut, bahwa upaya memperluas basis pajak selepas program amnesti pajak perlu dilakukan secara bertahap. Disisi lain juga untuk meningkatkan basis pajak perlu difokuskan dengan melakukan reformasi pajak pada pelayanan.

Jika mencermati strategi kedua paslon, menurut pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang optimal, memang setidaknya dibutuhkan level tax ratio 16 persen.

"Ingin mencapai 16 persen tentu sah dan baik, tapi tanpa peta jalan dan strategi yang tepat, justru berpotensi menciptakan ketidakadilan baru," katanya kepada Akurat.co.

Selain itu, lanjut Yustinus, tax ratio Indonesia memang tidak pernah lebih tinggi daripada tax ratio selama era Reformasi, bahkan lebih rendah dibanding tax ratio 2017.

Sedangkan, soal tax ratio Indonesia yang dibandingkan dengan negara Singapura, menurut Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam hal tersebut tidak tepat. 

"Saya tidak sarankan Singapura tolak ukur. Singapura itu negara preferensial tax rasio yakni negara yang mberikan perlakuan spesial terhadap subyek pajak atau pelaku usaha dengan penghasilan-penghasilan tertentu," ujarnya kepada Akurat.co.[] 

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Iptek

Lebanon Batalkan Pajak WhatsApp Pasca Protes

Image

News

Pelantikan Presiden

Megawati, SBY, Hingga Prabowo akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Image

News

Sandiaga Mengaku Ditawari Balik Jadi Wagub DKI, PKS: Bro Sandi Bukan Tipe Ingkar Janji

Image

News

Terancam Jadi Oposisi Seorang Diri, HNW: Saya Sih Yakin, PKS Nggak Akan Dibiarkan Menjomblo

Image

Ekonomi

BI Meyakini Kecil Kemungkinan Keluarnya Dana Repatriasi Amnesti Pajak

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image

News

Prabowo Siapkan Jabatan Baru untuk Fadli Zon di Pemerintahan Jokowi

Image

Ekonomi

Industri yang Berikan Vokasi Bisa Kurangi PPh Bruto Secara Mandiri

Image

News

Tiga Sikap Politik Prabowo dalam Rapimnas di Bogor

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Harga Emas Merosot Setelah Naik Dua Hari Berturut-turut

Karena logam mulia tertekan oleh penjualan teknis (technical selling) investor menyusul kenaikan dalam dua sesi sebelumnya.

Image
Ekonomi

Harga Emas Merosot Setelah Naik Dua Hari Berturut-turut

Karena logam mulia tertekan oleh penjualan teknis (technical selling) investor menyusul kenaikan dalam dua sesi sebelumnya.

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Begini Pesan Terakhir Sri Mulyani untuk Menteri yang Menggantikannya Nanti

Sri Mulyani minta Menkeu penerus fokus pada upaya perbaiki dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Image
Ekonomi

Kucuran Kredit Perbankan untuk UMKM Cuma 20 Persen dari Rp5.300 Triliun

Salah satu penyebab belum berkembangnya UMKM secara signifikan adalah rendahnya kucuran kredit perbankan yang ditujukan untuk sektor UMKM.

Image
Ekonomi

Wall Street Melemah Imbas Beragamnya Laporan Kinerja Perusahaan

karena para pelaku pasar mencerna sejumlah hasil kinerja perusahaan dan berita perusahaan yang beragam.

Image
Ekonomi

Dolar AS Melempem Imbas Adanya Kesepakatan Baru Brexit

Penguatan ini di tengah optimisme Brexit setelah Inggris dan Uni Eropa mengumumkan pada Kamis (17/10/2019) bahwa ada kesepakatan baru.

Image
Ekonomi
Pelantikan Presiden

Pamit dari KKP, Susi Harap Perpres No 44 Terus Dijaga

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpesan agar Peraturan Presiden (Perpres) No.44 tahun 2016 terus dijaga.

Image
Ekonomi

Raup Untung Anti Buntung, Ini 7 Langkah Sakti Investasi Saham Bagi Pemula

Image
Ekonomi

Rencana Ekonomi Jokowi Jilid II Malah Akan Hancurkan Masyarakat Pesisir

RPJMN pemerintah yang baru nantinya akan berfokus memperkuat investasi.

Image
Ekonomi

Menteri Susi Blak-blakan, Bagaimana Kapal Asing Kuras Kekayaan Ikan RI Habis-habisan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bagaimana pemberian konsesi kepada kapal asing ternyata malah merugikan.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Daripada Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Lebih Cocok Jadi Menteri Ini

  2. Staf Protokoler Wali Kota Medan yang Tabrak Petugas KPK Akhirnya Serahkan Diri

  3. 10 Potret Manis Annissa Soebandono Tampil Anggun di Kehamilan Anak Pertama

  4. 12 Jam Digeledah, KPK Angkut Empat Koper Berkas Dari Ruangan Wali Kota Medan

  5. Tifatul Sembiring: Kenapa UAS Terus Dilarang? Apakah Sikap Ini Dilatari Islamphobia?

  6. KPK Peringatkan Gubernur Sumut Tak Halangi Proses Hukum

  7. Akun Twitter Rocky Gerung Dicuri, Ferdinand: Pembunuhan Akun Tak Dibenarkan

  8. Polisi Bekuk 22 Orang Rencanakan Teror Pelantikan Presiden

  9. Said Didu Sebut Sri Mulyani Anti Kritik, Marzuki Alie: Lama-lama Merasa Hebat Lebih Dari Tuhan

  10. KPK Ditantang Bongkar Korupsi Gajah dan Naga, Jangan Hanya Kelas Bupati atau Wali Kota

Available

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Available

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
News

Ciri Khas 7 Presiden RI dari Soekarno hingga Jokowi, Ada yang Lebih Suka Batik daripada Jas

Image
News

Dicekal DPR hingga Dituding Jual Aset Pertamina, ini 5 Kontroversi Menteri BUMN Rini Soemarno

Image
Ekonomi

Masuk 'Asia's Power Businesswomen' Forbes, ini 5 Fakta CEO Ruparupa Teresa Wibowo