image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Reformasi dan Memperkuat Institusi Pajak Bisa Atasi Masalah Kebocoran

Siti Nurfaizah

Image

Ilustrasi - Pajak | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan angka APBN Indonesia mestinya Rp4.000 triliun. Sementara saat ini, total APBN hanya mencapai Rp2.000-an triliun.

Merujuk fakta tersebut, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyampaikan bahwa memang penerimaan negara kurang optimal. Dan ini diduga adalah menjadi suatu kebocoran yang terjadi di dalam struktur anggaran.

Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai dugaan kebocoran itu terjadi karena aktivitas shadow economy yang tidak dijangkau oleh pemerintah dan potensi pajak yang ada didalamnya justru menguap begitu saja.

baca juga:

Kebocoran juga terjadi akibat kegagalan pemerintah dalam menentukan tarif dan basis pajak. Menurutnya, target yang dipatok untuk penerimaan pajak di Indonesia ternyata baru 50% dari potensi yang ada.

Dengan kondisi itu, pendapatan negara mengalami kehilangan potensi sebanyak dua kali. Pertama dari segi perhitungan target sudah hilang 50%. Lalu kedua, dari target yang hanya 50% dari potensi yang ada juga tidak bisa dipenuhi. Gambaran ini menunjukkan bahwa rasio antara penerimaan pajak terhadap potensinya tidak optimal.

“Akibatnya penerimaan pajak kita menjadi tidak optimal karena pemerintah tidak fokus pada upaya memperkuat basis pajak,” jelas Kusfiardi di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Co-Founder FINE Institute ini memaparkan, titik kebocoran lainnya adalah offshore tax evasion yang masih belum bisa diatasi walaupun sudah ada instrumen automatic exchange of information (AEoI). Begitu pula dengan base erosion and profit shifting (BEPS) atau menempatkan penghasilan di negara yang memberikan fasilitas pajak rendah.

“Kebocoran lainnya ada manipulasi data alias unreported and unpaid tax, pelaporan pajak tidak sesuai dengan data,” urainya.

Kusfiardi lalu memaparkan tolak ukur kebocoran juga bisa terlihat dari GDP Indonesia terus naik dari tahun ke tahun, namun tax ratio-nya fluktuatif. Sementara idealnya, kemajuan perekonomian suatu negara linier dengan tax ratio.

Sebagai gambaran, di kawasan ASEAN, PDB Indonesia merupakan yang tertinggi, untuk Asia diurutan kelima, dan urutan ke lima belas dunia. Namun tax ratio Indonesia justru lebih rendah dibanding nilai rata-rata tax revenue to GDP ratio dunia di level 15,06% (World Bank: 2016).

“Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Malaysia 14,4%, Filipina 13,67%, Singapura 14,29%, dan Kamboja 15,3%,” sambung Kusfiardi.

Karena itu, Kusfiardi mendesak adanya pembenahan regulasi dan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance). Tujuannya, agar bisa meningkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak bisa meningkat.

“Maka biaya kepatuhan (compliance cost) juga harus diperhatikan.Dengan semakin rendah biaya yang ditanggung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, semakin tinggi kepatuhan pajak,” jelasnya.

Selain itu, Kusfiardi juga meminta penguatan kewenangan otoritas pajak dengan cara melepas lembaga perpajakan dari Kementerian Keuangan, menjadi lembaga otonom yang bertanggung jawab kepada presiden. Pemisahan ini disertai dengan sejumlah kewenangan yang memperkuat lembaga otoritas pajak.

“Sayangnya sepanjang pemerintahan Jokowi tak pernah merealisasikan dengan sungguh-sungguh agenda kebijakan untuk mengatasi kebocoran pendapatan negara yang disebut oleh KPK,” tandasnya. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Politikus PSI Sebut Luthfi Menipu Karena Bukan Pelajar, Veronica: Terus Masalahnya Dimana?

Image

News

Pemuda Korban Demo Rusuh Meninggal, #AkbarAlamsyahDukaDemokrasi Trending Topik

Image

News

Dandhy Laksono: Mari Berdampingan Melanjutkan #ReformasiDikorupsi dan 7 Desakannya

Image

News

DPR RI

Tak Kuat Nahan Perihnya Gas Air Mata di DPR, Sejumlah Polisi Dievakuasi

Image

News

Pocong Temani Mahasiswa Unsil Berdemo di DPR RI

Image

News

Jansen Ingatkan Pimpinan MPR Jangan Remehkan Aksi Mahasiswa Saat Ini

Image

News

Cerita Sosiolog Tamrin Tomagola Liburkan Mahasiswa UI yang Ikut Demo Turunkan Soeharto

Image

News

RKUHP Tidak Masuk Agenda Rapat Paripurna DPR Besok, Demonstran Diminta Terus Bergerak

Image

News

Dukung Aksi #ReformasiDikorupsi, Putri Gus Dur: The Game Has Changed Tuan Puan Penguasa

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Luhut Klaim Berubahnya Status Negara Indonesia, Tak Akan Hilangkan Insentif Dagang AS

Bila Indonesia mendapat fasilitas GSP, nantinya bisa memangkas bea masuk impor.

Image
Ekonomi

Pertamina Minta Insentif Untuk Turunkan Harga Gas Industri

Melalui aset di hilir pun perusahaan ingin LMAN menghapus sewa aset kilang.

Image
Ekonomi

Lelang SBSN, Pemerintah Serap Dana Rp7 Triliun

Pemerintah menyerap dana Rp7 triliun dari lelang empat seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Image
Ekonomi

Tips Memilih Reksa Dana yang Aman Terhindar dari Gonjang-ganjing Pasar

Isu negatif seringkali menerpa industri reksa dana akhir-akhir ini. Beberapa kasus membuat cemas para investor.

Image
Ekonomi

BEI Akan Perbaiki Mekanisme Minimalisir Pergerakan 'Aneh' Saham

Bursa Efek Indonesia akan memperbaiki mekanisme pergerakan saham.

Image
Ekonomi

Imbas Corona, Pemerintah Diskon Tiket Penerbangan 30 Persen

Pemerintah akan memberikan insentif berupa diskon tiket pesawat domestik sebesar 30 persen mulai Maret 2020.

Image
Ekonomi

Virus Corona Makin Parah, Rupiah Makin Lemah

Nilai tukar rupiah pada akhir perdagangan Selasa (25/2/2020) melemah 0,09% atau 13 poin ke Rp13.883 per satu dollar AS di pasar spot.

Image
Ekonomi

Ada Kesamaan, Omnibus Law Bakal Berbenturan dengan RUU Minerba?

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan menilai terdapat tabrakan dan kesamaan antara RUU Cipta Kerja dengan RUU Minerba.

Image
Ekonomi

DPR Minta Menteri KKP Agar Segera Perbaiki Polemik Regulasi Kelautan dan Perikanan

Hasil revisi aturan juga bakal diserahkan secara tertulis kepada Komisi IV DPR RI.

Image
Ekonomi

Sandiaga Uno Prihatin Banjir Jakarta Bikin UMKM Merugi

Mantan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku prihatin dengan kejadian banjir pada hari ini yang bisa merugikan sektor UMKM.

terpopuler

  1. Didakwa Bersalah dalam Kasus Penganiayaan, Nikita Mirzani Terancam Dua Tahun Penjara

  2. Dibuka Kembali Setelah 40 Tahun, 5 Fakta Menarik Rumah Bordil Kuno 'House of Lovers' di Pompeii

  3. Pengakuan Pembina Pramuka Tersangka Susur Sungai, Ada yang Tinggalkan Siswa untuk Transfer Uang

  4. Kawasan Istana Negara Terendam Banjir, Anak Buah Anies: Nggak Sampai Masuk ke Dalam

  5. Yunarto Lapor Anies Gegara Rumah Kebanjiran Lagi, Fadjroel: Ya Allah, Hampir Tenggelam Rumahmu Bro? Hati-hati Bro

  6. Sebelum Alisson Becker, 3 Kiper Liverpool Era Klopp Ini Suka Blunder

  7. Pengunduran Diri Diterima, Mahathir Tetap Jadi PM Sementara

  8. Survei Median: Kelompok 212 Lebih Pilih Anies di Pilpres 2024 Ketimbang Prabowo

  9. Peneliti Temukan Obat Hipertensi yang Lebih Efektif Turunkan Tekanan Darah

  10. 5 Kisah Cinta Ahmad Dhani dan Maia Estianty yang Penuh Perjuangan dan Air Mata

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

Image
Girindra Sandino

Tujuh Analisa dan Persoalan Urgen Pilkada 2020

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

Tewas Saat Luncurkan Roket Buatannya, Ini 6 Fakta Menarik Penganut Bumi Datar Mike 'Mad' Hughes

Image
Ekonomi

7 Fakta Menarik Ryan Angkawijaya, Sukses Raup Omzet Rp250 Juta Per Bulan dari Arum Manis

Image
News

Masuk 30 Under 30 Forbes, 10 Pesona Cucu Luhut Pandjaitan Faye Simanjuntak