image
Login / Sign Up

Menabuh Genderang Perang Dagang Karena Sawit, Solusi atau Bumerang?

Wayan Adhi Mahardika

Indepth

Image

Dua unit truk mengangkut buah kelapa sawit di kawasan perkebunan sawit PTPN VI, Sariak, Pasaman Barat, Sumatra Barat, Sabtu (1/12/2018). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, sektor kelapa sawit menghadapi penurunan harga crued palm oil (CPO) sebesar 24 persen, dari 636 dolar AS per ton menjadi 485 dolar AS per ton hingga akhir Oktober 2018. | ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

AKURAT.CO Hubungan dagang antara negara produsen kelapa sawit di ASEAN, dengan Uni Eropa makin panas. Pasalnya, Komisi Uni Eropa berencana untuk menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 2030. 

Karena hal tersebut banyak masyarakat menilai tindakan Uni Eropa dan ancaman retalasi negara penghasil sawit bisa menjadi poros baru perang dagang antara negara berkembang dan maju.

Namun beberapa kalangan pengamat mengatakan bentuk balas dendam atau retalisasi itu tidak dibutuhkan dan malah menambah masalah baru.

baca juga:

Kerugian menabuh genderang perang dengan Uni Eropa

Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi menyebut membalas dengan mengancam tidak akan menyelesaikan masalah. Ini justru akan memperbesar masalah. 

Menurut dia, pemerintah hendaknya mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang tengah dirundung ketidakpastian. "Faktanya bahwa tensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China belum sepenuhnya mereda, sehingga boikot sawit akan memaksa Indonesia harus mencari pangsa pasar non tradisional," kata dia.

Berdasarkan hasil kajian Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen UI, Uni Eropa adalah salah satu kawasan yang bisa menjadi alternatif pasar baru, lantaran potensi pasarnya belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah menghindari segala konflik dengan Uni Eropa serta menempuh jalur perundingan maupun negosiasi dalam penyelesaiaan sengketa kelapa sawit. 

Alih-alih mengancam Uni Eropa, langkah retalasi bisa menjadi ancaman balik bagi Indonesia. Alasannya, saat ini RI dan Uni Eropa tengah melakukan perundingan perdagangan komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Salah-salah bersikap, pemerintah akan terkendala merancang perjanjian yang lebih komprehensif. 

Selain itu, Indonesia sebagai negara berkembang mendapatkan kelonggaran tarif lewat skema Generalized System of Preferences (GSP) dari Uni Eropa. Lewat skema ini, beberapa produk Indonesia yang masuk ke Uni Eropa mendapat tarif lebih rendah. 

"Fasilitas GSP ini akan berakhir di 2019 atau 2020, karena itu ditentukan secara unilateral oleh Uni Eropa. Mereka bisa saja me-review atau bahkan tidak memperpanjang lagi, pada akhirnya yang rugi Indonesia," imbuhnya. 

Selain itu dari pihak LSM, Irfan Bahktiar Team leader Sustainable Palm Oil menyarankan agar pemerintah tidak lebay dan pemerintah perlu menyiapkan jawaban yang dilengkapi dengan data komprehensif terkait kondisi industri sawit Indonesia. Jawaban dan data yang dilampirkan itu harus mampu mempertegas kondisi sawit Indonesia tidak sesuai dengan tuduhan Uni Eropa. 

Menurut Irfan bargaining Indonesia sebenarnya sawit itu sendiri karena dia yakin masih dibutuhkan oleh UE. Untuk itu menurutnya Indonesia harus terima isu deforestasi dan mulai berkomitmen memperbaiki sawit secara terus menerus.

"Harusnya kita lihat apa masalah kita, jika deforestasi tunjukan data dan perlihatkan kita menyeselasikan masalah, kita tidak boleh mengelak memang ada salah di kita. Namun Uni Eropa juga tidak boleh menekan Indonesia pada  kasus yang sudah terjadi lama," ungkapnya.

Pelajaran penting bagi Indonesia untuk berinovasi

Selain itu Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengatakan kasus diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa harus menjadi pelajaran agar Indonesia tidak bergantung pada ekspor komoditas. "Ekspor kita tidak bisa terus menerus kita genjot," imbuhnya

Ekonom senior itu menjelaskan pasar Eropa bukan satu-satunya pasar yang bisa disasar oleh produk sawit Indonesia. India, kata dia, juga merupakan pasar yang prospektif. Sayangnya, kebijakan bea masuk impor yang tinggi di India hingga 50 persen menjadi kendala besar bagi Indonesia.

Oleh karena itu, Faisal Basri menyarankan lebih baik menggenjot ekspor sawit ke India, karena pengusaha sawit masih bisa membuka fasilitas produksi sawit di negara tersebut.

"Yang harus kita lakukan adalah bikin pabrik di India, pakai produk kita. Pengusaha sawit kita hebat-hebat kok, pasti bisa," tuturnya.

Opsi lain yang kini mulai dilakukan pemerintah, lanjut dia, yakni dengan mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati melalui program B20 dan B30. Pemerintah bahkan tengah membidik untuk bisa mengembangkan B100 yang akan secara penuh memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar.

Faisal mengingatkan proses gugatan ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) akan memakan waktu lama. Belum lagi Indonesia selalu kalah dalam gugatan ke WTO sehingga opsi yang paling tepat saat ini adalah melakukan upaya diplomasi.

"Proses di WTO biasanya lama dan kita hampir selalu kalah, mulai dari kasus otomotif (mobil Timor) dan produk pertanian (soal produk hortikultura)," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla  mengatakan akan segera melakukan balasan, atau retaliasi, kepada Uni Eropa jika kawasan itu memboikot produk kelapa sawit Indonesia.

"Kalau seperti tadi, oke kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan," kata wapres (26/3/2019) lalu.

Menurut Wapres, industri kelapa sawit merupakan salah satu industri besar di Indonesia yang menyangkut sekitar 15 juta orang yang bekerja langsung maupun tidak langsung di komoditas itu. Kalla menjelaskan Indonesia dan Eropa merupakan pasar yang besar.

Dia mengatakan jika Eropa menahan produk minyak sawit Indonesia melalui aturan, pemerintah juga bisa melakukan upaya yang sama kepada produk asal Eropa. "Biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada," jelas JK.

Pemerintah juga akan mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Misbakhun Berbagi Jurus Kampanye Positif Sawit Via Medsos

Image

Ekonomi

JK Tagih Janji Cina Tingkatkan Impor Sawit Dari Indonesia

Image

Ekonomi

Pemerintah Pakai Isu Nasib Petani Lawan UE Terkait Diskriminasi Sawit?

Image

Ekonomi

RI Disebut Deindustrialisasi, JK: Itu Tidak Benar!

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

CEK FAKTA: Sandiaga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Stagnan, Benarkah?

Image

Ekonomi

Faisal Basri: Akal sehat dan Kesadaran Nurani Bimbing Saya Memilih Jokowi

Image

Ekonomi

Menko Darmin Paparkan Hasil Upaya Diplomasi ke Uni Eropa

Image

Ekonomi

Negara-negara Ini Bisa Hidup Tanpa Asing Seperti Ucapan Prabowo, Apa Saja?

Image

Ekonomi

Perjanjian Dagang Internasional Tidak Mampu Selesaikan Masalah Ekspor Impor Indonesia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Mompreneur Penopang Ekonomi Keluarga Saat Pandemi

UMKM membuktikan diri sebagai bisnis yang tahan banting, bahkan menjadi penyelamat ekonomi keluarga.

Image
Ekonomi

Ada Modus Baru Penjahat di Ruang ATM, Cegah dengan 7 Langkah Ini

Untuk menjaga agar Anda tidak menjadi korban kejahatan teknologi di ATM, Anda dapat melakukan langkah praktis berikut ini.

Image
Ekonomi

Kemenperin Dorong Peningkatan TKDN Produk Farmasi

Kemenperin terus mendorong terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dalam negeri.

Image
Ekonomi

Di Forum G20, Kemenparekraf Sebut Pentingnya Peningkatan Kompetensi SDM

Pemerintah Republik Indonesia mengusung isu pentingnya peningkatan kompetensi atau upskilling dan reskilling SDM pariwisata.

Image
Ekonomi

Himbara Pastikan Dana Tunai Program Bansos Tersalurkan dengan Baik

Himbara menyampaikan dana tunai untuk program dana bansos ke masyarakat tersalurkan dengan baik.

Image
Ekonomi

Edhy Prabowo Bantah Beri Perlakuan Istimewa Terkait Izin Ekspor Benih Lobster

Edhy Prabowo menepis tudingan bahwa dirinya memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu terkait pemberian izin ekspor benih lobster.

Image
Ekonomi
DPR RI

Tak Hanya Ekspor, DPR Ingin KKP Kedepankan Budidaya Benih Lobster

di perairan Indonesia ada sekitar 26 miliar benih lobster.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Kemenparekraf Ajak Para Pelaku Pariwisata di 20 Desa Wisata Ikuti Gerakan BISA

Kemenparekraf ajak 20 desa wisata untuk mengikuti gerakan BISA sebagai bentuk dukungan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Image
Ekonomi

Pemerintah Mau Pajaki Sepeda dan Berlakukan Emisi Kendaraan Bermotor, Tengku Zul: Maju Kena, Mundur Kena, Diam Juga Kena

Tengku Zulkarnain menyinggung rencana pemerintah yang bakal berencana memberlakukan cukai emisi kendaraan bermotor.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Sri Mulyani: Penandatanganan SKB Burden Sharing dengan BI Akan Segera Dilakukan

Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan segera melakukan penandatanganan SKB terkait bagi beban atau burden sharing.

terpopuler

  1. Kasus Sarang Burung Walet, Gus Sholeh: Bersalah Atau Tidak Baiknya Novel Buktikan di Pengadilan

  2. Polisi Periksa CCTV di Sekitar Lokasi Ledakan di Menteng

  3. Tanggapi Pelaporan Terhadap Denny Siregar, Mustofa: Sekali-kali Orang Kayak Gini Diborgol di Depan Juru Foto Media, Biar Kapok!

  4. Ancaman Amuba Pemakan Otak Bayangi AS, Warga Dilarang Basuh Hidung Pakai Air Keran

  5. Pandemi COVID-19, Dokter Tekankan untuk Hilangkan Kebiasaan Tak Sehat

  6. Pengakuan Saksi Ledakan di Menteng: Ada Orang Ngelempar Plastik ke Arah Mobil Pajero, Kemudian Dwuarrrr... Meledak

  7. Ayu Ting Ting Ungkap Status Hubungannya dengan Didi Riyadi

  8. Viviane Tidak Pernah Larang Sammy Simorangkir Touring Motor

  9. Ditemukan Mutasi Baru Virus Corona, Lebih Cepat Menular namun Sakitnya Tak Lebih Parah

  10. Polisi Pastikan Ledakan di Menteng Tak Terkait Aksi Terorisme

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
Gaya Hidup

Mengenal Herni Ekamawati, Pecinta Kopi yang Jadi Ratu EO

Image
News

Terseret Kasus Bank Bali hingga Jadi Buronan, 5 Fakta Penting Djoko Tjandra

Image
News

Terjun ke Dunia Bisnis, 7 Potret Terkini Putra BTP Nicholas Sean Purnama