breaking news: Bob Hasan Wafat di RSPAD, Dimakamkan di Ungaran

image
Login / Sign Up
Image

Muh Tunjung Nugroho

Muh Tunjung Nugroho, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Basis Pajak dan Pusat Data Nasional (Untuk Kepentingan) Perpajakan

Opini

Image

Ilustrasi - Pajak | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO, Sistem Perpajakan Indonesia telah berulang kali nengalami perbaikan (baca: reformasi) baik Reformasi Regulasi, IT, Organisasi, dan SDM sejak Zaman Orde Baru, Orde Reformasi, dan Orde Masa Kini (Masa Milenial). Dari sisi regulasi UU Perpajakan telah diamandemen berkali-kali mulai tahun 1983, 1994, 2000, 2007, 2008, dan terakhir keluar UU Tax Amnesty tahun 2016 yang diikuti UU mengenai akses informasi Keuangan tahun 2017 yang memberi kewenangan kepada DJP untuk secara langsung mengakses data perbankan/lembaga keuangan.

Dari sisi IT juga telah mengalami beberapa kali evolusi mulai dari SIP, SIPMOD, SAPT, dan terakhir SIDJP dan saat ini sedang dikembangkan COTS. Dari sisi Organisasi juga mengalami perubahan mulai dari dibagi per Jenis Pajak sehingga ada Kantor PBB, ada Seksi PPN, Seksi PPh Badan, Seksi PPh OP, dan Seksi PPh Potput. Pernah ada juga khusus Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak di tiap-tiap Wilayah. Pada tahun 2007 organisasi DJP diubah berdasarkan skala (size) WP sehingga ada Kantor Wajib Pajak Besar, Wajib Pajak Madya, dan Wajib Pajak Pratama.

Demikian juga dari sisi SDM, jumlah pegawai DJP meningkat dan saat ini kurang lebih 42 ribu, dengan sistem remunerasi tersendiri dan telah dikembangkan sistem Penilaian kinerja baik kantor maupun individu melalui IKU. Tujuan reformasi dan perbaikan tersebut tentunya mengarah paling tidak pada 3 hal, yaitu: 1. Meningkatnya dan meluasnya Basis pajak (Tax base) sehingga Objek Pajak semakin meningkat; 2. Meningkatnya jumlah pembayar pajak (tax payer) dan bukan mengandalkan witholder sehingga subjek Pajak juga semakin meningkat; 3. Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan juga meningkat sehingga akan menurunkan potensi pajak (Tax gap).

baca juga:

Bauran ketiga hal tersebut di ataslah yang akan menyebabkan Tax Ratio semakin tinggi sehingga mendekati rasio yg seharusnya. Tax Ratio yang mendekati seharusnya itulah akan menjamin sustainability penerimaan pajak dan tentunya akan menciptakan APBN yg sustainable dan juga kredible.

Jika kondisi tersebut tercipta maka negara tidak pusing lagi dengan isu penerimaan sehingga isunya bergeser mengenai efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran (pengeluaran negara). Karena sisi alokasi dan efisiensi Anggaran juga memerlukan perhatian serius. Hal ini dibuktikan dengan hampir setiap hari KPK melakukan pengungkapan kasus korupsi dan sebagian besar terkait dengan alokasi dan Realisasi Anggaran.

Perihal ini juga sangat penting karena jangan sampai uang yg dikumpulkan dengan susah payah oleh DJP tidak teralokasi dan termanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Kembali ke isu Basis Pajak, pertanyaan yg muncul di diri Penulis adalah mengapa perbaikan dan reformasi yg terus dilakukan Belum mampu merealisasikan (meng-konkritkan) hal-hal yg telah diuraikan di atas? Apa sesungguhnya yg terjadi? Mengapa Tax Ratio kita masih dibilang banyak pihak relatif Rendah? Mengapa target penerimaan tiap tahun pun selalu shortfall? Pertanyaan tersebut di atas akan selalu muncul sepanjang republik ini berdiri karena pajak memang tulang punggung untuk membiayai republik ini. Pajak merupakan pondasi bagi keberlanjutan negara ini. Dan karena demikian pentingnya pajak itulah maka para pendiri negara ini berkonsensus untuk memasukkan Pasal mengenai pungutan pajak dalam Konstitusi. Sama pentingnya dengan pasal mengenai HAM, Lembaga Tinggi Negara, TNI, POLRI dan Lembaga Pemilu maka pajak juga diatur dalam UUD 1945.

Dengan dimasukkannya Rumusan Pajak dalam konstitusi, Penulis berpendapat bahwa para pendiri negara ini sesungguhnya telah memandang pungutan pajak bukan sekedar berfungsi sebagai pengisi APBN tapi pungutan pajak memiliki peran yang jauh lebih luas dari sekedar alat budgeter. Pajak sebagai fungsi budgeter hanyalah hasil (resultan) dari kemampuan sistem Perpajakan membangun basis data Perpajakan.

Sistem perpajakan harus mampu mengidentifikasi dan mendeteksi setiap potensi pajak yang ada. Jika sistem Perpajakan mampu melakukannya maka otoritas pajak akan dengan mudah mendeteksi ketidakpatuhan (Tax gap), sehingga proses menciptakan penerimaan akan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah. Sebaliknya, jika sistem pajak tidak mampu mengumpulkan basis pajak yang ada maka otoritas pajak tentunya juga kesulitan melakukan identifikasi potensi pajak (Tax gap) dan tentunya proses untuk merealisasikan penerimaan melalui pengawasan, pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan penyidikan akan berbelit dan membutuhkan waktu yang panjang.

Oleh karena itu, maka pencapaian penerimaan merupakan hasil dari kemampuan sistem pajak membangun basis pajak (Tax base). Penulis berpandangan bahwa untuk membangun basis pajak yang lengkap, komprehensif dan kuat sehingga Tax Potensi bisa teridentifikasi dengan cepat dan akurat sehingga mudah dan efisien untuk dieksekusi oleh aparat pajak maka negara (DPR dan Pemerintah) harus fokus pada pembangunan Pusat Data Nasional (untuk kepentingan) Perpajakan.

Kenapa harus “Negara”? Karena membangun Pusat Data Nasional membutuhkan “political will” yang kuat dari seluruh pihak (instansi Pemerintah baik Pusat atau Daerah, Lembaga Negara baik Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga lain, Asosiasi, dan Pihak-Pihak lain). Tonggak regulasi untuk membangun Pusat Data Nasional untuk kepentingan perpajakan sesungguhnya sudah dicanangkan melalui Pasal 35A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Namun implementasi dari ketentuan ini belum berjalan seperti tujuan awal dibentuknya ketentuan tersebut. Perlu keterlibatan dan komitmen seluruh elemen negara untuk mewujudkannya.Sehingga DJP saja tidak akan mampu merealisasikannya.

*Mengapa Pusat Data Nasional* Seperti telah diketahui oleh semua pihak bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assesment dimana Pembayar Pajaklah yang mencatat dan melaporkan sendiri penghasilannya, beban-bebannya, hartanya, utangnya, penghasilan nettonya, dan menghitung serta membayar sendiri pajaknya. Dalam konteks ini maka peran dan tugas otoritas Perpajakan adalah melakukan Pengawasan dan pengujian (pemeriksaan) untuk memastikan apakah angka-angka tersebut benar dan sesuai keadaan sebenarnya.

Untuk itu maka otoritas pajak memerlukan data dan informasi sebagai alat check n balance atas sistem self assesment tersebut. Tanpa ada data dan informasi yang lengkap, akurat, dan kuat jangan berharap sistem self assesment akan berhasil dengan baik. Untuk memperoleh Data dan Informasi yang lengkap, kuat dan akurat tersebut maka perlu dibangun Pusat Data Nasional oleh negara ini dimana seluruh data dan informasi yang terkait dengan profil ekonomi dan Keuangan harus terkumpul dan tersimpang secara sistemik. Bukan parsial, atau add hoc atau sepotong-sepotong atau tergantung kemauan/kebaikan/kerjasama/MOU.

Namun harus mandatory, terus menerus, sustainable dan going concern. Jika tidak, sistem Perpajakan akan kesulitan menjangkau dan mendeteksi basis pajak seperti selama ini sehingga sustainability penerimaan sulit direalisasikan. Inilah yang sering penulis kemukakan bahwa dibalik tugas otoritas pajak sesuai konstitusi sebagai pemungut pajak, maka sesungguhnya di dalam pemungutan tersebut juga terkandung makna bahwa otoritas pajak punya tugas untuk mengawasi dan memastikan seluruh Transaksi Ekonomi dan Transaksi Keuangan baik oleh individu, Badan, lembaga, dan perusahaan di Republik ini tercatat, dibukukan, dan dilaporkan ke Kantor Pajak serta dibayar pajaknya dengan benar.

Jika peran dan tugas tersebut dapat berjalan dengan baik maka keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak akan tercipta. Dan sebaliknya, jika otoritas pajak tidak mampu mengawasi seluruh transaksi ekonomi dan keuangan, jangan berharap keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak akan terwujud.

Untuk menjalankan tugas yang demikian berat tersebut maka otoritas pajak memerlukan Pusat Data Nasional dimana seluruh data dan informasi baik Keuangan maupun non Keuangan termasuk Laporan Keuangan, Data Produksi, Data Ekspor, Data Impor, Data Konsumsi/Biaya Hidup, Data Kependudukan, dan data-data lain terkumpul, tercatat, dan tersimpan secara sistemik. Otoritas Pajak mempunyai tugas untuk mengawasi Penghasilan, Beban, Harta, dan Utang seluruh Perusahaan dan seluruh Individu di Indonesia. Untuk bisa memastikan penghasilan tersebut benar dan jelas maka Otoritas Pajak minimal membutuhkan data dan informasi pembentuk penghasilan, beban, harta dan utang, seperti: - Data Produksi Nasional baik Produksi Barang maupun Jasa.

Saat ini data tersebut ada di mana-mana dan keakuratannya untuk penggalian potensi Perpajakan pun masih perlu validasi. Data Produksi sawit, Dara Produksi tambang, data Produksi perikanan, data Produksi industri dan data produksi lain seharusnya lengkap dan akurat tercatat di Pusat Data Nasional; - Data Ekspor dan Impor (Neraca Perdagangan/Neraca Pembayaran). Data Ekspor dan Devisa Hasil Ekspornya atas seluruh Komoditi atau Produksi Nasional harus tercatat secara sistemik dan terus menerus pada Pusat Data Nasional. Demikian juga Data Impor bahan Baku, barang modal dan barang konsumsi juga harus tercatat. - Data Yang terkait dengan Beban/Biaya Hidup juga harus dicatat dan dikumpulkan dalam Pusat Dara Nasional. Biaya Tagihan Listrik, Tagihan Telpon, Tagihan Air, Data Perjalanan Ke Luar Negeri, Data Hiburan/Wisata, Data Kartu Kredit, Dara Pinjaman/Loan dan data-data konsumsi lainnya juga harus tercatat sistemik.

Termasuk Data Transaksi Keuangan Yang dikelola PPATK pun juga diperlukan untuk kepentingan perpajakan. - Data Harta baik Harta berupa Tanah, Bangunan, kendaraan, Kapal, mobil Mewah, rumah mewah, Logam mulia, dan data data Harta lain harus tercatat secara sistemik dalam Pusat Data Nasional. Sehingga setiap ada mobil mewah yang lewat atau ada rumah mewah yang ditemukan atau data harta lainnya yang ditemukan dengan mudah otoritas pajak dapat melakukan penelusuran atas kepemilikannya. Jika Pusat Data Nasional dibentuk dan seluruh data/informasi baik Keuangan maupun non Keuangan mampu diagregasi dan diintegrasikan maka akan terbangun transparansi dan akuntabilitas transaksi ekonomi dan keuangan.

Otoritas pajak akan dapat memanfaatkan Data dan informasi tersebut setiap saat, setiap hari, setiap bulan sehingga Pengawasan dan penggalian potensi Perpajakan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Itulah sebabnya maka user utama dari Pusat Data Nasional adalah Otoritas Perpajakan karena Otoritas Pajak harus mengawasi setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun profil ekonomi dan profil Perpajakan seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Perusahaan.

Oleh karena itu, jika semua pihak menghendaki proses pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP berlangsung cepat dan akurat maka Pusat Data Nasional merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan. Pusat Data Nasional sesungguhnya merupakan konkritisasi dari Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Kewajiban Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain untuk menyampaikan data dan informasi kepada Otoritas Pajak secara kontinyu dan sistemik maupun karena permintaan dan Undang-Undang 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan dimana Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi Keuangan kepada otoritas pajak baik otomatis maupun karena permintaan.

Dalam rangka merealisasikan hal-hal tersebut di atas maka diperlukan komitmen Tinggi dan Political Will yang luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan karena memang Pajak adalah milik kita semua. Sehingga semua pihak harus memikirkan bagaimana seharusnya sistem Perpajakan Yang tepat bagi Republik ini baik mengenai level institusinya, kewenangannya, IT-nya, SDM-nya, maupun Anggarannya. Karena pajak adalah amanat konstitusi dan mendudukkan peran pajak sesuai konstitusi adalah sangat urgent demi kejayaan APBN dan selanjutnya demi kesejahteraan negeri. Pajak bukan hanya DJP tetapi #pajakkita#untukkita. Pajak bukan cuma Fungsi budgeter bagi Negara tapi pajak juga punya Fungsi membangun akuntabilitas dan transparansi negara sehingga negara kita semakin Governance.

#pajakkita#untukkita #say#no to free rider #pembayarpajak#wargabermartabat

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Intip Strategi Sandi Tingkatkan Rasio Pajak RI

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

CEK FAKTA: Prabowo Sebut Tax Ratio Indonesia Masih Rendah

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Jokowi Klaim Konsisten Lakukan Reformasi Perpajakan

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Jokowi Ingatkan Prabowo, Naikkan Tax Ratio Tak Bisa Agresif

Image

Ekonomi

Reformasi dan Memperkuat Institusi Pajak Bisa Atasi Masalah Kebocoran

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Debat Pamungkas Bakal Alot, Pengamat: Isu Fiskal Bakal Dipertanyakan

Image

Ekonomi

Pengamat Nilai Rasio Utang Terhadap PDB Masih Aman

Image

Ekonomi

Traveloka Urungkan Niat Melantai di Bursa Saham, Karena Pajak

Image

Ekonomi

Rasio Pajak, PR Berat untuk Kedua Capres dan Cawapres

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Menko Luhut: Kita Tak Mengenal Lockdown, Melainkan Karantina Wilayah!

Masing-masing negara memiliki kebijakannya masing-masing untuk menangkal penyebaran virus Covid-19.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Kemenperin Fokus Optimalkan Produktivitas Alat Pelindung Diri Nasional

Kemenperin fokus mendorong pengoptimalan produktivitas industri APD sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Legislator Ini Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM dan Tarif Listrik

Rofik Hananto meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Industri Jasa Keuangan Semringah Ada Kebijakan Relaksasi Kredit OJK

Stimulus dari OJK sangat bagus karena amat berguna untuk meringankan beban bank dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur.

Image
Ekonomi

Akhirnya, Jiwasraya Mulai Bayar Klaim Nasabah Rp470 Miliar

Dana Rp470 miliar tersebut bersumber dari likuiditasi aset finansial yang masih bisa dilikudasi.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Erick Pastikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tetap Berjalan Meski Ada COVID-19

Tenaga kerja asing yang terlibat proyek kereta cepat belum bisa masuk sehingga ada penundaan-penundaan.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

PGN Salurkan Bantuan Rp1,3 Miliar Guna Tangani Penyebaran COVID-19

Dari dana itu dioptimalkan dan diserahkan secara bertahap di beberapa lokasi antara lain di 10 SPBG dan 2 MRU

Image
Ekonomi

Dari Pengusaha Kayu Hingga Menteri Era Soeharto, Begini Sepak Terjang Bob Hasan

Nama Bob Hasan dikenal berkat sepak terjangnya sebagai pengusaha yang sangat dekat dengan Presiden kedua Indonesia.

Image
Ekonomi

Alasan BKPM Tak Beri Izin Pembangunan Pembangkit Listrik di Jawa Kecuali PLN

Proyek kelistrikan dalam Program 35 ribu MW yang masih dalam proses realisasi juga banyak dikerjakan oleh swasta.

Image
Ekonomi

Sekitar 50% Bisnis Kecil Gagal di 4 Tahun Pertama, Kenapa?

Kebanyakan perusahaan yang gagal itu adalah bisnis kecil yang dijalankan pengusaha pemula minim pengalaman.

terpopuler

  1. Tanggapi Ajakan Potong Gaji, Habiburokhman: Kalau Anggota DPR Gak Usah Diajarin Berbagi

  2. Cuci Piring hingga Nyapu Rumah, Begini 5 Aktivitas Katrina Kaif saat Jalani Social Distancing

  3. Kisah Ketika Malaikat Jibril Menutup Mulut Firaun Menggunakan Tanah

  4. Istana Jelaskan Maksud Darurat Sipil yang Bakal Diambil Jokowi Lawan Corona: Hanya Jika Keadaan Sangat Memburuk Dapat Menuju Darurat Sipil

  5. Tak Larang Perantau Pulang, Sultan DIY Desak Pusat Terbuka Soal Zona Merah COVID-19

  6. PBB: Negara-negara Tak Lagi Ekspor karena Corona, Stok Pangan Dunia Terancam

  7. Tembak Pekerja Freeport di Tengah Pandemi Covid-19, KBB Layak Disebut Teroris Kelas Dunia

  8. Jokowi: Ini Nanti yang Segera Kita Umumkan kepada Masyarakat

  9. Dipuji Publik, Pengamat: Erick Thohir Dipandang Tidak Punya Banyak Kepentingan

  10. Opsi Lockdown Jakarta, Anies Pasrahkan Keputusan di Tangan Jokowi

ibunda jokowi

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Image
Abdul Aziz SR

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Image
Achmad Fachrudin

Covid-19, Media dan Kekuasaan

Image
Reza Fahlevi

Mari Sudahi Polemik Tuntutan Lockdown

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
News

Wabah Corona

Cosplay Jadi Sultan Maroko hingga Raja Minyak Urut, 5 Potret Fahri Hamzah saat WFH

Image
News

Wabah Corona

Kisah Debryna Dewi Lumanauw, Dokter yang Ikut Tangani Pasien COVID-19 di Wisma Atlet

Image
Ekonomi

Masuk Forbes hingga Hobi Berkebun, Ini 5 Fakta Menarik Amanda Susanti, Pendiri Sayurbox