image
Login / Sign Up

UU KUP Direvisi, Misbakhun Dorong Kemenkeu Lepas DJP

Denny Iswanto

Image

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara pada diskusi publik bertema 'Prospek Tax Ratio ditengah Ketidakpastian Global' di Gedung PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tangerang Selatan, Banten, Kamis (21/03/2019). Diskusi tersebut membahas penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan negara yang meningkat hingga 82 persen pertahun. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang membidangi keuangan dan perpajakan menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini menghadapi tantangan yang tak mudah dalam menjalani reformasi struktural.

Menurutnya, tantangan berat bagi DJP adalah bagaimana ke depan bisa menjadi institusi tersendiri yang tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Misbakhun menyampaikan hal itu seiring proses revisi atas Undang Undang perubahan terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

baca juga:

Dalam proses revisi itu muncul wacana untuk melepaskan DJP dari Kemenkeu, sekaligus menjadikannya sebagai badan otonom langsung di bawah presiden.

"Jadi sebenarnya tantangan paling berat bagi DJP seberapa gigih dan seberapa kuat untuk memisahkan diri dari Kemenkeu. Namun ini bukan pemisahan yang melanggar undang-undang karena separasi dalam makna positif," kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Sebelumnya legislator Partai Golkar tersebut juga melontarkan hal serupa saat hadir sebagai pembicara diskusi bertema ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’ yang digelar di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Kamis (21/3/2019).

Menurut Misbakhun, salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 adalah membentuk Badan Penerimaan Pajak.

Bahkan, kata wakil rakyat yang getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu, pada 2017 sempat muncul rencana pemerintah membentuk Badan Otonom Pajak.

“Ini harus menjadi komitmen walaupun Pak Jokowi sudah memasukkan itu secara komplet dalam RUU KUP, jelas adanya usulan tentang lembaga DJP yang terpisah," ungkapnya.  

Mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu itu pun mengaku optimistis dengan keberadaan badan penerimaan pajak yang independen. Sebab, badan khusus pajak itu akan lebih leluasa dan fleksibel menentukan kebijakan, rekrutmen pegawai ataupun menata regulasi perpajakan.

“Jadi akan lebih fleksibel dalam rekrutmen dan menentukan policy, termasuk menentukan bagaimana regulasi itu dibangun. Dengan fleksibilitas itu pula bisa membangun sistem agar memadai dengan cost of tax collections," ujarnya.  

Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin ini juga menepis anggapan yang menyebut permasalahan pajak akibat kredibilitas pegawai pajaknya.

“Ini soal tata kelola, bukan soal kredibilitas,” tegasnya. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Intip Strategi Sandi Tingkatkan Rasio Pajak RI

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

CEK FAKTA: Prabowo Sebut Tax Ratio Indonesia Masih Rendah

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Jokowi Klaim Konsisten Lakukan Reformasi Perpajakan

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Begini Cara Sandi Genjot Penerimaan Pajak

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Sandi Janji Pisahkan Badan Pajak dari Kemenkeu

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Jokowi Ingatkan Prabowo, Naikkan Tax Ratio Tak Bisa Agresif

Image

Ekonomi

Reformasi dan Memperkuat Institusi Pajak Bisa Atasi Masalah Kebocoran

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Debat Pamungkas Bakal Alot, Pengamat: Isu Fiskal Bakal Dipertanyakan

Image

Ekonomi

Inspirasi untuk Negeri

'Babe' Sophian, dari Sopir Taksi hingga Jadi Kepercayaan Menteri dan Pengayom Para Wartawan Ekonomi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Instruksi Menteri PUPR: Hak-hak Pekerja Konstruksi Tetap Dijamin di Tengah Pandemi COVID-19

Kementerian PUPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Pemerintah Apresiasi Bank yang Berikan Keringanan Kredit bagi UMKM

Pemerintah mengapresiasi sejumlah bank yang sudah mempersiapkan diri dalam memberikan relaksasi pinjaman kredit bagi UMKM.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Butuh Stimulus Fiskal Rp1.000 Triliun untuk Menahan Dampak Corona

Dibutuhkan stimulus fiskal sebesar Rp1.000 triliun untuk menahan dampak COVID-19 bagi perekonomian nasional.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

China Berisiko Terkena Gelombang Kedua Wabah Covid-19 Karena Impor

Tercatat sebanyak 693 kasus akumulatif yang masuk ke China dari luar negeri.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Menteri BUMN Minta Masyarakat Benar-benar Tidak Mudik Tahun Ini

Kementerian BUMN Erick minta masyarakar tidak mudik demi mencegah penyebaran COVID-19.

Image
Ekonomi

Berikut Tips Aman Transaksi Lewat ATM

Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, kejahatan siber terutama berhubungan dengan kartu kredit dan kartu debit makin marak.

Image
Ekonomi
Wabah Corona

Indef: Karantina Wilayah Penting, Harapannya Mampu Memutus Rantai Virus Corona

Ekonom senior lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengharapkan pemerintah segera

Image
Ekonomi
Wabah Corona

APDHI Minta Pemerintah Pidanakan atau Denda Rp50 Miliar Penimbun APD dan Antiseptik

Agar Alat Pelindung Diri (APD) dan antiseptik dimasukkan ke dalam peraturan barang penting.

Image
Ekonomi

2 Cara Efektif, Kaya dengan Menabung Ala Orang Korea

Masing-masing negara ternyata punya cara menabung yang unik. Di Korea, ada yang namanya kalender saku. Pernah dengar?

Image
Ekonomi

Ingin Hemat Pengeluaran Bulanan? Simak Caranya Yuk!

Ada banyak cara untukmu jika ingin menghemat pengeluaran bulanan, salah satunya seperti yang disarankan oleh founder dan CEO Financially.

terpopuler

  1. Risma ke Para Bos: Saya Mohon Para Manajer atau Direktur Keluarkan Pegawainya 15 Menit Saja Biar Kena Sinar Matahari

  2. Kisah Nabi Isa dan Lelaki Berpenyakit Kusta

  3. Gubernur Kalimantan Tengah: Diizinkan atau Tidak, Demi Keselamatan Masyarakat, Kami akan Tetap Tutup Bandara Tjilik Riwut

  4. Anggota DPR: 102 Orang Meninggal Dunia, Hari Ini, Entah Sore atau Malam, Kiranya Keluar Sebuah Kebijakan dari Istana

  5. Kacaunya Suasana Lockdown di India, Pekerja Urban Mudik Ramai-ramai

  6. Gempa 5,8 SR di Sigi, Daryono BMKG: Ketika Terjadi Gempa, Orang Ingin Lari Keluar Rumah, Tapi Bagaimana Saat Ini Sedang Terjadi Wabah Virus, Orang Harus di Rumah

  7. Pesan Risma ke Warganya: Sekali Waktu Datang ke Balai Kota Surabaya, Kami Ada Putih Telur dan Pokak untuk Jaga Stamina Tubuh

  8. Imbau Warga Jakarta Tunda Mudik Sampai Wabah Corona Berakhir, Kapolda Metro Jaya: Supaya Penyebaran Virus Tak Makin Meluas

  9. Penggunaan VPN Meningkat Di tengah Wabah Covid-19, Ini Penyebabnya

  10. Sigit Widodo: Jika Putuskan Karantina Wilayah, Pemerintah Indonesia Harus Belajar dari Kejadian di India

ibunda jokowi

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Zainul A Sukrin

Pandemi Covid-19 dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Budaya Jawa Tradisional

Image
Reza Fahlevi

Gotong Royong Melawan Covid-19

Image
Azhar Ilyas

Video Call Jadi Komunikasi ‘Normal’ Sejak Pandemi Covid-19

Image
Ujang Komarudin

Pilkada di Tengah Corona

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Masuk Forbes hingga Hobi Berkebun, Ini 5 Fakta Menarik Amanda Susanti, Pendiri Sayurbox

Image
News

Diberhentikan Secara Tidak Hormat, 5 Fakta Penting Komisioner KPU Evi Novida Ginting

Image
News

Wabah Corona

Sri Mulyani hingga Retno Marsudi, 8 Potret Menteri Srikandi Jalani WFH