image
Login / Sign Up

Perjuangan Indonesia Agar Minyak Sawit Setara dengan Minyak Nabati Lain di Eropa

Rizal Mahmuddhin

Image

Petani menimbang kelapa sawit di Kinali, Pasaman Barat, Sumatra Barat, Sabtu (1/12/2018). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, sektor kelapa sawit menghadapi penurunan harga crued palm oil (CPO) sebesar 24 persen, dari 636 dolar AS per ton menjadi 485 dolar AS per ton hingga akhir Oktober 2018. | ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

AKURAT.CO Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung dan siap berjuang bersama pemerintah di berbagai forum internasional agar produk minyak sawit (CPO) Indonesia ditempatkan setara dengan minyak nabati lain di pasar Uni Eropa (UE).

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono menilai sejak awal, UE tidak punya niat baik terkait rancangan aturan "Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II" yang diajukan pada 13 Maret 2019.

"Sebelumnya, UE berjanji memberikan kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk memberikan masukan hingga 17 Maret, namun secara sepihak menyetujui sendiri kebijakannya pada t 13 Maret," kata Mukti melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Ia mengatakan perluasan pasar ekspor sawit akan dilakukan melalui negosiasi dengan negara importir di luar UE seperti India, Pakistan, Tiongkok, dan Afrika.

GAPKI juga mendukung langkah pemerintah untuk menggugat Delegated Regulation yang disahkan Komisi Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO).

Menurut Mukti, ada beberapa keuntungan jika gugatan disampaikan melalui WTO, salah satunya karena kebijakan WTO selalu mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam SDGs, ada 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa/PBB atau United Nations (UN) sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan bumi di antaranya pengentasan masyarakat miskin.

"Indonesia dan Malaysia akan memperjuangkan industri sawit sebagai komoditas yang menjadi sebagai sumber mata pencarian dan sumber pengentasan kemiskinan," katanya.

Sementara itu, Sekjen Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Bambang Aria Wisena menegaskan bahwa pelaku industri sawit nasional tetap pada sikapnya menolak keputusan Komisi Eropa. Alasannya, metodologi penelitian yang digunakan Komisi Eropa tidak fair karena cenderung memberatkan komoditas sawit.

Menurut dia, seharusnya putusan itu lahir dari kajian yang komprehensif. Misalnya perlu ada perbandingan antara CPO dengan minyak bunga matahari, minyak kedelai, atau rapeseed oil.

Sementara dalam draf Delegated Regulatio tersebut, minyak sawit (CPO) diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan, sedangkan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk dalam kategori risiko rendah.

"Dibandingkan minyak nabati lain, sawit punya banyak keunggulan. Mengutip kajian International Union for Conservation of Nature (IUCN), sawit lebih hemat 9 kali lipat dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lain dalam penggunaan lahan," kata Bambang.

Selain itu, kelapa sawit memiliki produktivitas 3,8 metrik ton (MT) per hektare per tahun, sedangkan rapeseed oil hanya 0,6 MT dan minyak kedelai 0,5 MT per hektare per tahun.

Di sisi lain, pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan keberlanjutan komoditas tersebut dengan mengeluarkan beragam regulasi, seperti melakukan peremajaan menggunakan bibit yang lebih unggul, sehingga tidak memerlukan perluasan lahan. []

baca juga:

Editor: Denny Iswanto

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

Pepsi Hengkang Karena Regulasi Industri Minuman Makin Ketat

Image

Ekonomi

Implementasi Aturan Wajib Sertifikasi Halal Masih Meragukan

Image

Ekonomi

Gapki: Ekspor CPO Meningkat Jadi 19,76 Juta Ton

Image

Ekonomi

Pakar: Ekspor CPO ke Afrika-Timteng Butuh Perhatian Pemerintah

Image

Ekonomi

Pengusaha Minta Pemerintah Benahi Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah Sebelum Terapkan Cukai Plastik

Image

Ekonomi

GAPMMI: Kebijakan Cukai Plastik Turunkan Daya Beli Masyarakat

Image

Ekonomi

Maret Ekspor Sawit Naik 3 Persen GAPKI Masih Rasakan Kurang Bergairah

Image

Ekonomi

Pemerintah Pakai Isu Nasib Petani Lawan UE Terkait Diskriminasi Sawit?

Image

Ekonomi

RI Disebut Deindustrialisasi, JK: Itu Tidak Benar!

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Gubernur BI Imbau Pelaku Ekonomi Syariah Jangan Lupakan Digitalisasi

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi akan membuat nilai ekonomi dan keuangan syariah semakin merata ke berbagai lapisan masyarakat.

Image
Ekonomi

Indonesia Kantongi US$4,1 Miliar di CIIE 2019 Shanghai

Partisipasi Indonesia pada The 2nd CIIE 2019 di Shanghai, membukukan nilai transaksi sebesar US$4,1 miliar.

Image
Ekonomi

Rupiah Lemas Seharian Akibat Perang Dagang dan Isu Ahok

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pasar spot akhir perdagangan Kamis (14/11/2019) lesu 0,07% atau 10 poin Rp14.085.

Image
Ekonomi

Menkeu Tak Segan Cabut Kembali Anggaran Dari Desa Siluman!

Agar seluruh Kepala Daerah lebih cermat dan bertanggungjawab atas kondisi desa-desa di dalam otoritasnya.

Image
Ekonomi

KNKS Sebut Kolaborasi dengan Global Kunci Utama Kembangkan Industri Halal

Sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM di Indonesia sudah diterima oleh negara-negara di Timur Tengah.

Image
Ekonomi

Potensi Capai US$1,8 Triliun, Bos BI Ajak RI Rebut Pasar Makanan Halal Dunia

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan potensi industri makanan halal global diperkirakan akan mencapai US$1,8 triliun pada 2023.

Image
Ekonomi

Bakal Pimpin BUMN, Ahok Masih Menyisakan Luka Mendalam di Masyarakat

"Saya tidak pernah meragukan kapasitas Ahok dalam memimpin, namun pemerintah perlu ingat Ahok juga pernah membuat luka di negeri ini."

Image
Ekonomi

Menteri Edhy Wacanakan Kapal Ilegal Diserahkan Kepada Nelayan

Proses penyerahan kapal ikan yang telah inkracht oleh putusan pengadilan, maka bisa saja diserahkan secara gratis kepada kelompok nelayan.

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Sentil Pemda Hobi 'Wira-wiri' Bikin Bocor APBD

Anggaran dinas yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masih relatif tinggi.

Image
Ekonomi

Bukan Sebagai Dirut, Ahok Lebih Cocok Jadi Komisaris di Pertamina

Hal ini didasarkan pada karakteristik Ahok yang tegas dan berintegritas tinggi sesuai dengan fungsi komisaris sebagai pengawas.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Jika Ahok di Pertamina, Abdillah Toha dan Yunarto: Mafia Pusing dan Kepanasan

  2. Celoteh Keras Said Didu, Dengar Ahok Ditunjuk Jadi Direksi BUMN

  3. Pengamat: Prabowo Subianto Tunjukkan Kepiawaiannya sebagai Menhan dalam Merespon Anggota Komisi I DPR

  4. Hingga Kini, Istri Terduga Pelaku Bom di Medan Belum Diketahui Keberadaannya

  5. Daripada Jadi Direksi BUMN, Ahok Lebih Cocok Jadi Ini

  6. Ria Ricis Pamer Saldo Atm Miliaran di YouTube, Oki Setiana Dewi: Saya Akan Tegur Dia

  7. Curi Rahasia Produk Perusahaan Minyak Senilai Rp14 Triliun, Ilmuwan China ini Diadili Pemerintah AS

  8. Jansen Demokrat: Marah-marahnya Ahok Dibutuhkan, Dirut PLN Cocok!

  9. Temui Erick Thohir, Ahok Bakal Jadi Bos Perusahaan Ini

  10. Tampil Berani, ini 10 Pose Panas Alia Bhatt Saat Pemotretan di Bawah Air

Available

fokus

Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan
Pejuang Kanker Payudara
Available

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Memerangi Radikalisme

Image
Abdul Aziz SR

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image
Hasan Aoni

Secuil Kabar dari Amerika tentang Sri

Image
UJANG KOMARUDIN

Inspirasi Hari Pahlawan

Available

Wawancara

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag-1)

'Suatu Hari Nanti Saya Ingin Melatih Timnas'

Sosok

Image
Ekonomi

Ahok, Bakal Bos BUMN yang Terkenal Saat Memimpin Jakarta

Image
News

10 Potret Hangat Menhan Prabowo Subianto Jamu Dubes dari Berbagai Negara

Image
News

Dikabarkan Bakal Pimpin Perusahaan BUMN, 8 Potret Terbaru BTP di Berbagai Kegiatan