image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

DPR Ingatkan Pemerintah Lakukan Impor Pangan di Waktu Tepat

Siti Nurfaizah

Image

Para pekerja saat mengangkut beras lokal kualitas super dari dalam truk untuk dinaikan kedalam kapal pinisi yang didistribusikan ke Bangka Belitung di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (11/9/2018). Pemerintah melalui kementrian perdagangan telah mengeluarkan tiga kali izin impor beras dari Thailand kepada Bulog. Pertama pada bulan Januari sebanyak 500 ribu ton, kemudian fase kedua 500 ribu dan saat ini sebanyak 1 juta ton. Sehingga, total izin impor yang telah dikeluarkan Kemendag berjumlah 2 juta ton. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak Kementerian dan lembaga terkait harus bisa melakukan impor pangan pada waktu momentum yang tepat serta memperbaiki rantai distribusi komoditas pangan.

"Jika dalam waktu rentan yang cukup dekat masyarakat akan panen dan suplai akan melimpah, seharusnya tidak usah impor. Tetapi kalau ada kecenderungan kita akan kekurangan suplai, boleh impor," kata Marwan Cik Asan dalam rilis, Selasa (19/3/2019).

Dengan demikian, menurut Marwan Cik Asan, impor pangan harus dilakukan betul-betul pada waktu yang tepat serta jumlah dan tempat yang tepat.

Hal tersebut, dilansir dari Antara, lanjut politisi Partai Demokrat itu, adalah hal yang penting agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Terkait dengan impor pangan, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan, pemerintah melalui berbagai lembaga dan kementerian terkait perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor.

"Permasalahan data pangan yang selama ini selalu dijadikan acuan untuk melakukan impor belum sepenuhnya bisa diandalkan. Perbaikan data komoditas baru dilakukan pada komoditas beras, itupun baru pada akhir Oktober 2018 lalu. Sedangkan data-data komoditas lain seperti jagung dan kedelai dapat dikatakan belum terintegrasi menjadi data tunggal yang dapat diandalkan pemerintah dan publik," kata Assyifa Szami Ilman.

Menurut dia, perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh BPK terkait impor.

Ia berpendapat bahwa kegiatan impor yang belum efektif sebenarnya didasarkan pada acuan data yang dijadikan dasar untuk melakukan impor.

Dengan demikian, lanjutnya, jika data acuan tidak dapat diandalkan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efektif. Sebagai konsekuensinya, ada kalanya produksi pangan dikatakan sudah surplus namun harganya masih cenderung bergejolak.

"Ketika harga bergejolak, Kementerian Perdagangan pasti perlu melakukan tindakan untuk meredam gejolak tersebut, salah satunya adalah dengan impor," ucapnya.

Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyebut kebijakan impor seharusnya menjadi opsi terakhir untuk memenuhi fungsi Bulog sebagai badan penyangga kebutuhan pangan.

"Impor bisa dilakukan, namun menjadi pilihan terakhir ketika produksi minus dan cadangan Bulog sudah tidak bisa diusahakan dari dalam negeri," kata Rusli Abdullah.

Rusli menjelaskan Bulog sebagai lembaga penyangga kebutuhan pangan, membutuhkan minimal 1,5 juta ton untuk cadangan jika terjadi hal-hal mendesak seperti bencana atau gagal panen.[] 

baca juga:

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

JK Tagih Janji Cina Tingkatkan Impor Sawit Dari Indonesia

Image

Ekonomi

BI Optimis Ekonomi Jateng Tumbuh Lebihi Ekspektasi

Image

Ekonomi

Ekonom dan Bankir Kompak Sebut Neraca Perdagangan Akan Kembali Defisit

Image

Ekonomi

Debat Pilpres 2019

Defisit Neraca Dagang Turun, Sandiaga: Justru Itu Malah Khawatirkan Kita!

Image

Ekonomi

Perjanjian Dagang Internasional Tidak Mampu Selesaikan Masalah Ekspor Impor Indonesia

Image

Ekonomi

Legislator Nilai Perlu Sinergi Kuat Antar Daerah Untuk Menarik Investasi

Image

Ekonomi

Ekonomi Ala Jokowi Vs Prabowo

Janji Ekonomi Prabowo Masih Tanda Tanya dan Sekedar Retorika

Image

Ekonomi

Perang Dagang Buat Perusahaan-perusahaan AS Tak Lagi Impor Barang China

Image

Ekonomi

AS Ancam Berlakukan Tarif untuk UE, Karena Subsidi Airbus

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Sri Mulyani Tegaskan Belum Ada Pencabutan GSP

Menkeu menegaskan bahwa belum ada pencabutan fasilitas pengurangan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP).

Image
Ekonomi

RUU Omnibus Law Dinilai Bakal Kebiri Kewenangan Pemda dalam Pengawasan di Sektor ESDM

RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja dinilai bisa mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengawasan di sektor ESDM.

Image
Ekonomi

Taati Perintah Jokowi, Pupuk Indonesia Terima 12 Putra-putri Papua

Program Induksi sendiri merupakan program pematangan calon karyawan untuk dapat memulai bekerja di dunia praktis.

Image
Ekonomi

Pelindo IV Siapkan Capex Hingga Rp5,4 Triliun di tahun 2020

Berdasarkan laporan keuangan terakhir pada 30 Juni 2019 perseroan berhasil mencatat laba bersih yoy sebesar Rp146 miliar.

Image
Ekonomi

Wamendag Pastikan Status 'Negara Maju' RI Tak Pengaruhi Fasilitas GSP

"Perlu saya tegaskan soal status negara berkembang menjadi negara maju itu tidak mempengaruhi GSP."

Image
Ekonomi

BNI Raih Penghargaan Layanan Remitansi Terbaik se-Asia Tenggara ke-11 Kali

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Alpha Southeast Asia kepada perbankan di kawasan Asia Tenggara yang memiliki prestasi.

Image
Ekonomi

Besok, Menhub Bakal Konsultasikan Besaran Insentif Terkait Corona ke Jokowi

Dengan insentif yang diberikan maskapai dapat memberikan diskon tarif tiket pesawat sebanyak 30 hingga 40 persen.

Image
Ekonomi

Pemerintah Siapkan Skenario Perlemahan Ekonomi Akibat Dampak Virus Corona

Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa beberapa negara di G20 telah melakukan skenario perlemahan ekonomi.

Image
Ekonomi

Hadapi Perubahan Status Indonesia, Pelindo Himbau Pemerintah Segera Berikan Insentif Ekspor

Pemerintah melalui direktorat perpajakan harus menyiapkan beberapa insentif pajak bagi para eksportir.

Image
Ekonomi

Stafsus Menteri ESDM: Smelter Freeport di Gresik Bukan di Bawah Kewenangan Kami

Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik nantinya bukan menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.

terpopuler

  1. Ajak Masyarakat Jegal Anies Maju Pilpres 2024, Said Didu ke PSI: Jangan Salahkan jika Pihak yang Tidak Searah Bersatu

  2. Perkembangan Politik di Malaysia, Anwar Ibrahim Merasa Ada Pengkhianatan Terhadap Pemerintah

  3. Jepang Ingin Impor Limbah Sawit Indonesia Untuk Penuhi Produksi Listrik

  4. 5 Fakta Penting Gatot Nurmantyo, Mantan Panglima TNI yang Masuk Daftar Capres Unggulan 2024-2029

  5. Dibanding Ahok, SOP Pengendalian Banjir Era Anies Tidak JelasĀ 

  6. Kibarkan Sang Merah Putih di Puncak Gunung Es, 10 Potret Nikita Willy Mendaki Himalaya

  7. Liburan Bareng, Ranty Maria- Ryan Wijaya Dikabarkan Resmi Pacaran

  8. Gegara Ketahuan Nikah Siri, Siswi Kelas 1 SMK Swasta di Depok Dikeluarkan, Orang Tua Kecewa

  9. Meski Menang, Pelatih Persija Ungkap Kesulitan yang Dihadapi Timnya

  10. Geser Rins, Quartararo Tercepat di Tes Hari Kedua Sirkuit Losail

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

Image
Girindra Sandino

Tujuh Analisa dan Persoalan Urgen Pilkada 2020

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
Hiburan

5 Fakta Vera Dijkmans, Putus Sekolah hingga Dilamar 50 Pria Setiap Hari

Image
News

Pernah Jadi Dosen hingga Tenaga Ahli MPR, 5 Fakta Sepak Terjang Karier Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty

Image
News

5 Fakta Menarik Faye Simanjuntak, Cucu Luhut Binsar Pandjaitan yang Masuk 30 Under 30 Majalah Forbes 2020