image
Login / Sign Up

Panik Soal Kinerja Ekspor, Solusinya Bukan FTA

Rizal Mahmuddhin

Image

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (3/11/2018). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor dan impor pada Juli 2018. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia tembus US$ 16,24 miliar atau tumbuh 19,33% secara tahunan. Sementara impor naik 31,56% tahunan menjadi US$18,27 miliar. Sehingga defisit neraca perdagangan bulan lalu mencapai US$2,03 miliar. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas ditahun politik 2019. Hal ini dikarenakan kesibukan kampanye pemilu 2019 dan kejar target dipenghujung masa jabatan anggota DPR 2014-2019 akan berdampak terhadap ketidakseriusan DPR RI untuk mengkaji, mengkritisi serta menganalisis dampak perjanjian secara komprehensif. Sehingga sekali lagi nasib jutaan rakyat Indonesia akan dipertaruhkan.

Koalisi menilai bahwa Pemerintah gencar melakukan perundingan FTA hanya untuk meningkatkan kinerja ekspor, ini mindset keliru yang dibangun oleh Pemerintah. Hal ini karena dengan semakin banyak FTA ditandatangani maka semakin berpotensi membuka pintu impor Indonesia.

Lutfiyah Hanim, Peneliti dari koalisi, menjelaskan ketika komitmen akses pasar dibuka maka peluang untuk melakukan ekspor itu bukan hanya negara Indonesia, tetapi negara mitra ekonomi Indonesia juga punya peluang lebih besar untuk melakukan ekspor ke Indonesia. Artinya, impor juga berpotensi terbuka masuk ke Indonesia.

baca juga:

“Selama ini Pemerintah tidak pernah membuka berapa cost atau biaya yang akan kita hadapi dari perjanjian FTA. Selalu yang diiming-imingi adalah potensi ekspornya. Termasuk misalnya, kajian pemerintah Indonesia mengenai regulasi nasional apa saja yang akan berubah kalo Indonesia itu menandatangani FTA,” tegas Hanim dalam keterangan, Jumat(15/3/2019).

Hanim menambahkan didalam perjanjian perdagangan juga mengatur tentang “Rules” yang berisi mengenai prinsip-prinsip atau aturan hukum mengenai bagaimana negara menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian, termasuk tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan negara dalam membuat regulasi domestik.

Sehingga Hanim mengingatkan agar DPR RI dan Pemerintah Indonesia untuk tidak terlalu terburu-buru meratifikasi perjanjian perdagangan. Banyak hal yang harus dihitung secara strategis.

“Dengan semakin banyak FTA diikatkan, maka akan semakin membuat Indonesia malah tersandera dengan banyak komitmen dan tidak leluasa untuk membuat kebiijakan nasional yang melindungi kepentingan negara lebih luas," kata dia.

Terlebih, katanya melanjutkan, sekali membuat komitmen, kedepan Indonesia tidak bisa menurunkan level liberalisasinya, tetapi menaikan level nya bisa.

"Apalagi, tidak ada jaminan apakah ketika FTA ditandatangani, investor asing langsung menanamkan modalnya. Tidak ada kewajiban investor untuk berbuat itu, yang ada Indonesia yang punya kewajiban,” pungkas Hanim.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

Berlaku Besok, DPR: KPK Tetap bisa Melakukan OTT

Image

News

Legislator Asal Kaltim Minta Kerusuhan di PPU Tak Dikaitkan dengan Pemindahan Ibu Kota

Image

News

Legislator: Polemik Sekda Kota Bandung Bisa Pengaruhi Psikologis ASN

Image

News

Wali Kota Bandung Absen saat Pengucapan Sumpah Wakil Ketua DPRD Achmad Nugraha

Image

Ekonomi

DPR Separuhnya Diisi Pebisnis, Hanya untuk Sahkan 3 RUU Kontroversial?

Image

News

DPR RI

Ketua DPR Pastikan AKD Akan Tetap 11 Komisi

Image

News

DPR RI

Terkait Revisi UU, Masinton Tegaskan KPK Tetap Bisa Lakukan OTT Meski Belum Ada Dewan Pengawas

Image

News

Perbaikan 'Typo' Revisi UU KPK Sudah Dikirim ke Istana, Besok Mulai Berlaku Jadi UU

Image

News

UU KPK Berlaku Besok, Pengamat Perkirakan Ini Alasan Jokowi Tak Juga Keluarkan Perppu

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

IK-CEPA Dirampungkan, Korsel dan Indonesia Sepakat Buka Pasar

Negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA) resmi dirampungkan disela-sela pembukaan Trade Expo.

Image
Ekonomi

6 Zodiak Ini Jika Jadi Pengusaha Bisa Sesukses Sandiaga Uno

Sebagian orang mengidamkan menjadi pengusaha sukses, salah satu contoh sukses pengusaha adalah Sandiaga Uno.

Image
Ekonomi

Mendes: Tantangan Desa Berikutnya adalah Pemberdayaan Manusia dan Ekonomi

Mendes PDTT Eko Putro Sanjojo mengatakan, tantangan desa pada periode pemerintahan mendatang adalah pemberdayaan manusia dan ekonomi.

Image
Ekonomi

Kementerian ESDM: Pemda Berperan Penting Lancarkan Distribusi 13.305 Unit Konverter Kit

Kementerian ESDM mengundang 43 Pemerintah/ Kabupaten Kota yang menjadi target sasaran program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan dan Petani.

Image
Ekonomi
Indepth

Fintech, Senjata Pamungkas untuk Realisasikan Inklusi Keuangan

Target inklusi keuangan Indonesia yang telah dipatok sebesar 75 persen dari jumlah populasi masyarakat Indonesia sudah tercapai.

Image
Ekonomi

Lewat Forum Ini, Mendag 'Rayu' Investor untuk Berbisnis dan Ekspansi di Indonesia

Kemendag terus berupaya menggaet pelaku usaha, buyers, dan investor dari negara mitra untuk melakukan ekspansi usaha di Indonesia.

Image
Ekonomi

Jokowi Diminta Cari Menteri yang Bisa Selesaikan Rumitnya Masalah Masyarakat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menang atas suara rakyat harus memilih menteri yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah rakyat.

Image
Ekonomi

Garuda Indonesia Pinjamkan Delapan Pesawat Bantu Bisnis Kargo Merpati

Pesawat itu akan dipinjamkan untuk bisnis kargo dan akan memakai izin terbang Garuda Indonesia.

Image
Ekonomi

Kerjasama Merpati dan 10 BUMN Berlangsung 38 Tahun

Kerjasama Merpati Airlines dengan sembilan BUMN berlangsung selama 38 tahun dan direview setiap periode 5 tahun.

Image
Ekonomi

Industri yang Berikan Vokasi Bisa Kurangi PPh Bruto Secara Mandiri

Mengurangi PPh bruto secara mandiri adalah bagian insentif pengurangan pajak atau super deductible tax tanpa melalui proses pengajuan.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Tak Temukan Postingan Istri Dandim Soal Penusukan Wiranto, Mpu Jaya Minta Bantuan Netizen

  2. Sejumlah Orang Terbuka Menolak Jokowi-Ma'ruf, Arie Kriting: Untung Bukan Rakat Dorang

  3. Viral! Pekerja Terima Surat Tagihan Iuran Rp30 Juta dari BPJS, Ini Faktanya

  4. Nilai Investasi Palapa Ring Rp22 Triliun, Rocky Gerung: Buat Ngintelin WA Emak-emak?

  5. Satu Keluarga Ditemukan Hidup Terisolasi 9 Tahun di Pertanian Belanda

  6. Pelantikan Presiden, Sudjiwo Tedjo: Larangan Unjuk Rasa Mohon Dipertimbangkan Kembali

  7. Warganet Ramai-ramai Serukan "Delete Facebook", Ada Apa?

  8. Saat akan Ditangkap, Staf Protokol Wali Kota Medan Tabrak Petugas KPK dan Melarikan Diri

  9. Fisik yang Tak Sempurna Membuat Warga Tak Menyangka Achmad Sarwani Merupakan Terduga Teroris

  10. Ketua RT: Wong Ndak Pernah Kumpul Warga, Jadi Tak Tahu Persis Kerjanya, Tahu-tahu Dibawa Densus

Available

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing
Available

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image
Ujang Komarudin

Demokrasi Yang Tak Direstui

Available

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
News

5 Pesona Katharine Grace, Istri Fadli Zon yang Jarang Tersorot

Image
News

Bertemu PM Hungaria hingga Kembali ke Gerindra, 10 Potret Sandiaga Uno Pasca Gagal Nyawapres

Image
News

7 Fakta Sumarni Kamaruddin, Satu-satunya Sosok yang Diikuti Tommy Soeharto di Instagram