image
Login / Sign Up

Sosialisasi di Pulau Bacan, Sub Penyalur BPH Migas Alternatif Minimnya SPBU

Rizal Mahmuddhin

Image

BPH migas menggelar sosialisasi implementasi sub penyalur di Pulau Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara | AKURAT.CO/Rizal Mahmuddhin

AKURAT.CO Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai kepanjangan tangan pemerintah kian gencar melakukan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.

Kali ini, BPH Migas menggelar sosialisasi yang diikuti sekitar 100 masyarakat di Pulau Bacan, Kabupaten Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jumat(22/2/2019)

Anggota Komite BPH Migas, Marwansyah Lobo Balia menuturkan, salah satu persoalan utama terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga masih menjadi pekerjaan rumah sampai saat ini adalah belum maksimal dalam penyalurannya.

Serapan BBM belum dapat dikatakan menyentuh seluruh masyarakat, terlebih bagi mereka yang tinggal di wilayah  terpencil, tertinggal, kepulauan, terdepan  dan di perbatasan-perbatasan. 

baca juga:

"Bapak Ibu sekalian, yang menjadi persoalan utama daripada BBM ini adalah kemampuan kita dalam menyalurkannya," tegas Lobo dalam acara sosialisasi.

Tak berhenti sampai disitu, mantan staf ahli Kementerian ESDM tersebut melanjutkan, SPBU dalam negeri saat ini jumlahnya terbilang masih sangat kurang, tak pelak membuat persoalan penyaluran BBM di tanah air serupa pepatah; "jauh panggang dari api."

Berdasarkan data BPH Migas, Indonesia saat ini baru memiliki sekitar 7.445 SPBU. Jumlah tersebut terbilang sangat sedikit dan tertinggal dibanding dengan negara tetangga, serta jauh untuk bisa dikatakan ideal dalam memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat.

Berangkat dari permasalahan itulah mengapa pemerintah, dalam hal ini melalui BPH Migas, gencar melakukan sosialisasi terkait implementasi sub penyalur. Menurutnya, sub penyalur  adalah jalan keluar alternatif lantaran dinilai lebih mudah, murah, namun tetap terverifikasi dan legal secara hukum sehingga bisa lebih dijangkau masyarakat luas.

"Nah, kita mau buat tempat penyalur yang baru. (Sub penyalur) Yang lebih mudah dari pada membangun SPBU. Kalau bangun SPBU kan mahal, perlu lahan besar, perlu modal besar. Nah, sub penyalur adalah alternatif yang bisa kita upayakan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita bisa membangun SPBU yang minimalis," jelas Lobo.

Sebagaimana diketahui, realisasi program sub penyalur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001  tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 8 Ayat  (2), bahwa Pemerintah wajib  menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan  komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI.   

Sub Penyalur bukan merupakan Penyalur sebagaimana dibentuk oleh Badan Usaha  seperti PT Pertamina (Persero), PT AKR  Corporindo Tbk  atau Badan Usaha  Pemegang Izin Usaha Niaga Umum lainnya. Akan  tetapi  merupakan  perwakilan  dari  anggota masyarakat  (yang  berasal  pula  dari  anggota  masyarakat bersangkutan)  yang  melakukan  kegiatan  penyaluran BBM  dengan  sistem "titip  beli" dengan  mendapatkan penggantian  Ongkos  Angkut  yang  wajar  yang  ditetapkan oleh  Pemerintah  Daerah  dan  diangkat  pula  oleh Pemerintah  Daerah. Untuk  itu  pengawasan  kegiatannya dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  setempat.

DPR Dukung Implementasi Sub Penyalur

Anggota komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edi mendukung program sub penyalur BPH Migas. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan peran dan kewajibannya selaku anggota DPR yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup perhutanan, dan riset dikti, dalam kaitannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Ia mengungkapkan, terkait dengan energi, di sejumlah wilayah, termasuk Halmahera Selatan, Maluku Utara kerap mengalami kelangkaan BBM.

"Bahkan saya melihat beberapa SPBU antriannya sangat panjang. Dan teman-teman yang membuat listrik mandiri, disel, kadang mengalami kesulitan mencari BBM. Nelayan-nelayan juga sering kesulitan mencari BBM, padahal itu vital," ujarnya.

Tjatur menuturkan, sebagai wujud tanggung jawab, maka dari itu dirinya pun mengajak BPH migas untuk bisa menggelar sosialisasi sekaligus agar dapat memantau langsung ketersediannya BBM di Maluku Utara, utamanya di Halmahera Selatan.

"Saya mengajak BPH Migas untuk hadir di tempat ini. Untuk memastikan kebutuhan saudara-saudara sekalian, khususnya Halmahera Selatan, itu BBM-nya tidak kekurangan lagi, karena saya termasuk yang tanda tangan untuk kuota APBN di seluruh Indonesia, di Komisi VII. Itu wujud tanggung Jawab, wujud perhatian," papar Tjatur.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Ekonomi

Pertamina Klaim Dukung BNPB Tanggulangi Karhutla

Image

Ekonomi

Perizinan Jadi Kendala BBM Subsidi, Pemerintah Rakor Monitoring BBM Satu Harga

Image

Ekonomi

Pangkas Konsumsi BBM, Ini Fakta-fakta Produk Energi B100

Image

Ekonomi

Setelah 5 Tahun, Akhirnya KPK Bakal Jerat Pelaku Mafia MigasĀ 

Image

Ekonomi

Pengamat Sebut Tak Ada Urgensi Menaikkan Tarif Listrik

Image

Ekonomi

Tepis Isu Harga Gas Mencekik Warga di Mojokerto, Ini Penjelasan BPH Migas

Image

Ekonomi

Sub Penyalur di Ponelo Kepulauan, Pemda: Ini Milik Bersama Kita Awasi Bersama!

Image

Ekonomi

Resmikan Sub Penyalur di Panelo Kepulauan, BPH Migas: Kalau Sudah Lahir Jangan Berhenti!

Image

Ekonomi

BPH Migas Minta Distribusi BBM Ke Sub Penyalur Tetap Prioritaskan Keamanan Dan Keselamatan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Beban Finansial 'Sandwich Generation' Berat, Yuk Move On Dengan Cara Ini!

Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh sandwich generation untuk keluar dari konidisi beban berat finansialnya?

Image
Ekonomi

Buwas: Bulog Bakal Jual 50 Produk Beras Komersil ke Masyarakat

Bulog bakal luncurkan 50 produk beras yang akan disalurkan secara komersil ke masyarakat.

Image
Ekonomi

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Bakal Beroperasi November

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) diharapkan akan bisa beroperasi pada akhir November 2019.

Image
Ekonomi

Sukanto Tanoto Tunggu Arahan Pemerintah Soal Lahannya yang Mau Dijadikan Ibu Kota

Pengusaha nasional Sukanto Tanoto menunggu arahan pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota baru.

Image
Ekonomi

APTI Nilai Kenaikan Cukai Rokok 23 Persen Terlalu Tinggi!

APTI nilai kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen terlalu tinggi dan berimbas terhadap ekonomi petani termbakau.

Image
Ekonomi

Pemerintah Cabut Konsesi Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru Bulan Depan

Pemerintah segera mencabut status konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto.

Image
Ekonomi

Lion Air Group Terus Koordinasi Dengan Kominfo Soal Kebocoran Data Penumpang

Lion Air Group masih koordinasi dan kerjasama dengan Kominfo soal kebocoran data pribadi penumpang maskapai anggota grup tersebut.

Image
Ekonomi

E-commerce Semakin Mendorong Perekonomian, Perputaran Uangnya Makin Besar

Peran e-commerce sudah mencapai dua persen dari konsumsi rumah tangga.

Image
Ekonomi

Sentimen Suku Bunga Belum Membuat Rupiah Bergairah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Jumat (20/9/2019) lesu 0,16% atau 23 poin Rp14.083 terhadap USD1.

Image
Ekonomi
Seleksi Anggota BPK RI

Rotasi Tiba-tiba Golkar di Komisi XI Jelang Pemilihan BPK, Bentuk Ketakutan Airlangga Hartarto?

Fraksi Partai Golkar DPR merotasi secara mendadak sejumlah anggotanya di Komisi XI menjelang pemilihan calon anggota BPK.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Biasanya Sering Membela, Kenapa Sekarang Yunarto Kerap Mengkritik Jokowi?

  2. Pendiri PAN: Ada Apa Dengan Negeri Ini? Belakangan DPR Terkesan Rapat Tertutup

  3. Pekerjakan Robot, Bandara Raksasa China yang Berambisi Terbangkan 100 Juta Penumpang Siap Dibuka

  4. Dari Presiden hingga Ulama, 5 Tokoh Tanah Air yang Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

  5. Nenek Penyanyi Shelomita, Dolly Zegerius Soerjosoemarno Meninggal Dunia

  6. Politikus Demokrat Usul Personil Dewan Pengawas KPK Terdiri Dari Mantan Komisioner KPK

  7. 6 Meme Menunggu Cewek Dandan Ini Lucunya Bikin Awet Muda

  8. Galih Ginanjar Dipenjara, Barbie Kumalasari Berencana Berikan Beasiswa Sekolah untuk Anak Tak Mampu

  9. Imam Nahrawi Jadi Tersangka Korupsi, Ustaz Tengku: Biar Ngaku Pancasila, Kalau Maling Segera Gulung

  10. Potong Foto Ruben Onsu, Barbie Kumalasari Balas Dendam?

Available

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan
Available

kolom

Image
Alfarisi Thalib

Era Airlangga, Golkar Cenderung Feodal dan Oligarkis

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
Ekonomi

5 Sumber Kekayaan 'Crazy Rich Medan' Sukanto Tanoto, Minyak hingga Serat Tekstil

Image
News

Dari Presiden hingga Ulama, 5 Tokoh Tanah Air yang Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

Tanahnya Dipakai Jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Ini 5 Rekam Jejak Sukanto Tanoto