Media Asing Soroti Kebijakan Jokowi Soal Lingkungan Masih 'Setengah Hati'
Ekonomi Ala Jokowi Vs Prabowo

Anggota Conservation Respont Unit (CRU) DAS Peusangan menyalakan mercon untuk menggiring kawanan gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) liar yang berada di kebun warga ke kawsaan hutan di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Minggu (10/2/2019). Conservation Respont Unit (CRU) DAS Peusangan dari BKSDA Aceh mengerahkan satu tim untuk melakukan penggiringan 32 ekor gajah liar yang sejak lima hari terakhir memasuki kawasan permukiman dan merusak perkebunan warga. | ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
AKURAT.CO Straits Times menyoroti soal kebijakan lingkungan Presiden Joko Widodo di tengah banyaknya kritikan. Dalam sorotannya, upaya melestarikan hutan, lahan gambut, dan laut menurut mereka hasilnya sudah bagus, namun masih adanya praktik pertambangan yang berbahaya bagi lingkungan.
Sorotan ini didapat dari pengawas Lingkungan Forum Indonesia untuk Lingkungan (Walhi). Walhi mengatakan upaya empat tahun Jokowi dalam melindungi lingkungan masih "setengah hati".
"Memang benar bahwa ada beberapa kemajuan jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, Jokowi masih tidak serius mewujudkan Nawacita terkait dengan hak warga negara atas keselamatan dan kepemilikan tanah," ungkap penelitian Walhi dan manajer kebijakan Boy Jerry Even Sembiring yang dilansir dari Straits Times (16/2/2019).
baca juga:
Penelitiannya menunjukan bahwa Jokowi belum terlihat mengatasi kriminalisasi aktivis lingkungan di sektor pertambangan. Merujuk data dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada 2017, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan merajalela, dengan 50 aktivis menghadapi sanksi hukum pada 2017.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat 22 kasus yang melibatkan kriminalisasi 85 aktivis lingkungan di seluruh negeri antara 2014 dan 2018 di sektor pertambangan, khususnya pertambangan batu bara, pertambangan emas, dan pertambangan batu kapur.
Namun terkait kasus kebakaran hutan, Boy memuji adanya penerapan program reformasi agraria secara progresif. Program itu pada kehutanan sosial, mitigasi kebakaran hutan, beberapa peraturan inovatif dan pembatasan izin konsesi.
Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nubaya Bakar mengatakan bahwa Joko telah memungkinkan masyarakat yang terpinggirkan untuk menikmati manfaat hutan melalui peraturan kehutanan sosial.
"Jumlah kebakaran hutan telah berkurang. Ada juga sanksi administratif pada perusahaan atau institusi yang melanggar peraturan," katanya.
Sedangkan, lautan Indonesia sudah semakin lestari, merujuk ungkapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
“Pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia dalam upaya melindungi ikannya. Para nelayan juga berhenti menggunakan pukat dan jaring pukat dalam mencegah kerusakan terumbu karang dan ekosistem dasar laut,” kata Susi.
Sumber daya alam, dan lingkungan adalah salah satu topik utama debat pilpres antara Jokowi dengan saingannya, Prabowo Subianto. Debat itu adalah debat kedua yang diselenggarakan pada Minggu (17/2/2019).[]