image
Login / Sign Up

Kemenkop dan UKM Diharapkan Fokus Lakukan Reformasi Total Koperasi

Andi Syafriadi

Image

Gedung Kementerian Koperasi dan UKM | AKURAT.CO/Rizal Mahmuddhin

AKURAT.CO, Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan fokus pada upaya reformasi total koperasi termasuk memperbaiki kelembagaan koperasi yang ada sesuai dengan capaian Kemenkop dan UKM hingga 2018 lalu yang melakukan reformasi total perkoperasian.

"Sejak pemerintahan Jokowi-JK berjalan 4 tahun lalu, capaian kontribusi koperasi PDB naik cukup signifikan dari 1,7 persen menjadi 4,48 persen dari jumlah koperasi sebanyak 152 ribu dan 26 juta angggota sesuai data BPS 2018 lalu. Sementara jumlah pengusaha meningkat hingga 3,39 persen," ujar Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Menurutnya, pencapaian reformasi perkoperasian perlu diapresiasi dan ini pertanda ada perbaikan dalam kualitas koperasi hanya saja masih sangat disayangkan misi reformasi total tentu belum seperti yang diharapkan. Dimana masih ada potensi 80.000 an koperasi yang tinggal papan nama dan ini sebaiknya segera saja dibubarkan.

baca juga:

"Ini perlu dilakukan agar citra koperasi segera dapat dilihat dan masyarakat dapat mengetahui sebetulnya mana yang disebut sebagai sungguh-sungguh koperasi dan atau hanya rentenir berbaju koperasi dan koperasi abal-abal," imbuhnya.

Upaya pembubaran segera ini diperlukan untuk merombak paradigma masyarakat yang selama ini berpandangan minim terhadap koperasi. Menurutnya seharusnya ini jadi titik fokus utama dari Kemenkop dan UKM dan dikerjakan dalam jangka waktu yang singkat.

"Namanya saja rehabilitasi, kalau terlalu lama namanya bukan rehabilitasi lagi. Jadi, nanti kalau sudah tinggal 70.000 an lagi tinggal dipilah mana yang memang perlu direorientasi dan didorong pengembangannya," katanya.

Sementara itu, Kemenkop dan UKM masih banyak menyisakan banyak pekerjaan rumah di tahun 2019 ini diantaranya pembubaran koperasi abal-abal maupun belum selesainya perundang-undangan perkoperasian pasca dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Selain banyak sekali regulasi-regulasi sektoral yang sebetulnya menghambat perkembangan Koperasi seperti perpajakan, terdapat pula banyak regulasi sektoral yang menghambat perkembangan koperasi dan membuat koperasi menjadi kerdil hingga tidak bisa masuk di lintas bisnis modern.

Contohnya UU Rumah Sakit, UU Perpajakan, UU BUMN, UU Perbankkan, UU Penanaman Modal dan bahkan ke tingkat Permen seperti misalnya Permendes tentang BUMDes yang tidak berikan opsi bagi badan hukum koperasi. Upaya untuk pengembangan koperasi juga agak tertinggal, seharusnya Kemenkop dan UKM itu juga sudah masuk ke sektor-sektor strategis seperti misalnya layanan publik dan juga pengembangan koperasi basis teknologi informasi.

Dalam hal pengembangan wirausaha juga perlu dilakukan perombakan total dalam paradigma lantaran saat ini pelaku usaha masih didominasi oleh pengusaha mikro dan gurem. Sehingga pihaknya pun menyarankan agar Kemenkop dan UKM didorong untuk digabung dengan Kemenkop dan BUMN atau diangkat naik menjadi Kementerian Koordinator Ekonomi Rakyat dengan koordinasikan sektor-sektor yang ada. Pasalnya, ini agar sesuai dengan misi kemandirian dan kegotong royongan dan bukan agar ekonomi rakyat tidak terus jadi slogan tapi tindakan nyata.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menegaskan pihaknya tetap fokus terhadap upaya reformasi total koperasi. Meliadi menambahkan, pihaknya telah meluncurkan program reformasi total koperasi meliputi reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi. Reorientasi dilakukan dengan mengubah paradigma pengembangan koperasi dari kuantitas ke kualitas, sementara rehabilitasi dilakukan dengan mendata dan memperbarui data koperasi melalui Online Data System (ODS).

"Semua kebijakan itu telah mendorong naiknya kontribusi koperasi terhadap PDB dari 3,10 pada 2016 menjadi 4,48 persen pada 2017. Angka itu naik signifikan dibandingkan pada 2014 sebesar 1,71 persen," ujar Meliadi.

Rasio wirausaha di Indonesia pada 2016 juga meningkat menjadi 3,10 persen per populasi penduduk, jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang hanya 1,65 persen. Pihaknya juga telah menerapkan sejumlah program untuk mendorong perkembangan koperasi dan UMKM diantaranya memangkas suku bunga pinjaman KUR menjadi 7 persen pertahun, selain juga memangkas pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Kebijakan ini diharapkan akan mendorong koperasi dan UMKM agar semakin berkembang usahanya. Kementerian Koperasi dan UKM juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDDT, serta Kemenkominfo.

"Selain itu juga mengembangkan kemitraan dengan tiga perusahaan e-commerce seperti Go-pay, T-cash dan T-money, marketplace, dan Bukalapak. Semuanya bekerja sama untuk meluncurkan kredit Usaha Mikro (UMi). Dengan transformasi digital, bisa dilayani dengan kredit UMI," katanya.

Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan sistem aplikasi android yang mudah digunakan yakni Kemenkop Center dengan tampilan yang menarik sehingga masyarakat bisa mengunduh aplikasi ini untuk memperoleh informasi terkini dari Kementerian Koperasi dan UKM termasuk jumlah koperasi dan program terbaru kementerian.

"Kami juga menyediakan laporan keuangan mikro Lamikro untuk UKM yang merupakan aplikasi berbasis android dan bisa diunduh secara gratis dari Google Play," pungkasnya.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

Hakim Sebut Lukman Hakim Terima Rp70 Juta dari Mantan Kakanwil Kemenag Jatim

Image

News

Hakim Tipikor Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita di Ruang Kerja Lukman Hakim

Image

Ekonomi

Menunggu Keputusan BI dan Minim Sentimen, Penguatan Rupiah Tertahan

Image

News

Sesuai Arahan Pemerintah Pusat, Pemkot Bandung Akan Segera Lakukan Reformasi Birokrasi

Image

Ekonomi

Dongkrak Daya Saing, Pemerintah Kembangkan 1.000 Desa Bambu

Image

Hiburan

Kembali ke Dunia Film, Deddy Mizwar Langsung Kerjakan Sejuta Sayang Untukmu

Image

Ekonomi

BI Dorong Sertifikasi Halal Bagi Para Pelaku UMKM

Image

Ekonomi

Tak Mampu Bangkit, Rupiah Melemah di Akhir Pekan

Image

Ekonomi

Trik Menteri Teten Bidik 48.000 UKM Naik Kelas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Dihadapan DPR, Menkes Putus Asa Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

pada akhirnya peserta kelas III mandiri BPJS Kesehatan tetap dikenakan kenaikan iuran.

Image
Ekonomi

Pemerintah Belum Tetapkan BUMN Penerima PMN Rp1 Triliun

Pemerintah belum memutuskan BUMN penerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun pada APBN 2020.

Image
Ekonomi

Meningkatkan Kualitas Investasi Jadi Tantangan Besar RI

Ekonom Faisal Basri menyebut tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas investasi.

Image
Ekonomi

Total Investasi Induk BUMN Tambang Capai Rp24 Triliun di 2020

Proyek strategis 2020 dari MIND ID di antaranya dalam membangun proyek PLTU Sumatera Selatan

Image
Ekonomi

Legislator Singgung Insentif Direksi BPJS Kesehatan Capai Rp4,11 Miliar

Insentif yang diterima Dewas per bulannya sebesar Rp211,14 juta per bulan.

Image
Ekonomi

Pemerintah Janji Cari Titik Keseimbangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Menurut Moeldoko, omnibus law diajukan ke DPR RI dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan penataan pajak.

Image
Ekonomi

Bank Commonwealth Jelaskan Pembobolan Uang Ratusan Juta Milik Ilham Bintang, Faktanya Mengejutkan!

memberikan klarifikasi mengenai kasus pencurian dana di rekening milik nasabahnya.

Image
Ekonomi

DPR Klaim Bakal Akomodir Seluruh Kepentingan Melalui RUU Cipta Lapangan Kerja

DPR belum secara resmi menerima draf Naskah Akademik (NA) RUU Cipta Lapangan Kerja dari pemerintah.

Image
Ekonomi

Pasca Keluarkan Helmy Yahya, Dewas TVRI Titahkan 5 Hal untuk Karyawannya

Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyampaikan lima arahan.

Image
Ekonomi

Legislator Murka, BPJS Kesehatan Ingkar Soal Kenaikan Iuran Peserta Kelas III Mandiri

Berdasarkan rapat terakhir disepakati bahwa iuran BPJS Kesehatan Kelas III tidak akan mengalami kenaikan.

terpopuler

  1. Gagal Bersinar, 5 Artis Bollywood ini Justru Terjerumus Dunia Prostitusi

  2. 5 Fakta Menarik Fany Kurniawaty, Pramugari yang Disebut Calon Istri Sule

  3. 10 Potret Manis Nadia, Anak Ekki Soekarno yang Eksis jadi Reporter

  4. Tengku Marah: Manusia Ini Telah Memfitnah Isteri Saya yang Masih Sehat Dikatakan Sudah Mati

  5. Pelajar Bunuh Begal, Ferdinand Ingatkan Kejaksaan "Jangan Konyol Ah!"

  6. Ada yang Bergelar Raden Ajeng, 5 Artis Tanah Air Ini Ternyata Masih Keluarga Keraton

  7. Istri Terima Beasiswa di Australia, Para Suami Asal Indonesia Rela Jadi Loper Koran

  8. Pelajar Bunuh Begal, Hotman: Si Laki-laki Muda Itu Membunuh karena Membela Kehormatan Pacar yang Hendak Diperkosa

  9. Warga Binaan Masuk Islam: Setiap Lihat Rekan-rekan Sesama Usai Salat, Mereka Terlihat Tenang

  10. Ditanya Keberadaan Harun Masiku, Puan Maharani: Tanya ke Partai, Bukan ke Ketua DPR

fokus

Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota
Masa Depan Buruh

kolom

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Image
Abdul Aziz SR

Kerusakan Moral dalam Politik

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
News

5 Watak Sejati Manusia menurut Meng Zi, Filsuf Aliran Konfusianisme

Image
News

Tutup Usia, 5 Fakta Penting Pendiri MER-C Dokter Joserizal Jurnalis

Image
News

Liburan hingga Nongkrong Bareng, 10 Potret Hangat Helmy Yahya bersama Keluarga