image
Login / Sign Up

Fahri Hamzah: Lazim APBN Membengkak Pada Tahun Politik

Ade Miranti

Image

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menjadi pembicara dalam diskusi forum Legislasi di Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Diskusi ini membahas tema " Regulasi Kepemilikan Senjata, Antara Olahraga dan Petaka? ". Usai terjadinya peluru nyasar yang mengenai salah satu ruang anggota DPR fraksi Gerindra, pimpinan DPR meminta pengamanan dan keselamatan berstandar tinggi sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah membeberkan sejumlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang membengkak karena adanya dugaan unsur politik.

Dalam sejumlah postingan di akun Twitternya, Fahri sempat menyebut angka dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Dana Desa yang alami kenaikan anggaran yang ditengarai karena tahun politik.

Menurutnya, kedua dana itu menjadi lumbung suara untuk pertarungan pemilihan umum (pemilu) serta pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dan dia juga menyinggung Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa membedakan mana belanja negara dengan kampanye petahana.

baca juga:

Berikut cuitan @Fahrihamzah dengan tanda tagar #APBNPetahana:

Sudah lazim dalam dunia politik, kebijakan fiskal (APBN) menjelang pemilu akan menunjukkan pola yang cenderung berbeda dari tahun sebelumnya. Alokasi dana dalam bentuk Cash Transfer/Block Grant akan membengkak jumlahnya di tahun politik. #APBNPetahana 

Oleh pemerintah alasan membengkaknya dana segar ini bisa dibuat macam-macam, tetapi tidak akan bisa membantah hubungan dana segar tersebut dengan kepentingan petahana menghadapi pemilu. #APBNPetahana

Studi dibeberapa negara demokrasi mengenai isu ini sudah banyak. Bahwa intervensi fiskal melalui (Conditional) Cash Transfer (CTC) dapat mempengaruhi perilaku pemilih dikalangan penerima bantuan. Ini dapat dimengerti dengan mudah. #APBNPetahana

Tetapi yang jelas, intevensi fiskal ini menjadi potensi modal kampanye bagi petahana untuk terpilih kembali. Dan ini tidak dimiliki oleh kubu oposisi. Kubu oposisi tidak mengontrol   Anggaran karena itu di tangan presiden. #APBNPetahana 

Dalam konsteks Indonesia ada penelitian bagus yang dilakukan oleh Semeru Research Institute, (Assesing the Political Impacts of Conditional Cash Transfer: Evidence from a Randomized Policy Experiment, 2014). #APBNPetahana

Temuan menyebutkan bahwa program CCT mampu meningkatkan suara anggota legistaltif dari partai yang mendukung presiden (incumbent), meningkatkan kepuasan calon pemilih terhadap pemerintah daerah tetapi disaat yang sama mengurangi level kompetisi diantara kandidat presiden.

Dari hasil penelitian ini jelas sekali ada 3 catatan bahwa (1) intervensi fiskal dalam bentuk dana segar sangat erat berkaitan dengan pemilu. (2) dibanding partai oposisi, partai petahana akan sangat diuntungkan (terutama yang mampu memegang kendali pos dana segar ini),..

(3) Level persaingan kandindat presiden semakin rendah atau tidak kompetitif karena petahana punya potensi sumber daya kampanye yang jauh lebih besar dibanding oposisi. Ini masalahnya.  #APBNPetahana

Lalu kita lanjut dengan fakta-fakta APBN 2019. Sebelumnya harus kita garisbawahi bahwa Seluruh dana yang keluar masuk melalui mekanisme APBN, adalah uang rakyat. Bukan milik golongan apalagi individu. Ini harus diumumkan terbuka. #APBNPetahana

Tetapi mekanisme penganggaran dalam sistem politik kita masih sangat (executive heavy), lebih banyak dirancang dan dikontrol oleh eksekutif, walaupun ketuk palunya ada di parlemen. APBN ADALAH UU yg hanya boleh diusulkan eksekutif. #APBNPetahana

Kelemahan sistemik ini akhirnya melahirkan kecenderungan eksekutif untuk bertindak secara personal. Misalnya dengan membuat persepsi ke masyarakat bahwa kerja-kerja eksekusi anggaran adalah kerja-kerja Presiden sebagai person yang kebetulan juga kandidat presiden dalam pemilu.

Selanjutnya di otak-atik lah anggaran yang relevan dengan tujuan meraup elektabilitas pemilu, jumlahnya dinaikkan atau jenisnya diperbanyak agar rakyat dapat menerima jasa dan cash dalam jumlah yg signifikan menjelang pencoblosan. #APBNPetahana 

Kalo kita cermati APBN 2019, setidaknya ada 4 pos anggaran yang masuk kategori potensi dana yang bisa meraup elektabilitas petahana. (1) Dana Desa, (2) Dana Kelurahan, (3) Dana Bansos PKH, (4) Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden. #APBNPetahana

*Dana Desa*

Dana Desa dalam APBN 2019 dipatok 70 Triliun, naik 10 T dari tahun sebelumnya yang hanya 60 T.  Kita tahu, dana desa ini efektif sebagai lumbung suara. Makanya di dalam internal koalisi pemerintahan saja tarik-menarik antar parpolnya kuat. #APBNPetahana

Siapa yang bisa mengontrol dana segar ini, efek elektabilitasnya pasti tinggi. Apalagi menjelang pemilu ini alokasinya naik 10 T. Perlu diberitahukan kepada pemilih bahwa dana ini lahir akibat UU No6 tahun 2014 yg lahir dalam masa presiden @SBYudhoyono. #APBNPetahana

Dana desa memang paling nampak hasilnya, meski masih ada penyimpangan tetapi UU adalah inisiatif pemerintah dan @DPR_RI periode 2009-2014 untuk melakukan otonomi Tingkat ke-3 di lebih 73 ribu desa di nusantara kita. #APBNPetahana

*Dana Kelurahan*

Satu pos anggaran baru dari APBN 2019 adalah Dana Kelurahan, masuk dalam kategori Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, sebesar 3 T. Jika dibagi dengan 8.212 kelurahan yang ada di Indonesia, kira-kira per kelurahan akan dapat 365 juta cash. #APBNPetahana

Karena bersifat alokasi umum, maka ini bisa juga disebut dana taktis dan segar. Tahun lalu belum ada, baru menjelang pemilu 2019 ini saja alokasi ini muncul. Karena sudah ada dalam APBN, maka ini uang negara, uang rakyat dan hak rakyat. Harus diawasi. #APBNPetahana

Tetapi jelas sekali rentan dimanfaatkan untuk kepentingan elektabilitas pemilu oleh petahana. Coba cek dilapangan, karena skenarionya per 1 Januari 2019 dana ini sudah bisa cair. Pencairan dikebut! Motif pencairan akan nampak saat penggunaan. #APBNPetahana

*Dana Bansos PKH*

Dana Bansos Program keluarga Harapan (PKH) dibawah Kemensos juga naik secara signifikan. Tahun lalu hanya 19 T, menjelang pemilu ini (2019) naik menjadi 38 T (hampir 2 kali lipat). Kenaikan ini tentu dapat dicurigai terkait pemilu 2019. #APBNPetahana

Padahal jmlh penerimanya sama yaitu (10 Juta keluarga). Jika tahun lalu pencairan PKH ini dilakukan bulan Februari, Mei, Agustus, November. Tahun 2019 dimajukan jadi Januari, April, Juni, Oktober. Sblm 17 April ada 2 kali pencairan, padahal tahun lalu hanya 1 kali. AWASI!

*Dana Bantuan Kemasyarakan Presiden*

Banyak orang yang tidak tahu bahwa setiap Presiden kita bertemu dengan rakyatnya, oleh APBN dibekali “uang saku” berupa dana bantuan kemasyarakat presiden. Dulu di sebut Banpres. Jumlahnya sangat signifikan. #APBNPetahana

Tahun 2019 ini Presiden bersafari menyapa wong cilik dibekali dana 110 M. Jumlahnya naik 7 M dari tahun lalu, walaupun 2019 ini masa baktinya tidak setahun penuh sebab presiden @jokowi akan berakhir sekitar tgl 20 Oktober tahun ini. #APBNPetahana

Apa yang dimiliki Presiden ini paling efektif membangun persepsi masyarakat bawah tentang personality dari sang Presiden. Presiden kita baik, merakyat suka bagi bagi sembako, suka bagi-bagi sepeda. Ini tindakan legal yg bisa dikaitkan dengan pemilu presiden. #APBNPetahana

Persepsi seperti ini sudah terbangun kuat walaupun realitanya yang dibagi-bagi Presiden kita ini adalah uang rakyat juga, duit APBN.

Tetapi, itulah kekuatan petahana. Mereka sedang memegang yang dan kekuasaan. Jumlahnya besar sekali. #APBNPetahana

Saya hanya mengingatkan ini, demi keadilan dalam pemilu, @KPU_ID dan @bawaslu_RI serta masyarakat umumnya harus paham. Semoga pengetauan ini menjadi cara kita mendidik bangsa kita agar bisa membedakan belanja negara dan kampanye petahana. #APBNPetahana

Sebab percuma saja debat dan adu program kiri kanan, tetapi jika pada akhirnya uang berjumlah lebih dari 100 trilyun ini menggelontor dan nampak sebagai serangan fajar maka pemilih takkan bisa memilih dengan hati.  Waspadalah demi masa depan demokrasi kita. #APBNPetahana tks. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

RUU KPK Disahkan, Refly: Pemberantasan Korupsi Menghadapi Jalan Tajam Berliku

Image

News

Biasanya Sering Membela, Kenapa Sekarang Yunarto Kerap Mengkritik Jokowi?

Image

News

Syamsuddin: Pengesahan Revisi UU MD3 dan KPK Benar-benar Bikin Negeri Ini Mundur 20 Tahun

Image

Ekonomi

Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Andalkan APBN

Image

News

DPR RI

Ketua DPR Berharap Akan Lebih Banyak Kader Perempuan yang Duduki Kursi Parlemen

Image

News

Burhanuddin: yang Bilang KPK Gagal Turunkan Tingkat Korupsi Itu Kufur Nikmat

Image

News

Syamsuddin: Beristrahatlah dalam Damai KPK, Semoga Kematianmu yang Dijemput Paksa Bahagiakan Mereka

Image

Ekonomi

Sempitnya Ruang Fiskal Buat Pemerintah Semakin Bergantung pada Utang

Image

Ekonomi

Sempat Dijauhi Masyarakat, Berikut 4 Kisah Sunny Leone Pasca Pensiun dari Industri Porno

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pertamina Klaim Dukung BNPB Tanggulangi Karhutla

Kabut asap tidak menghambat penyaluran ke SPBU.

Image
Ekonomi
Indepth

Indonesia Lebih Sehat Dengan Kenaikan Cukai Rokok?

Menkeu beberapa waktunya lalu telah mengumumkan menaikkan cukai hasil tembakau atau biasa dikenal dengan cukai rokok sebesar 23 persen.

Image
Ekonomi

Lebih Cepat 3 Hari, Turn Around CPP Gundih Mampu Tingkatkan Revenue

Pekerjaan Turn Around atau perawatan menyeluruh fasilitas produksi gas CPP Gundih yang berada di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

Image
Ekonomi

Pesan Menkeu Untuk Wisudawan PKN STAN

Wisudawan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN merupakan SDM terpilih demi kemajuan Indonesia.

Image
Ekonomi

Mantra Sakti Kartu Tani, Sudahkah Menyejahterakan Petani?

Belum lama ini Kementerian Pertanian sejatinya sudah membuat kartu tani dimana kartu ini digadang-gadang bakal mensejahterakan petani.

Image
Ekonomi

Menperin: Investasi Korsel Perkuat Manufaktur RI

Korea adalah salah satu top 10 investor di Indonesia.

Image
Ekonomi

Di Play Store Tiba-tiba Hilang, Jual Beli Bukalapak Aman?

Aplikasi Bukalapak terpantau tidak ada di toko aplikasi Google Play Store, Kamis pagi (19/9/2019).

Image
Ekonomi

Isi Saldo Kartu Uang Elektronik Himbara Bisa Melalui LinkAja

Masyarakat pengguna uang elektronik dari Himbara bisa isi saldo melalui aplikasi LinkAja

Image
Ekonomi
Seleksi Anggota BPK RI

Pengamat: DPD Tak Miliki Alat Penilaian Andal Dalam Memilih Calon Anggota BPK

DPD tidak memiliki indikator yang jelas dalam memilih karena tidak memiliki alat penilaian yang andal.

Image
Ekonomi

Berburu Untung Dari Bisnis Ayam Bangkok

Ayam bangkok ternyata doyan kawin, pasangannya bisa lima ekor ayam betina sekaligus loh.

Available
Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Syamsuddin: Beristrahatlah dalam Damai KPK, Semoga Kematianmu yang Dijemput Paksa Bahagiakan Mereka

  2. Paranormal: Baca Captions IG Pak Jokowi Ikut Nelongso Guys

  3. Dahnil: Bila Dewan Pengawas Ditunjuk Presiden dan Tempatkan KPK sebagai Eksekutif, Lebih Baik Dikubur

  4. Burhanuddin: yang Bilang KPK Gagal Turunkan Tingkat Korupsi Itu Kufur Nikmat

  5. 5 Potret Nikita Willy Liburan ke Namibia, Bersuka Ria dengan Anak-anak Suku Himba

  6. Tak Diusung PDIP, Gerindra Nyatakan Siap Antarkan Gibran Rakabuming Maju Pilwalkot Solo

  7. Penyakit Ini Intai Kamu yang Kebiasaan Makan Berlebihan

  8. Pernah Jadi Artis dengan Bayaran Tertinggi hingga Meninggal Penuh Misteri, Ini 5 Fakta Sridevi

  9. Dapur Menyatu dengan Toilet! Gambaran Kesenjangan Ekonomi di Hong Kong

  10. 10 Potret Harmonis Afdhal Yusman dan Keluarga yang Jarang Terekspos

Available

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

Dari Presiden hingga Ulama, 5 Tokoh Tanah Air yang Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

Tanahnya Dipakai Jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Ini 5 Rekam Jejak Sukanto Tanoto

Image
Ekonomi

Mengenal Sukanto Tanoto, Sang Penguasa Lahan HTI Ibu Kota Baru