image
Login / Sign Up

YLKI Nilai Pembatalan Kenaikan Cukai Rokok Adalah Paradoks

Dhera Arizona Pratiwi

Image

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi saat memberikan seminar mengenai Rokok di Jakarta, Kamis (2/8) | AKURAT.CO/Rizal Mahmuddin

AKURAT.CO Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan pada konteks regulasi pembatalan tersebut adalah bentuk anti regulasi. Sebab, UU Cukai mengamanatkan kenaikan cukai sampai 57 persen.

"Pada konteks perlindungan konsumen dan kesehatan publik, hal ini adalah hal yang ironis dan paradoks," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/11).

Adapun alasannya pertama adalah karena kebijakan pembatalan kenaikan cukai rokok membuktikan bahwa pemerintah terlalu dominan dikooptasi dan diintervensi oleh kepentingan industri rokok, terutama industri rokok besar.

baca juga:

Kedua, kebijakan pembatalan ini membuktikan juga bahwa pemerintah tidak mempunyai visi terhadap kesehatan publik. Pembatalan kenaikan cukai mengakibatkan produksi rokok meningkat dan makin terjangkau oleh anak-anak, remaja, dan rumah tangga miskin.

"Itu artinya pemerintah menjerumuskan mereka dalam ketergantungan konsumsi rokok. Dan menjerumuskan mereka dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam," jelasnya.

Ketiga, pembatalan ini juga akan mengakibatkan kinerja BPJS Kesehatan akan semakin 'bleeding' dari sisi finansial. Data menunjukkan dengan sangat kuat bahwa dominannya konsumsi rokok di tengah masyarakat (lebih dari 35 persen dari total populasi), menjadi salah satu pemicu utama berbagai penyakit katastropik.

"Dan jenis penyakit inilah yang mengakibatkan kinerja finansial BPJS Kesehatan berdarah-darah," imbuhnya.

Keempat, pembatalan kenaikan cukai juga bukti bahwa pemerintah bertindak abai terhadap perlindungan konsumen. "Sebab cukai adalah instrumen kuat untuk melindungi konsumen, agar tidak semakin terjerumus oleh bahaya rokok, baik bagi kesehatan tubuhnya bahkan kesehatan finansialnya," sambung Tulus.

Kelima, pembatalan ini pada akhirnya hanya dijadikan kepentingan politik jangka pendek (pilpres). "Pemerintah telah mengorbankan kepentingan perlindungan konsumen dan kesehatan publik demi kepentingan jangka pendek," pungkasnya. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

Solusi Menko PMK untuk Peserta JKN Kelas III Tak Mampu Bayar Iuran

Image

News

Demokrat Dorong DPR Bentuk Pansus Jiwasraya, Rachland: Jokowi Perlu Tauladani SBY Tak Menghalangi Pansus Century

Image

News

Langkah Penyederhanaan Birokrasi Akan Tetap Perhatikan Kesejahteraan ASN

Image

News

Jokowi Sebut Tiga PP dan Empat Perpres KPK Masih Digodok

Image

Ekonomi

Dihadapan DPR, Menkes Putus Asa Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Image

Ekonomi

Legislator Murka, BPJS Kesehatan Ingkar Soal Kenaikan Iuran Peserta Kelas III Mandiri

Image

News

Indonesia Persiapkan Labuan Bajo untuk Pertemuan G20, Jokowi: Ini Sebuah Pekerjaan Besar

Image

News

Rustam: Saya Harap Jokowi Sangat Sensitif dan Tidak Diam terhadap Kasus-kasus Intoleransi

Image

Ekonomi

Komisi IX Gelar Rapat Bareng Menteri Terawan Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

RUU Omnibus Law 'Penciptaan Lapangan Kerja' yang Terlanjur Beredar di Masyarakat, Palsu?

Menurut Susiwijono Menurut dia, RUU Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses finalisasi oleh Pemerintah.

Image
Ekonomi

Mentan Syahrul Dorong Bantuan Pangan ke Afrika dan Pasifik

Indonesia juga mengirim bantuan traktor tangan untuk beberapa negara pasifik seperti Fiji dan Vanuatu.

Image
Ekonomi

Menhub Targetkan Infrastruktur Transportasi di Labuan Bajo Rampung Akhir 2020

Landasan pacu atau runway Bandara Komodo akan diperpanjang menjadi 2.750 meter dari semula 2.250 meter.

Image
Ekonomi

Solusi Menko PMK untuk Peserta JKN Kelas III Tak Mampu Bayar Iuran

Peserta JKN kelas III yang tidak mampu agar dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Image
Ekonomi

Tak Hanya IMF, Manulife Prediksi Ekonomi Lebih Stabil Tahun Ini

Chief Economist & Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Katarina Setiawan memprediksi ekonomi global pada tahun stabil.

Image
Ekonomi

Pengamat Ini Dukung Komisi XI DPR untuk Bubarkan OJK

Ucok Sky Khadafi dengan tegas menyatakan setuju dengan usulan DPR untuk membubarkan OJK.

Image
Ekonomi

Realisasi KUR Sepanjang 2019 Capai Rp139,5 Triliun alias 99,6 Persen dari Target

Realisasi kredit usaha rakyat (KUR) periode Januari-Desember 2019 mencapai Rp139,5 triliun atau 99,6 persen dari target Rp140 triliun.

Image
Ekonomi

Bentuk Panja Jiwasraya, Komisi VI DPR RI Buka Opsi Privatisasi

Opsi privatisasi itu pemerintah harus tetap menjadi pemilik saham mayoritas dari perseroan.

Image
Ekonomi

Pemerintah Proyeksi Penyaluran KUR Semakin Kencang di 2020

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2020 akan semakin kencang.

Image
Ekonomi

Saham-saham di Reksa Dana Mina Padi Terpaksa Dijual, Lalu Prospeknya?

Akibat adanya keputusan untuk memberhentikan 6 reksadana Mina Padi, saham-saham yang masuk dalam portofolionya terpaksa harus dijual.

terpopuler

  1. Pelajar Bunuh Begal, Ferdinand Ingatkan Kejaksaan "Jangan Konyol Ah!"

  2. Istri Terima Beasiswa di Australia, Para Suami Asal Indonesia Rela Jadi Loper Koran

  3. Ferdinand: Tak Kusangka Desmon Sangat Cepat Berubah saat Berenang di Kolam Kekuasaan

  4. Sah Jadi Cawagub DKI, Ahmad Riza Patria Siap Tinggalkan Senayan

  5. Bergaji Rp3,6 Miliar per Minggu, Ini 5 Potret Sederhana Sadio Mane

  6. Menang Tender Revitalisasi Monas Rp71,3 Miliar PT Buana Sewa Alamat Seharga Rp6 Juta Pertahun

  7. Peringatan Keras Faizal Assegaf: Sebaiknya Bung Rocky Jangan Bermain Api dengan Isu-isu Sensitif

  8. Alamat Kontraktor Pemenang Tender Revitalisasi Monas Senilai Rp71,3 Miliar Dipertanyakan

  9. Tak Kuasa Menahan Tangis, Ibu Eksekutor Pembunuhan Hakim Jamaluddin: Anak Saya Orangnya Penyayang

  10. Sederet Penampakan Bus Jurusan Jeneponto-Makassar Bikin Heran, Muatannya Dahsyat

fokus

Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota
Masa Depan Buruh

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Negara Sengketa

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Ahmad Riza Patria, Politisi Gerindra yang Jadi Cawagub DKI Jakarta

Image
News

Buka Kedai Kopi hingga Jadi Cawagub DKI Jakarta, 5 Fakta Perjalanan Karier Nurmansjah Lubis

Image
Ekonomi

Crazy Rich Surabaya dengan 15 Ribu Karyawan, ini 7 Fakta Menarik Bos Cat Alvian, Hermanto Tanoko