image
Login / Sign Up

Pemerintah Minta Setiap Negara Cermati Kejahatan Perikanan

Anggi Dwifiani

Image

Budidaya Tiram masyarakat pesisir pantai | Antara Foto

AKURAT.CO Pemerintah mengungkapkan bahwa kejahatan transnasional pada pencurian perikanan perlu diperhatikan secara serius oleh berbagai negara. Hal ini karena berdampak buruk pada lingkungan, mengancam keamanan hingga perekonomian negara.

Sikap Indonesia itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Darmansjah Djumala, selaku ketua Delegasi RI pada sesi pembukaan Sesi ke-9 konferensi kejahatan transnasional Terorganisasikan oleh PBB atau Conference of Parties (CoP) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) di Markas PBB Wina, Austria, Senin. (15/10).

Koordinator Fungsi Politik KBRI/PTRI Wina, Zaim A. Nasution kepada Antara London, Selasa(16/10) mengatakan sesi ke-9 Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (CoP UNTOC) diadakan di Wina,Austria, pada tanggal 15 -19 Oktober 2018.

baca juga:

Delegasi Indonesia dipimpin Duta Besar/Wakil tetap RI untuk PBB di Wina, Darmansjah Djumala, beranggotakan perwakilan dari Kementerian PPPA, Kemlu, Kemkumham, Kemenpan-RB, BNP2TKI, BSSN, serta KBRI/PTRI Wina.

Sesi ke-9 CoP UNTOC merupakan forum diskusi antar para pejabat tingkat tinggi dari negara-negara pihak dan anggota untuk membahas isu kunci yang jadi kepentingan nasionalnya.

Dubes Djumala dalam pernyataannya mengatakan sangat disayangkan perhatian masyarakat internasional terhadap kejahatan tersebut masih terbilang rendah. Meskipun dampak negatif kejahatan perikanan sangat merugikan banyak negara, seperti yang dilansir oleh Antara (17/10).

Keadaan tersebut diperburuk oleh rendah atau minimnya komitmen nyata negara-negara untuk memerangi kejahatan tersebut. Untuk itu, konferensi perlu memberi perhatian lebih terhadap kejahatan perikanan.

Lebih lanjut Dubes Djumala menegaskan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berkomitmen teguh untuk memerangi kejahatan perikanan dan menghimbau negara-negara untuk memperkuat sistem hukum dan kapasitas aparat penegak hukum masing-masing dalam upaya mengatasi kejahatan perikanan.

Dubes Djumala menerangkan kejahatan perikanan telah berkembang menjadi kejahatan trans nasional yang sangat serius dan terorganisasikan.

Banyak pihak yang melakukan kejahatan pencurian ikan terlibat juga dalam aktifitas kejahatan transnasional terorganisiasikan lainnya, seperti pencucian uang, suap, penyelundupan obat-obatan terlarang (narkoba), penyelundupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang, dan sebagainya.

Memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasasikan tentunya tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja dan perlu dilaksanakan melalui kerja sama antar negara.

Oleh karena itu, Indonesia memandang perlu memerjuangkan isu ini ke tingkat dunia, utamanya melalui PBB.

"Kita manfaatkan momentum Sidang CoP UNTOC ke-9 untuk kembali serukan bahwa PBB dan masyarakat internasional perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan dan perlu saling bekerja sama untuk memberantasnya," ujar Djumala.

Selain itu, dalam kerangka PBB di Wina, kita juga terus bekerja sama dengan negara-negara friends of fisheries lainnya untuk mendorong PBB arus utamakan pembahasan isu kejahatan perikanan. Friends of fisheries adalah negara-negara yang memiliki laut yang luas dan legitimate rights untuk mengelola sumber daya lautnya, seperti Indonesia.

Namun demikian, harus diakui bahwa proses yang ditempuh tentunya masih panjang dan tidak mudah.

"Tapi komitmen kita kuat untuk terus kawal dan perjuangkan isu ini di PBB," tandas Djumala.

Perjuangan kita ini diharapkan terus bergema, khususnya dalam menghadapi Our Ocean Conference ke-5 di Bali pada 29-30 Oktober 2018 mendatang, dalam upaya bersama memelihara kelestarian sumber daya laut bagi kesejahteraan manusia.

Selain isu kejahatan perikanan, isu lain yang diperjuangkan Pemerintah RI di Konferensi ini adalah kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan migran, kejahatan siber, kejahatan di bidang korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya.

CoP adalah badan pembentuk kebijakan utama (policy-making body) dari UNTOC. CoP dibentuk guna meningkatkan kapasitas negara pihak dalam memberantas kejahatan transnasional yang terorganisasikan, serta mendorong dan meninjau implementasi UNTOC. CoP diselenggarakan satu kali dalam dua tahun, dan mengadopsi resolusi serta keputusan sebagai tindak lanjut mandatnya.[]

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

News

Begini Penjelasan Soal Konflik Suriah dan Ekstrimisme di Indonesia

Image

Hiburan

Adik Vicky Prasetyo Ungkap Angel Lelga Bukan Sosialita

Image

Ekonomi

Perusahaan-perusahaan Indonesia Gelontorkan Rp445 Triliun dalam Pemakaian Teknologi

Image

Ekonomi

Negosiasi Kesepakatan RCEP Bakal Rampung pada 2019

Image

Ekonomi

Barata Indonesia Raih Proyek PLTM Sisira Senilai Rp216 Miliar

Image

Ekonomi

Sektor Maritim Bisa Buka 45 Juta Lapangan Pekerjaan

Image

Ekonomi

Jokowi Bujuk AS Pererat Kerjasama Ekonomi dengan ASEAN

Image

Ekonomi

Ekspor Netto 10 Persen dari PDB di 2030, Hanya Mimpi?

Image

Ekonomi

Kemenperin Rancang Insentif, Indeks dan Inovasi Industri 4.0

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Aceh Berpotensi Jadi Produsen Minyak Atsiri Serai Wangi

Kabupaten Aceh Selatan dikenal penghasil minyak pala Aceh untuk kebutuhan pasar domoestik dan luar negeri

Image
Ekonomi

KLHK Kaji 6 Lokasi Percontohan Reforma Agraria

Target Reforma Agraria sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 -2019.

Image
Ekonomi

Pasar Obligasi Butuh Asupan Positif dari Rupiah

Pernyataan The Fed yang masih memungkinkan untuk menaikan suku bunganya diperkirakan dapat menghalangi potensi pasar obligasi dalam negeri.

Image
Ekonomi

Bursa Dunia Cermati Tanggapan Tiongkok ke AS

Sentimen positif datang dari pernyataan beberapa pejabat pemerintahan AS bahwa Tiongkok telah menyampaikan tanggapan tertulis terhadap tuntu

Image
Ekonomi

Monumen Kapsul Waktu di Merauke Siap Diresmikan Presiden Jokowi

Pembangunan monumen Kapsul Waktu menunjukkan perhatian dan penghargaan yang besar dari Presiden Jokowi bagi masyarakat Papua

Image
Ekonomi

Polemik Kesepakatan Brexit Buat Dolar AS Kembali Gesit

kesepakatan rancangan perjanjian Brexit menghadapi ketidakpastian baru di tengah krisis politik di Inggris.

Image
Ekonomi

Saham-saham Teknologi Buat Wall Street Menguat Kembali

saham-saham teknologi utama berbalik naik atau "rebound", memperkuat pasar secara keseluruhan.

Image
Ekonomi

Kekuatan Rupiah Diuji Agar Tak Kumat

Positifnya laju Rupiah diharapkan masih dapat berlanjut seiring masih adanya sejumlah sentimen positif dari dalam negeri.

Image
Ekonomi

IHSG Ada Asupan untuk Menghijau, Ini Menu Saham Andalan

Stochastic dan RSI mendekati area overbought.

Image
Ekonomi

Politeknik PUPR Dibuka Tahun 2019 Bakal Cetak Tenaga Kerja Konstruksi

Politeknik PUPR yang akan memiliki tiga program studi yakni Konstruksi Gedung, Struktur Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jem

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Kubu Prabowo-Sandiaga Kekurangan Dana

  2. Narapidana Kabur, Ternyata Jenguk Ibunya yang Sedang Sakit

  3. Gugatan OSO, Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK

  4. Pengamat: Ujung-ujungnya Rakyat Berprasangka Buruk "Ada Politik Dagang Sapi Misalnya"

  5. Dahnil Vs Rustam Soal Strategi Pertarungan Politik SBY: Ngajari Bebek Ngelangi atau Mitos?

  6. Survei LSI: Tiga Tokoh Ulama Yang Memiliki Pengaruh Dukungan Jokowi-Ma'ruf Amin

  7. Proyek Skybridge Tanah Abang, Gembong: Pembangunannya Ujug-Ujug

  8. Faizal: Sikap Grace Tolak Perda Syariah adalah Wajar dan Tidak Arahan Pak Jokowi

  9. Lima Postingan Sandiaga Uno Bikin 'Baper' Warganet

  10. HS, Terduga Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi Ternyata Adik Ipar Diperum Nainggolan

Available

fokus

Semangat Pahlawan di Dadaku
Info MPR RI
Tragedi Lion Air
Available

kolom

Image
Ujang Komarudin

Buta dan Budek dalam Politik

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Bising di Ruang Publik: Perang Diksi Namun Jauh dari Substansi

Image
Karyono Wibowo

Harus Dibedakan antara Penegakan Hukum dan Kriminalisasi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Ancaman Pemilu Serentak, Kekhawatiran Yusril yang Belum Menemukan Jawaban

Available

Wawancara

Image
News

DKPP, Penjaga Marwah dan Etika Penyelenggara Pemilu yang 'Haus' Infrastruktur

Image
Olahraga

Piala Libertadores 2018

"Mari Jadikan Final Boca-River Tanpa Kekerasan"

Image
News

Alissa Wahid: Membawa Sumpah Pemuda 1928 ke Anak Milenial

Sosok

Image
Ekonomi

Cukai Rokok Batal Naik, Kekayaan Bersih Para Pengusaha Ini Tambah Moncer

Image
Gaya Hidup

Sibuk Banget, Bagaimana Soal Olahraga dan Liburan Arzeti Bilbina?

Image
Ekonomi

Tragedi Lion Air

Cerita Rusdi Kirana, Sosok di Balik Terbangnya 'Singa Merah' ke Angkasa