image
Login / Sign Up
Image

Sampe L Purba

Praktisi Masyarakat Energi

BBM Satu Harga – Berbagi Peran dengan Pemda

Image

Pengendara mobil melakukan pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta, Minggu (25/2). Pemerintah melalui pertamina melakukan kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax naik dari Rp300 sehingga harga menjadi Rp8.900 per liter. Kenaikan terjadi merata di seluruh bahan bakar nonsubsidi tersebut sejak Sabtu (24/2) tengah malam. Selain itu kenaikan juga terjadi pada pertamina dex sebesar Rp750 per liter, yaitu dari Rp9.250 menjadi Rp10 ribu. Sementara Pertamax turbo juga meningkat dari Rp9.600 menjadi Rp10.100 dan Dexlite naik Rp600 per liter menjadi Rp10.100 | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan energi adalah tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/ atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Caranya adalah (1) dengan menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu; (2) membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Selanjutnya pada pasal 7, disebut bahwa (1) harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI.

Presiden Jokowi menangkap dan memahami esensi pesan itu. Beliau menempatkannya sebagai salah satu prioritas dalam nawacita, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”.

baca juga:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menterjemahkan nawa cita tersebut dalam tagline “energi berkeadilan”. Melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 36 tahun 2016, program percepatan pemberlakuan satu harga BBM secara nasional semakin digalakkan yang meliputi jenis BBM tertentu (JBT) yaitu minyak solar dan minyak tanah, yang memperoleh subsidi harga dari Pemerintah, dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP), yang wajib disediakan oleh badan usaha niaga distribusi, dengan formula harga dasar ditambah biaya distribusi dan batasan margin. Upaya Pemerintah dilakukan dengan percepatan pembangunan saran penyaluran di wilayah 3 T (terpencil, terluar, terdepan), serta di lokasi tertentu/ wilayah yang belum terdapat penyalur. Lokasi BBM satu harga bertambah secara signifikan. Dalam tahun 2017 terdapat 57 titik lokasi, di tahun 2018 ditargetkan 73 titik lagi, dan tahun 2019 sebanyak 30 titik. Dampaknya segera terlihat. Harga jual BBM di Kabupaten Puncak, Papua yang sebelumnya Rp. 100 ribu per liter, atau di Nunukan perbatasan Kalimantan Utara yang sebelumnya Rp. 40.000 per liter, turun dan sama menjadi Rp. 5.150 untuk solar, dan Rp. 6.450 untuk premium per liter.

Rasio kondisi ideal antara jumlah penyalur dengan luas wilayah dan penduduk untuk BBM secara umum, masih memerlukan perjuangan keras. Di Pulau Jawa yang berpenduduk di atas 148 juta jiwa, dengan luas area darat 126.700 kilo meter persegi, secara rerata satu penyalur mengcover 36,11 KM per segi atau 42 ribuan penduduk. Sementara di luar jawa yang berpenduduk sekitar 114 juta jiwa, dengan luas area darat hampir 1.800 ribu kilometer per segi, satu penyalur mengcover 503 km2 atau 32 ribuan penduduk. Bandingkan dengan USA misalnya, yang rasionya 82 km2 – 2.643 penduduk per penyalur, atau di Malaysia dengan rasio 91 km2- 8609 penduduk per penyalur. Penduduk Indonesia yang berjumlah di atas 261 juta jiwa dengan persebaran tidak merata di 2 juta km2 area darat plus 3 jutaan kilometer laut merupakan tantangan yang tidak mudah. Tidak sama dengan Malaysia yang hanya seluas 330 ribuan kilometer darat, dengan penduduk 31 jutaan orang.

Konsistensi serta kecerdasan prioritas kebijakan Pemerintah, bahu membahu dengan kreativitas terukur sektor dunia usaha dan optimisme kesamaan visi dengan penduduk diperlukan untuk mengatasi keadaan ini. Kebijakan Pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM ke sektor infrastruktur, dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat tertentu, merupakan solusi mendasar yang berdampak positif jangka panjang.

BPH Migas melalui Peraturan BPH Migas no. 6 tahun 2015 mengatur mengenai penyaluran JBT dan JBKP di wilayah yang belum terdapat penyalur. Sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu (Solar) dan/ atau Jenis BBM Khusus Penugasan (premium) di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria tertentu, di mana wilayah operasinya berada. Dengan kata lain, ini adalah penyaluran dengan sistem tertutup (sistem titip beli). Kelompok sasaran adalah non niaga, seperti masyarakat nelayan, petani dan usaha rumah tangga kecil. Saat ini telah dan akan beroperasi sekitar 30 sub penyalur. Sementara 250 an lagi dalam proses.

Untuk memastikan tepat sasaran, kerja sama dan pengawasan banyak pihak sangat diperlukan. Di antaranya adalah dengan SPBU yang ditunjuk sebagai penyalur, dinas terkait di kabupaten terkait, serta aparat keamanan. Disparitas harga BBM Umum dengan BBM bersubsidi, keterbatasan kuota secara nasional dan mata rantai perdagangan yang panjang mulai dari terminal BBM/ depo ke transportasi, agen, pangkalan dan distributor hingga ke sub penyalur merupakan tantangan tersendiri dalam rentang kendali (span of control). Rentang harga di penyalur/ sub penyalur, kualitas, ketepatan ukuran dan peralatan standar untuk menjamin keamanan, keselamatan dan lingkungan tidak boleh diabaikan. Fenomena di sebagian wilayah pada masa yang lalu, di mana terjadi kelangkaan BBM tertentu di masyarakat, sementara kuota telah disalurkan sesuai dengan data konsumen sasaran telah tepat, mengindikasikan kemungkinan BBM tertentu ada digunakan oleh kalangan non sasaran, seperti industri, kendaraan niaga atau keluar melewati perbatasan. Karena itu, prosedur operasi standar di setiap value chain (mata rantai) penyaluran harus ada.

BBM adalah kebutuhan yang vital untuk masyarakat dan juga menggerakkan perekonomian daerah. Sejalan dengan amanat Undang-undang, Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk membantu dan mensubsidi kelompok masyarakat tidak mampu. Sub penyalur mengeluarkan biaya untuk investasi, infrastruktur, transportasi dari lokasi penyalur hingga sub penyalur, termasuk di dalamnya margin pengembalian biaya investasi. Kiranya Pemda dapat memfasilitasi sebagian dana transfer pusat untuk hal ini.

Mewujudkan energi berkeadilan adalah tanggung jawab bersama. Untuk Indonesia yang lebih baik.

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

DPR: Jokowi Buktikan Keberanian Kembalikan SDA Indonesia

Image

News

Elektabilitas di Sumatera dan Jatim Turun, Jokowi: Kemenangan di Jateng Diperlukan

Image

News

Airlangga: Insya Allah 4 Menang

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Ulama Serang Utara Dukung Jokowi-Ma’ruf Lanjutkan Pembangunan

Image

News

Denny Siregar Sarankan Jokowi Rekrut Ahok untuk Mengurusi BPJS Kesehatan

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Blusukan di Semarang, Jokowi Tertarik Beli Sawo di Pasar Karangayu

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Kunjungan ke Pesantren Girikesumo, Jokowi Sampaikan Komitmennya pada Para Santri

Image

News

Menuju Pilpres 2019

TKN Jokowi-Ma'ruf Akan Kumpulkan Timses dan Relawan di Surabaya

Image

News

Komnas HAM Beri Jokowi-JK 'Rapor Merah' Penyelesaian Kasus HAM Berat

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Petani Afsel Cari Dukungan Ke Rusia Soal Produksi Anggur

Para petani Afrika Selatan mencari dukungan ke Rusia dengan mengunjungi krimea untuk bertukar pengetahuan pengelohan anggur

Image
Ekonomi

Geger Kematian Khashoggi, Saudi Akhirnya Akui Hal Ini

Hal ini adalah pernyataan pertama Saudi dan Saudi juga memecat dua pejabat seniornya yang terkait masalah ini.

Image
Ekonomi

Emas Jadi Primadona Saat AS Gencar Terapkan Proteksionisme

Negara-negara di seluruh dunia kini mulai beralih ke emas karena ketidakpastian ekonomi global meningkat.

Image
Ekonomi

China Desak Eurasia Jaga Multilateralisme dan Keterbukaan

Perdana Menteri (PM) China, Li Keqiang mendesak agar negara-negara Asia dan Eropa dapat bekerja bersama-sama dalam menjaga momentum positif

Image
Ekonomi

Menteri Susi: Tegakkan Kedaulatan Perikanan di Laut Harga Mati

Menteri Susi ingin pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Image
Ekonomi

KLHK Tingkatkan Penanganan Bencana Gempa

KLHK membangun posko penanganan bencana sejak 1 Oktober 2018 di halaman Kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.

Image
Ekonomi

Atasi Krisis Air Bersih, Pemkab Jayawijaya Bangun Instalasi Air

Pembangunan jaringan pipa baru harus dilakukan sebab jaringan pipa PDAM yang selama ini dimanfaatkan sudah rusak akibat tanah longsor.

Image
Ekonomi

Tutup Target APBN, Pemerintah Akan Lelang SUN Rp20 Triliun

Pemerintah akan lelang SUN pada Selasa, 23 Oktober 2018 untuk menutupi target pembiayaan pada APBN 2018

Image
Ekonomi

Eropa Tengah dan Timur Sepakat Buat Jalur Sutra Baru

Inisiatif regional yang diluncurkan di Eropa tengah dan timur, atau biasa yang disebut sebagai Inisiatif Tiga Laut (Three Seas Initiative/TS

Image
Ekonomi

Cerita Kisah Hidupnya, Menteri Susi Ingin Anak Muda Bangun Pola Pikir Inspiratif

Susi berpesan agar memiliki pola pikir yang baru dalam mengelola sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Pasukan Oranye Serahkan Rp26 Juta ke Gubernur Anies, Buat Apa?

  2. Soroti Kepemimpinan Anies, Pengamat: Jangan Berjanji Kalau Tidak Bisa Dijangkau

  3. Polda Jatim: Kami Tidak Terpancing dengan Pernyataan Ahmad Dhani

  4. 10 Potret Kebersamaan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad Meski Telah Lama Berpisah

  5. Disindir Anies Baswedan, Djarot: Gitu Saja Dibawa ke Hati

  6. China Siap Luncurkan Pesawat Tempur yang Mampu Angkut Peledak 10 Ton

  7. Yordania Taklukkan Vietnam, Irak Ditahan Thailand

  8. Bima Sakti Iri dengan Andritany dan Egy Maulana Vikri, Piala AFF

  9. Soal Penolakan Tol Bawen - Jogjakarta, Jokowi : Pusat Akan Beri Keputusan Secepatnya

  10. Dana Haji Digunakan untuk Infrastruktur, Ini Klarifikasi Menag

Available

fokus

Satu Tahun Anies Pimpin Ibu Kota
Pray for Donggala
Dari Indonesia untuk Dunia
Available

kolom

Image
Bayu Primanda Putra

Meikarta, Lippo Group dan James Riady

Image
Ujang Komarudin

Magnet Politik Pesantren

Image
Ilham M. Wijaya

Prospek Proyek Meikarta Pasca OTT

Image
Achmad Fachrudin

Penguatan Demokrasi di Era Digital

Available

Wawancara

Image
Olahraga

Philippe Coutinho

"Kami Bermain Sepakbola dengan Tutup Botol"

Image
Ekonomi

Blak-blakan Strategi UUS Sinarmas dalam Tabungan Haji Hingga Rencana Spin Off

Image
Olahraga

Antoine Griezmann

"Saya Bertahan di Atletico Tidak karena Uang"

Sosok

Image
Ekonomi

Cerita Ketut Suarjana 

Image
Gaya Hidup

Inspirasi

Mimpi Munsiah yang Buta untuk Pendidikan Anaknya

Image
Ekonomi

Semringah Produsen Minuman Herbal Indonesia Merangsek Pasar Korea