image
Login / Sign Up
Image

Hendi Subandi

Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP), Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Ruang Hampa RUU Konsultan Pajak

Image

Ilustrasi - Pajak | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO Regulasi tentang konsultan pajak menapaki babak baru. Setelah hanya diatur regulasi dengan level di bawah undang-undang, kini Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) hadir dan digulirkan kepada publik sebagai RUU inisiatif DPR. Namun, substansi RUU KP ini masih menyimpan tanya, benarkah RUU KP ini berada di ruang hampa, cenderung monopolistik dan mendegradasi peran pemerintah?

Urgensi dan Preferensi UU Konsultan Pajak

Reformasi perpajakan di Indonesia terus didaki oleh pemerintah menuju terwujudnya tax society. Di sisi lain, pemerintah berkhidmat untuk terus menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. kondisi ini membutuhkan pihak yang dapat berperan sebagai intermediaries agar kehendak negara tentang pajak dapat terwujud dan hak warga negara terlindungi. Peran konsultan pajak dianggap strategis sebagai intermediaries dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dengan mengedukasi wajib pajak di tengah rendahnya literasi pajak masyarakat. Harapannya, wajib pajak terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum serta meminimalisir adanya sengketa pajak akibat jerat kompleksitas regulasi perpajakan. Tentunya prasayarat konsultan pajak yang legal, profesional, bebas, mandiri dan bertanggung jawab mutlak dipenuhi.

baca juga:

Peran besar yang dipikul konsultan pajak tentunya harus diiringi dengan aturan main yang kuat agar tercipta kepastian hukum yang jelas dan kokoh bagi konsultan pajak. langkah ini bukan hanya melindungi profesi konsultan pajak, tapi juga melindungi wajib pajak sebagai pengguna jasa mereka. Berkaca pada negara lain, pengaturan tentang konsultan pajak tergolong menjadi tiga model menurut Thuronyi & Vanistendael (1996): Pertama, full regulation (the German Model), pengaturan model komprehensif, pihak yang boleh menjadi tax adviser yaitu hanya yang memenuhi kualifikasi profesi sebagai konsultan pajak. Kedua, partial regulation (the U.S Model), pengaturannya bersifat parsial, kualifikasi sebagai tax adviser yang diatur, namun tax adviser tidak mutlak harus berprofesi sebagai konsultan pajak, yang terpenting harus bernaung di dalam lembaga profesi. Ketiga, model no regulation, ketentuan ini lebih moderat, pihak yang boleh menjadi tax adviser tidak diatur, tidak harus bernanung dalam lembaga profesi, hingga kualifikasi sebagai tax adviser pun tidak diatur secara ketat, contoh: Spanyol, Inggris, Belanda. Regulasi di Indonesia, sepertinya lebih condong menganut model full regulation.

Menyoal Pasal Monopolistik

Berbicara tentang pajak, pemahaman kita harus berangkat dari pijakan yang sama, bahwa urusan pajak melibatkan multi dimensi. Inilah yang menjadi tumpuan langkah kita ketika masuk dunia pajak. Semua pihak berhak atas ruang yang sama. Oleh sebab itu, segala regulasi yang mengatur perihal pajak, termasuk regulasi konsultan pajak, harus berdiri pada pijakan yang serupa. Celakanya, di ruang publik, substansi RUU KP menuai kritik, karena kental akan aura monopolistik dan mendegradasi peran negara dan dunia pendidikan.

Kritikan ini muncul bukan tanpa sebab, patut kita cermati akar masalahnya. Pertama, preferensi pilihan model regulasi konsultan pajak cenderung menganut mazhab full regulation, yang dianggap membatasi profesi lain untuk terlibat. Artinya, hanya yang memenuhi kualifikasi konsultan pajak dan tergabung dengan organisasi konsultan pajak yang boleh berprofesi sebagai konsultan pajak. Mungkin, pilihan parsial regulation bisa menjadi jalan tengah.

Kedua, Pasal 15 ayat (2) RUU KP mempertegas bahwa yang berhak menerima kuasa dari Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya adalah konsultan pajak. Ini salah satu bentuk pengingkaran kepada lulusan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan perpajakan. Karena untuk menjadi ahli pajak, mereka harus mendapat lisensi melalui ujian kualifikasi dari organisasi konsultan pajak. Pasal ini juga menutup peluang bagi profesi lain untuk berkiprah di bidang perpajakan. Padahal profesi seperti akuntan, advokat dan profesi lainnya kerap bersinggungan, bersinergi, dan bahkan mampu menjalankan jasa konsultasi perpajakan. Karena sejatinya, keilmuan pajak itu multi disiplin. Di sisi lain, profesi seperti akuntan yang secara keilmuan lebih spesifik masih mengakui keberadaan profesi lain dengan merangkul sebagai Rekan Non-Akuntan, tentunya dengan pemenuhan persyaratan yang telah diatur.

Ketiga, adanya hambatan peran akademisi, utamanya akademisi yang berstatus PNS. Kita memahami, bahwa benturan kepentingan harus dihindari dalam menjalankan tugas-tugas keprofesian. Namun, kepentingan bangsa yang lebih besar yaitu peran akademisi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai pilar dari inklusi kesadaran pajak patut menjadi pertimbangan. Dosen baik berstatus PNS maupun tidak, membutuhkan ruang untuk meramu pengetahuan bagi anak didiknya, baik dari sisi teoritis dan praktik, selain juga kebutuhan pemenuhan mandat institusi akan kualitas kompetensi melalui sertifikasi. Alangkah lebih bijak, jika Pasal 23 ayat (1) c, ada butir pengecualian bagi akademisi PNS.

Keempat, kewenangan organisasi konsultan pajak yang menembus batas (mengakumulasi kekuasaan). Dalam Pasal 5, 7, 9, 11, 20, 24, 26, 27, 29 memberi gambaran besar bahwa kewenangan organisasi konsultan pajak sungguh luar biasa dalam banyak aspek yang mengatur konsultan pajak. Dalam hal pengangkatan, keanggotaan, tingkatan pendidikan, pembentukan kantor konsultan hingga peran pembinaan dan pengawasan seolah organisasi konsultan pajak menjadi penguasa tunggalnya. Lantas, dimana peran pemerintah? Mungkin ini yang dimaksud oleh Prof. Haula Rosdiana bahwa RUU KP ini mendegradasi peran pemerintah.

Ruang Hampa

Hukum (regulasi) tidak semata-mata berada pada ruang hampa, yang steril dari konsep-konsep non-hukum dan realitas sosial. Pesan itu disampaikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, Sang Maestro hukum progresif, yang terus mengingatkan kita, bahwa hukum (regulasi) itu harus membuat manusia (rakyat) bahagia. Begitu juga UU KP, kemunculannya harusnya dirayakan dengan penuh kebahagiaan bagi stakeholder perpajakan.

Produk hukum ini, tidak boleh terjebak hanya mengejar kepastian hukum, mengakumulasi kekuasaan dan menegasikan peran pihak lain, tanpa melihat realitas bahwa pajak itu berisi kepentingan multipihak. Hadirnya regulasi tentang konsultan pajak ini, dalam pandangan aliran hukum legalistik terkesan hanya mengejar legal certainty, yang tidak peduli walaupun implementasinya tidak memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Inilah ruang hampa UU KP.

Agar tidak terjebak dalam ruang hampa, perlu dipertimbangkan berapa hal. Pertama, UU KP semestinya harus selaras dengan hukum formil perpajakan dan aturan lainnya yang terkait, misal UU KUP dan Putusan MK. Sebab, itu adalah intro untuk memperindah harmoni langgam hukum perpajakan. Kedua, Produk hukum ini selayaknya tidak memberikan peluang bagi warga negara untuk kebal terhadap hukum. Jika memang pasal mengenai “tidak bisa dipidanakan/diperdatakan” harus dimunculkan, lebih bijak jika itu dibatasi hanya pada saat menjadi kuasa WP berperkara di pengadilan pajak.

Ketiga, Kita mendukung dan mengharap bahwa dengan adanya UU KP, organisasi konsultan pajak menjadi organisasi yang berkelas, tetapi bukan menjadikannya sebagai organisasi superbody. Sekali kita mengakumulasi kekuasaan (melalui pasal-pasal monopolistik), maka kita cenderung kebal pada kesalahan kita sendiri. Penting dibangun mekanisme pembagian peran, pembinaan, pengawasan serta sistem reward&Punishment secara proporsional dan terintegrasi dengan pemerintah. Sehingga kesan mendegradasi peran pemerintah dapat terabaikan. Keempat, konsultan pajak semestinya juga mengemban suatu nilai (value) dalam upaya pendakian reformasi perpajakan di Indonesia. Inklusi kesadaran pajak seharusnya embedded dalam kerja-kerja konsultan pajak kepada WP, yang idealnya tertuang dalam UU KP ini. Sehingga tidak ada prasangka lagi bahwa konsultan pajak terlibat agressive tax planning.

Terakhir, sinergi empat pilar antara konsultan pajak, pemerintah, akademisi dan wajib pajak penting untuk diwujudkan, syaratnya adalah adanya itikad baik dari semua pihak dalam mewujudkan UU Konsultan pajak yang berkelas, berkepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan demi terwujudnya tax society. Semoga!

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Direktur PPK GBK: Wacana Membuat Lapangan Tembak Indor Masih Dibahas

Image

News

Gempa Donggala

DPR: Membangkitkan Kembali Masyarakat Korban Gempa Sulteng Bukan Perkara Mudah

Image

News

Ida Fauziyah Ajak Perempuan Dinginkan Kontestasi Pilpres

Image

News

Zulhas: Bukan Gedung DPR yang Dipermasalahkan Tapi Lapangan Tembaknya

Image

News

Rekonstruksi Peluru 'Nyasar' ke DPR Hasilkan 25 Adegan

Image

News

Polisi Gelar Reka Ulang Kejadian Peluru 'Nyasar'

Image

News

Tolak Saksi Dibiaya APBN, KIPP: Kewajiban Negara Hanya Memberi Pelatihan

Image

News

Fahri Hamzah: Sudah Selayaknya Honor Saksi dalam Pemilu Ditanggung Negara

Image

News

Polisi Dibantu Pesawat Tanpa Awak Cari Proyektil di Gedung DPR RI

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Dihadapan Ratusan WP, Misbakhun Paparkan Bukti Keseriusan Pemerintah Dalam Ekonomi

Penetapan asumsi makro untuk tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun ini, meski nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp15.000.

Image
Ekonomi

Pasar Ekuitas Melemah Dorong Harga Minyak Kurang Bergairah

Pelemahan pasar ekuitas mendorong harga minyak dunia melemah

Image
Ekonomi

Emas Mengkilap di Tengah Pelemahan USD dan Pasar Ekuitas

Emas untuk pengiriman Desember teracatat menguat 12,2 dolar AS atau 1,00 persen, menjadi ditutup pada 1.236,80 dolar AS per ounce

Image
Ekonomi

Rupiah Masih Tak Bergairah

Adanya sejumlah sentimen positif dari dalam negeri tampaknya juga tidak cukup membantu bertahannya Rupiah di zona hijau.

Image
Ekonomi

Pertamina Berencana Buang Dolar AS dalam Pembelian Minyak

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina tengah berupaya membeli minyak mentah menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat (AS).

Image
Ekonomi

IHSG Miliki Energi untuk Menanjak

Indeks LQ45 naik 2,1 poin atau 0,23% menjadi 912,94.

Image
Ekonomi

Mayoritas Bursa Wall Street Melemah Kendatipun Jauh dari Titik Terendah

Kendatipun mayoriyas saham Wall Street melemah, namun indeks utama berakhir menjauh dari posisi terendah

Image
Ekonomi

USD Merosot Atas Enam Mata Uang 'Safe Haven'

Indeks dolar terhadap enam mata uang utama lainnya, turun sekitar 10 basis poin sepanjang hari, terakhir di 95,927

Image
Ekonomi

Pasar Obligasi Rindu Aksi Beli

Kenaikan pasar obligasi AS terimbas pada pelemahan pasar saham dimana pelaku pasar mencari alternatif investasi lainnya di pasar surat utang

Image
Ekonomi

Bursa Saham Dunia Kompak Tak Bergairah

Pergerakan bursa saham Eropa cenderung mengikuti laju bursa saham Asia yang mengalami penurunan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Jansen Ingatkan Ma'ruf Amin Hingga Warga Bantargebang Akui Dana Hibah Lancar

  2. Hacker Unggah "Foto Pembunuhan" Jamal Khashoggi

  3. Tengku Zulkarnain Minta Tokoh NU Tak Bela Banser yang Bakar Bendera Tauhid

  4. Asam Lambung Kambuh, Narji Jalani Pemeriksaan Elektrokardiogram

  5. Hanafi Rais: Jika Prabowo Jadi Presiden, Pencak Silat Dapat Perhatian Luar Biasa

  6. Alasan PSK Kramat Tunggak Saat Ditangkap Polisi, Sedang Nunggu Suami Pak

  7. Pertama Kali Dalam Sejarah, Neraca Dagang Perikanan Nomor 1 se-Asia Tenggara

  8. Harga Jam Tangan Ronaldo Bikin Tepok Jidat

  9. Pensiunan Karyawan Klaim Kasus Mantan Dirut Pertamina Terkesan Dipaksakan

  10. Dua Terdakwa Pengeroyok Haringga Sirila Dituntut Hukuman Masing-Masing 4 dan 3,5 Tahun Penjara

Available

fokus

4 Tahun Jokowi-JK
Dedikasi Santri untuk Indonesia Mandiri
Satu Tahun Anies Pimpin Ibu Kota
Available

kolom

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Berebut Ceruk Segmen Suara Santri

Image

Mengapa Milla Dicintai dan Layakkah Bima Sakti Menggantikannya?

Image
Bayu Primanda Putra

Meikarta, Lippo Group dan James Riady

Image
Ujang Komarudin

Magnet Politik Pesantren

Available

Wawancara

Image
Olahraga

Philippe Coutinho

"Kami Bermain Sepakbola dengan Tutup Botol"

Image
Ekonomi

Blak-blakan Strategi UUS Sinarmas dalam Tabungan Haji Hingga Rencana Spin Off

Image
Olahraga

Antoine Griezmann

"Saya Bertahan di Atletico Tidak karena Uang"

Sosok

Image
Ekonomi

Cerita Ibu Nengah, Si Penjaga Tiket yang Terampil Membuat Canang

Image
Ekonomi

Kisah Ketut Suarjana Memupuk Semangat Guyub

Image
Gaya Hidup

Inspirasi

Mimpi Munsiah yang Buta untuk Pendidikan Anaknya