image
Login / Sign Up

(Terwujudnya) Mimpi, Berdaulat di Sektor Sumber Daya Alam

Denny Iswanto

Divestasi Saham Freeport

Image

Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Alumlnlum (Persero), atau INALUM, Freeport McMoRan Inc, (FCX) dan Rio Tinto resmi telah melakukan penandatangan Pokok-Pokok Perjanjian (llead of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM. | AKURAT.CO/Siti Nurfaizah

AKURAT.CO Negosiasi alot pengalihan kepemilikan saham perusahaan emas raksasa asal Negeri Paman Sam, Freeport-McMoran, ini pun akhirnya akan menunjukkan hasil akhir. Layaknya sebuah pertandingan sepakbola, sisa waktu permainan menuntut Indonesia dan Freeport untuk masuk dalam penuntasan atau finalisasi dari semua proses negosiasi. Dengan hasil pertandingan yang hampir klimaks, semuanya pun mengharapkan agar Indonesia mampu mengambil alih kepemilikan saham mayoritas dari tangan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini.

Memang tidak bisa dipungkiri berpuluh-puluh tahun lamanya impian untuk mengelola kekayaan alam milik Ibu Pertiwi secara mandiri selalu terbentur oleh suatu kesepakatan lama. Hingga sampai saat ini pun keinginan itupun hanya bisa terpendam dalam lubang yang begitu dalam. Namun dengan adanya hasil negosiasi baru dan dengan munculnya kesepakatan, yang menyatakan bahwa 51 persen saham senilai Rp53,9 triliun milik Freeport akan menjadi milik Indonesia, impian itu akan segera terwujud. Pemerintah akan menjadi pengendali perusahaan raksasa yang telah mendulang logam mulia dari Tanah Air selama hampir lima dekade ini.

baca juga:

Ya, di bawah penguasaan asing, kontribusi Freeport Indonesia terhadap perekonomian maupun untuk kesejahteraan rakyat terutama masyarakat Papua sangat-sangat tidak optimal. Perusahaan ini memang menyerap tenaga kerja dari putra-putri terbaik bangsa, membayar royalti, membayar pajak dengan tarif tinggi dan memberikan dividen ke kas negara. Meski demikian dengan porsi saham milik Indonesia yang hanya 9,36 persen menjadikan Indonesia tidak berkutik.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat' tidak bisa diimplementasikan dalam kasus ini. Indonesia hanya menjadi penonton saja bagaimana kekayaan alamnya dikeruk sedimikian rupa.

Rakyat tidak mengetahui apa hasil tambang sesungguhnya, yang selama ini digali oleh Freeport. Apakah benar emas, perak, dan tembaga yang dihasilkan? Apakah selama ini Freeport benar-benar melaporkan semua kegiatan bisnisnya ke pemerintah? Apakah mereka juga menambang uranium yang kabarnya juga terkandung di dalam tanah Papua? Dengan porsi saham yang secuil dimiliki oleh Indonesia maka semua keuntungan masuk semua ke asing.

Tidak mudah sebenarnya mengambil alih kepemilikan mayoritas Freeport Indonesia apalagi raksasa ini adalah anak emas, Pemerintahan Amerika Serikat. Drama perundingan pengambilalihan saham ini diikrarkan pada tanggal 11 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 terkait pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba terbit dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara atas pengelolaan sumber daya alam, mengingat kontrak Freeport akan habis pada waktu itu. Pemerintah dengan berdasarkan undang-undang meminta itu sebagai salah satu syarat bagi Freeport bila ingin mendapatkan izin usaha pertambangan yang baru.

Kemudian pada 10 Februari 2017 Kementerian ESDM menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk Freeport Indonesia dan meminta mereka mematuhi syarat perpanjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, jika ingin tetap menambang emas di Indonesia. Namun, pada 20 Februari 2017, konflik dimulai, Freeport menolak IUPK, menolak divestasi 51 persen, dan bersiap ke arbitrase internasional, karena menganggap permintaan tersebut merugikan pihaknya dan tidak sama terhadap perjanjian lama. Bahkan mereka juga sangat bernyali melawan Indonesia dengan merumahkan ribuan karyawan.

Kami sangat mengapresiasi kegigihan pemerintah yang bergeming menghadapi ancaman Freeport-McMoran. Selama kurang lebih 3,5 tahun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, negosiasi divestasi saham pun terus dijalankan walau sangat alot dan tidak pernah terekspos oleh media. Indonesia tidak tunduk pada kemauan orang lain dan ingin berdaulat di negeri sendiri. Hasilnya pengalihan 51persen saham Freeport Indonesia ke Inalum sebagai BUMN holding pertambangan kini telah disepakati. Presiden Jokowi pun mengungkapkan kegembiraan kesuksesan negosiasi ini dengan mengucapkan 'Alhamdulillah', akhirnya impian masyarakat Indonesia yang ingin mengolah sendiri tambang emas ini bisa terwujud.

Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlangsung Kamis, 12 Juli 2018, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta menjadi momentum yang menandai tuntasnya rangkaian perundingan antara Pemerintah dengan PTFI terkait keberlangsungan kegiatan operasinya di Indonesia. Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah dicapai melalui penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara Freeport-Mcmoran Inc (FCX) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Penandatanganan ini pun menjadi langkah strategis Pemerintah untuk mencapai kepemilikian mayoritas perusahaan pertambangan yang mengelola sumber daya alam oleh Peserta Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Empat poin utama perundingan telah tuntas disepakati dan akan menjadi peta jalan pengembangan PTFI ke depan. Empat poin tersebut adalah (a). Divestasi saham sebesar 51 persen untuk kepemilikan peserta Indonesia, sesuai Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba); (b) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 (lima) tahun; (c). Stabilitas penerimaan negara, sesuai Pasal 169 dalam UU Minerba, peralihan Kontrak Karya PTFI menjadi IUPK akan memberikan penerimaan negara yang secara agregat lebih besar daripada penerimaan negara melalui Kontrak Karya; dan (d) Perpanjangan Operasi Produksi 2 x 10 tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah PTFI menyepakati empat poin di atas, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041.

Alur Perundingan, walaupun telah memasuki injury time, namun belum berarti proses perundingan telah selesai sepenuhnya. Penyerahan dan teknis pengambilalihan saham belum dilakukan hingga pertandingan berakhir sepenuhnya. Upaya penegakan kedaulatan di bidang kekayaan alam tidak boleh berhenti. Karena masyarakat telah sangat rindu menjadi bangsa yang mandiri dan bisa merasakan kekayaan yang dimiliki seperti yang tertuang dalam undang-undang. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Pansel Serahkan Pemilihan Pimpinan KPK Sepenuhnya Pada Presiden

Image

News

Pemerintah Aceh Evaluasi Izin Perusahaan Tambang

Image

News

Calon Menteri Kabinet asal PDIP Kewenangan Megawati

Image

Ekonomi

Indepth

Motor Baru Penggerak Perekonomian Indonesia Itu Bernama 'UMKM'

Image

News

Jokowi Sumbang Sapi Brangus Seberat 1.010 Kilogram untuk Gorontalo

Image

News

TKN Berharap Jokowi Serap Aspirasi Rakyat dalam Penyusunan Kabinet

Image

News

Dalam Perkenalan Kabinet, Presiden Maupun Semua Menteri Diusulkan Pakai Busana Tradisional

Image

News

Pepatah untuk Jokowi dan Prabowo: Tak Ada Teman atau Lawan Abadi, yang Tetap Hanya Kepentingan

Image

Ekonomi

Jokowi Bebaskan PPN Impor Kapal dan Pesawat

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pertamina Alihkan 10 Persen PI Mahakam ke Pemprov dan Pemkab

PHM selaku operator yang menguasai 100 persen WK Mahakam mengalihkan 10 persen PI ke pada MMPKM.

Image
Ekonomi

Ingin Tukar Tambah Smartphone Kamu? Ikuti Trik Ini Biar Untung

Simak tips tukar tambah smartphone biar harganya pas, aman dan tidak ribet

Image
Ekonomi

Pemerintah Dinilai Terlambat Lakukan Relaksasi Pajak Properti

Dengan adanya PPnBM dikenakan untuk properti di atas Rp10 miliar itu sebenarnya membuat sisi properti menjadi rata.

Image
Ekonomi

Atasi Kepadatan Ruang, Jakarta Harus Banyak Membangun Hunian Vertikal

Lembaga konsultan Jakarta Property Institute mendorong agar pemerintah DKI Jakarta membangun hunian ke atas atau vertikal.

Image
Ekonomi

Restoran Ini Gaet Konsumen dengan Adakan Kompetisi Layaknya Liga Sepakbola

Restoran Rempah Nusa Lippo Mall Puri Jakarta akan memberikan sebuah handphone Samsung Galaxy Note 9.

Image
Ekonomi

Perry Yakin Penurunan Suku Bunga Acuan Buat Aliran Modal Masuk Deras

Perry yakin dengan penurunan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate, aliran modal asing akan masuk dengan deras.

Image
Ekonomi

Menteri Jonan: Produksi Migas Sangat Tergantung Siklus Eksplorasi

Saat ini pemerintah kehilangan begitu banyak daya dalam upaya meningkatkan lifting minyak dan gas bumi.

Image
Ekonomi

90 Persen Transaksi Mandiri Melalui Digital

Mandiri : 90 persen transaksi lewat smartphone atau digital service.

Image
Ekonomi
Indepth

Motor Baru Penggerak Perekonomian Indonesia Itu Bernama 'UMKM'

Koperasi bisa memperkuat UMKM untuk mendongkrak perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Fakta-fakta Tertangkapnya Kapal Buronan Internasional MV Nika

MV NIKA merupakan kapal jumbo pelaku illegal fishing berukuran 750 GT yang berhasil ditangkap oleh Satuan Tugas (Satgas) 115.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Abaikan Sarapan, Siap-siap Kena Diabetes Tipe 2

  2. Tim Advokasi Novel: Presiden Jangan Menghindar dari Tanggungjawab

  3. Tajir sejak Lahir, 6 Fakta Putra Mahkota Brunei Darussalam Al-Muhtadee Billah Bolkiah

  4. TGPF Salahkan Novel dan KPK, ICW: Sangat Logic!

  5. Yunarto Sedih Karya yang Disebut Anies 'Luar Biasa' Dibongkar

  6. Cerita Kakek 94 Tahun Asal Indonesia Diundang Raja Salman ke Tanah Suci

  7. Sang Ibunda Tak Kecewa Atas Beredarnya Foto Syur Cinta Laura

  8. Ustaz Tengku Zulkarnain Cuitkan Soal Pengemplang Pajak, Ditanggapi DJP Eh Dihapus

  9. Bikin Merinding, Bocah 4 Tahun Asal Australia Ini Mengaku Reinkarnasi Putri Diana

  10. Perobohan Bambu Getah Getih, Tsamara: Setengah Miliar Dikeluarkan dan Kini Hancur

Available

fokus

Menggapai Haji Mabrur
Mencari Tempat Baru
Problematika Narkotika
Available

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rekonsiliasi yang Tak Direstui

Image
Achmad Fachrudin

Menimbang Visi Indonesia Baru

Image
Ilham M. Wijaya

Menyiapkan Kota Sadar Bencana

Image
Abdul Aziz SR

Parlemen Hasil Pemilu 2019

Available

Wawancara

Image
Hiburan

Mengaku Terpaksa, Vivi Paris Beberkan Kronologi Dibohongi Sandy Tumiwa Hingga Akhirnya Nikah Siri

Image
Hiburan

Hakim Vonis Bebas Kriss Hatta, Ini Tanggapan Hilda Vitria

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik