image
Login / Sign Up
Image

Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Denny Iswanto

Image

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta sedang bekerja di Balai Kota, Kamis (21/6). Hari ini merupakan hari pertama kerja setelah libur lebaran sejak Senin (11/6) silam. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Syamsudin, jumlah ASN yang tidak masuk mencapai 1.081 orang dari 67.295, termasuk guru. Penghitungan tersebut didapat dari pengisian absensi yang ditutup pukul 7.30. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO "Belum juga kerja, eh libur lagi, pas baru kerja eh gajian lagi", ini adalah celetukan yang hampir selalu bisa kita dengar saat bercengkrama dengan tenaga kerja atau pegawai di lingkungan pemerintahan Indonesia, selama bulan Juni 2018, lalu. Dimana hampir 12 hari, pegawai negeri sipil di Indonesia mendapatkan kesempatan libur panjang cuti bersama, tapi tetap mendapatkan gaji full, bahkan uang lembur dan tunjangan.

Memang bulan Juni, bila kita lihat sejenak di kalender yang tertempel di dinding rumah kita masing-masing, banyak sekali tanggal yang berwarnah merah. Ini menunjukkan bahwa para tenaga kerja sipil ini mendapatkan banyak kesempatan merasakan cuti bersama secara cuma-cuma tanpa mengurangi jatah cuti mereka selama setahun dan gaji tetap dibayar.

baca juga:

Tengok saja, pada awal Juni tepatnya tanggal 1, semuanya berkesempatan untuk menikmati libur karena merupakan Hari Lahir Pancasila. Kemudian tanggal 11 hingga 20 Juni pemerintah memutuskan sebagai cuti bersama Lebaran atau Idul Fitri. Dan diakhiri dengan keputusan cuti bersama "dadakan" oleh Pemerintah pada 27 Juni karena adanya Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini sangat berbeda saat kita memasuki hari di awal Juli. Karena saat kita melihat kalender dimanapun itu, ternyata semua tanggal di dalamnya menunjukkan warna hitam. Mungkin jargon "kerja, kerja, kerja" akan mulai terasa di bulan ini untuk menggenjot kurang produktifnya kinerja di bulan lalu.

Memang banyaknya hari libur cuti bersama di bulan Juni 2018 terasa sangat berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Total jumlah libur yang se-abrek ini memang berkat kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa cuti Lebaran melalui surat keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Agama. Keputusan ini menetapkan total tanggal merah Idul Fitri menjadi sepuluh hari, rekor terpanjang dalam sebelas tahun terakhir.

Belum lagi keputusan bersama Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan hari pencoblosan Pilkada serentak di seluruh daerah, yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018, menjadi libur nasional juga sempat membuat kaget banyak pihak. Karena keputusan tersebut diambil sehari menjelang pesta demokrasi di daerah-daerah ini berlangsung, tanpa ada perencanaan di awal.

Ganggu Aktivitas Ekonomi

Di tengah hingar bingar kebijakan cuti bersama ini ternyata, Pemerintah dituntut untuk mengevaluasi kebijakannya yang memperpanjang cuti kerja, di tahun-tahun mendatang. Karena jamak terdengar keputusan pemerintah yang terkesan "pro" dan baik hati kepada rakyat, khususnya para pekerja, justru kurang memihak para pelaku bisnis dan kondisi perekonomian.

Coba lihat kondisi pasar saham Indonesia yang dibuat galau oleh keputusan Pemerintah ini. Karena konsekuensi dari banyaknya libur adalah akan adanya kerugian bisnis yang terjadi. Dengan rata-rata transaksi harian senilai Rp 6 triliun, Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan denga penambahan cuti bersama lebaran selama lima hari, telah memaksa dana senilai Rp 30 triliun parkir sementara atau bisa saja berpindah ke bursa negara lain. Belum lagi BEI juga menerima beberapa komplain dari luar negeri dengan tak adanya transaksi yang dilakukan.

Akhirnya kekhawatiran adanya kerugian terjadi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi lebih dari 2 persen di hari pertama perdagangan pasca-libur panjang Lebaran tahun ini. Sejumlah analis pun kompak menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh akumulasi sentimen, baik dari eksternal maupun internal yang terjadi sepanjang libur Lebaran. Dan Bursa belum bisa menghijau hingga beberapa hari ke depan karena harus berkonsolidasi dulu.

Nilai tukar Rupiah pun ikut terpuruk setelah libur panjang Lebaran ke level lebih dari Rp14.000 per Dolar As saat kembali diperdagangkan. Data menyebutkan bahwa Rupiah menjadi mata uang berkinerja terburuk ketiga di kawasan Asia. Secara year-to-date (Januari hingga Juni), Peso Filipina menduduki peringkat pertama dengan pelemahan 6,67 persen terhadap Dolar. Rupee duduk di peringkat dua dengan melemah 6,06 persen, disusul Rupiah dengan pelemahan 3,92 persen.

Memang selama libur sekitar tujuh hari perdagangan, banyak sekali perubahan yang terjadi di pasar global, di antaranya kembali naiknya suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed sebanyak 25 basis poin (bps), semakin meruncingnya perang dagang antara AS dengan China yang mengakibatkan bursa regional turun tajam, serta berjatuhannya harga komoditas, kecuali batu bara.

Beralih ke sektor bisnis pemerintah sepertinya tutup mata terhadap konsekuensi yang muncul dengan aturan cuti lebaran yang dibuat secara mendadak bagi pelaku dunia usaha. Lazimnya sebuah aktivitas bisnis sudah direncanakan sejak awal-awal tahun dan mendasarkan pada kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Target produksi, komitmen dengan pembeli, dan pengaturan libur sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Artinya, kebijakan yang dibuat secara dadakan itu berpotensi menimbulkan kerugian secara ekonomi.

Sebut saja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang tak begitu senang dengan kebijakan penambahan cuti bersama tersebut. Kalau pemerintah tersebut dinilai akan mengurangi beberapa hal penting dalam dunia usaha yakni produktivitas dan ongkos biaya. Bahkan, Apindo meyakini tak semua karyawan atau pekerja senang dengan kebijakan tersebut. Sebab hal itu bisa mengurangi jumlah cuti tahunan yang mereka miliki.

Artinya Cuti Lebaran pekerja swasta dipotong dari cuti tahunan yang umumnya berjumlah 12 hari sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun cuti aparat sipil tak dipotong dari jatah tahunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Ketetapan cuti bersama saat pilkada serentak juga sangat merugikan pengusaha, pasalnya dengan banyaknya hari libur, maka hari operasional kerja di bulan Juni ini tidak mencapai 14 hari, tapi biaya yang dikeluarkan tetap sama bahkan lebih. Belum lagi, perusahaan yang tetap menyuruh pegawainya masuk kerja pada saat pilkada serentak harus membayar uang lembur. Karena semuanya telah diatur dalam surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang hari libur bagi pekerja atau buruh pada hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Evaluasi Kebijakan Cuti Bersama

Dengan biaya mahal dalam sektor perekonomian yang justru harus dibayar, karena semakin panjangnya libur ini, sebenarnya menjadi alarm keras kepada Pemerintah. Bahwasannya kebijakan publik, mulai dari proses pembuatannya sejak awal hingga akhir, tidak boleh diputuskan secara linier, sepihak, dan tanpa memperhatikan pemangku kepentingan lain, agar tidak membawa dampak merugikan.

Alih-alih membuat lebaran dan proses pilkada serentak tahun ini aman dan nyaman, dengan menambah jumlah libur justru membuat kontraproduktif. Pemerintah seyogyanya memutar otak lagi untuk menyelesaikan masalah mudik lebaran dengan memperkuat peran angkutan umum massal, dan memperbaiki fasilitas transportasi. Serta persoalan libur pilkada dengan menetapkannya tidak secara mendadak dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan ekonomi di Indonesia.

Libur panjang hampir setengah bulan di bulan Juni memang telah usai. Kita semua juga tidak tahu apakah fenomena libur panjang seperti ini akan terulang kembali di tahun-tahun depan. Namun yang pasti saatnya kita semua menatap bulan Juli ini dengan semangat "kerja, kerja, kerja" sesuai slogan yang selalu digaungkan pak Presiden kita. Selamat bekerja! []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

Setelah Ditunda, Pilkada Kabupaten Paniai Digelar Rabu, 1.011 Aparat Dikerahkan

Image

Ekonomi

Rupiah Kelimpungan Bukit Asam Justru Senang

Image

Ekonomi

IHSG Terus Tancap Gas Hingga Siang

Image

Ekonomi

107 Saham Menguat, IHSG Dibuka Hijau

Image

Ekonomi

IHSG Cenderung Terkonsolidasi Awal Pekan

Image

Ekonomi

IHSG Berpeluang Menuju Resisten, Pilih Menu Saham Pagi Ini

Image

Ekonomi

Harga Meroket Gila-gilaan, Pedagang Ayam di Temanggung Mogok Jualan

Image

Ekonomi

IHSG Tertekan, Nilai Kapitalisasi Pasar BEI Ikut Tertahan

Image

Ekonomi

Masyarakat Hanya Fokus Cari Untung dan Lupakan Risiko Saat Berinvestasi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Ini Langkah Bukit Asam Antisipasi Dampak Perang Dagang

Bos Bukit Asam jelaskan langkah antisipasi perseroan terhadap perang dagang yang saat ini tengah terjadi.

Image
Ekonomi

Semester II 2018, Pemerintah Tetapkan ICP USD73 Per Barel

Sehingga, sampai dengan akhir tahun 2018 rata-rata ICP diperkirakan mencapai USD70 per barel.

Image
Ekonomi

Penyaluran Dana Desa Sulsel Semester-I 2018 Capai Rp1.193,72 miliar

Marni: Dari 21 kabupaten di Sulsel, 18 daerah diantaranya telah mencapai persentase penyaluran ideal 60 persen.

Image
Ekonomi

DPRD Jatim Kritisi Penurunan PMA Tahun 2017

Komisi C DPRD Jatim sayangkan atas rendahnya penyerapan anggaran program peningkatan promosi dan kerja sama investasi sebesar 74,46 persen

Image
Ekonomi

Semester II, Kemenkeu Masih Optimis Perekonomian Tetap Terjaga

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat tumbuh mencapai 5,3 persen dari sebelumnya pada semester I 2018 sebesar 5,1 persen.

Image
Ekonomi

HoA Divestasi Freeport Memastikan Adanya Ikatan MoralĀ 

Bambang menjelaskan bahwa jika kita berhenti di tahun 2021, maka Pemerintah akan digugat di pengadilan arbitrase internasional.

Image
Ekonomi

Reaktivasi Lelang SBI Tak Mendadak, Ini Hasilnya

untuk lelang SBI tenor 9 bulan, BI memperoleh Rp4,1 triliun dan tenor 12 bulan sebesar Rp1,7 triliun

Image
Ekonomi

Kembangkan Bisnis, SMF Resmi Dirikan Unit Usaha Syariah

SMF resmi mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) hari ini, Senin (23/7).

Image
Ekonomi

Bupati Bintuni Minta Putra Terbaik se Papua Barat Ikut Program PP TIM

Kabupaten Teluk Bintuni sudah memperlihatkan dukungan terhadap Nawa Cita Pemerintah dengan membangun Pusat Pelatihan Teknik Industri Migas

Image
Ekonomi

Rupiah Kelimpungan Bukit Asam Justru Senang

PTBA mengatakan pelemahan rupiah memberikan dampak poaitif terhadap pendapatan perseroan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Harga Meroket Gila-gilaan, Pedagang Ayam di Temanggung Mogok Jualan

  2. Perubahan Sistem Elektronik, 79 Stasiun KRL Berlakukan Tiket Kertas

  3. Pemkab Kuantan Singingi Harapkan Harga Karet Naik

  4. Semua Pabrik CPO Mukomuko Langgar Aturan Harga TBS

  5. Harga Makin Tinggi, Pedagang Ayam di Magelang Memilih Tak Berjualan

  6. Uang Elektronik dan KMT Belum Bisa Digunakan, Siap-siap Antrean 'Mengular'

  7. Pengusaha Tolak Beli Sawit Sesuai Ketetapan Pemerintah

  8. Antrean Mengular 500 Meter Sejak Subuh, Penumpang KRL Pilih Pulang

  9. Peningkatan Koperasi dan UMKM Dinilai Mampu Kurangi Kesenjangan

  10. KCI Imbau Pengguna KRL Siapkan Uang Pas Rp3.000 untuk Tiket

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth