Gak Mau Kalah Sama RI, Paman Sam Pilih Wanita Pertama Sebagai Bendahara Negara
Senat AS akan menetapkan Janet Louise Yellen atau Janet Yellen sebagai wanita pertama Amerika Serikat (AS) sebagai menteri keuangan. | Istimewa
AKURAT.CO Pada hari ini, direncanakan Senat AS akan menetapkan Janet Louise Yellen atau Janet Yellen sebagai wanita pertama Amerika Serikat (AS) sebagai menteri keuangan.
AS sepertinya tidak mau kalah dengan Indonesia yang telah memiliki Sri Mulyani, juga wanita pertama yang ditunjuk sebagai bendahara negara.
Baik Sri Mulyani maupun Janet Yellen punya rekam jejak mentereng sebagai ekonom maupun pejabat publik. Janet Yellen malang melintang sebagai gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve). Sedangkan Sri Mulyani tak kalah moncer, pernah didapuk sebagai Managing Director Bank Dunia.
baca juga:
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara punya pandangan atas penunjukan Janet Yellen sebagai Menkeu AS. Menurutnya, Yellen memiliki rekam jejak panjang dalam di bidang moneter AS. Pengalamannya ini akan memudahkan dalam hal koordinasi dan lebih sinergis.
"Janet Yellen diprediksi akan jadi penghubung antara fiskal dan moneter," ujar Bhima kepada Akurat.co pekan lalu.
Sebelumnya, seperti dilansir Antara, Komite Keuangan Senat AS dengan suara bulat menyetujui pencalonan Janet Yellen sebagai menteri keuangan.
Hal ini menunjukkan bahwa dia akan dengan mudah memenangi persetujuan penuh Senat, tetapi Partai Republik meminta dia untuk bekerja dengan mereka dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan ekonomi.
Senat penuh akan memberikan suara untuk pencalonan Yellen pada Senin (25/1/2021), kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer di mimbar Senat pada Jumat malam (22/1/2021), yang akan memungkinkannya untuk segera bekerja pada agenda ekonomi Presiden Joe Biden.
Pencalonannya disetujui 26-0 di komite yang terbagi rata, dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Partai Republik tentang rencana ambisius Biden untuk pengeluaran bantuan virus corona besar-besaran, investasi infrastruktur, dan kenaikan pajak gagal mempengaruhi mereka melawan mantan ketua Federal Reserve.
