Fokus Domestik, AS Bisa Kurangi Jatah Investasi ke RI
Presiden RI Jokowi dan Presiden AS yang Baru Joe Biden | Twitter/@jokowi
AKURAT.CO Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan pemerintah Indonesia agar memperhatikan dengan serius arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden baru Joe Biden.
Sinyalemen yang disampaikan Bhima, terkait janji kandidat Menteri Keuangan AS, Janet Yellen dihadapan Senat yang akan memprioritaskan investasi domestik pada pekerja dan infrastruktur serta pemulihan ekonomi dalam negeri.
"Soal fokus investasi dalam negeri AS tentunya harus diantisipasi karena AS yang inward looking bisa saja mengurangi jatah investasi ke negara berkembang termasuk Indonesia," kata Bhima kepada Akurat.co, Jum'at (22/1/2021).
baca juga:
Meski demikian, lanjut Bhima, arah kebijakan ekonomi AS yang akan menaikkan stimulus domestiknya, tentu akan serta merta mengerek produktifitas ekspor Indonesia.
"Kebijakan stimulus dalam negeri AS menjadi angin segar bagi produk Indonesia dan tentu naikkan permintaan ekspor," ujar Bhima.
Seperti dilansir Antara, pemerintahan Joe Biden akan memprioritaskan investasi domestik pada pekerja dan infrastruktur sebelum memulai perjanjian perdagangan bebas baru, kata Janet Yellen, calon Menteri Keuangan AS Joe Biden, kepada anggota parlemen.
Yellen juga menjanjikan tinjauan komprehensif tentang implementasi China atas kesepakatan perdagangan Fase 1 dan mengatakan AS akan bekerja lebih erat dengan sekutu untuk mengatasi praktik "penyalahgunaan" oleh ekonomi terbesar kedua di dunia.
Komite Keuangan Senat akan bertemu pada pukul 10.00 pagi EST (1500 GMT) pada Jumat untuk memberikan suara pada pencalonan mantan Ketua Federal Reserve itu, membuka jalan untuk pemungutan suara potensial oleh Senat secara penuh pada Jumat malam atau awal minggu depan.
Ditanya tentang kemungkinan kesepakatan perdagangan dengan Taiwan, Yellen berkata: “Presiden Biden sudah jelas bahwa dia tidak akan menandatangani perjanjian perdagangan bebas baru sebelum AS melakukan investasi besar pada pekerja Amerika dan infrastruktur kami. Pemulihan ekonomi kami di dalam negeri harus menjadi prioritas utama kami."
