Lagi-lagi! Data Jadi Permasalahan Terhambatnya Bantuan ke UMKM
Pekerja menyelesaikan pembuatan sepatu di Toko Pernas, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/1/2021). | AKURAT.CO/Endra Prakoso
AKURAT.CO Lagi-lagi salah satu hambatan dalam penyaluran bantuan kepada para pelaku UMKM di tengah pandemi Covid 19 masih berkutat di persoalan data.
Dimana hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing UKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahudin.
Menurut Rudy Indonesia saat ini masih belum memiliki data pelaku UMKM by name dan by address, sebab saat ini data yang ada masih menggunakan data survei maupun sensus yang tidak menunjukan kondisi riil (asli).
baca juga:
"Memang salah satu hambatan kita saat ini belum memiliki data by name by address, sebab saat ini kita hanya mengacu kepada data survei maupun sensus saja," ucapnya pada saaat webinar bersama media di Jakarta, Kamis (21/1/2021).
Maka dengan itu, lanjut Rudy, pada saat Covid 19 menghantam dan masyarakat Indonesia ingin menyalurkan bantuan sosial kepada yang membutuhkan termasuk para pelaku UMKM, ternyata tidak ada data yang cukup untuk itu.
"Satu-satunya data yang bisa kita dorong waktu itu adalah data BPKS terhadap 40 persen penduduk yang termiskin di Indonesia, nah data inilah yang digunakan untuk menggelontorkan bantuan sosial, nah pada saat kita mau mendorong ini untuk pelaku usaha UMKM data itu kita cari bahkan kita melihat sampai kita tanyakan ke perbankan dan lain sebagainya," tukasnya.
"Dan, ini kebanyakan mereka yang sudah formal dan ada datanya di perbankan, sedangkan tadi disampaikan bahwa 52% dari para pelaku usaha kita, UMKM kita itu adalah pelaku informal," ucapnya lagi.
Nah ini yang menjadi tantangan bersama bahwa Indonesia kedepannya harus memperbaiki data. Apalagi lewat program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif, sebenarnya ada harapan untuk melakukan pengumpulan data para pelaku UMKM secara lebih baik. Dengan begitu, nantinya pembinaan terhadap UMKM ini bisa dilakukan.
"Kalqu kita tidak memiliki datanya maka kita tidak bisa melakukan pembinaan yang tepat ke UMKM tersebut, contoh misalnya selama ini kita tidak pernah bisa membedakan bagaimana kita membina UMKM yang maker dan juga traders, karna kita tidak punya datanya," urainya.
