Pemerintah Dianjurkan Beri Subsidi Ongkir kepada UMKM di E-Commerce
Ilustrasi belanja online | Freepik.com
AKURAT.CO Merujuk Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 9 dari 10 responden mengaku bahwa aktivitas belanja online mereka meningkat selama pandemi COVID-19. Selain dapat menghindari kerumunan, berbelanja online juga dapat meminimalisasi transaksi secara tunai.
Dari permasalahan tersebut, go digital atau digitalisasi dinilai menjadi langkah yang tepat bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar lebih luas dengan aman. Dalam memulai proses digitalisasi, pelaku UMKM bisa memilih platform e-commerce. Platform tersebut memberikan kemudahan, baik saat bergabung menjadi seller, memajang produk, maupun bertransaksi. Kelebihan lainnya, jumlah pengguna dan transaksi di platform e-commerce mengalami peningkatan tiap tahun.
Melihat adanya peningkatan yang cukup besar tersebut, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah memberikan subsidi ongkos kirim atau ongkir kepada para pelaku UMKM pasar daring atau marketplace.
baca juga:
"Berikan subsidi ongkos kirim bagi para pelaku UMKM yang tergabung di marketplace. Jadi, ini bentuk insentif yang sifatnya spesifik," ujar Bhima dalam seminar daring di Jakarta, Senin (18/1/2021).
Selain itu, ia menambahkan pemerintah juga perlu meningkatkan akses internet di daerah-daerah tertinggal mengingat banyak UMKM yang sebenarnya ingin masuk dan terdaftar di pasar daring, namun mengalami keterbatasan dalam akses internet.
"Subsidi internet juga penting untuk diberikan kepada pelaku UMKM," kata ekonom tersebut dilansir dari Antara.
Bhima juga menyarankan pemerintah membantu dan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka bisa mengerti dan memahami pasar digital.
"Sekarang hal yang bisa menolong mungkin sampai dengan akhir 2021 adalah bagaimana pelaku UMKM bisa didampingi terkait hal-hal teknis untuk bisa berkompetisi dan berjualan di marketplace, media sosial, ataupun platform digital lainnya," ujarnya.
Di samping itu, ekonom Indef tersebut juga menyarankan BUMN lebih berperan sebagai agregator, menyerap produk UMKM untuk dipasarkan di pasar digital.
