Legislator Desak Pemerintah Atasi Pangkal Persoalan Aksi Mogok Produsen Tahu-tempe
Para pekerja saat mengolah kacang kedelai yang akan dijadikan tempe mentah di pabrik rumahan kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018). Menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah membuat harga kedelai mengalami kenaikan. Menurut para pembuat tempe harga kedelai yang mereka beli sebelumnya Rp770 ribu perkwintal menjadi 850 ribu perkwintal, namun harga jual tempe yang mereka produksi tidak mereka naikan, masih sama dengan harga Rp5.000 perbatang. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsumen agar mereka tidak pindah membeli tempe ke pabrik lain. | AKURAT.CO/Sopian
AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta langkah kebijakan yang cepat dan tepat guna mengatasi pangkal persoalan dari aksi mogok produsen tahu dan tempe di berbagai daerah.
Johan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (3/1/2031), mengaku prihatin atas meroketnya harga kedelai yang berdampak serius terhadap kelangsungan usaha dari ribuan UKM serta terjadinya mogok produksi produsen tahu dan tempe.
Menurut dia, lonjakan harga kedelai disebabkan karena ketergantungan dengan impor dan lemahnya tata kelola perniagaan kedelai lokal.
baca juga:
"Saat ini pemerintah harus sadar bahwa ketergantungan impor pasti berdampak serius terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan kita," papar Johan.
Untuk mengatasi gejolak harga kedelai saat ini, Johan mendorong agar segera memberdayakan para petani kedelai lokal serta mengelola harga jualnya agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.
Pemerintah, lanjutnya, diharapkan segera mengambil kebijakan stabilisasi harga kedelai untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dari produksi tahu dan tempe.
"Apalagi pada masa pandemi ini harus ada prioritas untuk membantu ribuan usaha kecil menengah berbasis pemberdayaan produk lokal agar ekonomi nasional segera pulih," ujar Johan.
Ia mengingatkan bahwa realisasi luas panen tanaman kedelai selama 2020 hanya mencapai 40,04 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu memberikan perhatian serius kepada petani kedelai lokal dan fokus mengembangkan kawasan komoditas kedelai terutama kawasan utama kedelai di empat provinsi, yakni Jatim seluas 78.937 ha, Jateng seluas 39.248 ha, Jabar seluas 37.393 ha serta NTB seluas 30.864 ha.
