Pede Ekonomi RI Membaik di 2021, Luhut Rayu Investor Hulu Migas
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat keluar dari Istana usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019). Luhut Binsar Pandjaitan kembali dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bagian kabinetnya periode 2019-2024. Posisinya juga masih sama, memimpin Kementerian Koordinator Kemaritiman serta mengurusi investasi. | AKURAT.CO/Sopian
AKURAT.CO, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakinkan para investor sektor hulu migas bahwa ekonomi Indonesia akan mulai tumbuh positif pada 2021.
"Saya meminta Anda untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan investasi. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dengan 273 juta penduduk dan PDB lebih dari 1 triliun dolar AS. Saya yakin mulai tahun depan ekonomi Indonesia akan tumbuh positif," katanya dalam gelaran 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2020) secara virtual di Jakarta, melansir Antara, Rabu (2/12/2020).
Keyakinan Luhut Binsar Pandjaitan itu disampaikan atas klaim bahwa Indonesia bisa menekan pandemi Covid-19. Ia sendiri telah ditugaskan Presiden Jokowi untuk mengkoordinasikan upaya penanganan COVID-19 di delapan provinsi yang menyumbang lebih dari 70 persen kasus nasional.
Menurut Luhut, jika berjalan sesuai rencana, pasokan vaksin COVID-19 akan tiba pada Desember ini dan akan dilanjutkan dengan vaksinasi pada 2021.
"Jika semua berjalan sesuai rencana, dengan kehendak Tuhan, kita harap suplai vaksin COVID-19 akan siap Desember 2020 dan akan segera dilanjutkan dengan vaksinasi ke seluruh negeri pada 2021," katanya.
Luhut juga mengungkapkan, di tengah kondisi global yang tidak pasti seperti saat ini, Indonesia memanfaatkan momentum untuk melakukan reformasi regulasi melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diklaim merupakan terobosan untuk membuat Indonesia menjadi tujuan investasi idaman.
"Singkatnya, dengan Omnibus Law ini, pemerintah melakukan penyederhanaan dan mengsinkronisasikan 8.451 peraturan pusat dan 15.955 peraturan daerah yang membebankan usaha kecil, menengah dan perusahaan besar," katanya.
Melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah juga memperbarui sejumlah aturan yang tidak lagi sejalan dengan daya saing global. Selain itu, dengan Omnibus Law, Indonesia juga fokus menarik investasi yang dinilai menjadi prioritas di masa depan.
Menteri Koordintor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan asal muasal ide tercetusnya Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang hingga kini masih menjadi polemik. Ia pun bercerita, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menkopolhukam pihaknya melihat aturan yang begitu rumit dan tumpang tindih. Sehingga, terbuka celah pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi.
baca juga:
"Ini terus terang jujur, saya mulai waktu saya Menkopolhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya undang-undang peraturan kita," ujarnya, Rabu (21/10/2020).[]
