Soal Menteri KKP, Emil Salim: Bisakah Presiden Pilih Orang Bukan dari Parpol?
Rekam jejak Ekonom Universitas Indonesia, Prof Emil Salim | MEDCOGROUP.CO.ID
AKURAT.CO Setelah Edhy Prabowo dinyatakan tersangka kasus suap benur lobster dan resmi mengundurkan diri menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, kini publik menanti pengganti Menteri KKP yang baru.
Ekonom senior Emil Salim menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengangkat tokoh yang paham dalam kelola laut Indonesia serta mempedulikan nelayan. Ia juga mengatakan agar Presiden tidak mengangkat menteri KKP dari kalangan partai politik lagi.
"Jika isi laut tropis kepulauan kita terkaya di dunia tetapi nelayannya miskin, bisakah Bapak Presiden mengangkat tokoh yg faham kelola laut lestari ditopang hasil kerja nelayan kita yg trampil berkat dedikasi & pimpinan Menteri KKP baru yg bukan dari Parpol?" kata Emil Salim lewat unggahan Twitter, Jumat, (27/11/2020).
baca juga:
Seperti diketahui Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyatakan telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan menteri yang diembannya untuk fokus menjalani proses hukum.
Hal tersebut disampaikan Edhy setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur.
Setelah menjadi tersangka, Edhy Prabowo juga meminta maaf kepada seluruh kader Partai Gerindra.
"Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum (Waketum)," kata Edhy kepada wartawan dengan mengenakan rompi oranye di Gedung merah putih KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menjadi Menteri KKP ad interim sejak Edhy ditangkap KPK dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. []
