Hentikan Segera Kebijakan Ekspor Benur Pasca Tragedi Edhy Prabowo
Menteri KKP Edhy Prabowo usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (25/11/2020). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto
AKURAT.CO Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan kepada pelaksana Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditunjuk, untuk segera membatalkan kebijakan ekspor benur.
Koordinator Kampanye WALHI, Edo Rakhman juga mendesak evaluasi secara menyeluruh kepada seluruh pihak di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara aktif pernah terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.
Ia menambahkan bahwa tidak ada pilihan lain untuk terus mempertahankan kebijakan ekspor benur tersebut, selain dibatalkan.
baca juga:
"Kemudian sangat penting juga bagi KPK untuk mengembangkan kasus ini ke para pengekspor-pengekspor benur lainnya, karena besar kemungkinan Edhy Prabowo juga menerima dari perusahaan lainnya selain dari perusahaan yang disebutkan oleh KPK saat menggelar konferensi pers tengah malam tadi," katanya lewat keterangan tertulisnya, Kamis (26/11/2020).
Menurutnya tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tanggal 25 November kemarin adalah preseden buruk bagi kinerja kabinet Presiden Jokowi saat ini. Dan sekaligus menjadi bukti dari sebuah proses pembuatan kebijakan yang tidak diterima oleh publik tetapi tetap dipaksakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh KKP.
Di Waktu yang sama Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, menyampaikan bahwa kebijakan ekspor benur ini sedari awal telah ditolak dan dimintakan ke Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu untuk tidak diteruskan.
"Tapi karena kemungkinan pada saat itu sang menteri punya kepentingan kuat atas kebijakan ekspor benur tersebut, lalu diteruskan dan penolakan dari banyak kalangan pun diabaikan.
Ternyata terbukti bahwa Edhy Prabowo punya kepentingan dan tertangkap tangan oleh KPK," katanya.
Nur Hidayat mengatakan, Edhy Prabowo bisa terindikasi menjadi bagian dari oligarki yang selama ini meraup keuntungan besar dari ekspor benur tersebut, ujung-ujungnya yang dikorbankan adalah sumber daya alam di Indonesia.
