Jamin Data Vaksinasi Covid-19, Erick Thohir: Jangan Sampai Lari ke Luar Negeri!

AKURAT.CO, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim bakal menjamin kerahasiaan data masyarakat yang digunakan untuk proses vaksinasi Covid-19. Ia menegaskan bahwa kerahasiaan data tersebut adalah proteksi pemerintah bagi rakyatnya.

Erick Thohir juga mengungkapkan data pribadi masyarakat tidak bisa menjadi domain publik atau dimiliki oleh sebuah perusahaan tertentu, termasuk BUMN. Sehingga ia memastikan data itu juga tidak disalahgunakan oleh BUMN yang terlibat dalam proses vaksinasi yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk serta PT Bio Farma (Persero).

"Kami dari BUMN, Telkom, Bio Farma sebagai agregator saja untuk menjaga supaya data bisa terekam dengan baik, datanya baik, jadi bukan milik kita, ini milik pemerintah," jelas Erick dalam Webinar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) "Persiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (24/11/2020).

Lebih lanjut Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana KPCPEN mengatakan bahwa data itu berbeda dengan proses distribusi vaksin Covid-19 yang sudah seharusnya melibatkan pihak swasta.

"Kalau data ini tidak boleh lari keluar negeri, karena selama ini banyak daya kita terbuka bisa diakses orang luar negeri akhirnya Indonesia dijadikan sebagai market. Oleh karena itu sekarang kita proteksi data negara kita, dan ini juga sudah lazim dilakukan banyak negara," tutur Erick Thohir.

Sebagai informasi, Bio Farma saat ini tengah mempersiapkan data-data hasil dari uji klinis fase 3 calon vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Izin penggunaan vaksin itu diperkirakan akan terbit pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021.

Data yang dibutuhkan antara lain laporan lengkap fase 1 dan 2 dari vaksin Covid-19 buatan Sinovac, termasuk data imunogenisitas hingga enam bulan pasca-suntikan kedua dari uji klinis fase 3 yang rencananya akan dikirimkan ke Badan POM, pada Januari 2021.

Bio Farma juga akan mengirimkan data–data terkait mutu dan stabilitas. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, dalam Konferensi Pers Pengawalan Badan POM terhadap vaksin COVID-19, bersama Kepala Badan POM, Penny K Lukito.

Penny mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa pelaksanaan vaksinasi, harus selalu memegang pada azas ilmiah. Vaksin harus sudah melalui uji klinis yang baik, dan berbagai persyaratan yang telah ditentukan.

“Kami dari Badan POM akan melakukan pengawalan vaksin Sinovac dari mulai datang dalam bentuk bahan baku, proses produksi, sampai dengan distribusinya. Termasuk pengawalan pada tahap uji klinis 3 yang berjalan di Bandung,” jelas Penny dalam keterangan persnya, Senin (23/11/2020) kemarin.[]